Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Toyota Investasi US Juta untuk Bikin Roket, Saingi SpaceX Elon Musk?

    Toyota Investasi US$44 Juta untuk Bikin Roket, Saingi SpaceX Elon Musk?

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen otomotif asal Jepang, Toyota Motor Corp dikabarkan tengah menyiapkan investasi senilai US$44 juta atau sekitar Rp714,4 miliar (kurs jisdor Rp16.238 per dolar AS) untuk mengembangkan roket luar angkasa.

    Chairman Toyota Motor Corp, Akio Toyoda pertama kali mengumumkan rencana pembuatan roket tersebut pada konferensi pers Consumer Electronics Show (CES) 2025 pada 7 Januari 2025.

    “Berbicara soal luar angkasa, kami juga sedang menjajaki pengembangan roket. Karena masa depan mobilitas tidak terbatas di bumi saja, atau hanya satu perusahaan mobil saja,” kata Akio Toyoda mengutip laman resmi Toyota Motor Corp, Jumat (10/1/2025).

    Reuters melaporkan, nantinya, perusahaan startup pengembang roket asal Jepang yakni Interstellar Technologies akan menerima investasi senilai US$44,4 juta dari perusahaan Toyota Group Woven.

    Investasi tersebut merupakan bagian dari aliansi strategis modal dan bisnis yang lebih besar dengan Toyota yang ditujukan pada produksi roket secara massal.

    Alhasil, jika sukses mengembangkan roket, Toyota akan bersaing langsung dengan perusahaan SpaceX milik Elon Musk yang juga mengembangkan pesawat ruang angkasa dan satelit.

    Mengutip Aviation Week, Interstellar Technologies berupaya meniru strategi integrasi vertikal SpaceX dengan memproduksi roket peluncur dan satelit komunikasi secara internal. 

    Perusahaan tersebut telah meluncurkan roket suborbital kecil ke luar angkasa, dan dilaporkan berencana untuk meluncurkan roket Zero dua tahap untuk pertama kalinya pada 2025.

    Adapun, Zero adalah roket kelas orbital kecil yang dapat membawa muatan 800 kilogram ke orbit bumi rendah. Interstellar juga tengah mengerjakan roket angkat berat yang dapat digunakan kembali, bernama Deca, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2030-an.

    “Interstellar bertujuan untuk memanfaatkan keahlian industri otomotif, termasuk metode produksi Toyota, untuk mengubah produksi roket menjadi proses berkualitas tinggi, hemat biaya, dan dapat ditingkatkan skalanya,” kata perusahaan rintisan itu.

    Adapun, Toyota juga tengah membangun kota Woven City di dekat Gunung Fuji, Jepang sebagai tempat pengujian teknologi mobilitas baru, termasuk mobil otonom dan taksi udara lepas landas dan mendarat vertikal (eVTOL) elektrik dari mitra Toyota, Joby Aviation.

  • Rupiah Dibuka Menguat Tipis, Simak Prediksinya Hari Ini – Page 3

    Rupiah Dibuka Menguat Tipis, Simak Prediksinya Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat tipis pada perdagangan di awal Jumat ini. Penguatan nilai tukar rupiah ini diperkirakan tak lama karena adanya tekanan dari beberapa sentimen. 

    Pada Jumat (10/1/2025), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menguat 4 poin atau 0,02 persen menjadi 16.213 per dolar AS dari sebelumnya sebesar 16.217 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, nilai tukar rupiah akan berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) karena pidato hawkish dari beberapa pejabat Federal Reserve (The Fed) semalam.

    “Rupiah akan berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah terbatas terhadap dolar AS yang masih bertahan cukup tinggi didukung oleh pidato hawkish dari beberapa pejabat The Fed semalam,” ujarnya dikutip dari Antara. 

    Sejumlah pejabat The Fed tersebut menyampaikan bahwa suku bunga belum saatnya diturunkan, dan bukan menjadi prioritas.

    Alasan mereka memberikan pernyataan itu adalah angka inflasi masih tinggi, ekonomi AS yang masih kuat, serta kekhawatiran kebijakan tarif dari Presiden AS terpilih Donald Trump yang bisa memicu inflasi.

    Kendati begitu, investor masih cenderung wait and see atas data tenaga kerja AS, Non Farm Payrolls (NFP), yang akan dirilis malam ini.

    Laporan data NFP penting karena beberapa hari sebelumnya data tenaga kerja AS lain, Automatic Data Processing (ADP), menunjukkan penambahan pekerjaan yg lebih kecil dari harapan.

    “ADP menunjukkan penambahan pekerjaan sebanyak 122 ribu, lebih rendah dari perkiraan 140 ribu,” ungkap dia.

    Lukman menilai sentimen utama terhadap kurs rupiah pada hari ini berasal dari dolar AS, tidak ada data ekonomi dalam negeri.

    ”Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp16.150-Rp16.250,” katanya.

  • KPK tunggu kehadiran Hasto pada 13 Januari 2025

    KPK tunggu kehadiran Hasto pada 13 Januari 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    KPK tunggu kehadiran Hasto pada 13 Januari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:27 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunggu kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin, 13 Januari 2025.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan berkomentar soal bagaimana langkah penyidik apabila Hasto tidak hadir. Menurutnya masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    “Saya tidak akan berandai-andai apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, dan bagaimana kalau tidak hadir. Kita tunggu saja sama-sama di tanggal tersebut,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan sudah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan dan dirinya siap hadir pada Senin, 13 Januari 2025.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

    Dia sebagai warga negara yang taat hukum mengaku bakal hadir memenuhi undangan KPK dan bakal kooperatif terhadap seluruh pertanyaan penyidik.

    “Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Hasto mengaku memahami seluruh jalan politik PDI Perjuangan, Presiden pertama RI Soekarno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sehingga dirinya akan meneladani mereka untuk memenuhi panggilan hukum, yang dalam hal ini adalah KPK.

    Menurut dia, jalan politik dari PDI Perjuangan, Bung Karno, dan Megawati ialah menghormati hukum dan menjunjung tinggi demokrasi.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

    1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

    2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    4. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

    Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

    Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai tercapainya keputusan investasi akhir (FID) pengembangan Lapangan Hidayah menjadi angin segar untuk meningkatkan lifting minyak nasional. 

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas Indonesia untuk mampu mengejar target on stream lapangan di Wilayah Kerja North Madura II itu pada akhir 2026.

    SKK Migas pun telah meminta perusahaan asal Malaysia itu mempercepat target on stream menjadi pada 2026 dari sebelumnya pada kuartal I/2027.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas untuk konsisten menjalankan work program & budget (WP&B) untuk dapat mencapai target.

    “Serta SKK Migas harus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memitigasi setiap potensi hambatan,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Di sisi lain, Bisman juga mengingatkan pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha hulu migas yang menarik. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan mendukung jika ada masalah terkait dengan daerah, lingkungan dan masyarakat.

    Terlepas dari hal itu, Bisman menilai persetujuan investasi Petronas di Lapangan Hidayah merupakan angin segar untuk peningkatan lifting nasional.

    Adapun, produksi di Lapangan Hidayah diharapkan berada pada kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Menurut Bisman, dengan potensi kontribusi tersebut Petronas bisa menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan lifting kelima terbesar di Tanah Air.

    “Kita berharap target ini bisa terpenuhi, oleh karena itu SKK Migas dan pemerintah harus mendorong dan mengantisipasi potensi hambatan yang terjadi,” tambah Bisman.

    Senada, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal juga mengatakan, potensi produksi sebesar 25.276 bopd di Lapangan Hidayah oleh Petronas menjadi kabar baik guna mengejar target produksi 1 juta bopd pada 2030.

    Oleh karena itu, dia berharap semakin banyak KKKS lain yang melakukan eksplorasi di lapangan lain. 

    “Jadi pekerjaannya masih banyak, masih jauh, mencapai 1 juta barel di 2030, Pak Menteri [bahkan] ingin lebih cepat di 2029,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Petronas telah meraih persetujuan FID untuk pengembangan lapangan Hidayah. Adapun, pengelolaan lapangan tersebut akan dilakukan oleh anak usaha Petronas, yakni PC North Madura II Ltd. PC North Madura II Ltd. merupakan operator yang memegang 100% partisipasi interest dalam kontrak bagi hasil ini.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswato mengatakan, Petronas sudah menyetujui FID Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS.

    Djoko pun mengingatkan salah satu tantangan yang dihadapi industri hulu migas Indonesia saat ini adalah bagaimana mempercepat tata waktu eksploitasi, dari penemuan cadangan sampai produksi dimulai.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target onstream di akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.

    Dia menuturkan pengembangan lapangan dan pembangunan fasilitas produksi di Lapangan Hidayah bertujuan untuk memproduksikan perkiraan cadangan minyak sebesar 88,55 juta barel minyak bumi (MMSTB) hingga 2041. 

  • Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel Bikin Pangsa Pasar Unilever Makin Merosot – Halaman all

    Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel Bikin Pangsa Pasar Unilever Makin Merosot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana di Palestina yang memanas akibat eskalasi Israel berpengaruh buruk pada perusahaan yang diduga terafiliasi dengan negara di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu.

    Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di Asia Tenggara memboikot produk yang dianggap memberikan dukungan diam-diam terhadap serangan militer Israel ke Gaza melalui aktivitas bisnis.

    Unilever menjadi satu dari sekian perusahaan yang terdampak dari aksi boikot tersebut. Pada Oktober 2024, pangsa pasar perusahaannya di Indonesia turun ke angka 34,9 persen pada kuartal ketiga, dari 38,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Bisnis Unilever di Indonesia menghasilkan 2,39 miliar dolar AS sepanjang tahun 2023, berkontribusi 3,8 persen terhadap penjualan grup secara global, dikutip dari Reuters.

    Unilever mengakui pada bulan Oktober bahwa boikot telah berdampak pada penjualan, meskipun belum memberikan rinciannya.

    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR.JK), membuka tab baru pada bulan Oktober 2024 melaporkan penurunan 18,2 persen dalam penjualan pokok triwulanan menjadi Rp 8,4 triliun.

    Sekitar 87 persen dari 280 juta penduduk Indonesia beragama Islam dan kelompok, serta aplikasi pro-Palestina telah muncul yang mendesak orang untuk memboikot merek, termasuk yang dibuat oleh Unilever.

    Aplikasi ini memungkinkan pembeli di banyak negara untuk memindai kode batang produk dan merekomendasikan keputusan pembelian berdasarkan tindakan perusahaan induk terkait perang.

    Kemudian, minat masyarakat terhadap produk Unilever juga bergeser. Meskipun memiliki merek-merek besar termasuk deodoran Axe, es krim Cornetto dan bubuk penyedap Royco, Unilever telah berjuang untuk meningkatkan pangsa pasar selama hampir satu dekade karena pembeli beralih ke merek lokal yang lebih murah.

    Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020, produk kesehatan Unilever seperti Lifebuoy, Sunlight hingga Royco menempati 10 merek teratas pilihan konsumen.

    Sayangnya, pada tahun 2023 hanya Royco yang bertahan di 10 teratas dan bersaing ketat dengan produsen deterjen lokal seperti SoKlin dari Wings Group dan biskuit Roma dari Mayora Indah, menurut firma riset Kantar.

    Unilever juga menghadapi persaingan dari perusahaan kecantikan halal lokal Wardah, Aice yang membuat es krim, dan pemain internasional baru seperti Skintific dari Tiongkok.

    Di toko daring lokal, sebotol sabun cair ukuran 400 mililiter yang dibuat oleh merek Nuvo milik Wings Group dijual dengan harga sekitar 20 persen lebih murah daripada sabun cair Lifebuoy milik Unilever dengan ukuran yang sama.

    Sebotol deterjen cair SoKlin milik Wings ukuran 700 ml dijual dengan harga sekitar 7 persen lebih murah daripada deterjen Rinso milik Unilever.

    Konsumen Berubah

    Menurunnya masyarakat kelas menengah di Indonesia sejak 2019-2024 akibat PHK, juga menjadi faktor pendukung sulitnya Unilever mempertahankan pangsa pasar.

    Selain itu, perubahan cara belanja masyarakat yang memilih jalur online untuk mencari harga terbaik menambah sulit perusahaan ini.

    Presiden Unilever Indonesia Benjie Yap, mengatakan pihaknya sedang menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan, tetapi perusahaan memahami dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya sambil terus beradaptasi dengan lanskap pasar yang berkembang pesat.

    “Penurunan pangsa pasar terjadi di hampir semua kategori karena beberapa hal, salah satunya adalah sentimen konsumen yang negatif,” kata Yap kepada Reuters.

    Unilever tengah berupaya untuk memberikan harga yang lebih konsisten, menempatkan produknya di toko yang lebih banyak dan lebih baik, serta meningkatkan cara mengelola inventaris, serta menjual dan mendistribusikan produk secara daring.

    Para pesaing menikmati pertumbuhan yang kuat di sebagian besar kategori Unilever, termasuk makanan kemasan, kecantikan dan perawatan rumah.

    Pasar perawatan rumah di Indonesia diperkirakan tumbuh tahun ini sebesar 11,5 persen menjadi 3,4 miliar dolar AS dan pasar makanan kemasan diperkirakan tumbuh sekitar 11,7 persen menjadi 21,8 miliar dolar AS, menurut data Euromonitor International.

    Sementara itu, penjualan pokok untuk unit perawatan rumah dan barang pribadi Unilever di Indonesia turun 20,8 persen pada kuartal ketiga. Penjualan pokok makanan dan minuman turun 13,3 persen.

    “Merek lokal dan asing memanfaatkan peluang ini, dengan meningkatkan promosi agresif, khususnya pada platform e-commerce,” kata Analis DBS Bank Cheria Widjaja.

    Bulan lalu, perusahaan pialang tersebut menurunkan peringkat bisnis Unilever di Indonesia dari hold menjadi fully valued.

  • Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Jakarta, FORTUNE – Meskipun hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota BRICS, seperti India dan Cina, sudah berlangsung baik dan cukup erat, namun keanggotaan resmi Indonesia diperkirakan akan semakin memperkuat hubungan tersebut.

    Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan “bargaining chip” Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bakal semakin menguat. Namun, sayangnya, secara daya saing produk, posisi Indonesia sebenarnya kurang menguntungkan. Ini karena produk yang dijual hampir mirip di antara negara-negara Selatan-Selatan anggota BRICS.

    “Cina justru lebih diuntungkan dalam hal bargaining position karena ekspor komoditas kebanyakan ke Cina,” katanya kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan BRICS juga menawarkan alternatif dari dominasi ekonomi Barat. Resminya Indonesia menjadi anggota BRICS akan semakin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok, India, dan negara anggota lainnya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor strategis seperti teknologi dan energi.

    Selain itu Indonesia akan mendapat akses ke New Development Bank (NDB) BRICS untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk energi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “NDB menawarkan pendanaan tanpa conditionality yang ketat, memberikan fleksibilitas kepada Indonesia,” kata Josua kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Di samping itu, Josua menilai penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

    Kendati demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat dilihat oleh negara-negara Barat sebagai keberpihakan pada blok alternatif, berpotensi memengaruhi hubungan dengan AS dan mitra Barat lainnya.

    “Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara anggota BRICS dapat membatasi efektivitas kolaborasi. Selain itu, ekonomi negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi stabilitas blok,” kata Josua.

    Dengan demikian manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dari keanggotaan BRICS diperkirakan tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek, terutama karena perdagangan intra-BRICS masih rendah dan sebagian besar berpusat pada Tiongkok.

    Jadi secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia ke BRICS menawarkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan promosi agenda Global South, namun juga menghadirkan tantangan dalam bentuk risiko geopolitik dan ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok.

  • Pemerintah Sukses Terbitkan Surat Utang Dolar AS & Euro buat Biayai APBN

    Pemerintah Sukses Terbitkan Surat Utang Dolar AS & Euro buat Biayai APBN

    Jakarta –

    Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam 2 (dua) mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro, dengan format SEC Shelf Registered, masing-masing sebesar US$ 2 miliar dan EUR 1,4 miliar.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengungkapkan transaksi ini menandai keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered untuk 16 kalinya.

    Adapun rincian penerbitan global bonds oleh Pemerintah Indonesia dalam format SEC Shelf Registered dengan dual-currency, yakni untuk RI0130 memiliki tenor 5 tahun dengan nominal penerbitan US$ 900 juta.

    Kemudian RIEUR0133 memiliki tenor 8 tahun dengan nominal penerbitan US$ 700 juta. Untuk RI0135 memiliki tenor 10 tahun dengan nominal penerbitan US$ 1,1 miliar dan RIEUR0137 memiliki tenor 12 tahun dengan nominal penerbitan EUR 700 juta.

    Adapun pemerintah mengumumkan pembukaan transaksi pada pagi hari sesi Asia tanggal 8 Januari 2025, yang kemudian diikuti oleh pengumuman SUN dalam denominasi EUR saat pasar Eropa dibuka pada hari yang sama.

    Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook US$ 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar.

    Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, Pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor.

    Final yield untuk tenor US$ 5 tahun dan 10 tahun adalah sebesar 5,300% dan 5,650%, serta tenor EUR 8 tahun dan 12 tahun adalah 3,917% dan 4,251%.

    “Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut antara lain didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid,” tulis keterangan DJPPR, Kamis (9/1/2025).

    DJJPR menyebutkan hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025. Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody’s, BBB oleh Standard & Poor’s, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt.

    Kemudian ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners, serta PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Domestic Dealers.

    (kil/kil)

  • Dolar AS Diramal Tetap Berada di Level Rp 16.000 Sepanjang Tahun

    Dolar AS Diramal Tetap Berada di Level Rp 16.000 Sepanjang Tahun

    Jakarta –

    HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus mengalami tekanan pada 2025 dan akan tetap berada di kisaran Rp 16.000an sepanjang tahun ini.

    “Meskipun nilai tukar rupiah terhadap US dolar akan menghadapi tekanan, karena US dolar yang semakin kuat. Kami tetap optimis dengan rupiah karena daya tarik imbal hasilnya. Kami memperkirakan nilai tukar USD-IDR akan mencapai Rp 16.300 pada akhir tahun,” kata CIO Southeast Asia and ASEAN for Private Banking and Wealth Management HSBC, James Cheo, dalam media briefing HSBC, Kamis (8/1/2025).

    Lebih lanjut Head of Markets and Securities Services HSBC Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan tekanan terhadap nilai rupiah ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penguatan nilai tukar dolar AS.

    Namun di luar itu, menurutnya yang paling mempengaruhi nilai tukar rupiah saat ini adalah besarnya impor yang dilakukan Indonesia. Sebab untuk melakukan impor, perusahaan atau pemerintah harus membeli dolar menggunakan rupiah.

    “Sebetulnya aliran dana dari luar negeri yang datang dan pergi itu yang bisa menentukan arah mata uang rupiah-dollar. Kita kalau misalnya setiap tahun negara impor dalam hal konsumsi, beras impor, gandum untuk mie impor, kedelai tahu dan tempe impor, untuk impor itu kan perlu beli dolar,” kata Ali.

    “Karena yang impor ini harus beli dollar, yang bikin naik dolar tuh apa? Kalau orang beli dolar dong, pakai apa? Pakai rupiah. Rupiah kita jadi lemah, nah kalau misalnya rupiah kita nggak mau melemah, siapa yang jual dollar? Kalau misalnya nggak ada yang jual dollar, rupiah kita akan lemah,” tambahnya.

    Di sisi lain saat melakukan ekspor, tidak semua perusahaan atau dana dalam bentuk dolar ini akan ditukar kembali menjadi rupiah. Bahkan menurutnya saat ini hanya sekitar 30% dolar hasil ekspor yang ditukar ke rupiah. Pada akhirnya penggunaan dolar ini dapat semakin menekan nilai tukar rupiah.

    “Mereka dari eksportir itu berapa banyak yang jual dolar? Kalau yang dari batu bara, mereka terima dollar apa mereka jual dollar? tidak karena mereka juga butuh dollar kalau dari kelapa sawit, mereka terima dollar, mereka jual nggak dolarnya? Nggak, karena mereka juga kebutuhannya dolar. Kalau dari kelapa sawit mereka terima dolar, jual dolar nggak? Nggak juga karena mereka cash juga butuh dolar,” terangnya.

    Hal inilah yang kemudian membuat nilai tukar dolar terhadap rupiah akan tetap tinggi, selama Indonesia mengurangi jumlah impor. Baik impor yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah.

    (fdl/fdl)

  • Fakta-fakta Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi LNG Pertamina

    Fakta-fakta Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi LNG Pertamina

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

    Ahok tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.14 WIB dengan mengenakan kemeja batik. “Buat saksi untuk perusahaan LNG Pertamina,” ujar Ahok kepada wartawan sebelum memasuki gedung KPK, Kamis, 9 Januari 2025.

    Ahok menjelaskan bahwa kasus tersebut muncul saat dirinya masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. “Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat Kementerian BUMN juga waktu itu,” ungkap Ahok.

    Baca juga: Kasus Suap Hasto-Harun, KPK Kembali Panggil Agustiani Tio

    Fakta-Fakta yang Terungkap
    1. Kerugian Negara
    Kasus ini mencatat potensi kerugian negara sebesar 124 juta dolar AS dari pengadaan LNG oleh PT Pertamina. Angka tersebut sebelumnya disampaikan oleh KPK sebagai bagian dari hasil investigasi.

    2. Tersangka Sebelumnya
    Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk dua pejabat tinggi PT Pertamina, yakni Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina 2013-2014, Yenni Andayani, serta Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014, Hari Karyuliarto.

    3. Vonis Karen Agustiawan
    Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, telah divonis sembilan tahun penjara oleh pengadilan karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus pengadaan LNG. Karen didenda Rp 500 juta dan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    4. Tanggung Jawab Kerugian
    Hakim memutuskan bahwa perusahaan asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC, bertanggung jawab atas uang pengganti kerugian negara senilai 113 juta dolar AS. Perusahaan tersebut dianggap tidak berhak mendapat keuntungan dari pengadaan LNG ini.

    5. Peran Ahok dalam Kasus
    Ahok dipanggil sebagai saksi karena kasus ini mulai disoroti ketika ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ia menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan LNG.

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
     
    Ahok tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.14 WIB dengan mengenakan kemeja batik. “Buat saksi untuk perusahaan LNG Pertamina,” ujar Ahok kepada wartawan sebelum memasuki gedung KPK, Kamis, 9 Januari 2025.
     
    Ahok menjelaskan bahwa kasus tersebut muncul saat dirinya masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. “Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat Kementerian BUMN juga waktu itu,” ungkap Ahok.

    Baca juga: Kasus Suap Hasto-Harun, KPK Kembali Panggil Agustiani Tio

    Fakta-Fakta yang Terungkap

    1. Kerugian Negara
    Kasus ini mencatat potensi kerugian negara sebesar 124 juta dolar AS dari pengadaan LNG oleh PT Pertamina. Angka tersebut sebelumnya disampaikan oleh KPK sebagai bagian dari hasil investigasi.
     
    2. Tersangka Sebelumnya
    Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk dua pejabat tinggi PT Pertamina, yakni Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina 2013-2014, Yenni Andayani, serta Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014, Hari Karyuliarto.
     
    3. Vonis Karen Agustiawan
    Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, telah divonis sembilan tahun penjara oleh pengadilan karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus pengadaan LNG. Karen didenda Rp 500 juta dan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
     
    4. Tanggung Jawab Kerugian
    Hakim memutuskan bahwa perusahaan asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC, bertanggung jawab atas uang pengganti kerugian negara senilai 113 juta dolar AS. Perusahaan tersebut dianggap tidak berhak mendapat keuntungan dari pengadaan LNG ini.
     
    5. Peran Ahok dalam Kasus
    Ahok dipanggil sebagai saksi karena kasus ini mulai disoroti ketika ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ia menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan LNG.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Petronas Investasi Rp56 Triliun di Ladang Minyak Madura, Segini Rencana Produksinya

    Petronas Investasi Rp56 Triliun di Ladang Minyak Madura, Segini Rencana Produksinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Petronas, perusahaan migas asal Malaysia, siap mengejar target on stream Lapangan Hidayah di Wilayah Kerja North Madura II pada akhir 2026.

    Vice President of International Assets of Upstream Petronas Hazli Sham Kassim mengatakan, investasi perusahaan dalam menggarap Lapangan Hidayah menjadi komitmen kerja sama dengan Indonesia.

    “Ini adalah bukti komitmen jangka panjang Petronas terhadap Indonesia. Hubungan yang kuat antara Malaysia dan Indonesia memberikan makna yang mendalam pada proyek ini, memposisikannya sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan masa depan di kawasan ini,” ucap Hazli dalam acara Final Investment Decision (FID) Engagement For the Hidayah Development Project Petronas Indonesia di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun (asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS).

    Hazli pun menyebut, produksi minyak pada Lapangan Hidayah berada di kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Dia pun optimistis bisa mengerjakan proyek tersebut secara maksimal. Apalagi, Petronas telah memiliki lebih dari 300 tenaga kerja yang andal.

    “Latar belakang saya juga sebagai insinyur perminyakan. Saya melihat datanya. Anda tahu, Hidayah memiliki potensi besar,” kata Hazli.

    Dia juga menambahkan bahwa penggarapan Lapangan Hidayah merupakan proyek terbesar yang ditangani oleh Petronas Indonesia.

    “Menurut saya proyek Hidayah ini adalah proyek terbesar sejak proyek yang kita lakukan tahun 2014 hingga 2016, saat saya di sini,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswato menuturkan, Petronas sudah menyetujui keputusan investasi akhir (FID) Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. 

    Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di Sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target on stream pada akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.