Produk: dolar AS

  • Implementasi IEU-CEPA Perluas Peluang Kerja Sama

    Implementasi IEU-CEPA Perluas Peluang Kerja Sama

    JAKARTA – Implementasi Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diharapkan memperluas peluang kerja sama Indonesia dengan Jerman, khususnya di bidang ekonomi, kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

    Hal tersebut dikatakan Menlu Sugiono saat menyambut kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Federasi Jerman Johann Wadephul di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Hari Rabu.

    “Kunjungan ini memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman yang telah terjalin sejak tahun 1952,” kata Menlu Sugiono dalam keterangan pers bersama Menlu Wadephul, Rabu 20 Agustus.

    Dijelaskannya, kerja sama Indonesia dengan Jerman mencakup banyak hal di berbagai sektor, seperti politik, pertahanan, perdagangan, ekonomi, energi, lingkungan dan sosial budaya, baik di tingkat bilateral maupun multilateral.

    “Jerman merupakan mitra komprehensif yang sangat strategis bagi Indonesia di kawasan Eropa,” kata Menlu Sugiono.

    Menlu RI menjelaskan, Jerman merupakan mitra dagang dan investor utama Indonesia di Eropa, dengan total perdagangan RI-Jerman tahun lalu mencapai 6,15 miliar dolar AS, dengan pada periode yang sama Jerman juga melakukan investasi di Indonesia hingga mencapai 343 juta dolar AS

    “Kami sama-sama berharap implementasi IEU-CEPA yang ditargetkan selesai pada 2026 akan semakin memperluas peluang kerja sama khususnya di bidang ekonomi antar kedua negara, meningkatkan perdagangan dan investasi,” kata Menlu Sugiono.

    “Saya juga menyampaikan kesediaan dan keterbukaan Indonesia untuk mengundang Jerman meningkatkan investasi bersama-sama dengan Danantara di sektor-sektor unggalan, seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, infrastruktur dan ketahanan pangan,” tandasnya.

    Menlu Sugiono menilai pertemuannya dengan Menlu Wadephul berlangsyng produktif dan konstruktif, membahas berbagai isu guna memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jerman di berbagai sektor.

    Pertemuan kali ini juga dimanfaatkan Menlu Sugiono untuk menyampaikan program-program prioritas nasional Indonesia dalam pemerintahan Prabowo Subianto, utamanya dalam penghapusan kemiskinan dan kelaparan.

  • Bitcoin Terkoreksi Jelang Rilis FOMC dan Pidato The Fed Jerome Powell

    Bitcoin Terkoreksi Jelang Rilis FOMC dan Pidato The Fed Jerome Powell

    JAKARTA – Pasar kripto, khususnya Bitcoin turun 3,2% menyentuh level harga 113.000 dolar AS (Rp1,83 miliar) menjelang rilis minutes meeting FOMC Juli dan pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada 22 Agustus ini.

    Analis Reku Fahmi Almuttaqin menilai kecemasan pasar terutama dipicu oleh beberapa faktor yang mengindikasikan bahwa peluang pemotongan suku bunga The Fed pada September bisa tertunda.

    “Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan tarif yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi, yang didukung oleh sinyal dari korporasi-korporasi soal pembebanan biaya tarif ke konsumen, serta sinyal ekonomi campuran antara pelemahan tenaga kerja dan permintaan konsumen yang tetap kuat,” kata Fahmi dalam Penjelasannya. 

    Selain itu, Fahmi menambahkan, faktor ketidakpastian kebijakan ekonomi pemerintah AS ke depan, dengan indikator ekonomi yang dapat lebih volatil, juga menjadi alasan kekhawatiran investor. 

    “Investor sepertinya sedang mengambil langkah antisipatif terhadap potensi sinyal negatif dari The Fed bahwa kenaikan inflasi kembali dianggap mengkhawatirkan imbas kebijakan tarif AS yang mulai semakin berdampak,” tuturnya lebih lanjut. 

    Namun, Fahmi menyatakan, terlepas dari tekanan dari sisi kebijakan perdagangan dan ketidakpastian arah kebijakan moneter, sejarah menunjukkan bahwa momentum bullish sering kembali pasca-Jackson Hole. 

    Bagi investor, Fahmi menyarankan strategi yang dapat dilakukan ialah memantau reaksi pasar setelah pidato Powell, langkah defensif dengan menjaga eksposur di sektor-sektor strategis dan siap pivot jika sinyal dovish muncul.

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • Kebangetan! Kerabat hingga Tukang Pijat Pejabat Kemenag Naik Haji Furoda Pakai Fasilitas Negara

    Kebangetan! Kerabat hingga Tukang Pijat Pejabat Kemenag Naik Haji Furoda Pakai Fasilitas Negara

    GELORA.CO – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sekaligus detektif partikelir, Boyamin Saiman, mengungkap adanya puluhan keluarga pejabat yang menunaikan ibadah haji Furoda di Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas dari negara.

    “Diduga istri-istri pejabat berangkat dengan Haji Furoda, tapi di sana kemudian mendapatkan fasilitas dari negara untuk akomodasinya. Ada foto-fotonya gitu saya serahkan ke sana,” kata Boyamin kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

    Ketika ditanya soal asal institusi pejabat yang dimaksud, Boyamin menyebut paling banyak berasal dari Kementerian Agama (Kemenag). Namun, terkait DPR, ia belum bisa memastikan lantaran belum memiliki bukti.

    “Kementerian Agama. Yang paling banyak di Kementerian Agama. Kalau yang DPR ada informasi tapi saya belum valid. Karena belum ada fotonya, belum ada caranya begitu,” ucapnya.

    Boyamin menambahkan, fasilitas haji tidak hanya dinikmati istri dan anak pejabat, tetapi juga diberikan kepada orang-orang terdekat seperti pembantu hingga tukang pijat.

    “Hanya puluhan. Kalau data yang saya, loh ya, karena foto-fotonya ada, gitu. Istri-istrinya. Tapi kan ada juga pembantu dan tukang pijat yang juga dapat jatah dari keluarga itu, gitu. Nah, itu ada yang ikut berangkat. Bahkan tukang pijat yang biasanya mijitin keluarga itu, pejabat itu, juga berangkat ikut pejabat itu,” ujarnya.

    Menurut Boyamin, temuan ini semakin menambah keruwetan penyelenggaraan haji pada 2024 di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    “Jadi ini kan menambah sengkarutnya dari penyelenggaraan haji tahun 2024,” ucapnya.

    Korupsi Kuota Haji

    Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kemenag telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025), berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    Dalam konstruksi perkara, tambahan kuota 20.000 haji diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setelah pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan otoritas Saudi pada 2023. Berdasarkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 15 Januari 2024, kuota tambahan itu dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota haji khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel haji swasta.

    KPK mendapati adanya praktik jual-beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran yang diberikan perusahaan travel kepada oknum pejabat Kemenag berkisar antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau setara Rp41,9 juta hingga Rp113 juta per kuota dengan kurs Rp16.144,45.

    Adapun 10.000 kuota haji reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur mendapat porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler dikelola langsung oleh Kemenag.

    Namun, pembagian kuota tersebut diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menetapkan komposisi kuota: 92 persen reguler dan 8 persen khusus. Perubahan komposisi ini membuat sebagian dana haji yang seharusnya masuk kas negara justru dialihkan ke travel swasta.

     

  • Citi Soroti Kebijakan BI dan Arah APBN 2026 – Page 3

    Citi Soroti Kebijakan BI dan Arah APBN 2026 – Page 3

    Citi Indonesia juga menilai fundamental pasar valuta asing (valas) terdapat perbaikan. Permintaan dolar dari korporasi untuk kebutuhan untuk pembiayaan ulang utang lama dengan pinjaman baru (refinancing) mulai menurun, seiring berakhirnya gelombang pembiayaan ulang utang dalam mata uang asing yang marak dua hingga tiga tahun terakhir.

    Selain itu, tren konversi devisa hasil ekspor ikut meningkat, sehingga memperkuat pasokan dolar AS di pasar domestik. Kondisi global pun turut mendukung, dengan meningkatnya aliran dana asing ke aset obligasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Saat ini, lebih dari 20 bank sentral dunia telah menurunkan suku bunga, sementara hanya tiga yang masih menaikkannya. Citi memperkirakan tren ini berlanjut dalam beberapa kuartal mendatang. Bahkan, The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mulai memangkas suku bunga lagi pada September 2025, dengan proyeksi hingga tiga kali penurunan pada tahun ini.

    Situasi ini membuat Indonesia ikut diuntungkan sebagai salah satu pasar obligasi terbesar di Asia, karena aliran dana ke instrumen berbasis mata uang lokal diprediksi tetap deras.

  • Harga Emas Turun ke USD 3.317, Hari Ini Rawan Tekanan Lanjutan – Page 3

    Harga Emas Turun ke USD 3.317, Hari Ini Rawan Tekanan Lanjutan – Page 3

    Dari sisi kebijakan bank sentral, Gubernur Federal Reserve, Michelle Bowman, kembali menegaskan bahwa The Fed masih berada di jalur untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali pada akhir tahun.

    Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas tenaga kerja, sehingga keputusan bank sentral tetap akan berhati-hati. Pernyataan ini ikut memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga, yang berhubungan langsung dengan daya tarik emas.

    Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun tipis ke 4,30%, dan indeks dolar AS (DXY) menguat 0,13% ke level 98,23. Kenaikan dolar memberikan tekanan tambahan bagi emas, mengingat hubungan negatif antara keduanya: ketika dolar menguat, harga emas cenderung tertekan.

     

  • Memahami Kebijakan Suku Bunga BI sebagai Kunci Strategi Trading – Page 3

    Memahami Kebijakan Suku Bunga BI sebagai Kunci Strategi Trading – Page 3

    Sebelumnya, para ekonom mengungkapkan pandangan berbeda mengenai arah kebijakan suku bunga acuan (BI Rate) periode Agustus 2025, antara bertahan di level 5,25 persen atau turun, yang menunjukkan sinyalemen kebijakan moneter lebih longgar.

    Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu ini akan mengumumkan BI-Rate tetap dipertahankan di level 5,25 persen. Menurutnya, pengaruh perubahan pasar global, risiko geopolitik, serta efek perang dagang terhadap inflasi, belum mereda hingga sekarang.

    “Kemungkinan masih belum dulu untuk melakukan kebijakan penurunan suku bunga. Sambil BI juga kelihatannya akan melihat dampak dari implikasi kebijakan suku bunga yang mereka lakukan,” kata Myrdal dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Lebih lanjut, ia mencatat bahwa arah pasar keuangan global menunjukkan tren koreksi setelah momen 17 Agustus 2025. Pelaku pasar juga masih menunggu kepastian kebijakan The Fed, sementara nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp16.200-an per dolar AS dan diperkirakan sulit menembus Rp16.000.

    Sementara inflasi domestik tercatat naik pada Juli dan diperkirakan tetap berada di kisaran 2,30-2,50 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2025.

     

  • BI Rate Turun atau Tetap? Ini Analisisnya – Page 3

    BI Rate Turun atau Tetap? Ini Analisisnya – Page 3

    Hal senada juga disampaikan Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky.

    Ia mencatat bahwa inflasi Indonesia saat ini sedang mengalami akselerasi dalam beberapa bulan terakhir, yaitu meningkat dari 1,60 persen (yoy) pada Mei lalu menjadi 2,37 persen (yoy) pada Juli 2025 dan mulai mendekati titik tengah target inflasi bank sentral.

    Dari sisi eksternal, Indonesia saat ini menikmati episode derasnya aliran masuk arus modal asing dan penguatan rupiah dalam beberapa minggu belakangan.

    Indonesia mengalami arus modal masuk secara signifikan ke pasar obligasi dan saham masing-masing sebesar 0,92 miliar dolar AS dan 0,16 miliar dolar AS dalam beberapa minggu terakhir, dipicu oleh ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed.

    Nilai tukar rupiah terapresiasi sebesar 1,04 persen (month to month/mtm) dalam satu bulan terakhir, menguat dari Rp16.265 per dolar AS pada 16 Juli lalu ke Rp16.100 per dolar AS pada 16 Agustus.

     

     

  • Rupiah Masih Lesu terhadap Dolar AS, Investor Antisipasi Pidato Ketua The Fed – Page 3

    Rupiah Masih Lesu terhadap Dolar AS, Investor Antisipasi Pidato Ketua The Fed – Page 3

    Pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada 2026. Hal ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,868 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman.

    Adapun, pembiayaan utang berasal dari SBN a.l. Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pemerintah mengklaim pengelolaan utang dipastikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

    Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang dari SBN mencapai Rp 749,19 triliun atau naik jika dibandingkan outlook 2025. Kemudian, pembiayaan pinjaman (neto) pada 2026 direncanakan sebesar Rp 32,67 triliun atau turun 74,9% dibandingkan outlook 2025.

     

  • Eks Ketua PN Jaksel Jalani Sidang Perdana Dugaan Suap Vonis Lepas CPO – Page 3

    Eks Ketua PN Jaksel Jalani Sidang Perdana Dugaan Suap Vonis Lepas CPO – Page 3

    Menurutnya, setelah menerima uang senilai Rp4,5 miliar, tersangka Agam Syarif Baharuddin memasukkannya ke dalam goody bag. Saat keluar dari ruangan, uang tersebut dibagikan kepada tiga orang, yakni hakim Agam Syarif Baharuddin sendiri, hakim ad hoc Ali Muhtarom, dan hakim Djuyamto.

    “Bahwa pada bulan September atau Oktober, karena yang tersebut tadi tidak ingat karena sudah lama, pada tahun 2024, Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan kembali uang Dolar AS, bila dirupiahkan senilai Rp18 miliar kepada DJU, yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi tiga,” jelas dia.

    Adapun penyerahan uang tersebut dilakukan di depan sebuah bank, di Pasar Baru Jakarta Pusat, dengan porsi pembagian untuk hakim Agam Syarif Baharuddin menerima sekitar Rp4,5 miliar; kemudian hakim Djuyamto sekitar Rp6 miliar; dan hakim Ali Muhtarom sekitar Rp5 miliar.Sementara itu, hakim Djuyamto memangkas hasil suapnya senilai Rp300 juta untuk diberikan kepada tersangka Wahyu Gunawan, yang menjadi perantara pengurusan kasus.

    “Bahwa ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang, agar perkara tersebut diputus onslag, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus onslag oleh majelis hakim,” Qohar menandaskan.