Produk: dolar AS

  • China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    Beijing (ANTARA) – China terus memperkuat dukungan keuangan inklusif bagi usaha kecil dan mikro selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan pinjaman inklusif untuk entitas-entitas ini melebihi 20 persen selama periode tersebut.

    Sejak China secara resmi mengusulkan pengembangan keuangan inklusif pada 2013, upaya berkelanjutan telah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan inklusif bagi usaha kecil dan mikro.

    Data resmi menunjukkan bahwa saldo pinjaman inklusif untuk usaha kecil dan mikro telah mencapai 35,77 triliun yuan atau setara 5,06 triliun dolar AS per akhir Oktober tahun ini.

    Selain itu, China telah semakin menurunkan biaya keuangan inklusif, karena pinjaman semacam ini terutama ditujukan untuk usaha kecil dan mikro, usaha perorangan, dan petani. Entitas-entitas ini biasanya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan akibat kurangnya jaminan dan kapasitas menanggung risiko yang terbatas.

    Pada Juni 2025, suku bunga untuk pinjaman inklusif yang baru diterbitkan untuk usaha kecil dan mikro mencapai 3,48 persen, sekitar 2 poin persentase lebih rendah dari level yang tercatat pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020).

    Pada periode Rencana Lima Tahun berikutnya, China akan terus meningkatkan upaya pengembangan keuangan inklusif, sesuai dengan rekomendasi Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) untuk penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang diumumkan pada Oktober lalu.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ADB kucurkan Rp4,99 triliun untuk jalan tangguh bencana selatan Jawa

    ADB kucurkan Rp4,99 triliun untuk jalan tangguh bencana selatan Jawa

    Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah berkembang dengan wilayah selatan Jawa,

    Jakarta (ANTARA) – Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,99 triliun untuk pembangunan jalan tangguh bencana sepanjang sekitar 72 kilometer di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Proyek Trans Jawa Selatan-Selatan atau Trans South-South Java Road ini akan memperbaiki jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara menyeluruh.

    Saat ini, perjalanan dari kawasan pertanian di Kabupaten Jember menuju Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memakan waktu hingga delapan jam.

    Dengan adanya jalan baru, waktu tempuh diperkirakan berkurang sekitar dua jam, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pasar, layanan pendidikan, dan peluang ekonomi.

    Alimov menambahkan, desain jalan akan mengintegrasikan solusi biorekayasa dan ketangguhan iklim agar mampu menghadapi cuaca ekstrem sekaligus memperkuat konektivitas nasional dan perdesaan.

    Menurut Alimov, langkah adaptasi perubahan iklim yang diterapkan mencakup peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk mengurangi risiko banjir, perlindungan lereng dengan solusi berbasis alam, serta pembangunan jembatan tangguh iklim yang dapat digunakan saat terjadi peristiwa cuaca ekstrem.

    Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris.

    Alimov menyebut proyek tersebut juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025–2029.

    Selain memperkuat daya saing, pembangunan jalan ini diharapkan menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Jawa yang sudah terkoneksi baik dengan pesisir selatan yang akses jalannya masih terbatas.

    ADB juga menekankan aspek kesetaraan gender melalui alokasi minimal 10 persen pekerjaan konstruksi terampil bagi perempuan.

    Program keselamatan jalan akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta dilengkapi dengan edukasi masyarakat mengenai penggunaan jalan secara aman.

    Pencegahan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang akan diintegrasikan dalam pelaksanaan proyek, demikian ADB dalam pernyataannya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

    Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan suplai makanan menjadi prioritas awal karena volume kebutuhan yang sangat besar dan selama ini masih didominasi pasokan dari luar negeri.

    “Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai,” ujar Zulhas.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

    Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

    Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

    Lebih lanjut, upaya memaksimalkan peluang ekonomi dari suplai makanan ini, sekaligus berpotensi menekan biaya haji.

    “Kan uangnya ini kan, masuk ke sana (Arab Saudi) tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya 2 dolar AS, di sini mungkin 1,8 dolar AS, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya,” jelasnya.

    Pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kerja sama itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekspor nasional, sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di sektor haji dan umrah.

    “Kita nanti membantu mencarikan suplier, suplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan jamaah di sana,” ujar Budi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemendag dengan BPKH di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (16/12).

    Kebutuhan jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun, menjadi pasar yang sangat potensial untuk produk Indonesia, khusus makanan, bumbu dan perlengkapan ibadah, katanya.

    Selain itu, ekspor produk lokal juga memiliki peluang yang besar untuk digunakan oleh jamaah dari negara lain.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

    “(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

    Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

    Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

    Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

    “Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

    Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

    Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

    “Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

    Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

    “Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

    Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Akhir Tahun 2025, Kemenkeu Waspadai Gejolak Harga Pangan Imbas Musim Hujan

    Jelang Akhir Tahun 2025, Kemenkeu Waspadai Gejolak Harga Pangan Imbas Musim Hujan

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mewaspadai potensi kenaikan harga selama musim hujan yang dapat mengganggu produksi pangan dan berdampak pada inflasi Desember 2025.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa inflasi November 2025 turun menjadi 2,72 persen (yoy), lebih rendah dibanding Oktober yang mencapai 2,86 persen (yoy).

    Ia menambahkan penurunan tersebut sejalan dengan meredanya tekanan pada kelompok volatile food yang melemah menjadi 5,48 persen (yoy) dari sebelumnya 6,59 persen (yoy).

    “Perbaikan ini didukung oleh berbagai stabilisasi harga pangan terus konsisten dilakukan sehingga beberapa harga komoditas mulai menurun seperti beras, cabai merah dan daging ayam. Meskipun begitu, pemerintah terus mengantisipasi terjadinya gejolak harga seiring masuknya musim hujan yang dapat berdampak pada produksi pangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 2 Desember.

    Adapun, inflasi inti bergerak pada level 2,36 persen (yoy) yang diklaim mencerminkan daya beli masyarakat terjaga. Sementara itu, inflasi Administered Price (AP) sedikit meningkat menjadi 1,58 persen (yoy) dari 1,45 persen (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring bertambahnya permintaan.

    Febrio menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan daya saing ekspor serta menjamin kecukupan pasokan dalam negeri, khususnya pangan, untuk menjaga kestabilan harga.

    Ia menambahkan pemerintah terus mencermati dinamika perekonomian global serta menyiapkan langkah untuk terus mendorong peningkatan daya saing produk ekspor nasional, keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, serta diversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.

    Selain itu, Febrio menyampaikan pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, termasuk dalam penyediaan untuk mencukupi kebutuhan program prioritas pemerintah di tengah tantangan gangguan cuaca.

    “Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga akibat cuaca ekstrem, di antaranya melalui operasi pasar, penguatan stok, cadangan pangan dan intervensi harga,” jelasnya.

    Ia menyampaikan perekonomian nasional masih berada pada jalur positif, tercermin dari beberapa indikator seperti PMI manufaktur yang tetap berada pada fase ekspansi, surplus neraca perdagangan, serta inflasi yang terjaga. Hal itu didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

    “Kita terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terarah, termasuk stimulus kuartal IV-2025, sekaligus mendorong ekspor yang bernilai tambah dan menjaga ketahanan sektor padat karya untuk mengoptimalkan kontribusi pada ekonomi nasional,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, PMI Manufaktur Indonesia tercatat ekspansif pada November 2025 di level 53,3. Peningkatan signifikan atas permintaan domestik menjadi faktor pendorong utama yang turut mendukung peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas pembelian menjelang akhir tahun.

    Sementara itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus impresif sebesar 35,9 miliar dolar AS atau tumbuh 44,1 persen (ctc) sepanjang periode Januari-Oktober 2025. Hal ini utamanya disumbang oleh surplus sektor nonmigas senilai 51,5 miliar dolar AS.

    “Dengan capaian ini, Indonesia kian menunjukkan ketahanan sektor eksternalnya dan peran yang semakin strategis dalam perdagangan global,” pungkasnya.

  • Dari Aset ke Ladang Spekulasi

    Dari Aset ke Ladang Spekulasi

    Jakarta

    “Harga emas telah meledak dalam beberapa bulan terakhir,” jelas Kepala Strategi Investasi Logam Mulia di MKS PAMP Group, Nicky Shields dalam wawancara dengan DW.

    “Ini merupakan indikator dari menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan institusi-institusi.” Pertanyaannya adalah apakah pasar yang relatif kecil untuk reksa dana emas dapat menyerap limpahan modal saat ini.

    MKS PAMP Group, yang bermarkas di Jenewa, termasuk di antara para pelaku industri logam mulia global yang paling penting. Mereka mengolah emas, perak, dan platina menjadi batangan, koin, serta produk untuk perusahaan perhiasan dan industri, dan juga menawarkan investasi bagi investor institusional maupun pribadi.

    “Emas kertas”: Putri kesayangan para investor

    Menurut data dari World Gold Council, nilai aset global yang dikelola dalam emas ETF (Exchange Traded Funds) meningkat dari 472 miliar dolar AS pada bulan September menjadi 503 miliar dolar AS pada bulan Oktober, naik enam persen. Hanya pada bulan Oktober saja, arus masuknya mencapai 8,2 miliar dolar AS, jauh di atas rata-rata tahunan sebelumnya yang sebesar 7,1 miliar dolar AS.

    Pada kuartal ketiga (Q3) 2025, dari Juli hingga September, emas ETF yang didukung fisik mencatat arus masuk rekor 26 miliar dolar AS. Investor Amerika Utara memimpin kenaikan dengan 16,1 miliar dolar AS, sementara dana Eropa mencatat pembelian kuat dan mencapai kuartal terkuat kedua di kawasan tersebut dengan 8,2 miliar dolar AS.

    Emas ETF (Exchange Traded Funds) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang meniru harga emas, tanpa mengharuskan investor membeli atau menyimpan emas batangan secara fisik. Banyak emas ETF menyimpan emas fisik di brankas yang dialokasikan sebagai aset dana, sehingga sering disebut sebagai “emas kertas”.

    Berbeda dengan reksa dana saham, emas ETF hanya memiliki satu komponen—yaitu emas. Artinya, tidak ada diversifikasi risiko. Karena alasan ini, emas ETF tidak diizinkan di Jerman, meskipun di banyak negara Eropa lainnya diperbolehkan.

    Kenaikan harga emas berlanjut

    Analis pasar Martin Siegert dari Landesbank Baden-Wrttemberg (LBBW) berpendapat bahwa kenaikan harga emas akan terus berlanjut. “Banyak argumen proemas tetap berlaku,” tulisnya pada akhir November di platform resmi bank. “Arus masuk ke dalam emas ETC seharusnya tetap kuat.”

    Ia menambahkan bahwa suku bunga di AS akan terus menurun, tanda tanya mengenai masa depan independensi bank sentral AS, Federal Reserve, dan mengenai soliditas dolar AS tetap ada, serta kebijakan perdagangan AS kemungkinan akan memberikan kejutan pasar pada tahun 2026.

    Ia mengumumkan: “LBBW, dengan latar belakang ini, menaikkan proyeksinya: Hingga akhir 2026, harga emas diperkirakan akan naik hingga 4.600 dolar AS.”

    Aset “antifragile”

    Rekor tertinggi sebelumnya dicapai pada Oktober tahun ini dengan lebih dari 4.350 dolar AS per ons troy. Saat ini, harganya stabil di 4.115 dolar AS per ons troy (per 25 November).

    Bank investasi AS Morgan Stanley menyarankan para investornya pada bulan September untuk mengubah struktur portofolio mereka dan mengintegrasikan emas sebagai “komponen inti”. Alih-alih menanamkan 60 persen dalam saham dan 40 persen dalam obligasi, mereka menyarankan agar 20 persen investasi dialokasikan ke produk emas.

    Kepala Kantor Investasi Morgan Stanley, Mike Wilson mengatakan kepada Reuters bahwa emas adalah aset “antifragile” yang paling penting, yang memberikan stabilitas dan perlindungan pada masa ketidakpastian. Model portofolio baru 60/20/20 menurutnya merupakan “perlindungan kuat terhadap inflasi”.

    Surat kabar Financial Times menyebut hype kenaikan harga emas sebagai “gold-plated FOMO” (fear of missing out — rasa takut ketinggalan): “Rally harga emas terbesar sejak 1970-an dipicu oleh ketakutan investor kehilangan imbal hasil dan kekhawatiran terhadap inflasi yang meningkat,” tulis harian Inggris itu.

    Kripto memasuki bisnis emas

    Namun, bukan hanya arus modal ke emas ETF yang mendorong kenaikan harga emas. Menurut laporan Reuters, perusahaan AS Tether juga memainkan peran besar.

    Perusahaan aset digital terbesar di dunia itu berkedudukan di El Salvador dan merupakan penerbit mata uang kripto Stablecoin Tether (USDT). Di situsnya, Tether mempromosikan investasi dalam “goldcoins”.

    Perusahaan kripto tersebut adalah pemilik tunggal emas batangan terbesar di luar bank sentral besar, dengan cadangan emas sebanding dengan beberapa bank sentral negara seperti Korea Selatan, Hungaria, atau Yunani.

    Pasar emas yang memanas menunjukkan bahwa justru emas—yang selama ini dianggap aset aman—telah menjadi objek spekulasi, menurut pakar MKS, Nicky Shields.

    “Dalam dua bulan terakhir, terjadi pembentukan gelembung nyata di pasar keuangan, tidak hanya pada emas dan perak, tetapi juga pada saham AS dan kecerdasan buatan (AI),” jelasnya kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa “pemanasan berlebihan” terjadi karena beberapa faktor. “Bank Sentral AS, Fed, menurunkan suku bunga meskipun kita tidak dalam resesi. Ini menciptakan lebih banyak likuiditas dalam sistem, yang mungkin sebenarnya tidak dibutuhkan,” kata Shields. “Akibatnya, kita melihat penilaian tinggi pada aset gelembung di AI, saham AS, serta krisis gelembung pada emas dan perak.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jakarta

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-10 BRICS pada Januari 2025 lalu. Kondisi ini membuat Indonesia secara otomatis tergabung dalam bank bentukan blok ekonomi baru itu, New Development Bank (NDB).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagai anggota baru NDB, Indonesia diminta untuk memberikan setoran modal awal ke NDB. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk menyetorkan modal awal sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,66 triliun (kurs Rp 16.662 per dolar AS).

    “Maka bergabungnya Indonesia juga ditindaklanjuti dengan bergabung kepada New Development Bank, dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana US$ 1 miliar untuk investasi di New Development Bank,” terang Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Untuk diketahui, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Blok ekonomi tersebut kini diikuti oleh 11 negara termasuk Indonesia, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab.

    Dengan menjadi anggota NDB, Indonesia memiliki akses pendanaan lebih besar untuk proyek-proyek strategis nasional. Di saat yang bersamaan, sebagai anggota BRICS tentunya Indonesia dinilai memiliki potensi pasar baru yang lebih besar di negara-negara anggota lainnya.

    “Jadi kita menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” paparnya.

    “Dengan BRICS kita juga melihat ini merupakan akses pasar baru dengan BRICS kita juga melihat merupakan potensi kerja sama Global South,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, sebelumnya Airlangga menjelaskan NDB merupakan bank pembangunan yang dibentuk langsung oleh BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS pun memiliki jatah tempat untuk bergabung.

    Menurut Airlangga setoran modal ke NDB nanti dalam bentuk uang sesuai dengan formula yang ditetapkan NDB. Namun saat itu Airlangga mengaku tidak bisa menyebutkan besaran modal yang harus disetor ke NDB. Dia hanya bilang modal tersebut bisa dibayarkan dalam 7 tahun.

    “Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun,” ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025) lalu.

    (acd/acd)

  • Ratusan Warga Palestina Dilatih Mesir Jadi Calon Polisi Gaza, Potensi Israel Terlibat Disorot

    Ratusan Warga Palestina Dilatih Mesir Jadi Calon Polisi Gaza, Potensi Israel Terlibat Disorot

    JAKARTA – Mesir sedang menjalankan program pelatihan terhadap ratusan calon polisi Palestina. Mereka, nantinya akan ditempatkan dalam pasukan keamanan pascaperang di Gaza.

    Hal itu disampaikan pejabat Palestina kepada AFP yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan pada Minggu 30 November.

    Ia menjelaskan, kelompok pertama yang terdiri dari lebih dari 500 calon polisi Palestina telah menjalani pelatihan dalam dua sesi berbeda di Kairo, yakni dimulai Maret selama dua bulan, kemudian lainnya dimulai September 2025. Selanjutnya ratusan calon lainnya akan berdatangan untuk pelatihan.

    Ia mengatakan semua calon polisi Palestina itu berasal dan akan ditempatkan di Jalur Gaza. Terkait sistem pengupahannya atau gaji akan disalurkan Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.

    “Saya sangat senang dengan pelatihan ini. Kami ingin mengakhiri perang dan agresi secara permanen, dan kami bersemangat untuk mengabdi kepada negara dan sesama warga negara kami,” kata seorang calon polisi Palestina berusia 26 tahun tanpa disebutkan namanya.

    Ia berharap calon polisi yang dilatih dan ditempatkan menjadi pasukan keamanan di Gaza pascaperang akan “independen, hanya loyal kepada Palestina, dan tidak tunduk pada aliansi atau tujuan eksternal.”

    Masyarakat Khan Younis di Gaza cari selamat dari serangan Israel yang tidak sedikit menjadikan warga sipil sebagai korban. (UNRWA)

    Pelatihan ini juga menyoroti peran Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina dan menekankan pentingnya “melindungi mimpi untuk menciptakan” negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka.

    Seorang pejabat keamanan senior dari Otoritas Palestina mengonfirmasi bahwa Presiden Pelestina, Mahmud Abbas, telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Ziad Hab Al-Reeh untuk berkoordinasi dengan Mesir terkait pelatihan tersebut.

    Dalam perundingan perdamaian yang disponsori Mesir akhir tahun 2024, gerakan-gerakan Palestina — termasuk dua gerakan utama, Hamas dan Fatah pimpinan Abbas — menyetujui sekitar 10.000 calon petugas polisi penjaga Gaza.

    Mesir akan melatih separuh dari mereka, sementara 5.000 lainnya berasal dari kepolisian di Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak kelompok militan tersebut merebut kekuasaan di sana pada 2007.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, pasukan keamanan akan diawasi oleh sebuah komite teknokrat yang disetujui oleh gerakan-gerakan Palestina.

    Seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi kepada AFP bahwa langkah-langkah tersebut mendukung “detail mengenai keamanan dan pengelolaan Jalur Gaza” yang telah disepakati selama perundingan.

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Agustus 2025 juga mengumumkan negaranya berencana melatih 5.000 calon polisi Palestina untuk Gaza.

    Pelatihan calon polisi Palestina juga dibahas dalam rencana perdamaian di Gaza yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang rapuh bulan lalu, kemudian disahkan oleh resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

    Rencana tersebut secara khusus juga mengizinkan pembentukan pasukan internasional yang akan bertanggung jawab untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi Gaza.

    Uni Eropa Lirik Pelatihan Calon Polisi Gaza

    Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan, pihaknya juga ingin melatih sekitar 3.000 calon polisi Palestina bakal menjaga Gaza dengan skema yang serupa dengan yang telah dijalankannya di Tepi Barat.

    Uni Eropa diketahui telah membiayai misi pelatihan polisi di Tepi Barat sejak 2006, dengan anggaran sekitar 13 juta euro atau sekitar 15 juta dolar AS.

    Namun, pelatihan yang dilakukan Uni Eropa di wilayah Palestina cenderung tidak memberikan detail yang jelas.

    Dari rangkaian pelatihan calon polisi Palestina untuk menjaga Gaza yang telah dijalankan, seorang pejabat Hamas mempertanyakan tingginya potensi kesepakatan atau keterlibatan Israel.

  • Analis Prediksi Logam Mulia Bisa Sentuh USD 4.381

    Analis Prediksi Logam Mulia Bisa Sentuh USD 4.381

    Andy menjelaskan bahwa sentimen positif terhadap emas akan semakin kuat jika didukung data ekonomi AS yang melemah serta pernyataan dovish dari pejabat The Fed. Namun, ia mengingatkan adanya potensi koreksi jika harga emas gagal mempertahankan area support penting.

    “Jika harga emas reversal dan menembus key level di USD 3.867, maka ada potensi penurunan lanjutan hingga USD 3.718,” jelasnya.

    Kondisi tersebut bisa terjadi apabila dolar AS kembali menguat akibat data ekonomi yang positif, sentimen hawkish baru dari The Fed, atau kenaikan yield obligasi. Meski demikian, saat ini pelemahan dolar dan penurunan yield masih menjadi faktor dominan yang mendukung kenaikan harga emas.

    Emas kembali dilirik sebagai instrumen safe haven terutama di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi AS, rentetan data tenaga kerja yang melemah, hingga ketidakpastian geopolitik global yang masih berlanjut.

     

  • Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh Nasional 1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh
    Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
    TEPAT
    setahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi Montana, negara bagian di Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Kanada.
    Wilayah ini terkenal bukan hanya karena pegunungan dan taman nasionalnya yang megah, tetapi juga karena ekstremnya perubahan musim yang mereka hadapi.
    Musim dingin bisa membekukan segala hal, di mana salju menumpuk setinggi lutut, udara mengigit kulit, dan langit tampak pucat sepanjang hari.
    Sementara musim panas dapat berubah menjadi kebalikan yang total; kering, panas, dan rentan terhadap kebakaran.
    Saya tiba pada bulan November, saat musim dingin mulai merayap masuk. Warga sedang bersiap menghadapi suhu yang akan turun drastis.
    Namun justru dalam percakapan dengan beberapa penduduk lokal, mereka bercerita tentang hal lain. Bukan badai salju, bukan suhu ekstrem, tetapi tentang bagaimana musim panas di Montana pernah membawa mimpi buruk bagi seluruh wilayah itu.
    Mereka bercerita tentang satu tragedi besar, yang bermula dari satu tindakan kecil. Dan dari sanalah saya mulai memahami bagaimana tempat yang begitu indah bisa juga menjadi rentan.
    Cerita itu bukan hanya tentang alam, tetapi tentang manusia, dan tentang satu orang idiot yang mengubah sejarah Montana.
    “Dulu ada satu orang idiot,” kata seorang penduduk kepada saya. “Dia merokok, lalu melempar puntungnya ke semak kering. Dari situlah semuanya dimulai,” tambahnya.
    “Semua” yang dimaksud bukanlah api kecil yang cepat dipadamkan. “Semua” itu adalah kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat tahun 2017.
    Ketika itu, api melalap lebih dari 270.000 hektar lahan, ratusan rumah musnah, ribuan orang harus mengungsi, kualitas udara memburuk sampai level berbahaya, dan miliaran dolar AS kerugian tercatat.
    Bayangkan, satu puntung rokok, satu tindakan tanpa pikir panjang, satu individu yang abai, tapi cukup untuk mengacaukan kehidupan jutaan orang.
    Cerita ini terus terngiang dalam benak saya ketika melihat apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat beberapa hari terakhir.
    Bila kita merenungin lebih jauh, sebenarnya banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, polusi udara, dan krisis ekologis seolah menjadi rutinitas nasional. Kita seolah hidup dalam lingkaran setan antara kelalaian, penyesalan, dan pengulangan.
    Bedanya, kerusakan di sini jarang berasal dari satu orang idiot. Biasanya, kerusakan kita bersumber dari sistem yang membiarkan banyak orang, mulai dari pejabat, korporasi, hingga individu, bertindak seolah-olah bumi ini tidak memiliki batas.
    Mereka mengingat kejadian itu bukan sebagai siklus alam, tetapi sebagai bukti bahwa bencana sering kali merupakan hasil dari tindakan manusia. Bencana tidak jatuh dari langit — ia diciptakan.
    Pelajaran Montana sederhana, tapi keras, bahwa satu tindakan bodoh saja bisa mengguncang peradaban kecil.
    Indonesia punya persoalan yang jauh lebih besar. Kita menghadapi pola kerusakan sistematis. Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 1,19 juta hektar tutupan pohon primer antara 2015–2023.
    Di Sumatera Utara, banyak kabupaten berada dalam status rawan longsor, banjir, dan deforestasi.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3.500 bencana terjadi setiap tahun, mayoritas bersifat hidrometeorologis — banjir, longsor, kekeringan — yang sebagian besar dipicu oleh degradasi lingkungan.
    Ini bukan hanya soal alam. Ini soal manusia.
    Pertanyaannya kembali muncul, kalau satu puntung rokok saja bisa disebut tindakan idiot, maka apa sebutan tepat untuk mereka yang merusak satu provinsi?
    Kita hidup dalam negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, kebutuhan energi besar, dan urbanisasi pesat. Namun, kita juga hidup dalam negara yang kerap menganggap lingkungan sekadar “ruang kosong” yang boleh diisi apa saja.
    Dalam banyak kasus, ketika banjir atau longsor terjadi, kita sering buru-buru menyalahkan sistem yang korup. Itu tidak sepenuhnya salah. 
    Namun, persoalannya: itu terus berulang. Dari tahun ke tahun, laporan bencana datang seperti kalender tahunan. Sementara penyebab sosial-ekologisnya jarang dibahas secara jujur.
    Dalam konteks inilah, kata “idiot” sebenarnya bukan hinaan personal. Ia adalah cermin moral. Simbol untuk menggambarkan betapa kita, sebagai masyarakat, sudah terlalu lama gagal memahami batas ekologi tempat kita hidup.
    Kita menganggap hutan sebagai ruang kosong, sungai sebagai saluran sampah, lahan resapan sebagai peluang bisnis, dan kawasan gambut sebagai tanah tidur yang harus dibangunkan dengan api.
    Realitasnya berbicara lebih keras dari pidato pejabat mana pun: izin tambang diberikan di kawasan resapan air, pembangunan perumahan dilakukan di tepi sungai, hutan lindung berubah menjadi kebun monokultur, dan gambut dibakar demi membuka lahan baru.
    Semua terjadi bukan oleh “sistem” semata, tetapi oleh manusia yang memilih di dalam sistem itu.
    Di sinilah relevansi pemikiran sejarah menjadi penting. Dr. Kadjat Hartojo, dalam kata pengantar
    Raja, Priyayi dan Kawula
    karya Kuntowijoyo, mengutip sejarawan besar Marc Bloch—pelopor Mazhab Annales—bahwa yang menggerakkan mekanisme masyarakat bukan hukum positif, melainkan bawah sadar kolektif masyarakat itu sendiri.
    Hukum hanyalah teks. Yang menggerakkan tindakan adalah mentalitas.
    Korupsi bukan hanya dosa individual; dia adalah kompromi sosial yang berlangsung lama, yang ditopang budaya diam, budaya takut, dan budaya permisif.
    Puntung rokok di Montana adalah kelalaian kecil yang berakibat besar. Di Indonesia, kita menyaksikan kelalaian besar yang dilakukan kecil-kecilan setiap hari, oleh pejabat yang menandatangani izin tanpa kajian, oleh pengusaha yang menebang hutan tanpa reboisasi, oleh masyarakat yang membiarkan sungai dipersempit demi parkir tambahan, dan oleh kita sendiri yang memilih diam ketika tahu ada yang salah.
    Jika satu puntung memicu kebakaran terbesar di Montana, lalu apa bedanya satu izin yang disalahgunakan? Satu proyek yang mengorbankan hutan? Satu suap yang membuka akses ke kawasan lindung?
    Dampaknya, jelas jauh lebih brutal. Korban jauh lebih besar. Lukanya jauh lebih lama.
    Dan itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Beranikah kita menyebut mereka “idiot”? Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menegaskan batas moral yang harus dijaga.
    Karena yang terjadi hari ini, ratusan jiwa sudah melayang akibat banjir bandang dan longsor, ribuan orang kehilangan rumah, desa-desa rusak, dan masa depan anak-anak patah sebelum sempat tumbuh, di tiga provinsi sekaligus! Bukan hanya tragedi alam, tetapi tragedi pilihan manusia.
    Kalau masyarakat Montana bisa belajar dari satu kelalaian dan menumbuhkan stigma sosial terhadap perokok sembarangan demi melindungi alam mereka, mengapa kita tidak bisa melakukan hal serupa terhadap para pelaku korupsi dan perusak lingkungan yang skalanya jauh lebih besar?
    Sampai kapan kita akan berpura-pura tidak tahu? Sampai kapan kita hanya marah di media sosial, tetapi diam di dunia nyata?
    Apakah ribuan korban yang jatuh hari ini masih belum cukup untuk menggugah kesadaran kolektif kita?
    Jika trauma lingkungan di Montana melahirkan kewaspadaan, trauma di Indonesia seharusnya melahirkan ketegasan sosial.
    Kita harus mulai berani memberikan sanksi sosial kepada para perusak lingkungan, mafia tambang, mafia izin, dan pejabat yang menggadaikan keselamatan publik demi keuntungan pribadi.
    Kita harus mulai menganggap mereka sebagai ancaman publik yang nyata, seperti warga Montana menganggap perokok sembarangan sebagai bahaya.
    Karena pada akhirnya, bencana tidak lahir dari satu hujan deras. Bencana lahir dari satu mentalitas yang dibiarkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.