Produk: dolar AS

Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.153 per dolar AS

Petugas menunjukkan uang dolar AS di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta, Jumat (18/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom.

Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.153 per dolar AS
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 23 Desember 2024 – 10:41 WIB

Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi menguat 69 poin atau 0,42 persen menjadi Rp16.153 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.222 per dolar AS.

Sumber : Antara

23/12/2024 22:35
Ramalan Ekonomi Dunia di 2025: IMF Sebut PDB Global akan Tumbuh Tipis Meski Tertahan Kebijakan Trump – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Menjelang pergantian tahun, sejumlah pakar mulai memprediksi arah perekonomian dunia di tahun 2025, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan perekonomian dunia tumbuh tipis.

Dalam keterangan yang dikutip Reuters, IMF memperkirakan bahwa ekonomi global pada tahun 2025 hingga 2026 akan tumbuh tipis sebesar 3,2 persen, meski dihantui berbagai risiko dan tekanan.

Komentar serupa juga dilontarkan oleh Bank Dunia yang memproyeksikan rata-rata ekonomi global akan mengalami pertumbuhan 2,6 persen dan meningkat tipis menjadi 2,7 persen pada 2025-2026 mendatang.

Meski kedua Lembaga ini optimis akan ada pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 dan 2026, namun mereka meminta pasar untuk berhati-hati akan ancaman dan ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan global.

Salah satu ketidakpastian global yang diperkirakan bakal mengancam stabilitas ekonomi global diantaranya kebijakan – kebijakan Presiden AS Donald Trump yang bersifat isolasionis.

Misalnya, dengan mengurangi keterlibatan AS dalam berbagai forum kerja sama multilateral yang bertujuan menanggulangi permasalahan global, salah satunya isu perubahan iklim.

Penarikan ini membuat analis berspekulasi bahwa ke depanyan AS akan menarik diri dari penanggulangan isu-isu perdagangan dunia di bawah World Trade Organization (WTO) ataupun isu-isu keuangan global di bawah International Monetary Fund (IMF) atau World Bank.

Baru-baru ini AS juga memberlakukan kebijakan tarif impor. Adapun kenaikan tarif impor yang akan dikenakan Trump yakni pajak 25 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 10 persen untuk barang-barang asal China.

Tak dijelaskan secara spesifik kapan kebijakan ini akan diberlakukan, Trump mengklaim langkah ini diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS, namun pasar menilai kebijakan ini sebagai penghambat perkembangan ekonomi dunia lantaran memicu perang dagang dan berujung pada lonjakan inflasi.

Selain itu kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

Dampak ini diungkap langsung oleh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dalam laporan yang dikutip dari Reuters Sheinbaum menjelaskan bahwa kebijakan baru Trump bisa memberikan dampak negatif, khususnya pada sektor otomotif.

Dia menyebut tarif ini dapat meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

Ancaman lain bagi ekonomi global adalah nilai dollar AS yang mengalami penguatan tajam. Diketahui, sehari setelah Pemilu 5 November 2020, dollar AS mulai menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Dollar AS bahkan terus menguat, bahkan mencapai titik tertinggi baru untuk tahun ini pada 13 November.

Sayangnya penguatan dollar AS dapat memiliki efek yang tidak stabil pada ekonomi global. Pasalnya, mata uang AS dipakai hampir 90 persen dari semua transaksi valuta asing. Komoditas penting, seperti minyak, biasanya dihargai dalam dollar AS.

Alhasil kenaikan dollar berpotensi membuat mata uang negara berkembang melemah, membuat mereka lebih sulit untuk membayar utang dalam mata uang dollar, yang membebani ekonomi global yang sebelumnya telah tertekan akibat terdampak konflik panas di Timur Tengah.

23/12/2024 21:19
Harga Minyak Dunia Naik Tipis Jadi 73,20 Dolar AS per Barel Usai Inflasi AS Mereda – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Harga minyak dunia di perdagangan pasar global dilaporkan bangkit, naik tipis setelah ketegangan pasar mereda pasca data inflasi Amerika Serikat (AS) menunjukkan penurunan.

Mengutip data CNBC International, perdagangan minyak mentah berjangka Brent selama 24 jam terakhir naik 26 sen atau 0,4 persen menjadi 73,20 per barel, Senin (23/12/2024).

Kenaikan serupa juga terjadi pada perdagangan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS (WTI AS) yang melesat naik 31 sen atau 0,5 persen menjadi 69,77 dolar AS per barel.

Lonjakan ini terjadi lantaran ketegangan pasar mereda usai Ia inflasi AS melambat pada bulan November. Sementara Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), ukuran inflasi pilihan The Fed, menunjukkan peningkatan 0,1 persen dari bulan Oktober.

Ukuran tersebut menunjukkan tingkat inflasi 2,4 persen secara tahunan, masih di atas target The Fed sebesar 2 persen, tetapi lebih rendah dari estimasi 2,5 persen dari Dow Jones.

“Aset berisiko, termasuk ekuitas berjangka AS dan minyak mentah, mengawali minggu ini dengan posisi yang lebih kuat,” kata analis pasar IG, Tony Sycamore, seraya menambahkan bahwa data inflasi yang lebih dingin membantu meredakan kekhawatiran menyusul pemangkasan suku bunga agresif Federal Reserve.

“Saya pikir Senat AS yang meloloskan undang-undang untuk mengakhiri penutupan sementara selama akhir pekan telah membantu,” katanya.

Selain terpengaruh laporan inflasi, lonjakan harga minyak terjadi akibat efek tarif ekspor blok yang diterapkan Trump untuk Eropa.

Presiden terpilih AS Donald Trump baru-baru ini menebar ancaman kepada Uni Eropa (UE) terkait kebijakan perdagangan migas, yang mengharuskan Uni Eropa untuk meningkatkan pembelian minyak dan gas dari AS dalam skala besar.

Aturan itu perlu dilakukan untuk menutupi kesenjangan defisit yang luar biasa antara pasar Eropa dengan AS, menurut data Eurostat selama 2023 defisit keduanya telah membengkak mencapai 156 miliar euro atau 162 miliar dollar AS.

Lantaran UE diam-diam memasok bahan bakar dari pipa Rusia yang dibanderol lebih murah ketimbang BBM dari AS. Data perusahaan analitik energi Kepler menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa masih terus membeli gas Rusia senilai miliaran euro setiap bulan.

Pada tahun 2024, blok tersebut diperkirakan mengimpor LNG 10 persen lebih banyak dari Rusia daripada pada tahun 2023.

Alasan tersebut yang membuat Trump murka hingga memberlakukan aturan belanja migas kepada pasar UE, apabila UE tidak meningkatkan permintaan minyak maka pemerintahan AS akan menerapkan sanksi.

23/12/2024 21:09
12 Perusahaan Ternama AS Tumbang Sepanjang 2024

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Sebanyak 12 perusahaan ternama di Amerika Serikat (AS) terpaksa mengajukan kebangkrutan sepanjang 2024.

Dilansir CNN, Faktor utama yang mendorong kebangkrutan ini adalah inflasi yang terus meningkat, perubahan tren konsumen, dan berbagai tekanan ekonomi lainnya.

Menurut data firma Challenger Gray & Christmas pengajuan kebangkrutan ini turut berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 14 ribu karyawan.

Sektor ritel menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan lebih dari 7.100 toko ditutup hingga akhir November 2024.

Beberapa perusahaan yang mengajukan kebangkrutan mencakup berbagai sektor, seperti ritel, restoran, hingga maskapai penerbangan.

Meski mengajukan kebangkrutan, beberapa perusahaan menggunakan proses ini untuk melakukan restrukturisasi utang dan mempertahankan bisnis mereka.

Pengajuan kebangkrutan Bab 11 memungkinkan perusahaan mengurangi biaya operasional, menutup sebagian lokasi, dan mencari peluang baru untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Big Lots

Diskon ritel ini menutup 963 lokasi setelah gagal menjual bisnisnya ke firma ekuitas swasta.

2. Bowflex

Produsen peralatan gym rumahan bangkit dari kebangkrutan setelah menjual asetnya senilai $37,5 juta atau senilai Rp606,5 miliar (prediksi kurs Rp16.180 per dolar AS).

3. Joann

Pengecer kain dan kerajinan tangan menjaga 850 toko tetap buka meski menjadi perusahaan swasta.

4. Party City

Ritel perlengkapan pesta akan menutup 700 toko akibat tekanan inflasi dan utang sebesar US$800 juta atau setara dengan Rp12,9 triliun.

5. Red Lobster

Restoran seafood ini menutup lebih dari 100 lokasi tetapi berhasil bangkit dengan kepemimpinan baru.

6. Spirit Airlines

Maskapai hemat ini berencana keluar dari kebangkrutan awal 2025 dengan restrukturisasi utang.

7. Tupperware

Merek wadah makanan ini dijual ke firma ekuitas swasta untuk menjaga operasional.

8. Express

Ritel pakaian ini menutup hampir 100 lokasi setelah gagal menarik konsumen dengan produk yang tepat.

9. LL Flooring

Mantan Lumber Liquidators ini menutup 94 toko tetapi terselamatkan oleh pembelian dari firma ekuitas swasta.

10. Stoli Group USA

Produsen vodka terkenal ini terhambat oleh serangan siber dan permintaan yang melemah, tetapi terus beroperasi setelah restrukturisasi.

11. TGI Fridays

Restoran kasual ini mengajukan kebangkrutan setelah menghadapi tantangan pasca-pandemi dan terus mengeksplorasi opsi strategis.

12. True Value

Toko perangkat keras ini menjual operasinya ke pesaing karena tekanan dari pasar perumahan yang melemah.

(lau/sfr)

23/12/2024 21:04
Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara, Suami Sandra Dewi Dihukum Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

TRIBUNJATIM.COM – Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis kini divonis 6,5 tahun dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah.

Harvey Moeis merupakan terdakwa dalam perkara tersebut.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam putusannya, Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Harvey terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP.

Selain itu Harvey juga dianggap Hakim Eko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan terhadap terdakwa Harvey Moeis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan,” ucap Hakim Eko di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2024).

Selain pidana badan, Harvey Moeis juga divonis pidana denda sebesar Rp1 miliar, di mana apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu Harvey Moeis juga dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.

Namun apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Harvey dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.

“Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun,” jelas Hakim.

Lebih Rendah Ketimbang Tuntutan

Putusan terhadap Harvey oleh Majelis Hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 12 tahun penjara.

Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Hal itu diatur dan diancam dengan pasal Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Selain itu Jaksa juga menilai bahwa Harvey terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun,” ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selain dituntut pidana badan, Harvey juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Tak hanya itu, ia juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 tahun,” ujar jaksa.

Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2024) lalu, Harvey Moeis berperan mengkoordinir pengumpulan uang pengamanan dari para perusahan smelter swasta di Bangka Belitung.

Perusahaan smelter yang dimaksud ialah: CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

“Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Moeis sebesar USD 500 sampai dengan USD 750 per ton,” ujar jaksa penuntut umum di persidangan.

Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchage milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.

Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Moeis.

Seluruh uang yang terkumpul, sebagian diserahkan Harvey Moeis kepada Direktur Utama PT Refined Bangka Tin, Suparta. Sedangkan sebagian lainnya, digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Moeis.

“Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa Harvey Moeis dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan dari penyerahan langsung, selanjutnya oleh terdakwa Harvey Moeis sebagian diserahkan ke Suparta untuk operasional Refined Bangka Tin dan sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa Harvey Moeis untuk kepentingan terdakwa,” kata jaksa penuntut umum.

Selain itu, dia juga didakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perbuatannya menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fakta aliran dana

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum membacakan aliran dana Harvey Moeis yang diduga berasal dari uang hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yaitu adanya aliran dana dari Harvey Moeis ke rekening Sandra Dewi, sang istri.

Harvey Moeis mentransfer uang ke rekening Sandra Dewi dengan nominal Rp 3,15 miliar yang dikirim dari rekening atas nama PT Quantum Skyline Exchange.

“Mentransfer uang tersebut dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 diantaranya ke rekening Sandra Dewi selaku istri terdakwa HARVEY MOEIS pada Bank BCA nomor rekening 07040688883 atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp 3.150.000.000,” ujar jaksa penuntut umum, di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024), dikutip dari Grid.ID.

Selain itu, Harvey Moeis juga mengirim uang ke rekening atas nama asisten pribadi Sandra Dewi, Ratih Purnamasari.

Uang tersebut diperuntukkan untuk memenuhi keperluan Sandra Dewi.

“Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada Bank BCA nomor 7140071735 atas nama Ratih Purnamasari sejumlah Rp 80.000.000 untuk keperluan Sandra Dewi,” terang Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu, masih ada beberapa rekening lagi yang ditransfer oleh Harvey Moeis senilai Rp 2-32 Miliar.

Sebelumnya, Sandra Dewi tak terima 88 tas mewahnya ikut disita Kejagung.

Menurut kuasa hukum Harvey Moeis dan Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, pihaknya akan membuktikan 88 tas mewah milik Sandra Dewi tidak berkaitan dengan kasus korupsi timah.

Harris mengeklaim, tas mewah berbagai merek itu merupakan hasil keringat Sandra Dewi sendiri.

“Kerja dari ibu SD (Sandra Dewi), tapi disita juga,” kata Harris di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

“Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan, apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak,” imbuhnya

Harvey Moeis mentransfer uang ke rekening Sandra Dewi dengan nominal Rp 3,15 miliar yang dikirim dari rekening atas nama PT Quantum Skyline Exchange. (Tribunnews.com/JEPRIMA)

Ia menuturkan, tas tersebut juga didapat Sandra Dewi dari hasil endorse dan sudah diklarifikasi oleh penyidik.

“Kalau saya enggak salah ada 88 tas branded. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD yang telah diklarifikasi oleh penyidik.

Bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse, ya,” ucapnya.

Harris mengakui, Sandra Dewi sempat keberatan karena puluhan tas mewahnya turut disita.

Kendati begitu, Sandra Dewi berusaha bersikap kooperatif untuk kepentingan hukum.

Di sisi lain, pihaknya juga akan membuktikan hal lainnya di pengadilan, termasuk yang dikuras dari ATM Harvey.

Adapun jumlah uang yang disita penyidik dan diserahkan ke Kejari Jaksel meliputi uang mata uang asing 400.000 dolar AS dan uang bentuk rupiah Rp13.581.013.347.

“Duit itu berada di rekening Pak HM, ya. Apakah uang itu dari hasil kejahatannya? Kita harus buktikan dulu di penelitian sama-sama,” ujarnya.

Selain itu juga disita 11 bidang tanah bangunan, delapan unit mobil, dan 41 jenis perhiasan serta logam mulia.

Harris Arthur Hedar menyebutkan, salah satu barang bukti tersebut milik Sandra Dewi.

“Kalau uang ada di rekening Pak HM (Harvey Moeis),” kata Harris Arthur Hedar.

“Tapi apakah itu uang didapat dari hasil kejahatan, harus dibuktikan di pengadilan,” lanjutnya.

Ada juga mobil Mini Cooper dengan nomor polisi dengan huruf SDW milik Harvey Moeis.

“Mobil tidak ada atas nama Ibu Sandra Dewi dan itu pemberian Pak HM,” ucapnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

23/12/2024 16:58
Rupiah Menguat ke Rp16.196 per Dolar AS Sore Ini

Jakarta, CNN Indonesia —

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.196 per dolar AS pada Senin (23/12) sore. Mata uang Garuda menguat 25 poin atau plus 0,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, peso Filipina menguat 0,54 persen, baht Thailand plus 0,17 persen, ringgit Malaysia 0,38 persen, dolar Singapura 0,03 persen, dan dolar Hong Kong 0,08 persen.

Di sisi lain, won Korea Selatan melemah 0,51 persen, yuan China minus 0,05 persen, yen Jepang minus 0,23 persen, dan rupee India 0,09 persen.

Sementara, mata uang di negara maju terpantau dominan melemah. Poundsterling Inggris melemah 0,05 persen, euro Eropa minus 0,14 persen, dolar Kanada 0,17 persen, dan franc Swiss pun 0,17 persen.

Hanya dolar Australia yang menguat 0,07 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah dan mata uang regional pada umumnya menguat terhadap dolar AS di tengah sentimen risk on di pasar ekuitas.

“Oleh prospek pemangkasan suku bunga The Fed yang kembali meningkat setelah data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan,” ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

(fby/sfr)

23/12/2024 16:00
PDIP Bantah Salahkan Pemerintahan Prabowo Soal Kebijakan PPN 12 Persen

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus membantah partainya menyalahkan pemerintahan Prabowo Subianto soal kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurut Deddy, pihaknya hanya meminta pemerintahan Prabowo mengkaji ulang kebijakan yang sudah disahkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah pemberian dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin (23/13/2024).

Deddy mengatakan pembahasan UU HPP tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintah pada periode lalu. Sementara, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).

“Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah periode sebelumnya dan melalui Kementerian Keuangan,” tandas Deddy.

Dia menjelaskan, pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, kata dia, seiring perjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Kondisi tersebut di antaranya, seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini terus naik.

Karena itu, Deddy menyatakan sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen ini hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.

“Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” tuturnya.

Fraksi PDIP, kata dia, tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12 persen ini.

“Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silahkan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” pungkas Deddy.

23/12/2024 14:24
Bakal Garap Proyek Energi Surya, SUN Energy Gaet Pembiayaan 10 Juta Dolar dari SMI – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Dalam upayanya meningkatkan penetrasi pemanfaatan energi surya di Indonesia, pengembang proyek energi surya SUN Energy menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui pemberian fasilitas pembiayaan proyek jangka panjang senilai 10 juta dolar AS atau setara Rp 620 miliar dengan tenor 15 tahun.

Fasilitas pembiayaan ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan proyek energi surya di sektor komersial dan industri (C&I) di Indonesia, termasuk untuk kebutuhan konstruksi serta pemenuhan pendanaan atas proyek-proyek yang telah berjalan.

Direktur Utama SUN Energy, Emmanuel Jefferson Kuesar mengatakan, fasilitas pembiayaan dari PT SMI ini memungkinkan SUN Energy untuk terus memperluas portofolio proyek energi surya di seluruh Indonesia.

Dukungan ini tidak hanya mencakup penyediaan pendanaan konstruksi, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan operasional proyek yang terus berkembang.

“Dukungan dari PT SMI memberikan fleksibilitas yang kami butuhkan untuk terus berinovasi dan memperluas portofolio proyek energi surya kami. Sebagai pemimpin di sektor energi surya Indonesia, kami berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan posisi ini tetapi juga terus mendorong standar baru dalam penerapan teknologi surya yang berkelanjutan,” kata dia dikutip Senin (23/12/2024).

Percepatan Sumber Daya Pendidikan Artikel Kompas.id Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Sylvi J. Gani menyampaikan, pihaknya melihat kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mendukung transformasi energi di Indonesia.

PT SMI berkomitmen untuk berperan aktif membantu penanganan krisis iklim, dengan mendorong pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan.

“Kami berharap dapat menggali lebih jauh potensi pembiayaan infrastruktur panel surya lainnya di Indonesia,” ujar dia.

Adapun, fasilitas pembiayaan dari PT SMI akan berperan penting dalam mempercepat pengembangan proyek energi surya di sektor komersial dan industri.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

Dengan alokasi dana untuk konstruksi dan penggantian biaya proyek yang telah berjalan, SUN Energy memastikan keberlanjutan pengembangan energi surya di Indonesia.

(oln/kompascom/*)

23/12/2024 13:47
6 Fakta AS Batalkan Hadiah 10 Juta Dolar untuk Kepala Pimpinan HTS Abu Mohammed al-Julani – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pada Jumat (20/12/2024), Amerika Serikat (AS) mengumumkan pembatalan hadiah 10 juta dolar AS.

Hadiah tersebut sebelumnya ditawarkan untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Abu Mohammed al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Pembatalan hadiah ini terjadi setelah AS mengadakan pembicaraan dengan pemerintah baru Suriah yang dipimpin oleh al-Julani.

Dalam pertemuan tersebut, al-Julani, yang dulunya memiliki hubungan dengan al-Qaeda berjanji, HTS akan memastikan, para pejuang tidak lagi mengancam stabilitas negara dan kawasan.

“Keputusan ini diambil setelah mendengar ‘pesan positif’ selama pembicaraan, termasuk janji al-Julani untuk tidak membiarkan HTS kembali ke jalur ekstremis,” kata Asisten Menteri Luar Negeri AS, Barbara Leaf yang memimpin delegasi tersebut.

Berikut fakta-fakta pembatalan hadiah 10 juta dolar AS untuk kepala Abu Mohammed al-Julani.

Fakta-fakta pembatalan hadiah 10 juta dolar AS untuk Abu Mohammed al-Julani
1. Diskusi AS dengan Pemerintah Baru Suriah

Kunjungan Barbara Leaf menandai pertama kali diplomat AS ke Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan.

Di Damaskus, Leaf bertemu dengan pemerintah baru untuk membahas masa depan Suriah, termasuk transisi politik yang sedang berlangsung setelah kejatuhan rezim Assad.

Dalam pertemuan tersebut, al-Julani menjanjikan, HTS akan memastikan kelompoknya tidak lagi mengancam stabilitas negara dan kawasan.

Al-Julani yang kini dipandang lebih moderat dan pragmatis dalam beberapa isu, seperti hak-hak perempuan dan pluralisme, berusaha menunjukkan perubahan sikap setelah HTS berhasil menggulingkan Assad.

“Kami berkomitmen untuk tidak membiarkan ekstremisme mengambil alih Suriah,” kata al-Julani dalam pertemuan tersebut.

2. Pertimbangan Pencabutan Status Teroris untuk HTS

AS juga mengindikasikan sedang mempertimbangkan pencabutan label “teroris” yang diberikan kepada HTS pada 2018.

Hal ini mengingat perubahan sikap al-Julani yang lebih moderat, serta keinginan AS untuk memfasilitasi proses pemulihan di Suriah.

Namun, pencabutan status teroris akan bergantung pada tindakan nyata dari HTS untuk memastikan mereka tidak lagi menjadi ancaman.

“Kami akan terus memantau tindakan nyata yang diambil oleh HTS, dan keputusan akan bergantung pada komitmen mereka terhadap perdamaian,” jelas seorang pejabat AS.

3. Kejatuhan Rezim Assad dan Peran HTS

Rezim Bashar al-Assad resmi jatuh pada 8 Desember 2024 setelah serangan kilat yang dilancarkan oleh HTS.

Dalam waktu singkat, HTS berhasil merebut Damaskus dan beberapa kota besar lainnya.

Kejatuhan ini menandai berakhirnya lebih dari dua dekade pemerintahan Assad yang dimulai pada 2000 setelah menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad.

“Kemenangan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Suriah untuk kebebasan,” ujar seorang juru bicara HTS.

lihat foto
Muhammad al-Julani, pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sekaligus Kepala Departemen Operasi Militer Suriah.

4. Reaksi terhadap Kejatuhan Rezim Assad

Kejatuhan rezim Assad disambut dengan sambutan positif oleh beberapa pihak internasional, termasuk AS.

Gedung Putih menyampaikan ucapan selamat atas “pembebasan Suriah” dan mengakui kemenangan bagi rakyat Suriah.

Pemerintahan baru Suriah berjanji untuk memastikan inklusi dalam proses politik dan menghormati hak-hak berbagai komunitas di negara tersebut.

“Ini adalah kemenangan besar bagi rakyat Suriah, yang telah lama berjuang untuk kebebasan dan perdamaian,” ujar juru bicara pemerintahan transisi Suriah.

5. Pemulihan Ekonomi Suriah

Al-Julani mengungkapkan bahwa prioritasnya adalah memulihkan kondisi ekonomi Suriah yang hancur akibat perang saudara yang berlangsung sejak 2011.

AS memberikan dukungan untuk proses pemulihan ini, termasuk bantuan teknis untuk mendokumentasikan kejahatan rezim Assad, dengan fokus pada penggalian kuburan massal yang mungkin ada.

“Kami berkomitmen untuk membantu Suriah memulai kembali proses pemulihannya,” kata seorang pejabat AS.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

23/12/2024 11:58
Ekonomi Indonesia Tidak Sedang Baik-baik Saja, Kenaikan PPN 12 Harus Dikaji Ulang

GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.

“Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/12/2024).

Oleh karena itu, Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen itu hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.

“Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” tuturnya.

Fraksi PDIP, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut.

“Jadi, itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru, tetapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silakan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” kata Deddy.

Lebih lanjut, ia juga menyatakan kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 tersebut melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.

Deddy menyebut pembahasan UU tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Sementara, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai ketua panitia kerja (panja).

“Jadi, salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan,” katanya.

Ia menjelaskan pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja.

Namun, kata Deddy, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Kondisi tersebut seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini terus naik.

23/12/2024 11:08