Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT Pertamina NRE Tembus 2,84 GW

    Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT Pertamina NRE Tembus 2,84 GW

    JAKARTA – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mencatatkan kinerja yang cemerlang pada Semester I 2025, salah satunya adalah peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Corporate Secretary Pertamina NRE, Dicky Sepriadi mengatakan, kapasitas terpasang hingga Semester I 2025 mencapai 2.842 megawatt (MW). Aspek operasional lainnya juga menunjukkan kinerja positif. Produksi listrik mencapai 4.226 gigawatt hour (GWh), meningkat 11 persen dibandingkan produksi listrik pada periode yang sama tahun lalu.

    “Equivalent Availabiliy Factor (EAF) yang menunjukkan keandalan pembangkit listrik mencapai 98,16 persen, atau 6 persen di atas target Semester I,” ujarnya, dikutip Sabtu, 16 Agustus.

    Sedangkan di aspek keuangan, Pertamina NRE membukukan 209.087 ribu dolar AS dan laba bersih mencapai 52.070 ribu pada Semester I tahun ini. Pertamina NRE telah merealisasikan investasi sebesar 153.810 ribu dolar AS atau meningkat 180 persen dibandingkan realisasi investasi pada periode yang sama tahun lalu. 

    Selama Semester I, Pertamina NRE mencapai beberapa milestone, antara lain beroperasinya PLTS atap Refinery Unit Balikpapan berkapasitas 2,5 MW yang berkolaborasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional; kerja sama strategis melalui akuisisi saham 20 persen Citicore Renewable Energy Corporation (CREC); serta beroperasinya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Unit 2 Area Lumut Balai sebesar 55 MW.

  • Simalakama BUMN di Kereta Cepat, Utang Didapat, Rugi Ditanggung

    Simalakama BUMN di Kereta Cepat, Utang Didapat, Rugi Ditanggung

    GELORA.CO –  Proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Meski sudah resmi beroperasi dan mengangkut jutaan penumpang, kinerja keuangannya merugi hingga triliunan.

    Alhasil, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam konsorsium harus menanggung renteng kerugian besar dari beban keuangan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

    Empat BUMN Indonesia tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang saham pengendali PT KCIC.

    Keempatnya yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN VIII, turut menanggung beban utang kepada China Development Bank (CDB) serta bunga pinjaman yang tinggi.

    Sejak mulai dikerjakan pada 2016, proyek KCJB memang tak lepas dari masalah pembengkakan biaya atau cost overrun, serta beban utang yang harus dilunasi setelah proyek rampung.

    Audit bersama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan China mencatat, total biaya pembangunan membengkak hingga 7,27 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 108,14 triliun. Angka ini naik 1,2 miliar dolar AS dari perhitungan awal.

    Mayoritas dana proyek ditopang oleh pinjaman dari CDB, ditambah penyertaan modal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat KAI, serta investasi dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.

    Rugi triliunan konsorsium BUMN

    Kondisi finansial PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas KCIC babak belur. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) per 30 Juni 2025 (unaudited), PSBI sebagai entitas anak usaha KAI, mencatat kerugian bersih sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

    Kerugian berlanjut hingga pertengahan 2025. Per Juni, PSBI kembali membukukan rugi Rp 1,625 triliun. Dampaknya, BUMN yang menjadi pemegang saham PSBI harus ikut menanggung beban secara proporsional.

    PT KAI, sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 persen saham PSBI, mencatat ikut menanggung rugi Rp 951,48 miliar hanya dalam enam bulan pertama 2025.

    Pada 2024, angka kerugian yang ditanggung KAI bahkan mencapai Rp 2,23 triliun. Kondisi ini membuat keuangan KAI semakin tertekan setelah ditugasi pemerintah menjadi pengendali saham Whoosh.

    Rugi BUMN di konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pemegang saham PT KCIC operator Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh. (PT KAI)

    Sebagai catatan, konsorsium PT KCIC terdiri dari sembilan perusahaan. Dari pihak Indonesia, ada empat BUMN melalui PSBI.

    Sementara dari China, bergabung lima perusahaan, antara lain China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

    Dalam struktur kepemilikan, PSBI menguasai 60 persen saham KCIC. Adapun 40 persen sisanya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.

    WIKA merugi

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

    Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

    Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya di tahun yang sama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun. Terbaru pada 2024, WIKA juga kembali menderita rugi, mencapai Rp 2,33 triliun.

    Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

    Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

    “Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, pada Agustus tahun lalu.

    Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

    “Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

    Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke konsorsium untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

    “Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

    Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

  • Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

    Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pemerintah dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi target penerimaan negara hingga biaya utang yang tinggi. 

    Saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi optimistis di 5,4% dengan inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/US$, dan yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dalam RAPBN 2026. 

    Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menyatakan meskipun targetnya optimistis, tapi masih ada tantangan besar yang akan muncul, baik dari sisi penerimaan negara yang melemah serta biaya utang yang tinggi. 

    “Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% sangat optimis, sementara realisasi 2023–2025 selalu di bawah target. Oleh karena itu, upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi butuh strategi ekstra,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025). 

    Terkait target inflasi sebesar 2,5% pada tahun depan, Eko menilai masih relatif realistis, sejalan dengan capaian sebelumnya yang cenderung rendah. 

    “Namun, potensi lonjakan harga pangan tetap menjadi risiko utama terhadap daya beli masyarakat. Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, lebih pesimistis dibanding target sebelumnya. Perlu strategi penguatan atau apresiasi Rupiah kembali ke bawah Rp16.000 agar stabilitas makro lebih terjaga,” ujarnya. 

    Selain itu, Eko juga menyoroti Yield SBN Indonesia yang masih mahal (target 6,9% pada 2026) dibanding negara lain. Dia menilai hal ini akan membebani fiskal dan bisa mengganggu keberlanjutan apabila tidak ditekan ke kisaran 6%. 

    “Gap total penerimaan negara pada RAPBN 2026 terhadap outlook 2025 mencapai Rp282,2 triliun, sehingga strategi peningkatan penerimaan harus dilakukan tanpa menekan basis pajak yang sudah patuh,” tegasnya. 

    Terakhir, Eko juga menegaskan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% hanya mungkin bila pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, optimalisasi ekspor, masuknya investasi yang memutar uangnya di dalam negeri, dan efisiensi birokrasi.

  • Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa/aa.

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – Tanggal 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan.

    Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan pada hari yang sama, terapi sebuah narasi utuh yang disajikan dalam dua babak.

    Babak pertama, pidato kenegaraan di pagi hari, adalah deklarasi perang ideologis terhadap sebuah sistem yang mapan. Babak kedua, pidato pengantar RAPBN 2026 di sore harinya, adalah pengungkapan “mahar fiskal” senilai Rp3.786,5 triliun untuk mendanai perang tersebut.

    Inilah cetak biru sebuah pertaruhan raksasa, sebuah proyek restrukturisasi nasional yang paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia.

    Babak pertama dibuka dengan diagnosis tajam tentang penyakit kronis bangsa, yaitu sebuah sistem di mana, menurut Presiden, “yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja”.

    Presiden secara terbuka mengkritik praktik “serakahnomics” yang disebutnya dilakukan oleh “para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia”.

    Resep yang ditawarkan adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, sebuah seruan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.

    Namun, narasi heroik ini menyederhanakan masalah. Apakah problem utamanya hanya keserakahan segelintir pihak, atau justru kegagalan sistemik negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan pengawasan yang efektif? Tanpa amunisi, sebuah deklarasi perang hanyalah teriakan hampa.

     

    Amunisi Triliunan Rupiah

    Amunisi itu terungkap di babak kedua. Di sinilah visi diterjemahkan menjadi angka-angka yang monumental. Mesin fiskal negara secara terang-terangan diarahkan untuk mendanai revolusi ini.

    Tiga alokasi anggaran terbesar menjadi tiang pancangnya: Rp757,8 triliun untuk Pendidikan, Rp402,4 triliun untuk Ketahanan Energi, dan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka-angka ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi langsung pada rakyat yang dirancang sebagai antitesis dari sebuah sistem yang dinilai tidak merata.

    Namun, besarnya alokasi ini juga membuka pintu bagi potensi inefisiensi dan penyelewengan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dieksekusi dengan presisi anggaran. Instrumen yang dipilih, meskipun menantang, menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi langsung.

    Visi memotong rantai distribusi diwujudkan dengan dukungan bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi langkah strategis yang, dengan pengawasan digital dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sejati, bukan sekadar menciptakan elite baru.

    Misi kedaulatan pangan yang didukung alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan menyalurkan subsidi pupuk, kini memiliki momentum untuk berhasil.

    Dengan memangkas birokrasi dan menerapkan sistem penyaluran langsung seperti yang telah dirintis, model lama yang rawan penyelewengan dapat diatasi.

    Setiap rupiah dalam APBN 2026 memang memiliki tujuan ideologis, dan dengan kemauan politik yang kuat, eksekusinya akan dikawal untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini menghambat.

     

    Harga Sebuah Visi

    Setiap pertaruhan besar tentu datang dengan risiko. Harga dari ambisi ini adalah defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun. Bukan sekadar angka, defisit anggaran adalah beban utang konkret yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, lengkap dengan bunga yang harus dibayar.

    Seluruh arsitektur megah ini berdiri di atas fondasi asumsi makroekonomi yang optimistis yaitu pertumbuhan 5,4 persen dan nilai tukar Rp16.500 per Dolar AS. Asumsi ini terasa sangat rapuh jika dihadapkan pada realitas volatilitas pasar global dan potensi capital flight sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak ramah pasar.

    Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah asumsi ini akan tercapai, tetapi seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk manuver jika salah satu asumsi ini meleset?

    Di sinilah letak momentum sesungguhnya: menggelontorkan dana triliunan bukan ke dalam sistem birokrasi yang pasif, melainkan sebagai katalisator untuk memaksakan perubahan.

    Ini adalah strategi shock therapy yang disengaja. Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah proses panjang, pemerintah justru menggunakan alokasi anggaran masif ini sebagai instrumen untuk mendobrak kemapanan dan mempercepat transformasi.

    Dengan kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan, aparatur yang selama ini dianggap bagian dari masalah didorong untuk menjadi bagian dari solusi.

    Gelontoran dana ini, jika diiringi pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa kompromi, memiliki potensi besar untuk menjadi energi pendorong reformasi, bukan lagi bahan bakar bagi korupsi.

    Pada akhirnya, dwilogi pidato ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia secara sadar memilih jalan terjal tapi transformatif.

    Ini bukanlah pertaruhan buta, melainkan sebuah kalkulasi strategis ‘high-risk, high-reward’. Kegagalan memang berisiko, tapi potensi keberhasilannya jauh lebih besar: sebuah lompatan kuantum menuju kemakmuran.

    Semua kartu –ideologis dan finansial– telah diletakkan di atas meja, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong.

    Pertanyaannya kini bergeser, dari “apakah kita akan berhasil?” menjadi “bagaimana kita bersama-sama memastikan keberhasilan ini?”.

    Seluruh bangsa kini dipanggil untuk mengawal agar mahar triliunan ini benar-benar menjadi jembatan emas menuju kemakmuran sejati.

    Sumber : Antara

  • Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

    Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

    tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung, namun pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam kebijakan perpajakan. Masalahnya, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menilai target dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR (15/8), cukup moderat dan realistis.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan hal itu tampak dari sejumlah angka indikator asumsi ekonomi makro tahun 2026.

    Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, dengan target inflasi di level 2,5 persen, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9 persen, serta kurs rupiah akan dijaga di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

    Sementara harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    Said berpendapat usulan atas berbagai angka ekonomi makro tersebut menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas berdasarkan kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

    Pilihan angka moderat tersebut, kata dia, menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik geopolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya pemberhentian pekerja pada sektor manufaktur.

    Di sisi lain, pada rancangan postur APBN 2026, dirinya menuturkan pemerintah lebih memilih batas atas dari pembicaraan awal pada KEM-PPKF, yaitu target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Namun untuk target belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, sambung dia, menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni mengambil angka moderat dari batas bawah dan atas.

    “Dengan pilihan ini berkonsekuensi persentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun 2025, yakni sebesar 2,48 persen setara Rp638,8 triliun,” tuturnya.

    Said menyampaikan tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung, namun pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam kebijakan perpajakan.

    Masalahnya, kata dia, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang diberlakukan banyak pemerintah daerah (pemda).

    Oleh karena itu, diharapkan pemerintah hendaknya berhati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan atau menaikkan tarif perpajakan untuk mengejar target pendapatan.

    Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak serta memanfaatkan peluang dari perpajakan global pasca kesepakatan di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), terutama atas beroperasinya berbagai layanan perusahaan multinasional pada lintas negara.

    Kemudian, pemerintah juga diminta agar mengoptimalkan pajak karbon sebagai upaya yang sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan serta meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam (SDA) agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor SDA semakin membesar.

    Sementara pada sisi belanja negara, Said mengatakan pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM-PPKF, yang dinilai bisa menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen PDB, sehingga kebutuhan pembiayaannya tidak terlalu besar.

    Kendati demikian terhadap postur belanja negara, disebutkan bahwa alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.

    Tercatat, rancangan belanja pusat sebesar Rp3.136,5 triliun, sementara pada APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 atau naik 435,1 triliun.

    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa malah mengecil menjadi Rp650 triliun dari APBN tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun atau turun Rp269,9 triliun.

    Menurut dia, kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah karena di saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah pertimbangkan gejolak AS untuk kurs rupiah di RAPBN 2026

    Pemerintah pertimbangkan gejolak AS untuk kurs rupiah di RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempertimbangkan gejolak yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dalam menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan target nilai tukar itu merupakan batas bawah dari rentang yang ditetapkan pada pembahasan terakhir bersama DPR RI yakni Rp16.500-16.900 per dolar AS.

    “Walaupun kalau dilihat hari ini dalam situasi kursnya masih kuat (Rp16.186), rasanya seperti kami mengharapkan yang lemah, tidak. Itu lebih karena secara teknis saat kami membahas dengan DPR, kami mengambil rentang yang paling kuat,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Dia memaparkan pembahasan asumsi makro untuk RAPBN 2026 sudah dimulai sejak April 2025. Saat itu, perekonomian dunia mengalami tekanan akibat pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang global.

    Namun, seiring dengan banyaknya manuver Trump yang tak terduga, ketidakpastian nilai tukar justru dialami oleh mata uang dolar AS.

    Kondisi itu membuat kurs dolar AS melemah dan nilai tukar mata uang lainnya terdorong menguat.

    “Waktu itu rentangnya Rp16.500-Rp16.900, kami menggunakan yang paling bawah,” jelas Sri Mulyani.

    Meski begitu, pemerintah akan tetap mengevaluasi dan melakukan penyesuaian seiring dengan pergerakan ekonomi global.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Emas Antam 16 Agustus 2025 Lengser dari Level Rp 1.900.000, Cek Rinciannya – Page 3

    Harga Emas Antam 16 Agustus 2025 Lengser dari Level Rp 1.900.000, Cek Rinciannya – Page 3

    Harga emas dunia bergerak stabil pada perdagangan Jumat (15/8/2025), namun masih mencatatkan pelemahan mingguan seiring meredanya spekulasi penurunan suku bunga pasca rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi dari perkiraan.

    Fokus pasar kini beralih pada pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska.

    Mengutip CNBC, Sabtu (16/8/2025), harga emas spot tercatat di level USD 3.336,66 per ons, nyaris tidak berubah dari hari sebelumnya, tetapi turun 1,8% sepanjang pekan. Sementara itu, kontrak emas berjangka AS ditutup mendatar di USD 3.382,6 per ons.

    Melemahnya dolar AS pada perdagangan Jumat membuat emas — yang berdenominasi dolar AS — menjadi relatif lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

    Sentimen pasar sempat tertekan setelah data Kamis (14/8/2025) menunjukkan Indeks Harga Produsen (PPI) AS pada Juli melonjak ke level tertinggi dalam tiga tahun.

    Berdasarkan data CME FedWatch, pelaku pasar kini menilai peluang 92,6% The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada September. Peluang penurunan 50 basis poin yang semula diantisipasi sebagian investor kini nyaris hilang.

  • Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan 5,4 persen di 2026

    Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan 5,4 persen di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat sejumlah strategi yang dipersiapkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 yang salah satunya fokus pada sektor investasi berprospek cerah.

    “Untuk target pertumbuhan 5,4 persen, kami akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau dengar dari Pak Rosan (CEO BPI Danantara), investasi tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa menarik investasi lebih banyak,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Bersamaan dengan itu, Sri Mulyani mengatakan juga kementeriannya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pertumbuhan daerah.

    Kementerian Keuangan bakal menyuntik insentif kepada pemerintah daerah (pemda) agar wilayah-wilayah mereka bisa menarik lebih banyak investasi. Dengan begitu, pemda tidak hanya berkinerja baik dari segi rendahnya inflasi, tetapi juga mampu mencetak pertumbuhan dan investasi yang meningkat.

    “Kami akan terus meningkatkan iklim usaha dari Danantara terkait apa yang dibutuhkan untuk menarik investor, juga termasuk insentif fiskal yang akan kita jaga dan siapkan bersama agar investasi masuk. Tapi, juga pada saat yang sama, fiskal tetap ‘prudent’,” katanya, menambahkan.

    Selain investasi, Sri Mulyani mengatakan ada sektor ekspor Indonesia yang juga berpeluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    Salah satu faktor pendorongnya adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sudah disepakati bersamaan dengan sinergi ekonomi strategis dari beberapa negara.

    Hal itu, menurut Sri Mulyani, bakal mendiversifikasi destinasi perekonomian Indonesia.

    Pemerintah pun bakal memanfaatkan tren penggunaan akal imitasi (AI) dan ekonomi digital yang makin meningkat. Selain itu, sumber mineral di Indonesia juga dibutuhkan oleh banyak negara, sehingga diyakini bisa menarik perhatian pasar internasional.

    “Jadi, kami juga berharap untuk ekspor dan digitalisasi akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dari sisi pertumbuhan 5,4 persen,” ujar dia.

    Sebagai catatan, pemerintah menetapkan asumsi makro pada RAPBN 2026 dengan rincian sebagai berikut:

    Pertumbuhan ekonom: 5,4 persen Inflasi: 2,5 persen Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen Nilai tukar rupiah: Rp16.500 Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70 dolar AS per barel Lifting minyak mentah: 610 ribu barel per hari (rbph) Lifting gas bumi: 984 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph)

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah agar ambisi mengejar target pendapatan negara tahun depan tidak memicu resistensi publik, terutama terkait kebijakan pajak.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, yield (imbal hasil) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Sementara dalam postur APBN, belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun. Said menilai pilihan itu moderat dari rentang yang disepakati, sehingga defisit turun menjadi 2,48% PDB atau Rp638,8 triliun.

    Kemudian pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Said pun menyoroti target itu karena berada di batas atas dari pembahasan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

    “Tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut kita dukung, tetapi pemerintah harus ekstra hati-hati terutama dalam hal kebijakan perpajakan. Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah belakangan ini menunjukkan resistensi dari masyarakat. Dia menyarankan agar pemerintah menghindari langkah menaikkan tarif atau memperluas basis pajak secara gegabah.

    Said pun menyarankan empat langkah. Pertama, mengejar wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

    Kedua, memanfaatkan peluang pajak minimum global 15% pasca kesepakatan OECD. Ketiga, mengoptimalkan pajak karbon sambil mendorong ekonomi hijau.

    Keempat, meningkatkan investasi di sektor sumber daya alam untuk memperbesar bagi hasil SDA.

    Dari sisi belanja, Said mengkritisi porsi belanja pusat yang jauh lebih besar dibanding transfer ke daerah. Alokasi belanja pusat 2026 dirancang Rp3.136,5 triliun, naik Rp435,1 triliun dari APBN 2025, sedangkan transfer ke daerah dan desa turun menjadi Rp650 triliun dari Rp919,9 triliun.

    Akibatnya, menurut Said, fiskal daerah akan semakin melemah. Dia khawatir ke depan inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.

    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah,” tutupnya.

  • Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 realistis

    Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 realistis

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Legislator: Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 realistis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang dipatok pemerintah untuk tahun 2026 cukup realistis.

    Menurutnya, target tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy).

    “Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pendapatan. Nah, kita berharap, dengan pertumbuhan 5,12 persen, pendapatan negara kita bisa capai Rp3.178 triliun, lebih Rp3.200 triliun-an lah,” ujar Fauzi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

    Fauzi menambahkan pencapaian target itu akan dibantu dengan implementasi delapan program prioritas pemerintah.

    Ia menyoroti program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

    Sebagaimana diketahui, dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Selain itu, target pembangunan pada 2026 mencakup tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan rasio gini 0,377-0,380.

    Adapun DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. 

    Sumber : Antara