Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Aplikasi Populer di RI Ternyata Buatan Mata-mata Israel, Cek Daftarnya

    Aplikasi Populer di RI Ternyata Buatan Mata-mata Israel, Cek Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak orang tidak menyadari bahwa sejumlah aplikasi populer di HP Android maupun iPhone memiliki kaitan dengan unit siber militer Israel.

    Beberapa aplikasi tersebut dibuat oleh alumni Unit 8200, divisi intelijen dan perang siber yang berada di bawah kendali militer Israel.

    Selain itu, ada pula yang berasal dari Mamram, unit pusat sistem komputasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Jenis aplikasinya pun beragam, mulai dari editor video berbasis AI, layanan peta digital, hingga gim seluler yang sudah mencatat jutaan unduhan.

    TechTrends melaporkan, aplikasi-aplikasi ini telah membentuk industri bernilai miliaran dolar AS, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Bahkan, beberapa di antaranya juga digunakan masyarakat Indonesia, seperti aplikasi peta digital Waze dan aplikasi transportasi publik Moovit.

    Selengkapnya, berikut daftar aplikasi populer yang ramai di download dan terkait dengan militer Israel menurut TechTrends:

    Waze (didirikan mantan engineer Unit 8200)

    Moovit (dibangun mantan unit siber Mamram)

    Supersonic (CEO memimpin operasional untuk Angkatan Darat Israel)

    ZipoApps (didirikan mantan agen intelijen Unit 8200)

    Bazaart (diciptakan mantan pejabat intelijen IDF)

    Lightricks (salah satu pendirinya masih bekerja di Unit 8200)

    Playtika (didirikan anak mantan kepala staf IDF)

    Crazy Labs (semua pendiri masih bekerja di IDF)

    CallApp (pendiri pernah bekerja 3 tahun di Unit 8200)

    Gett (diciptakan mantan pejabat Unit 8200)

    Fooducate (didirikan mantan pilot Angkatan Udara Israel)

    Kekhawatiran terkait aplikasi-aplikasi ini bukan hanya soal asal-usulnya, tetapi juga motif di balik pembuatannya. Banyak dituding menanamkan adware, pelacak, hingga mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa perlu.

    Dalam beberapa kasus, aplikasi seperti Simple Gallery berubah dari proyek sumber terbuka menjadi platform yang sangat menguntungkan setelah diakuisisi perusahaan Israel.

    Tanpa sadar, banyak pengguna memakai aplikasi yang dikembangkan oleh mantan atau pegawai intelijen Israel. Sebagian aplikasi bahkan disebut menyusupkan alat pengintaian ke dalam ekosistem ponsel.

    Lebih jauh, sejumlah platform diam-diam mengubah kebijakan privasi yang memicu tanda bahaya. Beberapa perusahaan, termasuk ZipoApps dan Supersonic, dikritik karena praktik pengumpulan data agresif dan pelacakan yang tidak jelas.

    Meski menuai sorotan, jumlah unduhan tetap melonjak. Hal ini ditopang belanja iklan besar-besaran serta kerja sama dengan raksasa teknologi seperti Google dan Facebook.

    Cara Cegah Terjerat Aplikasi Buatan Intelijen Israel

    Beberapa langkah yang bisa dilakukan pengguna agar aman dari potensi penyalahgunaan data aplikasi, antara lain:

    Cek nama pengembang aplikasi di toko resmi.

    Cari profil perusahaan pengembang di LinkedIn atau Crunchbase.

    Gunakan aplikasi dari pengembang yang berkomitmen pada praktik data aman dan etis.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kurs Rupiah Terbang di Atas Asumsi Makro, APBN 2025 Aman?

    Kurs Rupiah Terbang di Atas Asumsi Makro, APBN 2025 Aman?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, tekanan kurs rupiah yang terus terjadi beberapa hari terakhir, bahkan kini sudah jauh melampaui asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2025 akan dikelola supaya tak memberikan tekanan ke ruang fiskal.

    Mengutip data refinitiv, kurs rupiah per hari ini, Selasa (23/9/2025) pukul 14.46 WIB telah bertengger di level Rp 16.660/US$. Jauh di atas asumsi kurs dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 16.000/US$.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, tekanan kurs saat ini yang terus bergerak dinamis masih dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global. Makanya, ia memastikan pemerintah akan terus mengelola stabilitas kurs sampai akhir tahun supaya besarannya tak melampaui asumsi.

    “Ini kan jadi dinamikanya sangat berfluktuasi kalau kurs itu, terdampak oleh kebijakan global juga, tapi kan kita jaga,” kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    “Tahun ini misalnya kita muali di awal tahun cukup tinggi Rp 16.500-16.700. Pernah menguat juga ke Rp 16.200, sekarang balik lagi, ini adalah fluktuasi yang harus kita kelola,” tegasnya.

    Ia mengatakan, untuk membuat stabilitas kurs terjaga ke depan sesuai asumsi pemerintah dalam APBN dan tak berdampak pada pengelolaan fiskal secara keseluruhan, maka pemerintah akan mendorong kinerja ekspor lebih bergeliat ke depan, untuk menjaga surplus neraca perdagangan supaya pasokan dolar terjaga.

    “Kalau ekspor kita tumbuh lebih tinggi seperti sekarang, lebih besar dari impor, sehingga surplusnya tercipta, itu menyumbang pada penguatan rupiah,” papar Febrio.

    DI sisi lain, ia memastikan, aliran modal asing juga akan dijaga untuk terus masuk untuk memperkuat transaksi berjalan atau balance of payment supaya tidak mengalami tekanan yang dalam.

    “DI sisi lain kita ada capital flow, ada foreign direct investment, ada capital outflow untuk masuk ke portofolio atau keluar. Nah itu sisi financial accountnya ini yang setiap saat kita kelola, dan itu tentu bukan hanya pemerintah, kita juga koordinasi dengan kebijakan moneter. Kesimbangan itu kita kelola untuk fluktuasinya bisa cukup terjaga,” tutur Febrio.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan, fluktuasi kurs tentu akan memengaruhi fiskal pemerintah, terutama dari sisi belanja subsidi energi.

    Namun, karena pengelolaan APBN masih dalam tahun berjalan, ia belum bisa mengungkapkan seberapa besar efeknya ke tekanan belanja subsidi. Luky hanya memastikan pemerintah masih sangat hati-hati dalam membelanjakan anggaran subsidi energi sampai akhir 2025.

    “Jadi kami masih ambil strategi yang hati-hati dan prudent. Pemerintah kan juga masih punya kewajiban ke BUMN penyedia listrik bersubsidi yang masih harus kita perhitungkan,” ungkap Luky.

    Sebagaimana diketahui, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 sudah senilai Rp 218 triliun, naik bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 208,6 triliun, dan jauh lebih tinggi dari 2023 senilai Rp 194,6 triliun.

    Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, listrik, dan pupuk bersubsidi.

    Berdasarkan rinciannya, realisasi BBM bersubsidi sudah mencapai 10,63 juta kiloliter per akhir Agustus 2025 atau lebih tinggi 3,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 10,28 juta kiloliter.

    LPG 3kg bersubsidi juga telah tersalurkan 4.917,8 juta kilogram atau naik 3,6% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4.744,7 juta kilogram.

    Adapun untuk konsumsi listrik bersubsidi sudah dimanfaatkan oleh 42,4 juta pelanggan atau naik 3,8% dibanding periode yang sama pada 2024 sebanyak 40,9 juta pelanggan.

    Subsidi pupuk mengalami peningkatan lebih tinggi mencapai 12,1% dari akhir Agustus 2024 hanya sebanyak 4,4 juta ton, menjadi 5 juta ton per 31 Agustus 2025.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apindo: IEU-CEPA buka peluang ekspor dan investasi Indonesia

    Apindo: IEU-CEPA buka peluang ekspor dan investasi Indonesia

    Kesepakatan ini bukan sekadar soal perdagangan. IEU-CEPA adalah jembatan menuju masa depan, di mana perdagangan, investasi, dan transfer teknologi berjalan beriringan. Apindo siap mengawal implementasi CEPA agar benar-benar menjadi instrumen hidup ba

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut penandatanganan penyelesaian substansial Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) setelah hampir satu dekade merupakan babak baru dari hubungan ekonomi kedua belah pihak.

    Ketua Umum Apinda Shinta Wijaya Kamdani mengatakan kesepakatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi daya saing usaha, peningkatan investasi, dan membuka akses tidak hanya bagi perusahaan besar, namun juga bagi pekerja profesional.

    “Kesepakatan ini bukan sekadar soal perdagangan. IEU-CEPA adalah jembatan menuju masa depan, di mana perdagangan, investasi, dan transfer teknologi berjalan beriringan. Apindo siap mengawal implementasi CEPA agar benar-benar menjadi instrumen hidup bagi kesejahteraan bersama, bukan sekadar teks di atas kertas,” ujar Shinta dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Shinta menyampaikan dunia usaha Indonesia melihat IEU-CEPA sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pasar ekspor, menarik arus investasi, serta memperkuat daya saing industri nasional.

    Ekspor Indonesia ke 27 negara Uni Eropa pada 2024 mencapai 17,34 miliar dolar AS meski tanpa adanya kerangka preferensi khusus. Dengan diberlakukannya IEU-CEPA, hampir seluruh hambatan tarif akan dihapus.

    Hal ini diproyeksi akan memberikan dampak signifikan, dimana nilai perdagangan bilateral ditargetkan melonjak hingga 60 miliar dolar AS, dengan volume ekspor Indonesia naik lebih dari 50 persen hanya dalam 3-4 tahun ke depan.

    Sejumlah sektor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan akan mendapat akses lebih luas di pasar Uni Eropa. Selain itu, sektor jasa profesional, seperti arsitektur, konsultan hukum, hingga industri kreatif, diharapkan mampu bersaing bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga kualitas dan inovasi.

    Sementara itu, Uni Eropa akan memperoleh peluang lebih besar di pasar Indonesia, terutama di sektor pertanian, manufaktur, hingga jasa profesional di Indonesia.

    Di sisi investasi, total realisasi investasi Uni Eropa selama periode tahun 2019 – triwulan I tahun 2025 mencapai 13 miliar dolar AS dengan sektor prioritas antara lain industri kimia dan farmasi sebesar 2,1 miliar dolar AS; listrik, gas dan air 1,9 miliar dolar AS; perumahan, kawasan industri dan kawasan perkantoran 1,1 miliar dolar AS; transportasi, pergudangan dan komunikasi 1,07 miliar dolar AS; serta jasa lainnya 1,05 miliar dolar AS.

    “Investasi yang kami harapkan bukan hanya modal, namun juga komitmen jangka panjang, yaitu investasi berkualitas yang membawa transfer pengetahuan, teknologi dan inovasi baru, dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia,” terang Shinta.

    Apindo berkomitmen memastikan CEPA benar-benar memberikan dampak nyata bagi daya saing usaha dan memberikan akses bagi pekerja profesional. Keberhasilan implementasi IEU-CEPA akan sangat ditentukan oleh inklusi, kolaborasi, dan eksekusi bersama semua pihak terkait.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Chaos! Warga Ngamuk Harga Solar Naik Rp 33 Ribu, Kantor Polisi Dibakar

    Chaos! Warga Ngamuk Harga Solar Naik Rp 33 Ribu, Kantor Polisi Dibakar

    Protes dipicu keputusan pemerintah pekan lalu mencabut subsidi solar senilai 1,1 miliar dolar AS, yang sebelumnya membantu sektor transportasi, kendaraan penumpang, dan pertanian. Akibatnya, harga solar melonjak dari 1,80 dolar (Rp16.500) menjadi 2,80 dolar (Rp33 ribu) per galon. (Tangkapan Layar Video Reuters/ECUADOREAN POLICE HANDOUT)

  • Rupiah Amblas Lagi, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Rupiah Amblas Lagi, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rupiah kembali melemah pada perdagangan sore ini ke level Rp 16.687 per dolar AS. Padahal, sentimen positif semestinya datang dari revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Lembaga keuangan dunia itu menaikkan proyeksi dari 4,7% menjadi 4,8%.

    Menurut pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dan domestik lebih dominan menekan rupiah dibandingkan sentimen optimistis dari IMF.

    “Sore ini rupiah melemah di Rp 16.687 yang sebelumnya sempat mengalami penguatan. Apa sih yang menyebabkan rupiah kembali melemah, ya walaupun kita melihat bahwa IMF telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7% menjadi 4,8%,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

    Ibrahim menilai, salah satu penyebab pelemahan rupiah datang dari faktor domestik, khususnya pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, perubahan ini masih menimbulkan penyesuaian bagi pelaku pasar.

    Ia menambahkan, kebijakan yang dijalankan Purbaya sejauh ini juga belum diterima sepenuhnya oleh pasar. Investor masih menunggu langkah konkret untuk memastikan arah fiskal tetap stabil dan kredibel.

    “Kemudian di sisi lain pun juga kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan saat ini pun juga masih belum diterima oleh pasar, ya apa yang dilakukan oleh Purbaya,” ujarnya.

    Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan investor. Walaupun Indonesia memiliki prospek ekonomi yang cukup baik, belum ada kepastian kuat bahwa perubahan di tingkat kepemimpinan keuangan tidak mengubah arah kebijakan secara signifikan.

     

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII apresiasi efisiensi dan kesehatan fiskal APBN 2026

    Komisi VII apresiasi efisiensi dan kesehatan fiskal APBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyambut positif pengesahan Undang-Undang APBN 2026 yang ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp3.842,73 triliun, pendapatan negara Rp3.153,58 triliun, dan defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

    Ia menekankan bahwa APBN yang baru saja disahkan ini menunjukkan peningkatan penting dalam hal efisiensi, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan fiskal.

    Menurutnya, APBN saat ini didesain lebih efisien karena terjadi pemangkasan besar-besaran pada pos-pos perjalanan dinas di kementerian dan lembaga. Menurutnya, beberapa jabatan seperti pejabat eselon tinggi dan sektor administrasi lainnya sebelumnya memiliki alokasi biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri yang cukup besar.

    “Pemangkasan ini mencakup pengurangan frekuensi perjalanan dinas protokoler, inspeksi, pengawasan, dan studi banding luar negeri, yang dianggap tidak esensial atau dapat digantikan dengan media komunikasi digital dan koordinasi virtual,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan dana yang tadinya digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan fasilitas protokoler dapat dialihkan ke program-program produktif yang langsung menyentuh masyarakat.

    Menurutnya, alokasi APBN sudah mencerminkan orientasi yang lebih kuat terhadap pemerataan. Contohnya: Penambahan transfer ke daerah (TKD) dari yang sebelumnya diusulkan sekitar Rp 650 triliun menjadi Rp693 triliun, sebagai bagian dari belanja negara total yang disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun.

    Selanjutnya program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp 335 triliun, pendidikan Rp769,1 triliun, ketahanan pangan Rp164,7 triliun, dan ketahanan energi Rp402,4 triliun.

    “Dari sini saja nampak bahwa sasaran makro ekonominya juga realistis dan jelas, antara lain pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,2-5,8%, inflasi 1,5-3,5 persen, dan kurs rupiah stabil sekitar Rp 16.500-16.900 per dolar AS,” ujarnya.

    Terkait pemangkasan anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L), terutama pada pos-non-produktif seperti perjalanan dinas dan fasilitas protokoler, dianggap Lamhot sebagai langkah strategis untuk membuat APBN lebih “sehat” dan tepat sasaran.

    “Saya pikir, pengurangan tersebut memungkinkan konsentrasi anggaran kepada belanja publik yang langsung berdampak ke masyarakat: sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal,” tuturnya.

    Menurutnya pemangkasan inefisiensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program prioritas nasional tanpa harus meningkatkan defisit secara drastis di luar batas aman.

    Namun, meskipun APBN 2026 sudah lebih efisien dan proporsional dalam belanja, Lamhot memperingatkan bahwa target defisit sebesar 2,68 persen mendesak pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara agar APBN tetap seimbang dan tidak membebani ke depan.

    “Terutama peningkatan penerimaan pajak harus menjadi fokus, baik dari penerapan kebijakan pemajakan yang adil, penguatan administrasi pajak, dan pengurangan kebocoran,” kata Lamhot.

    Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga perlu dioptimalkan, terutama dari sektor energi, migas, sumber daya alam, dan regulasi yang memudahkan investasi yang menghasilkan PNBP.

    “Tujuannya bukan hanya menutupi defisit, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan inklusif, kedaulatan pangan dan energi, serta keadilan sosial,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan agar biodiesel 50 atau B50 tetap diimplementasikan pada 2026, meskipun sedang mempertimbangkan opsi B45.

    “Kami tetap dorong implementasi B50 untuk tahun 2026,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa memang terdapat pertimbangan untuk mengimplementasikan B45, alih-alih B50 sebagaimana target pertumbuhan yang telah diperhitungkan selama ini.

    Pertimbangan menggunakan B45 tersebut didasari oleh kebutuhan dan volume FAME atau Fatty Acid Methyl Ester yang didapatkan dari minyak kelapa sawit (crude palm oil).

    Kebutuhan FAME untuk mengimplementasikan B45 adalah 17 juta kiloliter (KL). Di sisi lain, untuk mengimplementasikan B50 membutuhkan 19 juta KL.

    Sedangkan, ketersediaan FAME pada 2025 berada di kisaran 15,6 juta KL.

    “Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,” ucap Yuliot.

    Saat ini, Indonesia sudah mengimplementasikan mandatori B40. Per September, implementasi B40 sudah mencapai 10 juta kiloliter (KL), atau 64,7 persen dari target 15,6 juta KL.

    Yuliot mengatakan bahwa kebijakan penggunaan biodiesel tersebut dalam rangka mengurangi emisi karbon yang berasal dari energi fosil.

    Selain itu, implementasi B40 pada 2025 juga telah menghemat devisa negara sekitar 9,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp147,5 triliun.

    “Kemudian, peningkatan nilai tambah dalam negeri sekitar Rp20,98 triliun, juga menciptakan lapangan kerja sekitar 2 juta lapangan kerja terkait dengan mandatori biodiesel ini,” katanya.

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, implementasi B50 pada 2026 tidak ditargetkan dimulai pada Januari.

    B50 pun masih harus menjalani uji jalan yang memakan durasi sekitar 6–8 bulan.

    “Kalau saya melihat arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia), sepertinya tidak 1 Januari. Kami lihat dulu sambil menunggu uji jalannya,” kata Eniya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 di Jakarta, Selasa, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.

    “Setuju”, ujar seluruh anggota rapat serentak.

    Kemudian, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

    Sebelum keputusan diambil, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merinci postur APBN 2026 yang ditetapkan.

    Selain itu, Said juga membacakan pendapat seluruh fraksi DPR RI yang menyatakan persetujuan terhadap RAPBN 2026.

    Berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.

    Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp1.639,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.

    Dengan postur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

    DPR RI juga menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

    Kemudian pemerintah menyepakati suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Selain itu, RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.

    Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.

    Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.