Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Strategi pengenaan pajak bagi “family office”

    Strategi pengenaan pajak bagi “family office”

    Jakarta (ANTARA) – Jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi (high-net-worth individuals/HNWI) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan laporan Knight Frank Wealth Report 2023, jumlah individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 171.740 orang. Jumlah ini mencakup individu yang memiliki kekayaan berupa aset minimal 1 juta dolar AS atau sekitar Rp15,9 miliar, tidak termasuk tempat tinggal utama mereka

    Bukan itu saja, Indonesia juga memiliki sejumlah individu dengan kekayaan ultra-tinggi (UHNWI) atau yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 30 juta dolar AS. Jumlah crazy rich ini di Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 600 hingga 700 orang.

    Pertumbuhan jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan muncul dan berkembangnya family office di negeri ini.

    Family office merupakan entitas yang mengelola kekayaan para individu tersebut, dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan.

    Entitas tersebut memainkan peran penting dalam membantu individu dan keluarga kaya mematuhi peraturan pajak domestik maupun internasional, dengan cara yang sah dan efisien. Sehingga dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, seperti pelaporan kekayaan lintas negara, menjadi kebutuhan utama yang dipenuhi bagi family office.

    Untuk itu penting bagi pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengembangan regulasi khusus yang mampu membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, serta menyediakan insentif pajak yang mendorong transparansi dan kepatuhan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pengelolaan kekayaan yang efektif, tetapi juga mencegah risiko penghindaran pajak yang bisa merugikan pendapatan negara.

    Pajak family office

    Pengenaan pajak pada family office ini terkait dengan beberapa teori dan prinsip pengenaan perpajakan.

    Konsep keadilan dalam pengenaan pajak (justice in taxation) menegaskan bahwa entitas atau individu dengan kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak yang proporsional dengan kekayaan mereka, sehingga apabila dikaitkan dengan konsep family office, aturan pajak yang adil dapat mendorong pembayaran pajak sesuai kemampuan ekonomi dan tanggung jawab sosial keluarga dengan kekayaan tinggi.

    Kemudian prinsip efisiensi pajak, menitikberatkan pada optimalisasi pengenaan pajak tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dalam operasional family office, strategi pengurangan beban pajak seringkali diterapkan untuk menjaga efisiensi modal dan mengurangi kebocoran keuangan, meski praktik ini memerlukan batasan yang jelas agar tidak merugikan negara.

    Family office biasanya memiliki struktur keuangan yang kompleks, melibatkan aset internasional, investasi, hingga trust fund. Oleh karenanya, strategi perpajakan berbasis risiko bertujuan memastikan bahwa praktik pengelolaan kekayaan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai regulasi.

    Di beberapa negara, pengenaan pajak untuk Family Office ini bisa dijadikan pembelajaran. Di Amerika Serikat misalnya, Family Office diatur dengan baik dalam sistem perpajakan. Mereka dikenakan pajak korporasi atau sebagai entitas passthrough dengan keuntungan investasi yang dikenakan pajak berlapis (baik pada tingkat perusahaan dan tingkat pribadi). Namun, ada juga sejumlah insentif yang ditujukan untuk menstimulasi pengelolaan kekayaan secara transparan.

    Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil menarik family office dengan memberikan perlakuan pajak yang ramah. Terdapat skema pajak yang mendorong pendirian family office melalui berbagai insentif, termasuk pengecualian pajak atas penghasilan investasi yang dikelola oleh family office, dengan syarat bahwa mereka berinvestasi di negara tersebut dan mematuhi ketentuan investasi lokal.

    Contoh lain adalah Swiss. Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam manajemen kekayaan pribadi, Swiss memiliki aturan pajak yang memungkinkan fleksibilitas dan kerahasiaan bagi family office. Meskipun pajak relatif rendah, pengelolaan dana tetap mematuhi standar transparansi keuangan global.

    Berdasarkan hasil riset oleh Asosiasi Family Office Asia pada 2022, pengelolaan family office yang diatur dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan investasi sebesar 15 hingga 20 persen di negara-negara berkembang. Lebih lanjut, studi lainnya yang pernah yang dilakukan oleh Price waterhouse Cooper (PwC) menunjukkan bahwa negara-negara dengan insentif pajak family office berhasil menarik investasi asing yang signifikan.

    Tantangan dan strategi

    Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menentukan kebijakan perpajakan bagi family office, termasuk ketiadaan kerangka hukum yang spesifik. Dalam hal ini belum ada aturan jelas yang membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, sehingga mereka cenderung diperlakukan seperti badan usaha biasa.

    Seharusnya ketika kekayaan bertambah besar, kewajiban perpajakan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi lebih rumit.

    Tantangan berikutnya adalah potensi risiko penghindaran pajak, yaitu dalam hal ini family office dapat menjadi sarana untuk penghindaran pajak, terutama jika tidak diatur dengan baik. Hal ini juga tidak lepas dari layanan investasi yang disediakan oleh family office yang sifatnya menyeluruh, mulai dari investasi tradisional hingga alternatif seperti venture capital, properti, dan filantropi.

    Untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan family office, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan.

    Pertama, adanya pengembangan regulasi khusus. Pemerintah Indonesia dapat menyusun kerangka hukum yang membedakan family office dari entitas lainnya, serupa dengan negara-negara seperti Singapura. Regulasi ini dapat mencakup batasan modal minimal, syarat investasi, dan insentif pajak.

    Kedua, dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah, berupa keringanan pajak bagi family office yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas atau mengadopsi prinsip tata kelola keuangan yang transparan.

    Langkah ketiga, adalah dengan mewujudkan peningkatan kepatuhan pajak dengan mengupayakan peningkatan sistem pelaporan pajak, penerapan teknologi pajak, dan edukasi terhadap pemilik kekayaan tinggi mengenai kepatuhan, sehingga itu semua dapat menjadi solusi untuk mengurangi penghindaran pajak.

    Strategi implementasi yang tepat diharapkan dapat menjadi sarana penting dalam pengelolaan kekayaan yang transparan dan kontribusi kekayaan keluarga terhadap perekonomian nasional di Indonesia.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Arasoft dorong digitalisasi pendidikan di Indonesia

    Arasoft dorong digitalisasi pendidikan di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Arasoft, perusahaan di bidang teknologi pendidikan mendonasikan lisensi perangkat lunak NamoAuthor senilai sekitar 800.000 dolar AS kepada Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Timur sebagai salah satu upaya mendorong digitalisasi pendidikan di Indonesia.

    CEO Arasoft, Kang Juong-hyon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan melalui lisensi tersebut memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan alat pembuatan eBook dalam proses pembelajaran tanpa memerlukan koneksi internet sehingga menjadi solusi praktis bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

    “Upaya ini tidak hanya memperluas jangkauan teknologi kami tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin revolusi pendidikan digital di Asia Tenggara,” ujarnya saat Bimbingan Teknis Pengembangan Pembelajaran dan Literasi Digital di Kota Batu, Jawa Timur.

    Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Arasoft dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Timur, National IT Industry Promotion Agency (NIPA), dan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Surabaya.

    Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi 200 guru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menciptakan materi pembelajaran digital menggunakan NamoAuthor, teknologi inovatif dari Arasoft. Melalui pelatihan intensif selama tiga hari, para pendidik akan dibekali keterampilan untuk mengubah bahan ajar konvensional menjadi eBook interaktif berformat ePUB 3.0.

    Melalui inisiatif ini, lanjut Kang Juong-hyon, pihaknya berharap dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pendidikan digital di kawasan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi jutaan pelajar di seluruh penjuru negeri.

    NamoAuthor, aplikasi desktop yang dirancang untuk membuat eBook dalam format ePUB 3.0 yang diakui secara internasional. Perangkat lunak ini memberdayakan pendidik untuk mengubah materi tradisional menjadi konten digital interaktif dengan mengintegrasikan elemen multimedia seperti video, audio, dan kuis. Kompatibilitasnya dengan beragam format file dan fitur offline memastikan aksesibilitas di wilayah dengan konektivitas internet terbatas.

    Kepala Bagian Umum BBGP Jawa Timur Nasikh menyatakan NamoAuthor menyediakan solusi nyata bagi para guru untuk menciptakan materi pembelajaran digital berkualitas.

    Ketua Panitia Seminar Harnanto menambahkan, ekosistem perangkat lunak Arasoft tidak hanya membantu guru memproduksi konten digital, tetapi juga mendukung terciptanya pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif.

    “Ini memberikan harapan baru bagi masa depan pendidikan di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT Timah mencatatkan laba positif Rp908,81 miliar

    PT Timah mencatatkan laba positif Rp908,81 miliar

    Peningkatan kinerja operasi produksi, keuangan dan perbaikan tata kelola pertambangan timah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba bersih perusahaan.

    Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk (TINS) hingga September 2024 telah berhasil mencatatkan laba positif Rp908,81 miliar atau 169 persen dari target yang sudah ditentukan, sebagai dampak perbaikan tata kelola pertambangan timah di wilayah operasional perusahaan ini.

    “Peningkatan kinerja operasi produksi, keuangan dan perbaikan tata kelola pertambangan timah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba bersih perusahaan,” kata Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal dalam keterangan diterima di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia mengatakan PT Timah Tbk hingga September 2024 juga telah membukukan pendapatan sebesar Rp8,25 triliun dan meningkat 29 persen dari sebelumnya, karena adanya kenaikan harga jual rata-rata logam timah sebesar 15 persen dari 27.017 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton di 9M 2023 menjadi 31.183 dolar AS per metrik ton di 9M 2024.

    Di sisi lain, harga pokok pendapatan perseroan naik sebesar 4,5 persen dari Rp5,79 triliun di 9M 2023 menjadi Rp6,05 triliun di 9M 2024, sehingga perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp1,42 triliun dengan pencapaian EBITDA sebesar Rp2,08 triliun atau 194 persen dari 9M 2023.

    Sementara itu, nilai aset perseroan pada 9M 2024 turun 0,3 persen menjadi Rp12,82 triliun dari Rp 12,85 triliun pada posisi aset akhir 2023.

    “Kinerja keuangan perseroan menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari beberapa rasio keuangan penting, di antaranya quick ratio sebesar 76,0 persen, current ratio sebesar 249,0 persen, debt to asset ratio sebesar 44,0 persen, dan debt to equity ratio sebesar 78,4 persen.

    Ia mengatakan kondisi saat ini dan prospek ke depan. Harga rata-rata logam timah cash settlement price LME sampai dengan September 2024 sebesar 30.130 dolar AS per ton atau naik 13,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 26.456 serta proyeksi harga timah versi Bloomberg di kisaran 28.000-31.000 dolar AS per metrik ton.

    Ke depannya TINS akan terus melakukan berbagai upaya, antara lain fokus terhadap optimalisasi dan perbaikan-perbaikan sistem terkait peningkatan sumber daya cadangan, penambangan, processing, hingga upaya peningkatan recovery perolehan bijih timah.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komitmen investasi Rp294 triliun tanda investor asing percaya ke RI

    Komitmen investasi Rp294 triliun tanda investor asing percaya ke RI

    Karena ini juga memberikan gambar positif bahwasanya investor asing masih percaya terhadap kondisi perekonomian Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan ‘oleh-oleh’ hasil kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri, yakni komitmen investasi sebesar Rp294 triliun, menandakan investor asing percaya pada ekonomi Indonesia.

    “Karena ini juga memberikan gambar positif bahwasanya investor asing masih percaya terhadap kondisi perekonomian Indonesia,” kata Nafan di Jakarta, Jumat.

    Rangkaian kunjungan kerja Presiden ke-8 RI dari China, AS, dan Peru untuk KTT APEC, dan Brasil KTT G20, kemudian ke Inggris merupakan bentuk dari dari diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Prabowo.

    Ia menyorot bahwa dalam lawatannya, Prabowo turut mengikutsertakan para pengusaha Indonesia untuk menjalankan government to business, tidak sekadar government to government.

    “Ini juga sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Prabowo ya. Diplomasi ini kan memang juga sifatnya ada yang single track dan multi-track,” ujarnya.

    Menurut dia, upaya yang dilakukan Prabowo tersebut bisa berdampak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dan jumlah Rp294 triliun tersebut melebihi ekspektasi.

    “Memang Prabowo juga komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Ya, mesti stabil dulu di 5 persen karena memang headwind [tantangan] ke depannya banyak, seperti ketidakpastian global, trade fragmentation, geopolitical extensions, geopolitical escalation,” katanya.

    “Kalau pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5 persen ini bisa meningkatkan kepercayaan bagi investor,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar AS yang diperoleh dari lawatannya ke sejumlah negara pada 8-21 November 2024, berhasil melampaui ekspektasi.

    Menurut Presiden, capaian tersebut telah menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi yang menjanjikan di Indonesia.

    Untuk merespons hal itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang bersih dari praktik korupsi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puji Kebijakan Prabowo, Inggris Tertarik Kerja Sama Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Puji Kebijakan Prabowo, Inggris Tertarik Kerja Sama Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar atau sekitar Rp.135,2 triliun, dari kunjungannya ke Inggris.

    Di Inggris, Prabowo bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia.

    Prabowo menegaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

    “Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi 8,5 miliar dolar AS. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita,” ungkap Prabowo dalam keterangannya kepada media di London, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat, sebagaimana terlihat dari kunjungan sebelumnya ke Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

    Selain itu, komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor, katanya.

    “Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita,” beber Prabowo.

    Hadiri Forum CEO

    Sebagai informasi, Prabowo diketahui menghadiri CEO Roundtable Forum yang digelar di Lancaster House, London, pada Kamis, 21 November 2024.

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga hadir dalam forum tersebut, mengatakan bahwa para CEO sangat tertarik pada berbagai sektor prioritas di Indonesia, termasuk transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang STEM dan kesehatan.

    “Mereka ingin melihat bagaimana arah kebijakan dan komitmen Presiden terhadap investasi. Banyak yang sangat tentu saja surprise dalam artian positif mendengar sendiri dari Bapak Presiden mengenai prioritas dan komitmen terhadap clean dan efficient government itu sangat-sangat diapresiasi betul,” terang Sri Mulyani.

     

  • Inovasi pendanaan untuk dukung aksi iklim masyarakat

    Inovasi pendanaan untuk dukung aksi iklim masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dampak perubahan iklim belum pernah senyata saat ini, mulai dari rekor suhu panas di beberapa daerah di Indonesia karena meningkatnya temperatur planet, sampai banjir rob di pesisir akibat kenaikan tinggi muka air laut. Semua fakta ini memperlihatkan urgensi untuk adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia.

    Langkah mitigasi dan adaptasi sendiri sudah menjadi fokus pemerintah Indonesia, jauh sebelum meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, salah satunya melalui Program Kampung Iklim yang dimulai sejak 2012, sebagai bukti nyata upaya langsung di tingkat tapak untuk menyiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

    Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Foresty and other land uses/FOLU) yang merupakan faktor penyumbang emisi terbesar untuk Indonesia, bersama dengan sektor energi. Salah satu langkah yang didorong adalah pemberdayaan masyarakat, tanpa mengkonversi hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan, baik oleh perusahaan pemilik izin maupun oleh pemerintah.

    Dari beberapa contoh program yang dilakukan pemerintah tersebut memerlukan pendanaan yang besar, tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini juga memerlukan dana dari sumber lain, termasuk dari kerja sama dengan komunitas internasional dan perdagangan karbon.

    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Laksmi Dhewanthi mengatakan pendanaan perubahan iklim sendiri merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Pemerintah terus melakukan pengembangan berbagai inovasi pendanaan lingkungan yang diperuntukkan bagi penanganan perubahan iklim dan isu lingkungan lain.

    Untuk dana hibah dari komunitas internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk skema pembayaran berdasarkan kinerja (result based payment/RBP) dari keberhasilan menekan deforestasi di Tanah Air.

    Indonesia sendiri menjadi salah satu penerima RBP terbesar karena kinerjanya dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Menurut data pada awal 2024, Indonesia sudah menerima pembayaran untuk pengurangan emisi 20,3 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) hasil kinerja 2014-2016 dari Green Climate Fund (GFC) sebesar 103,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).

    Selain itu, dari kerja sama dengan Norwegia telah diterima juga RBP untuk pengurangan emisi 11,7 juta ton CO2e pada 2016-2017 dan 20 juta ton CO2e pada 2017-2019.

    Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia telah menyalurkan pendanaan berbasis kinerja sebesar 56 juta dolar AS atau sekitar Rp876 miliar. Pembayaran juga dilakukan sebesar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.

    Tidak hanya melalui pemerintah pusat, pendanaan juga diberikan kepada pihak regional, yaitu lewat JAMBI BioCarbon Fund atas pengurangan 14 juta ton CO2e dalam periode 2020-2025 yang masih dalam tahap negosiasi dan Kaltim FCPF Carbon Fund untuk pengurangan 22 juta ton CO2e dalam periode 2019-2024, senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun.

    Data yang terbaru, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp1 triliun dari GCF atas upaya pelestarian lingkungan dan hutan pada awal November 2024 ini.

    Pemerintah juga terus mengembangkan beragam skema nilai ekonomi karbon dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim. Hal itu terus didorong mengingat Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen per tahun, didukung dengan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dalam pidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, pada Rabu (13/11), Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, sekaligus Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29, menyatakan negara kita tengah fokus kepada pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari aksi iklim, sekaligus mendukung pendanaan.

    Potensi karbon Indonesia sendiri, saat ini berada dalam bentuk 557 juta ton kredit karbon yang telah terverifikasi.

    Untuk itu, Indonesia terus mencari negara mitra melaksanakan kerja sama bilateral terkait karbon. Kemitraan itu, salah satunya, yang telah diresmikan adalah kesepakatan penerapan mutual recognition arrangement (MRA) dengan Jepang sebagai model kerja sama bilateral antarnegara pertama di dunia dalam kerangka Perjanjian Paris, khususnya Pasal 6.2.

    MRA sendiri dijalankan atas prinsip kesetaraan antara sistem kredit karbon Indonesia dan negara mitra. Komponen sistem kredit karbon yang saling diakui itu mencakup metodologi aksi mitigasi, penghitungan pengurangan emisi, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta sertifikasi kredit karbon.

    Di Indonesia, sertifikasi karbon itu dikenal dengan nama Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan sementara Jepang memiliki Joint Crediting Mechanism (JCM).

    Untuk masyarakat

    Seluruh dana, baik hibah maupun sumber lain, dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang selain mengelola berbagai dana dari sumber-sumber internasional, juga mengelola yang bersumber dari dalam negeri. Total terdapat Rp24,96 triliun yang dikelola BPDLH.

    Penyaluran dana itu sendiri tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan aksi iklim, upaya konservasi dan penataan lingkungan di tingkat nasional dan provinsi, tapi juga dapat diterima oleh masyarakat langsung lewat Program Layanan Dana Masyarakat Untuk Lingkungan yang diluncurkan pada tahun ini.

    Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto memastikan dukungan pemerintah untuk program aksi iklim di masyarakat, mulai dari komunitas dan kelompok sipil, sampai dengan akademisi yang melakukan penelitian terapan.

    Dana iklim dan dana karbon tersebut, kini dapat diberikan dalam bentuk hibah skala kecil untuk sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam operasinya atau dikenal dengan istilah Adiwiyata. Dana tersebut juga dapat diberikan kepada pejuang lingkungan, seperti penerima Penghargaan Kalptaru, bank sampah induk, pengelola sampah berkelanjutan, dan kelompok masyarakat lain yang melakukan aksi iklim.

    BPDLH juga mengelola beberapa dana filantropi yang dapat dipergunakan untuk mendukung riset terapan dilakukan oleh perguruan tinggi, yang saat ini sudah diberikan kepada 15 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

    Khusus untuk pendanaan langsung ke tingkat tapak, melalui BPDLH, lewat Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, terdapat skala nilai 2.000-50.000 dolar AS.

    Melalui implementasi tersebut, maka isu iklim dan karbon yang terkadang lebih sering dibahas dalam diskusi pemerintahan dan di konferensi internasional, kini menjadi lebih memiliki dampak nyata kepada masyarakat.

    Dengan demikian, inovasi pendanaan iklim dan lingkungan tersebut akan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mendukung upaya aksi iklim Indonesia, sekaligus memastikan terjadinya pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rupiah Jumat naik 3 poin menjadi Rp15.928 per dolar AS

    Rupiah Jumat naik 3 poin menjadi Rp15.928 per dolar AS

    Arsip foto – Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing Dollarasia Money Changer, Jakarta, Kamis (25/4/2024). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/nym.)

    Rupiah Jumat naik 3 poin menjadi Rp15.928 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 22 November 2024 – 10:53 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi naik 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp15.928 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.931 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Dolar AS Akhir Pekan Turun ke Level Rp 15.919

    Dolar AS Akhir Pekan Turun ke Level Rp 15.919

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini terpantau turun. Mata uang Paman Sam berada pada posisi Rp 15.919/US$ atau turun 1 poin (0,01%).

    Dikutip dari data RTI, Jumat (22/11/2024) pukul 09.01 WIB, dolar AS dibuka pada level Rp 15.920/US$ dengan level tertinggi di Rp 15.920. Secara mingguan dolar AS tercatat menguat 0,10% dan secara bulanan menguat 1,82%.

    Kemudian secara tiga bulanan dolar AS 2,82%, sementara secara 6 bulanan melemah 0,79%. Lalu secara year to date dolar AS menguat 3,40%, serta secara tahunan menguat 2,31%.

    Posisi Dolar AS dengan sejumlah mata uang lain cukup variatif. Seperti terhadap dolar Australia melemah 0,12%, kemudian terhadap Euro menguat 0,01%.

    Lalu terhadap pound sterling melemah 0,01%. Kemudian terhadap Yuan menguat 0,17%. Lalu terhadap Yen melemah 0,04% dan terhadap dolar Singapura terpantau melemah 0,07%.

    (kil/kil)

  • Lampaui target, Prabowo raih komitmen investasi 18,5 miliar dolar AS

    Lampaui target, Prabowo raih komitmen investasi 18,5 miliar dolar AS

    Agak-agak melebihi. Jadi, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS, saya kira ini cukup bagus

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar AS yang diperoleh dari lawatannya ke sejumlah negara pada 8-21 November 2024, berhasil melampaui ekspektasi.

    “Agak-agak melebihi. Jadi, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS, saya kira ini cukup bagus,” kata Presiden Prabowo Subianto di Inggris, Kamis (21/11), diikuti via siaran dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat pagi.

    Menurut Presiden, capaian tersebut telah menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi yang menjanjikan di Indonesia.

    Untuk merespons hal itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang bersih dari praktik korupsi.

    “Jadi, kita ya tentunya harus lebih hati-hati, kita tentunya pemerintah yang bersih dan mereka sangat menghargai itikad kita,” katanya.

    Selama sebulan pertama masa kepemimpinannya, kata Sri, Presiden telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di Beijing, serta berpartisipasi dalam forum APEC, G20 dan terbaru di Inggris.

    “Ya Bapak tadi sudah mengatakan melebihi target, tapi yang penting Presiden sudah mengatakan bertemu dengan para ‘leaders’ secara bilateral di Beijing kemudian di APEC, G20 dan sekarang di UK,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo konsisten menyampaikan visi dan prioritas pemerintahan, yang tercermin dalam pidato-pidato beliau setelah pelantikan.

    Menurut Menkeu, Presiden menekankan komitmennya untuk membuka Indonesia terhadap peluang bisnis, sekaligus mengatasi masalah-masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenperin tekankan asas adil dalam tindaklanjuti proposal Apple

    Kemenperin tekankan asas adil dalam tindaklanjuti proposal Apple

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan asas berkeadilan dalam mendalami proposal investasi sebesar 100 juta dolar AS atau Rp1,58 triliun dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat mengatakan pihaknya mempertimbangkan nilai investasi Apple sebesar 100 juta dolar AS tersebut kurang berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand.

    “Kami berpendapat bahwa tidak fair juga disebut-sebut menaikkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita melihat apakah nilai 100 juta dolar AS tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” kata Febri.

    Ia menyatakan, pihaknya juga menimbang apakah nominal rencana investasi tersebut berkeadilan terhadap investasi para produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) lain di Indonesia.

    “Seperti yang kita tahu, bukan hanya Apple yang berinvestasi memanfaatkan pasar domestik. Kita sedang menilai apakah nilai tersebut berkeadilan dan sesuai dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapan Kemenperin untuk investasi ini,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan Global Value Chain (GVC) Apple.

    Sehingga akan memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di tanah air, termasuk menyerap tenaga kerja pada industri yang masuk dalam GVC Apple.

    Lebih lanjut, disampaikannya masih ada komitmen investasi Apple pada proposal periode 2020-2023 sebesar Rp271 miliar yang belum direalisasikan. Hal tersebut yang membuat Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan izin impor untuk iPhone 16.

    “Sehingga kami berharap Apple menaati regulasi di Indonesia dengan tetap merealisasikan sisa investasi tersebut,” ujarnya.

    Febri turut menyampaikan, Kemenperin berencana mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, terutama pada skema investasi.

    Perubahan ini berdasarkan pertimbangan Kemenperin tentang perubahan struktur industri HKT di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024