Produk: dolar AS

IMF Kerek Proyeksi Pertumbuhan Global 2025 jadi 3,2% dari 3%

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan sedikit proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,2%, dari sebelumnya 3,0% pada Juli 2025.

Meski begitu, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas memperingatkan bahwa ancaman perang dagang baru antara Amerika Serikat dan China yang dilontarkan Presiden Donald Trump dapat secara signifikan menekan output ekonomi dunia.

Dikutip melalui Reuters, kenaikan proyeksi IMF merupakan revisi positif kedua sejak April, setelah IMF menilai bahwa dampak tarif global dan kondisi keuangan ternyata lebih ringan dari perkiraan semula. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook (WEO), IMF juga memproyeksikan pertumbuhan global 3,1% pada 2026, sama seperti prediksi sebelumnya.

“Kesimpulannya tidak seburuk yang kami takutkan, tetapi masih lebih buruk dari yang kami harapkan setahun lalu dan lebih buruk dari yang dibutuhkan dunia,” ujar Pierre menjelang Pertemuan Tahunan IMF–Bank Dunia pekan ini.

IMF mencatat bahwa ketahanan ekonomi global didorong oleh beberapa faktor yakni tarif impor yang lebih rendah dari perkiraan, adaptasi cepat sektor swasta dalam mengalihkan rantai pasok, pelemahan dolar AS, stimulus fiskal di Eropa dan China, serta ledakan investasi di bidang kecerdasan buatan (AI).

Namun, ancaman baru muncul setelah Presiden Trump, pada Jumat (10/10/2025), mengancam mengenakan tarif 100% terhadap barang-barang asal China, di atas tarif rata-rata saat ini sebesar 55%, sebagai respons terhadap langkah Beijing memperluas kontrol ekspor rare earth elements (logam tanah jarang).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pembicaraan sedang dilakukan untuk mencegah eskalasi besar yang dapat memicu perang dagang penuh.

“Jika ancaman itu terwujud, risikonya akan sangat besar bagi ekonomi global,” kata Gourinchas kepada Reuters.

Dia menambahkan bahwa eskalasi tarif dapat memotong proyeksi pertumbuhan dan memperburuk ketidakpastian investasi.

Dalam simulasi skenario risiko, IMF memperkirakan bahwa jika tarif global meningkat 30 poin persentase terhadap produk China dan 10 poin terhadap Jepang, kawasan euro, dan pasar Asia berkembang, maka pertumbuhan global tahun 2026 bisa turun 0,3 poin persentase.

Dampak negatif meningkat menjadi lebih dari 0,6 poin pada 2028, dan jika memperhitungkan efek lanjutan (kenaikan inflasi, suku bunga, dan penurunan permintaan aset AS), penurunan PDB global dapat mencapai 1,2 poin pada 2026 dan 1,8 poin pada 2027.

Dalam skenario dasar (tanpa perang dagang baru), ekonomi AS diproyeksikan tetap resilient. IMF memperkirakan pertumbuhan 2,0% pada 2025, naik dari 1,9% di Juli, dan 2,1% pada 2026.

Dukungan datang dari pemangkasan pajak oleh Partai Republik, kondisi keuangan yang lebih longgar, serta lonjakan investasi di bidang AI. Namun, angka tersebut masih di bawah pertumbuhan 2024 yang mencapai 2,8%.

Di Eropa, IMF memperkirakan zona Euro tumbuh 1,2% pada 2025, naik dari 1,0% pada Juli, berkat stimulus fiskal di Jerman dan momentum ekonomi kuat di Spanyol.

Jepang juga mengalami kenaikan tajam dalam proyeksi pertumbuhan menjadi 1,1%, dari sebelumnya 0,7%, didorong peningkatan upah dan konsumsi domestik. Namun, pertumbuhan 2026 diperkirakan melambat ke 0,6%.

Untuk Amerika Latin dan Karibia, proyeksi naik menjadi 2,4% (dari 2,2%), dengan Meksiko mengalami lonjakan signifikan menjadi 1,0% berkat ekspor yang pulih.

Berbeda dengan wilayah lain, IMF tidak mengubah proyeksi China, yang tetap di 4,8% untuk 2025 dan 4,2% untuk 2026. Gourinchas menilai pertumbuhan ekspor China “tidak berkelanjutan”, sementara sektor properti masih rapuh empat tahun setelah gelembung real estat pecah.

“Risiko stabilitas keuangan meningkat karena investasi properti terus menurun, permintaan kredit melemah, dan ekonomi berada di ambang jebakan deflasi utang,” tulisnya dalam blog resmi IMF

IMF memperkirakan inflasi global sebesar 4,2% pada 2025 dan 3,7% pada 2026, nyaris tidak berubah dari laporan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan antarwilayah

Misalnya, di AS, inflasi diperkirakan naik karena perusahaan mulai meneruskan biaya tarif kepada konsumen. Sementara di China, India, dan Thailand, proyeksi inflasi justru diturunkan karena perlambatan ekonomi.

15/10/2025 10:40
Kondisi APBN September 2025: Defisit Membengkak, Setoran Pajak Seret

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi APBN September 2025 menunjukkan bahwa keuangan negara masih tekor karena setoran pajak yang loyo, bersamaan dengan serapan belanja yang lambat. Defisit APBN September 2025 tercatat Rp371,5 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Dia memaparkan Realisasi APBN September 2025, kondisi ekonomi terkini, dan merespons berbagai isu terkait kebijakan pemerintah.

Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

Lebih lanjut, Purbaya melanjutkan bahwa keseimbangan primer masih sebesar Rp18 triliun. Padahal, sambungnya, outlook keseimbangan primer didesain minus Rp109,9 triliun.

“Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel menjaga keseimbangan antara dukungan pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Purbaya, Selasa (14/10/2025).

Pemerintah awalnya mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

Artinya, defisit APBN sebesar 1,56% per Agustus 2025 ini masih cukup jauh dari target maupun outlook yang telah ditetapkan.

Setoran Pajak Lesu

Realisasi penerimaan pajak per September 2025 senilai Rp1.295,3 triliun tercatat masih mengalami kontraksi 4,4% (year on year/YoY). Penerimaan itu baru mencakup 62,4% dari target pajak tahun ini senilai Rp2.076,9 triliun.

Sebagai perbandingan, pada September 2024 pemerintah sudah mengumpulkan 70% pajak dari total target tahun lalu. Selain turun secara nominal, juga terjadi perlambatan dalam hal persentase capaian target pada September 2025 ini.

Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 dengan outlook sebesar Rp2.076,9 triliun.

“Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Purbaya.

Tren buruknya penerimaan pajak dipicu oleh lesunya setoran dari jenis pajak utama. PPh Badan misalnya realisasinya hanya sebesar Rp215,1 triliun atau terkontrasksi 9,4%. Nasib lebih buruk terjadi di setoran PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% atau hanya senilai Rp474,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai bahwa penurunan penerimaan pajak itu karena besarnya restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepanjang tahun ini. Misalnya, penerimaan pajak secara bruto malah meningkat yaitu dari Rp1.588,21 triliun (Januari—September 2024) menjadi Rp1.619,2 triliun (Januari—September 2025).

“Tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (14/10/2025).

Kendati demikian, dalam bahan paparan Suahasil, tampak bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh anjloknya penerimaan pajak penghasilan korporasi (PPh badan) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).

Tampak bahwa realisasi penerimaan PPh Badan mencapai Rp215,1 triliun. Angka itu turun 9,4% dari realisasi penerimaan PPh Badan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, realisasi penerimaan PPN & PPnBM mencapai Rp473,44 triliun. Angka itu turun 13,2% dari realisasi penerimaan PPN & PPnBM periode yang sama tahun lalu.

Purbaya cs Sudah Tarik Utang Rp458 Triliun

Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp458 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp662 sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp458 triliun tersebut setara 69,2% dari total target.

“Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp501,5 triliun dan pinjaman sebanyak Rp43,5 triliun.

Realisasi pembiayaan utang Rp458 triliun itu naik 31,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp347,9 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa belum lama ini Kementerian Keuangan menerbitkan SBN dua valuta asing (dolar AS dan euro), yaitu senilai US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SGD Bond). Menurutnya, permintaan sangat tinggi didukung oleh investor institusi global dengan total mencapai lebih dari US$9,4 miliar untuk dolar Amerika Serikat dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.

“Kita sangat selektif dan juga bisa menekan harga dari yield ini,” ungkapnya.

15/10/2025 10:36
Riza Chalid dan Kerry Adrianto, Ayah-Anak Partner in Crime yang Rugikan Negara Rp 285 Triliun – Page 3

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Triyana Setia Putra, mengatakan Kerry Andrianto Riza melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Bahkan dia juga bersama-sama sang ayah melakukan kongkalikong. Akibat perbuatannya membuat negara Rp 285,18 triliun.

“Perbuatan terdakwa Kerry dilakukan bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, dan Mohammad Riza Chalid, dalam kegiatan sewa kapal dan sewa tangki bahan bakar minyak (TBBM),” ujar JPU pada sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (14/10/2025).

JPU merinci bagaimana akal bulus anak Riza Chalid demi mengeruk pundi-pundi kekayaan. Salah satunya terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN). Pada praktik ini, Kerry didakwa memperkaya diri dan Komisaris PT JMN Dimas Werhaspati melalui PT JMN sebesar 9,86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 162,69 miliar (kurs Rp16.500 per dolar AS) dan Rp 1,07 miliar.

Kemudian dalam kegiatan sewa TBBM Merak, Kerry diduga juga memperkaya diri, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, dan pemilik manfaat PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, Mohammad Riza Chalid dengan total nilai Rp 2,91 triliun.

Pada persidangan tersebut, Kerry Andrianto, yang merupakan pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, mendengarkan pembacaan surat dakwaan bersama Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Tahun 2023–2024 Agus Purwono, Dimas, dan Gading.

Atas perbuatannya, kelima terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

15/10/2025 05:06
Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

“Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

“Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***

14/10/2025 15:40
Akal Bulus Anak Riza Chalid Perkaya Diri Rp 3,07 T dari Kasus Korupsi Minyak, Rp 176 Juta Dipakai buat Golf – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Anak tersangka Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza, didakwa memperkaya diri sebesar Rp3,07 triliun. Dia duduk di kursi pesakitan setelah terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Triyana Setia Putra, mengatakan Kerry Andrianto Riza melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Bahkan dia juga bersama-sama sang ayah melakukan kongkalikong. Akibat perbuatannya membuat negara Rp285,18 triliun.

“Perbuatan terdakwa Kerry dilakukan bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, dan Mohammad Riza Chalid, dalam kegiatan sewa kapal dan sewa tangki bahan bakar minyak (TBBM),” ujar JPU pada sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (14/10/2025).

JPU merinci bagaimana akal bulus anak Riza Chalid demi mengeruk pundi-pundi kekayaan. Salah satunya terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN). Pada praktik ini, Kerry didakwa memperkaya diri dan Komisaris PT JMN Dimas Werhaspati melalui PT JMN sebesar 9,86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 162,69 miliar (kurs Rp16.500 per dolar AS) dan Rp 1,07 miliar.

Kemudian dalam kegiatan sewa TBBM Merak, Kerry diduga juga memperkaya diri, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, dan pemilik manfaat PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, Mohammad Riza Chalid dengan total nilai Rp 2,91 triliun.

Pada persidangan tersebut, Kerry Andrianto, yang merupakan pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, mendengarkan pembacaan surat dakwaan bersama Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Tahun 2023–2024 Agus Purwono, Dimas, dan Gading.

Atas perbuatannya, kelima terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

14/10/2025 09:43
Akal Bulus Anak Riza Chalid Perkaya Diri Rp 3,07 T dari Kasus Korupsi Minyak, Rp 176 Juta Dipakai buat Golf – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Anak tersangka Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza, didakwa memperkaya diri sebesar Rp3,07 triliun. Dia duduk di kursi pesakitan setelah terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Triyana Setia Putra, mengatakan Kerry Andrianto Riza melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Bahkan dia juga bersama-sama sang ayah melakukan kongkalikong. Akibat perbuatannya membuat negara Rp285,18 triliun.

“Perbuatan terdakwa Kerry dilakukan bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, dan Mohammad Riza Chalid, dalam kegiatan sewa kapal dan sewa tangki bahan bakar minyak (TBBM),” ujar JPU pada sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (14/10/2025).

JPU merinci bagaimana akal bulus anak Riza Chalid demi mengeruk pundi-pundi kekayaan. Salah satunya terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN). Pada praktik ini, Kerry didakwa memperkaya diri dan Komisaris PT JMN Dimas Werhaspati melalui PT JMN sebesar 9,86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 162,69 miliar (kurs Rp16.500 per dolar AS) dan Rp 1,07 miliar.

Kemudian dalam kegiatan sewa TBBM Merak, Kerry diduga juga memperkaya diri, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, dan pemilik manfaat PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, Mohammad Riza Chalid dengan total nilai Rp 2,91 triliun.

Pada persidangan tersebut, Kerry Andrianto, yang merupakan pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, mendengarkan pembacaan surat dakwaan bersama Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Tahun 2023–2024 Agus Purwono, Dimas, dan Gading.

Atas perbuatannya, kelima terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

14/10/2025 09:43
Harga Emas Bakal Makin Mahal, Begini Prediksinya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta CIO DBS Bank Wey Fook Hou memperkirakan harga emas bakal melanjutkan tren penguatan. Optimisme itu sudah tertanam sejak 3 tahun lalu, saat pergerakan emas menunjukan grafik berlawanan dengan dolar Amerika Serikat (AS).

“Harga emas seperti kaset rusak, tetapi terus memainkan musik yang sangat indah. Emas sebagai kelas aset telah menjadi bintang tahun ini, naik 50 persen,” ujar dia dalam online meeting bersama DBS Bank, Senin (13/10/2025).

Wey Fook Hou lantas memperlihatkan grafik pertumbuhan antara suku bunga bank sentral AS, The Fed dengan harga emas. Sejak 2000, terjalin korelasi bahwa harga emas relatif menguat ketika suku bunga acuan The Fed tengah melandai.

Namun, kekompakan itu pecah pada 2022 kala The Fed konsisten menaikan tingkat suku bunga acuan. Bukannya turun, emas justru terkena penguatan.

“Sejak 2022, korelasi tersebut terputus ketika dolar AS menguat dan suku bunga di AS meningkat. Secara tradisional, Anda akan mengharapkan harga emas juga turun, tetapi ternyata tidak. Malahan, harganya justru menguat,” ungkapnya.

“Alasannya adalah, bank-bank sentral telah menumpuk emas, membeli dua kali lebih banyak stok emas daripada dekade-dekade sebelumnya. Dan mereka terus membeli di tahun ini,” kata Wey Fook Hou.

13/10/2025 17:00
Harga Perak Hari Ini Melonjak, Cek Rinciannya per 13 Oktober 2025 – Page 3

Selain itu, harga perak dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental yang kompleks. Salah satu yang utama adalah dinamika permintaan dan penawaran; semakin tinggi permintaan dan rendah penawaran, semakin naik harga perak. Diperkirakan, permintaan perak akan melebihi pasokan untuk tahun kelima berturut-turut pada tahun 2025, didorong oleh penggunaan investasi dan industri.

Kondisi ekonomi dan minat safe haven juga memainkan peran krusial. Saat perekonomian goyah atau terjadi ketidakstabilan geopolitik, investor cenderung mencari aset yang dianggap aman, seperti perak. Karakteristik perak sebagai safe haven membuatnya tetap diminati bahkan dalam kondisi ekonomi yang buruk, meskipun tidak sekuat emas.

Nilai tukar Dolar AS memiliki hubungan terbalik dengan harga perak; Dolar AS yang kuat cenderung menurunkan permintaan perak, dan sebaliknya. Selain itu, perubahan teknologi juga memengaruhi permintaan perak, mengingat penggunaannya yang luas dalam elektronik dan energi terbarukan. Aktivitas daur ulang perak juga dapat mencegah kenaikan harga yang terlalu drastis.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rasio Gold-Silver. Kenaikan rasio ini secara ekstrem dapat memicu aksi jual perak terhadap emas, dan sebaliknya jika rasio tersebut merosot signifikan. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan pasar yang dinamis dan memengaruhi pergerakan harga perak hari ini secara signifikan.

13/10/2025 16:45
Dolar AS Tersungkur ke Rp 16.565, Rupiah Bangkit Pagi Ini

Jakarta –

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pagi ini. Mata uang Paman Sam bergerak turun dan berada di level Rp 16.500-an.

Dikutip dari data Bloomberg, Senin (13/10/2025), nilai tukar dolar AS terpantau berada pada level Rp 16.565 atau turun sebesar 5 poin (0,03%).

Pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya cukup bervariasi namun cenderung melemah. Dolar AS menguat terhadap yen Jepang, namun melemah terhadap yuan China, dolar Australia, dolar Singapura, pound sterling, hingga euro.

Secara rinci Mata uang Paman Sam menguat 0,44% terhadap yen Jepang. Namun, dolar AS melemah terhadap yuan China sebesar 0,08%, dan melemah 0,86% terhadap dolar Australia

Dolar AS juga terpantau melemah 0,06% terhadap dolar Singapura, kemudian melemah sebesar 0,01% terhadap pound sterling, serta melemah 0,05% terhadap euro.

Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

(ily/rrd)

13/10/2025 09:30
Penumpang Whoosh Bantu Jokowi Bayar Utang ke China

GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung merespons polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Rocky menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh merupakan kepunyaan China, sementara Indonesia cuma sebagai pembeli.

“Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang? 170 tahun lagi kita baru bisa lunasi utang kereta cepat,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah Nusa Update, Senin 13 Oktober 2025.

Rocky mengatakan, kereta cepat merupakan proyek ambisius Jokowi dengan menggunakan APBN.

“APBN itu ya sumbangan saya, setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya. Kereta cepat itu punya kita semua,” kata Rocky.

Rocky menambahkan, ramainya penumpang Whoosh secara otomatis membantu Jokowi membayar utang ke China.

“Setiap kali anda naik kereta cepat punya Jokowi, anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang,” pungkas Rocky.

Diketahui, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7 persen-3,8 persen dengan tenor hingga 35 tahun.

13/10/2025 06:46