Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Ada Sosok Dukun Pengganda Uang di Kasus Dolar AS Palsu di Apartemen Kalibata

    Ada Sosok Dukun Pengganda Uang di Kasus Dolar AS Palsu di Apartemen Kalibata

    Jakarta –

    Polisi mengungkap temuan lain terkait kasus peredaran uang palsu di Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Ternyata uang itu milik tersangka H (45) alias Romo yang mengaku-mengaku sebagai dukun pengganda uang.

    “Tersangka H alias Romo ini kami amankan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Apartemen Kalibata, yang berawal dari adanya pengaduan maupun laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan ini bisa menggandakan uang,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Romo meminta korban membayar mahar Rp 3 juta – Rp 20 juta untuk prosesi penggandaan uang. Romo juga menunjukkan tumpukan dolar AS hingga uang rupiah palsu kepada korban agar terperdaya. Duit palsu itu lah yang disita polisi saat penggerebekan dilakukan.

    “Sebagai daya tarik kepada korban untuk meyakinkan korban agar para korban ini percaya bahwa oh, memang ada nih uangnya di situ dan si tersangka Romo ini pun juga dia menjelaskan bahwa nanti uang ini akan ditukar di money changer untuk meyakinkan ke korban tadi itu,” ujarnya.

    Untuk melancarkan aksinya, Romo juga berpakaian layaknya orang pintar. Rupanya, hal itu membuat korban percaya hingga rugi jutaan. Hingga kini tercatat ada enam orang korban yang sudah termakan bujuk rayu Romo si dukun pengganda uang itu.

    “Untuk usia pelaku di sini sekitar 40 tahun. Dan juga di sini pelaku pada saat beraksi, dia meyakinkan korban menggunakan pakaian dan seolah-olah yang bersangkutan ini orang pintar,” imbuhnya.

    Dalam melancarkan aksinya, Romo dibantu tersangka W (45) yang saat ini juga sudah diringkus polisi. Tersangka W berperan untuk menyediakan duit palsu sebagai bagian dari akal-akalan penggandaan uang keduanya.

    Penggerebekan apartemen itu dilakukan pada pada Rabu (10/9) malam. Polisi juga telah menangkap H (45) dan WH (45).

    “Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan pelaku tindak pidana menyimpan dan memiliki uang palsu dan tindak pidana penipuan,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipali, Senin (15/9).

    Polisi menyita ratusan lembar dolar Amerika Serikat (AS) hingga rupiah palsu saat menggerebek apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Duit palsu itu disimpan dalam koper.

    “Dari tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa uang yang diduga palsu sebanyak 88 lembar pecahan USD 100 sebanyak 32 lembar dan pecahan uang Rp 100 ribu yang juga diduga palsu,” ujarnya.

    (wnv/yld)

  • Kasus Korupsi Kuota Haji, Sekretaris LP PBNU Mangkir dari Panggilan KPK

    Kasus Korupsi Kuota Haji, Sekretaris LP PBNU Mangkir dari Panggilan KPK

    GELORA.CO – Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) Zainal Abidin mangkir dari pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/9/2025). Komisaris Independen PT Sucofindo itu, sedianya bakal diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

    “Kalau saya tidak salah ingat, yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu,” kata Jubir Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

    Budi belum bisa memastikan apakah pemanggilan Zainal terkait dengan jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU 2021–2026. Pasalnya, materi pemeriksaan baru bisa diumumkan setelah Zainal memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaan rampung.

    “Pemeriksaannya kan belum jadi dilakukan, sehingga kan materinya belum bisa disampaikan,” ucap Budi.

    Sebelumnya, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan delapan orang saksi dalam kasus dugaan TPK kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kemenag.

    Saksi yang dipanggil antara lain Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin, dan Ketua Asosiasi Travel Haji Sarikat Penyelenggara Umroh & Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi.

    “Hari ini Kamis (4/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Selain keduanya, KPK juga memanggil: Rizky Fisa Abadi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022–November 2023; Muhammad Al Fatih, Sekretaris Eksekutif Kesthuri; Juahir, Divisi Visa Kesthuri; Firda Alhamdi, Karyawan PT Raudah Eksati Utama; Syarif Hamzah Asyathry, Wiraswasta sekaligus Wasekjen GP Ansor; dan M. Agus Syafi’, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023–2024.

    Dari hasil pemeriksaan terungkap, penyidik KPK mengecar Wiraswasta sekaligus Wasekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, terkait dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang disita dari rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang juga pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor.

    “(Syarif Hamzah) dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara YCQ,” kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    Syarif Hamzah menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/9/2025) dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan TPK kuota haji tahun 2023–2024.

    Rumah Yaqut Digeledah

    KPK sebelumnya menyita sejumlah dokumen dan BBE dari penggeledahan di rumah Yaqut di Jakarta Timur pada Jumat (15/8/2025), termasuk ponsel milik Yaqut yang kini tengah dianalisis secara forensik digital. Walaupun kuasa hukum Yaqut membantah ponsel tersebut milik kliennya, KPK tetap membongkar isi BBE.

    “Handphone begitu. Nah nanti itu nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya,” ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Budi, analisis forensik digital dilakukan untuk menelusuri aktivitas komunikasi Yaqut yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji.

    “Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu informasi yang ada di BBE sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    KPK menjelaskan konstruksi perkara secara umum. Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat kabar adanya tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, diperoleh setelah pertemuan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel melalui asosiasi kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu membuahkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 15 Januari 2024. Dalam SK tersebut, tambahan kuota dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Sementara itu, 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur memperoleh porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler dikelola langsung oleh Kemenag.

    Namun, pembagian tersebut diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi kuota 92 persen reguler dan 8 persen khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum sampai ke pejabat Kemenag.

    Uang setoran tersebut berasal dari penjualan tiket haji kepada calon jemaah dengan harga tinggi, dengan janji bisa berangkat di tahun yang sama, 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Dari hasil korupsi kuota tersebut, oknum Kemenag diduga membeli sejumlah aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) senilai Rp6,5 miliar. Rumah itu diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen bagi-bagi kuota tambahan haji yang menyalahi aturan.

  • Kemenhub Jamin Utang Whoosh Tak Ganggu Layanan Kereta Api PSO – Page 3

    Kemenhub Jamin Utang Whoosh Tak Ganggu Layanan Kereta Api PSO – Page 3

    Untuk diketahui, KAI punya porsi pengendali dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI merupakan konsorsium BUMN yang memegang saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Sebagai informasi juga, ada sejumlah beban utang yang ditanggung konsorsium dalam mengerjakan megaproyek kereta cepat Whoosh ini. Dalam catatan Liputan6.com, ada utang yang telah dicairkan China Development Bank (CDB) senilai Rp 6,89 triliun pada awal 2024 lalu ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya pengerjaan proyek Whoosh.

    Pencairan utang itu dibagi dalam dua fasilitas. Fasilitas A senilai USD 230.995.000 atau USD 230,9 juta. Angka ini setara dengan Rp 3,6 triliun (kurs: Rp 15.635). Kemudian, Fasilitas B dengan mata uang Yuan China (CNY) 1.542.787.560 atau setara USD 217.080.000 dengan kurs berlaku CNY 7,107 per dolar AS. Angka ini setara dengan Rp 3,39 triliun (kurs Rp 15.635).

     

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Ini Kata KPK

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

    “Benar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Walaupun demikian, Setyo menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah belum diverifikasi oleh KPK.

    Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) saat tampil di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025, menceritakan pengalamannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

    Khalid menjelaskan mulanya dia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi.

    Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas’ud menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji Luthfi Abdul Jabbar. Kemudian terjadi pertemuan antara pejabat Mutiara Haji dengan Ibnu Mas’ud.

    Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Mas’ud menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang disebut resmi dan langsung berangkat. Walaupun demikian, dia mengaku tidak tertarik dengan penawaran Ibnu Mas’ud.

    Ketika ditawarkan bila memilih visa haji khusus maka mendapatkan maktab VIP yang dekat dengan jamarat, Khalid mengatakan penawaran tersebut menarik.

    “Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

    Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

    Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas’ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.

    “Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” katanya.

    “Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya, sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan pernyataan Ibnu Mas’ud.

    Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

  • Utang Luar Negeri Tembus Rp7.095 Triliun per Juli 2025, Naik 4,1 Persen

    Utang Luar Negeri Tembus Rp7.095 Triliun per Juli 2025, Naik 4,1 Persen

    GELORA.CO -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 432,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.095 triliun pada Juli 2025.

    Besaran ini naik 4,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 lalu. Namun sedikit menurun dari posisi ULN Juni 2025 sebesar 434,1 miliar Dolar AS. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan utang tersebut dipengaruhi oleh ULN yang menurun.

    “Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Ramdan pada Senin, 15 September 2025.

    Ia merinci ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,0 persen (yoy). lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Juni 2025. 

    “Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah,” jelasnya.

    BI mengklaim posisi ULN pemerintah tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah, kata Ramdan dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9 persen), Jasa Pendidikan (17,0 persen), Konstruksi (12,1 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen). 

    Di samping itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat 195,6 miliar Dolar AS atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3 persen (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

    Ramdan mengatakan bahwa keseluruhan rasio posisi ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini turun menjadi 30,0 persen pada Juli 2025 dari 30,5 persen pada Juni 2025 dan dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5 persen dari total utang. 

    “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tandasnya.

  • Penampakan Dolar AS Palsu Ditemukan Polisi Saat Gerebek Apartemen di Jaksel

    Penampakan Dolar AS Palsu Ditemukan Polisi Saat Gerebek Apartemen di Jaksel

    Jakarta –

    Polisi menyita ratusan lembar dolar Amerika Serikat (AS) hingga rupiah palsu saat menggerebek apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Duit palsu itu disimpan dalam koper.

    Berdasarkan video yang diunggah Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025), terlihat ada koper berwarna silver dan merah muda yang ditutupi selimut. Polisi kemudian membuka koper itu dan menemukan duit palsu.

    “Dari tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa uang yang diduga palsu sebanyak 88 lembar pecahan USD 100 sebanyak 32 lembar dan pecahan uang Rp 100.000 yang juga diduga palsu,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipali dalam keterangannya.

    Polisi menangkap dua pria di apartemen di Kalibata, Jaksel. Keduanya ditangkap terkait kasus peredaran uang palsu yang disimpan di apartemen tersebut. (dok Istimewa)

    Polisi mengatakan ada dua terduga pelaku dalam kasus ini. Pertama, ada WG yang diduga berperan menyediakan dolar AS palsu dan H diduga menipu korban dengan janji keuntungan.

    “Modus pelaku dalam menjalankan aksinya dengan memberikan iming-iming mendapatkan uang. Di mana GW berperan mencari atau menyediakan uang dolar, dan H bertugas untuk mengiming-imingi korban. Dari kelima orang yang menjadi korban, total kerugian yang dialami sebesar Rp 75 juta,” jelasnya.

    Penggerebekan apartemen itu dilakukan pada pada Rabu (10/9) malam. Polisi juga telah menangkap H (45) dan WG (45).

    “Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan pelaku tindak pidana menyimpan dan memiliki uang palsu dan tindak pidana penipuan,” ujarnya.

    (wnv/haf)

  • BI: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.000 Triliun pada Juli 2025

    BI: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.000 Triliun pada Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar US$432,5 miliar (sekitar Rp7.089 triliun sesuai kurs Jisdor BI 12 September Rp16.391 per dolar AS). Posisi ULN Indonesia pada bulan ketujuh 2025 itu lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni US$434,1 miliar. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan bahwa secara tahunan, posisi utang eksternal Indonesia pada Juli 2025 itu tumbuh 4,1% (yoy) dari posisi Juli 2024. Jumlahnya tumbuh melambat apabila dibandingkan Juni 2025, yang meningkat 6,3% (yoy) dari Juni 2024. 

    “Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (15/9/2025). 

    Adapun ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar US$211,7 miliar atau tumbuh 9% (yoy). Pertumbuhannya juga melambat dari bulan sebelumnya yang melesat 10% (yoy). 

    Perkembangan ULN pemerintah itu dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah. Ramdan menyebut ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan. 

    Pembiayaan dari luar negeri itu, terangnya, menjadi salah satu instrumen pembiayaan APBN yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. 

    Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial atau sebesar 23,1% dari total ULN Pemerintah, Jasa Pendidikan (17%); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9%); Konstruksi (12,1%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%). 

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” paparnya.

    Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan atau tumbuh negatif sebesar 0,3% (yoy) pada Juli 2025. Nilainya lebih rendah dari utang pemerintah yaitu US$195,6 miliar. Berdasarkan perinciannya, kontraksi pertumbuhan meningkat lebih tinggi pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yakni 3,6% (yoy) pada Juli 2025. 

    Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

    Oleh sebab itu, rasio ULN Indonesia terhadap PDB turun menjadi 30% pada Juli 2025. Rasio itu menyusut dari Juni 2025 yang tercatat sebesar 30,5% terhadap PDB. 

    Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 85,5% terhadap total ULN, atau meningkat dari kuartal II/2025 sebesar 85%. 

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Ramdan. 

  • Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.082 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.082 Triliun

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 sebesar US$ 432,5 miliar atau setara Rp 7.082,2 triliun (Kurs Rp 16.375). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juni 2025 sebesar US$ 434,1 miliar atau setara Rp 7.108,4 triliun.

    Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3% (yoy) pada Juni 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

    “Posisi ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar US$ 211,7 miliar, atau tumbuh sebesar 9,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada Juni 2025,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Denny mengatakan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9%), Konstruksi (12,1%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” katanya.

    Sementara ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2025 tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 195,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3% (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

    Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2% (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6% (yoy) pada Juli 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

    Denny menyebutkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,0% pada Juli 2025 dari 30,5% pada Juni 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” katanya.

    Tonton juga video “Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 781 T, Terbesar Setelah Pandemi” di sini:

    (kil/kil)

  • Roblox Tingkatkan Nilai DevEx, Kreator Bisa Raup Penghasilan Lebih Besar

    Roblox Tingkatkan Nilai DevEx, Kreator Bisa Raup Penghasilan Lebih Besar

    JAKARTA – Selain memperkenalkan serangkaian inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dirancang untuk memberikan pengalaman lebih baik untuk pengembangan, Roblox juga memperkenalkan cara monetisasi baru. 

    Salah satu caranya adalah, Roblox meningkatkan nilai konversi Developer Exchange (DevEx), yang memungkinkan kreator mendapatkan penghasilan hingga 8,5% lebih besar saat menukarkan koin Robux mereka.

    Langkah ini menjadi komitmen perusahaan dalam mendorong ekosistem ekonomi sehingga para kreator dapat bertumbuh dan sukses dalam gim ini. 

    Sebagai gambaran, rata-rata penghasilan 1.000 pengembang teratas kini mencapai 1 juta dolar AS (Rp16,4 miliar), atau meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020.

    Roblox Senior Vice President of Engineering, Nick Tornow, menegaskan bahwa pembaruan ini adalah karena pengembang gim dan kreator merupakan bagian penting dalam merealisasikan gim ini. 

    Dengan demikian, dengan adanya pembaruan sistem monetisasi ini, kreator tidak hanya bisa menghasilkan karya, tetapi juga mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan 

    “Kami selalu berupaya menemukan cara baru untuk mendukung para pengembang dalam membangun bisnis yang sukses di platform kami. Meningkatkan DevEx adalah salah satu cara langsung dalam menghargai nilai luar biasa yang diciptakan oleh para pengembang untuk Roblox,” ujar Tornow. 

    Sebelumnya, Roblox juga telah memperkenalkan beberapa inovasi AI untuk pengembang, seperti Objek 4D, terjemahan real-time, API text-to-speech, API speech-to-text, dan peningkatan Assistant MCP. 

  • Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kepemimpinan tidak melulu soal jabatan tinggi atau kursi politik. Lebih sekadar itu, para pemimpin adalah tentang bagaimana seseorang menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama.

    Sayangnya, tidak jarang publik bersikap skeptis atau meragukan kinerja pejabat yang baru dilantik. Rekam jejak dan sikap di masa lalu sering kali membuat sebagian orang meremehkan kapasitas mereka. Namun, ternyata waktu kerap membuktikan penilaian tersebut keliru.

    Salah satu contohnya dialami Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat awal menjabat, banyak pihak meragukan kemampuannya memimpin Indonesia. Dia dianggap tidak kompeten dan hanya menjadi pelengkap. Namun, sejarah kemudian mencatat sebaliknya. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit dan kini dikenang serta dipuja bak pahlawan.

    Dianggap Tak Bisa Memimpin

    Semula tak ada yang menyangka B.J. Habibie bisa menjadi Presiden ke-3 Indonesia. Habibie lama dikenal sebagai seorang teknokrat yang cerdas dan inovatif. Akibat kemampuan itulah Presiden Soeharto (1968-1998) memintanya pulang ke Indonesia, lalu menempatkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu dia emban selama empat periode (1978-1998).

    Posisi itu membuat Habibie kian populer dan disebut-sebut menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-6 pada 1993. Namun, Soeharto berkomentar kalau Habibie belum cocok mendampinginya.

    “Tempat Habibie di bidang teknologi,” ungkap Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

    Akhirnya, Habibie memang tidak dipilih sebagai Wapres kala itu. Soeharto justru menunjuk Try Sutrisno sebagai Wapres ke-6. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, Habibie akhirnya terpilih menjadi Wapres ke-7, tepat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengguncang pemerintahan. Sosok yang biasanya hanya berkutat di bidang teknologi kini turut berjibaku menghadapi badai ekonomi 1997-1998.

    Namun, Habibie hanya 2 bulan menjadi Wapres. Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. Habibie pun langsung dilantik menjadi Presiden ke-3 RI. Momentum inilah yang membuat sebagian pihak meremehkannya, menganggap dia tak kompeten untuk memimpin negara di masa sulit.

    Emha Ainun Nadjib dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, tampilnya B.J. Habibie sebagai presiden memunculkan kontroversi besar. Pro dan kontra hadir di berbagai level. Mulai dari tokoh reformasi, mahasiswa, hingga masyarakat luas yang meremehkan dan skeptis terhadap pria asal Sulawesi ini.

    “(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi,” ujar Cak Nun.

    Koran Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, penolakan publik terhadap Habibie dilandasi anggapan dia masih menjadi bagian dari Orde Baru, sehingga tidak sejalan dengan semangat reformasi.

    Selain itu, latar belakangnya yang puluhan tahun berkutat di dunia teknologi dianggap tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi. Banyak yang menilai Indonesia saat itu membutuhkan sosok dengan kapasitas ekonomi, bukan teknokrat pesawat terbang.

    Kelompok masyarakat yang menolak Habibie kemudian menamakan dirinya “anti-Habibie”. Mereka bahkan menggelar demonstrasi dan kerap bentrok dengan kelompok pendukung Habibie.

    Berhasil & Dipuja

    Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, Presiden Habibie menyadari betul tugas yang dia emban tidaklah mudah. Dia tahu ada kelompok masyarakat yang menolak kehadirannya di kursi presiden.

    “Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama,” ungkap Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).

    Waktu kemudian membuktikan kualitas kepemimpinannya. Habibie melahirkan kebijakan reformasi, yakni dasar demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah. Di bidang ekonomi, dia sukses menaikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS, menggagas lahirnya Bank Mandiri, serta memberi independensi pada Bank Indonesia.

    Namun, kiprahnya singkat. Setelah 1,5 tahun memimpin, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 14 Oktober 1999, antara lain karena keputusan menggelar referendum di Timor Timur yang berujung pada lepasnya provinsi tersebut.

    Meski begitu, waktu mengubah penilaian publik. Setelah wafat pada 11 September 2019, tepat hari ini enam tahun lalu, Habibie dikenang sebagai sosok yang dulu diragukan, tetapi akhirnya dipuja bak pahlawan. Namanya harum sebagai seorang teknokrat sekaligus figur transisi yang membawa Indonesia dari rezim represif menuju era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis.

    ( Lynda Hasibuan/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]