Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • China Siap Terjun ke Dunia Kripto, Mau Terbitkan Stablecoin Yuan

    China Siap Terjun ke Dunia Kripto, Mau Terbitkan Stablecoin Yuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – China tengah mempertimbangkan “terjun” ke dunia kripto melalui penerbitan stablecoin berbasis yuan untuk pertama kalinya. Langkah ini disebut sebagai strategi Beijing untuk memperluas penggunaan mata uangnya secara global dan menyaingi dominasi dolar Amerika Serikat (AS).

    Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Dewan Negara atau kabinet China dijadwalkan meninjau serta kemungkinan menyetujui peta jalan stablecoin akhir bulan ini.

    “Rencana tersebut akan mencakup target penggunaan yuan di pasar global serta pedoman bagi regulator dalam mengelola risiko,” ujar sumber itu yang enggan disebutkan namanya, dikutip Reuters, Kamis (21/8/2025).

    Stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, untuk menjaga stabilitas harga. Saat ini, stablecoin berbasis dolar menguasai lebih dari 99% pasokan global.

    China sendiri sejak lama mendorong yuan agar sejajar dengan dolar dan euro dalam sistem keuangan internasional. Namun, ketatnya kontrol modal dan surplus perdagangan justru membatasi langkah tersebut.

    “Stablecoin yuan lepas pantai, khususnya di Hong Kong, merupakan kemungkinan yang nyata,” kata Huang Yiping, penasihat Bank Rakyat China (PBOC), dalam wawancara dengan media lokal.

    Langkah ini menandai perubahan besar sikap Beijing terhadap aset digital. Sebelumnya, pada 2021, China melarang perdagangan dan penambangan kripto karena alasan stabilitas sistem keuangan.

    Namun kini, meningkatnya ketegangan geopolitik dengan Washington serta maraknya penggunaan stablecoin dolar oleh eksportir China membuat Beijing meninjau ulang kebijakan tersebut.

    Hong Kong dan Shanghai diperkirakan menjadi pusat utama implementasi stablecoin yuan. Hong Kong bahkan telah memberlakukan regulasi stablecoin sejak 1 Agustus lalu, menjadikannya salah satu pasar pertama di dunia yang mengatur penerbit stablecoin berbasis mata uang fiat.

    China juga akan membahas potensi stablecoin dalam perdagangan dan pembayaran lintas batas bersama sejumlah negara di KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada 31 Agustus hingga 1 September di Tianjin.

    Pasar stablecoin global saat ini masih relatif kecil, sekitar US$247 miliar (Rp4.000 triliun), menurut CoinGecko. Namun, Standard Chartered Bank memperkirakan pasar ini dapat tumbuh hingga US$2 triliun (Rp32.400 triliun) pada 2028.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • China Tiba-tiba Berubah Ikut Jejak Amerika, Terungkap Alasannya

    China Tiba-tiba Berubah Ikut Jejak Amerika, Terungkap Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mulai mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) untuk menggenjot industri mata uang kripto. Padahal, beberapa saat lalu pemerintah China sempat melarang kepemilikan privat terhadap mata uang digital seperti Bitcoin.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (21/8/2025), China mempertimbangkan izin penggunaan stablecoin yang dibekingi yuan untuk pertama kalinya. Hal ini diungkap beberapa sumber dalam yang familiar dengan rencana tersebut.

    Reuters mencatat bahwa langkah ini menandai perubahan besar-besar dari sikap pemerintah China sebelumnya yang cenderung apatis terhadap aset digital.

    Sebagai informasi, stablecoin merupakan jenis mata uang kripto yang dirancang untuk mencaga nilai secara konstan. Token-token ini biasanya dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS dan umumnya digunakan oleh pedagang kripto untuk memindahkan dana antar token.

    Kabinet China disebut akan mengaji dan kemungkinan menyetujui roadmap terkait stablecoin yuan pada akhir bulan ini, demi menggenjot penggunaan yuan yang lebih luas secara global.

    Senjata China Lawan AS

    Langkah ini juga dinilai sebagai strategi China untuk mengejar ketinggalan dengan AS yang lebih dulu menggenjot stablecoin, menurut beberapa sumber Reuters.

    Di AS, Presiden Donald Trump mendukung stablecoin beberapa hari setelah pelantikannya pada Januari 2025. Pemerintahan Trump juga sedang membangun kerangka regulasi yang membantu melegitimasi mata uang kripto yang dipatok dolar.

    Teknologi blockchain yang mendasari stablecoin memungkinkan transfer dana secara instan, tanpa batas, dan beroperasi 24 jam dengan biaya rendah. Keunggulan ini memberikan potensi bagi stablecoin untuk mendobrak arus uang harian tradisional dan sistem pembayaran lintas batas.

    Inovasi keuangan, khususnya stablecoin, dipandang oleh Beijing sebagai alat yang menjanjikan untuk internasionalisasi yuan di tengah meningkatnya pengaruh mata uang kripto yang dipatok dolar AS dalam keuangan global, kata sumber Reuters.

    Di dalam roadmap, rencananya akan dibahas target untuk memperluas penggunaan mata uang China di pasar global. Selain itu, roadmap juga akan menyisipkan tanggung jawab regulator domestik, serta langkah-langkah pencegahan risiko.

    Salah satu sumber menyebut pejabat senior China akan menggelar pertemuan untuk penyusunan roadmap pada akhir bulan ini. Fokusnya untuk menglobalisasi yuan dan stablecoin-nya, mengikuti tren dunia saat ini.

    Dalam pertemuan itu, para pejabat senior China juga akan mendefinisikan batasan penggunaan stablecoin dan pengembangan bisnisnya.

    Mendobrak Dominasi AS

    Sebagai informasi, China telah melarang perdagangan dan penambangan mata uang kripto pada 2021 karena kekhawatiran terhadap stabilitas sistem keuangan.

    Di sisi lain, China sudah lama memimpikan yuan bisa mencapai status mata uang kripto, sama halnya dengan dolar AS dan euro. Pasalnya, China merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Sayangnya, kontrol modalnya yang ketat dan surplus perdagangan tahunannya yang mencapai triliunan dolar telah menghambat tujuan tersebut.

    Saat ini, stablecoin yang dibekingi dolar AS masih mendominasi pasar, yakni sebanyak 99% dari suplai stablecoin global, menurut Bank fo International Settlements.

    Di Asia, Kora Selatan telah berjanji untuk mengizinkan perusahaan-perusahaan memperkenalkan stablecoin berbasis won. Hal serupa juga sedang digodok di Jepang.

    Dorongan China untuk menggenjot stablecoin juga dipicu oleh ketegangan geopolitik dengan AS. Hal ini membuat penggunaan stablecoin berbasis dolar AS marak dilakukan para eksportir China.

    Rencana terbaru Beijing untuk mendorong stablecoin terjadi setelah regulator Shanghai pada bulan lalu menggelar pertemuan dengan pejabat lokal. Pertemuan itu mempertimbangkan respons strategis terhadap stablecoin dan mata uang digital.

    China diperkirakan akan membahas perluasan penggunaan yuan dan kemungkinan stablecoin untuk perdagangan dan pembayaran lintas batas dengan beberapa negara pada KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus-1 September di Tianjin, menurut sumber tersebut.

    Pasar stablecoin global saat ini masih kecil, sekitar US$247 miliar, menurut penyedia data kripto CoinGecko. Namun, Standard Chartered Bank memperkirakan pasar tersebut dapat tumbuh hingga US$2 triliun pada 2028 mendatang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

    Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan sejumlah catatan terkait risiko penerimaan pajak hingga efisiensi anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, naik Rp282,2 triliun dari target 2025, dengan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak sebesar Rp2.692 triliun.

    Banggar mendukung kenaikan itu. Hanya saja, Said mengingatkan bahwa kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja sehingga target pendapatan yang ambisius itu tidak boleh ditempuh dengan menaikkan tarif pajak.

    “Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang, dengan kata lain perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha, dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” kata Said dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Banggar turut mengkritisi pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026. Menurut DPR, pemotongan drastis ini bisa menghambat pelayanan publik.

    Bahkan, sambungnya, kebijakan itu bisa memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan kebijakan baru yang rentan menaikkan perpajakan daerah yang pada akhirnya membebani rakyat.

    “Selain itu, penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan bagian dari mandat otonomi daerah yang ada di konstitusi kita,” ujar Said mengingatkan.

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan agar program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ‘game changer’. Dengan anggaran besar, sambungnya, tata kelola program-program tersebut harus akuntabel, transparan, dan partisipatif 

    Di sektor pangan dan energi, Banggar mendesak strategi yang lebih agresif. Otoritas fiskal, katanya, tidak boleh terus bertahan dengan defisit anggaran.

    “India punya cadangan minyak strategis, kita apa?” ujarnya.

    Banggar turut meminta pemerintah memperbarui metode perhitungan standar kemiskinan, mengikuti standar Purchasing Power Parity (PPP) terbaru seperti yang dilakukan World Bank alias Bank Duni.

    Standar Kemiskinan 

    Sebagai informasi, Bank Dunia menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025, usai resmi mengadopsi perhitungan PPP 2021. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan internasional menjadi US$3.00 per orang per hari (dari sebelumnya US$2,15); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah menjadi US$4,20 per orang per hari (dari US$3,65); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas menjadi US$8,30 per orang per hari (dari US$6,85).

    “Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang,” ucap Said.

    Lebih lanjut, dia melihat perekonomian nasional tetap memiliki peluang untuk tumbuh inklusif meski di tengah tekanan eksternal yang belum usai, asalkan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif serta terintegrasi.

    Banggar menilai proyeksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 3% pada 2026, naik dari 2,8% pada 2025, seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia. Said mengajak pemerintah mengubah pola pikir krisis menjadi momentum lompatan ekonomi.

    Misalnya dari sisi ekspor yang tumbuh 6,6% pada kuartal I/2025, sehingga diharap terjaga di tengah kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump mengguncang perdagangan global. Diplomasi perdagangan, kata Said, harus lebih adaptif dan tidak hanya bertumpu pada AS dan China.

    Di sisi investasi, pertumbuhan yang hanya 2,12% pada kuartal I/2025 menjadi sinyal perlunya strategi komprehensif untuk meyakinkan investor agar menempatkan modal di sektor riil.

    “Kita perlu memberikan imbal hasil yang menarik agar investasi mampu mendorong permintaan dan menyerap tenaga kerja baru,” tegasnya.

    Banggar juga menyoroti depresiasi rupiah terhadap dolar AS, yang di satu sisi menguntungkan ekspor namun membebani biaya impor. Parlemeen mendesak strategi pembayaran internasional yang lebih luas menggunakan local currency bersama mitra strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.

    Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan strategi pendanaan baru agar dana pihak ketiga perbankan tidak tersedot ke Surat Berharga Negara (SBN) semata. “Perlu ada terobosan agar DPK [Dana Pihak Ketiga] lebih mengalir ke sektor riil,” ujar Said.

  • Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US Miliar

    Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2025 tercatat sebesar US$3 miliar atau melebar dari kuartal I/2025. Defisit itu mengakhiri tren penyusutan current account defisit atau CAD pada tiga kuartal sebelumnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, tren CAD sempat menyusut pada kuartal I/2025 yakni US$0,2 miliar. Itu melanjutkan tren penyusutan pada dua kuartal sebelumnya yakni kuartal IV/2024 sebesar US$1 miliar, dan kuartal III/2024 sebesar US$2 miliar.

    Dalam laporannya, BI menyebut defisit transaksi berjalan pada tiga bulan kedua 2025 itu masih terjaga rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan defisit US$0,2 miliar pada kuartal sebelumnya. 

    “Lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar AS (0,1% dari PDB) pada triwulan I 2025,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Kamis (21/8/2025). 

    Adapun neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus yakni US$14,8 miliar, meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$17,7 miliar. 

    Surplus itu sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. 

    Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut ke US$4,2 miliar pada kuartal II/2025, sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Pada kuartal I/2025, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat pada kuartal II/2025 menjadi US$9,8 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2025 sebesar 9,3 miliar. Kenaikan defisit itu seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan. 

    Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus US$1,7 miliar pada kuartal II/2025, atau lebih tinggi dari kuartal I/2025 sebesar US$1,6 miliar.

    “Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri,” tulis Junanto. 

    Adapun BI turut mencatat bahwa kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

    Investasi langsung membukukan peningkatan surplus pada kuartal II/2025 yakni arus masuk neto sebesar US$2,6 miliar, atau naik tipis dari US$2,5 miliar pada kuartal I/2025. BI memandang hal itu sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

    Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit hingga US$8 miliar pada kuartal II/2025 atau berbalik arah dari surplus pada kuartal I/2025 US$1,5 miliar. 

    “Terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS,” terang Junanto. 

    Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat neraca permbayaran Indonesia atau NPI pada kuartal II/2025 sebesar US$6,7 miliar, dengan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar US$152,6 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

    “Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” terang Junanto. 

    Ke depan, BI menyatakan bakal enantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. 

    Pada keseluruhan 2025, Kinerja NPI diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. 

    “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” pungkas Junanto. 

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.275 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.275 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menghitung uang dolar AS di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta. ANTARA FOTO/Bagus Ahmad Rizaldi

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.275 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:59 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah sebesar 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.275 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.271 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Rupiah Tertekan 21 Agustus 2025, Bisa Tembus 16.350 per Dolar AS – Page 3

    Rupiah Tertekan 21 Agustus 2025, Bisa Tembus 16.350 per Dolar AS – Page 3

    Data terbaru disebut kian memperkuat kekhawatiran terhadap inflasi, sekaligus mempertanyakan ketahanan pasar tenaga kerja AS, sehingga investor masih ragu terkait arah kebijakan The Fed ke depan.

    Selain itu, tekanan politik tetap berlanjut yang dilakukan Trump dengan mendesak Gubernur Fed Lisa Cook untuk mengundurkan diri terkait dugaan penipuan hipotek, sekaligus terus mendorong penurunan suku bunga.

    “Dengan masa jabatan Powell berakhir pada Mei 2026, Trump tengah mempertimbangkan calon pengganti, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent baru-baru ini mendukung pemangkasan yang lebih agresif sebesar 50 bps pada September 2025,” kata Josua.

    Di ranah domestik, sentimen berasal dari keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5 persen untuk mendukung pertemuan ekonomi.

    “Hari ini, BI akan merilis data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk posisi kuartal II 2025, di mana kami memperkirakan defisit transaksi berjalan tetap terkendali di sekitar 1 persen dari PDB (produk domestik bruto), meskipun melebar dibandingkan posisi kuartal I 2025,” ucap dia.

  • DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    JAKARTA – Komisi VI DPR menyoroti dan mengkritisi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang membebani keuangan dari BUMN transportasi kereta api tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber  bilang kerugian proyek tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Dia bilang rugi proyek itu mencapai Rp2,69 triliun di tahun 2024. Sementara, di semester I-2025 kerugian mencapai Rp1 triliun.

    “Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.

    “Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?,” sambungnya.

    Senada, Anggota Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC, ikut menanggung bebas utang proyek Whoosh.

    Lebih lanjut, Darmadi mengatakan beban keuangan dari kerugian proyek KCIC bisa lebih dari Rp4 triliun di 2025.

    “Saya melihat ada utang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek KCIC. Bapak pegang saham PSBI 58 persen lebih. PSBI kuasa 60 persen, China 40 persen. Itu kalau dihitung 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” kata Darmadi.

    Bahkan, kata Darmadi, dalam kurun waktu enam bulan saja, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp1,2 triliun.

    “Dari beban KCIC sendiri sudah Rp950 miliar dikalikan dua. Sudah Rp4 triliun lebih. 2024, itu Rp3,1 triliun,” katanya.

    Darmadi memproyeksikan, pada tahun 2026 utang KAI bisa mencapai Rp6 triliun. Menurut dia, jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.

    “Karena kalau nggak (diatasi) bapak nggak dapat tantiem, gaji jalan tapi tantiem nggak dapat, karena akan terlalap rugi keuangan dan beban KCIC,” jelasnya.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PID-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan total investasi KAI ke PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dia bilang sejak awal tahun 2025 telah menyuntikkan modal Rp7,7 triliun untuk KCIC.

    Sekadar informasi, konsorsium proyek tersebut meliputi beberapa pihak, KAI menjadi pemegang saham tertinggi dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen. Lalu, WIKA 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan Perkebunan Nusantara 1,03 persen. PBSI menggenggam 60 persen saham di KCIC sebagai operator Whoosh.

     

    Rieke menilai perlu ada penjelasan secara detail. Apalagi, dia bilang sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru.

    “Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116 triliun. Kerugian semester I-2025, mohon saling cek pada datanya, mencatat kerugian Rp1,65 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu,” jelasnya.

    Di samping itu, Rieke juga meminta agar proyek strategis nasional tidak dibebankan kepada BUMN. Apalagi, kata dia, perusahaan tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik.

    “Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” ujar Rieke.

  • Dolar AS Tekuk Rupiah ke Level Rp 16.288

    Dolar AS Tekuk Rupiah ke Level Rp 16.288

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada perdagangan hari ini. Mata uang Paman Sam itu mendekati level Rp 16.300/US$.

    Dilansir dari Bloomberg, Kamis (21/8/2025), sekitar pukul 09.15 WIB dolar AS berada pada level Rp 16.288, menguat 16,5 poin atau sebesar 0,28% dibandingkan saat penutupan.

    Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya terlihat bervariasi. Dolar AS terpantau menguat terhadap dolar baru Taiwan 0,39%. Begitu juga terhadap won Korea Selatan 0,04%.

    Nilai tukar dolar AS juga mengalami penguatan terhadap rupee India 0,14% dan terhadap dolar Singapura juga menguat 0,03%. Dolar AS juga menguat terhadap dolar Australia sebesar 0,11%.

    Di sisi lain, dolar AS mengalami pelemahan terhadap sejumlah mata uang lainnya. Mata uang Paman Sam itu melemah terhadap peso Filipina 0,06%. Lalu terhadap mata uang yuan China juga mengalami pelemahan 0,05%.

    Nilai tukar dolar AS juga mengalami pelemahan terhadap mata uang baht Thailand 0,01% dan juga terhadap ringgit Malaysia sebesar 0,11%. Pelemahan juga terjadi terhadap mata uang dolar Hong Kong 0,05% dan yen Jepang 0,01%.

    (acd/acd)

  • Harga Emas Antam Terbang Tinggi 21 Agustus 2025, Cek Rinciannya! – Page 3

    Harga Emas Antam Terbang Tinggi 21 Agustus 2025, Cek Rinciannya! – Page 3

    Harga emas menguat hampir 1% pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025 waktu setempat. Kenaikan harga emas terjadi seiring dolar Amerika Serikat (AS) melemah.

    Di sisi lain, pelaku pasar bersiap untuk risalah rapat kebijakan terakhir bank sentral AS atau the Federal Reserve (the Fed) dan symposium Jackson Hole yang akan datang untuk mendapatkan petunjuk tentang pergerakan suku bunga ke depan.

    Mengutip CNBC, Kamis (21/8/2025), harga emas di pasar spot naik 0,9% menjadi USD 3.345,38 per ounce pada pukul 13.11 EDT (17.11 GMT) setelah mencapai level terendah sejak 1 Agustus. Harga emas berjangka AS bertambah 0,8% menjadi USD 3.388,7.

    Adapun sentimen yang mempengaruhi harga emas itu yakni dolar AS yang melemah sehingga membuat emas batangan yang dihargakan dalam dolar AS lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya.

    Risalah rapat the Federal Reserve pada Juli yang dijadwalkan pukul 14.00 EDT akan dirilis dua hari sebelum pidato ketua the Fed Jerome Powell di symposium ekonomi tahunan Jackson Hole pada Jumat pekan ini.

  • Subsidi BBM-Listrik Rp 210 T Tahun Depan, Skema Penyaluran Masih Sama

    Subsidi BBM-Listrik Rp 210 T Tahun Depan, Skema Penyaluran Masih Sama

    Jakarta –

    Anggaran Rp 210,06 triliun disiapkan pemerintah untuk subsidi energi tahun depan. Jumlah itu tercantum dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Jumlah ini naik hingga 13,4% dibandingkan dengan anggaran yang sama pada tahun lalu.

    Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, dikutip Rabu (20/8/2025), subsidi energi dibagi untuk subsidi listrik, subsidi LPG 3 Kg, dan juga subsidi BBM. Paling besar subsidi energi diberikan untuk listrik masyarakat berdaya 450-900 VA dengan besaran mencapai Rp 104,64 triliun atau naik 17,5% dari tahun lalu.

    Peningkatan alokasi subsidi listrik dilakukan karena peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP terjadi karena perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), peningkatan bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, dan juga kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah 3T.

    Selain listrik, subsidi energi juga menyasar untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg yang mendapat alokasi anggaran senilai Rp 105,4 triliun. Untuk jenis BBM tertentu anggarannya senilai Rp 25,1 triliun dan untuk LPG anggarannya sebesar Rp 80,3 triliun.

    Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun anggaran 2026 tersebut menggunakan beberapa asumsi dan parameter. Mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP, subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter, serta volume BBM jenis solar sebesar 18.63 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 526 ribu kiloliter.

    Skema Subsidi Mau Diubah

    Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

    Skema subsidi energi tepat sasaran juga terus disiapkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran karena subsidi diterima oleh yang tidak berhak.

    Kebijakan subsidi energi yang awalnya berbasis komoditas akan diubah menjadi berbasis orang atau penerima manfaat. Hal ini akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, disebutkan untuk tahun depan subsidi berbasis komoditas untuk komoditas LPG tabung 3 kg dan juga listrik rumah tangga masih akan berlaku dan belum berubah.

    “Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 tersebut masih akan dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas,” tulis dokumen tersebut.

    Pemerintah akan tetap melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam data terpadu sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

    Kemudian, untuk subsidi listrik untuk rumah tangga rencananya juga akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu DTSEN. Tetapi, khusus untuk komoditas listrik reformasi subsidi juga akan dilakukan dengan disertai penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi.

    Sementara itu untuk kebijakan subsidi BBM tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunanya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)