Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Ketegangan Dagang Memanas, AS Ancam Balas Pajak Digital Uni Eropa

    Ketegangan Dagang Memanas, AS Ancam Balas Pajak Digital Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membalas kebijakan pajak digital Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi Negeri Paman Sam. 

    Sejumlah perusahaan besar Eropa, seperti Accenture Plc, Siemens AG, dan Spotify Technology SA, disebut berpotensi menjadi sasaran pembatasan atau pungutan baru dari Washington.

    Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) melalui unggahan di media sosial menilai Uni Eropa dan negara-negara anggotanya terus menerapkan kebijakan diskriminatif yang membatasi dan melemahkan daya saing penyedia jasa asal AS. 

    “Jika hal ini berlanjut, Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk melawan kebijakan yang tidak masuk akal ini,” tulis USTR, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (17/12/2025).

    USTR menegaskan hukum AS memungkinkan penerapan biaya atau pembatasan terhadap layanan asing apabila langkah balasan dianggap perlu, termasuk melalui instrumen perdagangan.

    Pemerintah AS juga tengah menyiapkan penyelidikan berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974, yang membuka jalan bagi pemberlakuan sanksi dagang seperti tarif. Informasi tersebut disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses internal dan meminta identitasnya dirahasiakan.

    Selain Accenture, Siemens, dan Spotify, USTR juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa lainnya, seperti DHL Group, SAP SE, Amadeus IT Group SA, Capgemini SE, Publicis Groupe, dan Mistral AI. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah menikmati akses luas ke pasar AS selama bertahun-tahun.

    Perselisihan ini berakar pada regulasi perdagangan digital, seiring dengan upaya Uni Eropa memperketat aturan dan memungut pajak terhadap raksasa teknologi AS seperti Google milik Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., dan Amazon.com Inc.

    Para pengkritik kebijakan pajak digital UE menilai langkah tersebut menghambat inovasi teknologi secara global serta bertujuan meningkatkan penerimaan fiskal secara tidak adil.

    Ancaman balasan dari Washington berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan AS–UE, terutama di tengah mandeknya perundingan damai terkait perang di Ukraina.

    Ketegangan ini juga mengikuti kritik keras Trump terhadap UE. Dalam wawancara dengan Politico pekan lalu, Trump menyebut UE sebagai kelompok negara yang rapuh dengan para pemimpin yang lemah.

    Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif impor secara luas, termasuk bea masuk 15% terhadap banyak produk asal UE, untuk melawan pungutan dan hambatan dagang yang menurutnya merugikan produk AS.

    Pejabat pemerintahan Trump menuduh UE melanggar komitmen dalam perjanjian dagang dengan AS, khususnya terkait janji untuk mengatasi hambatan perdagangan digital yang tidak beralasan.

    Strategi keamanan nasional AS terbaru yang dirilis bulan ini juga dinilai berisiko memperburuk hubungan transatlantik karena mengkritik kebijakan imigrasi dan isu budaya Eropa, serta mempertanyakan kelayakan negara-negara Eropa sebagai sekutu NATO di masa depan.

    Trump secara konsisten mengecam pajak digital sebagai hambatan dagang non-tarif yang merugikan perusahaan AS, dan mengancam akan mengenakan tarif substansial terhadap negara-negara yang menerapkannya. Beberapa negara telah melunak, termasuk Kanada yang pada Juni lalu membatalkan rencana pungutan pajak digital hanya beberapa jam sebelum diberlakukan.

    Meski demikian, UE tetap melanjutkan penegakan regulasi digitalnya. Baru-baru ini, otoritas UE menjatuhkan denda senilai ratusan juta dolar AS kepada Apple Inc., Meta, serta platform media sosial X milik Elon Musk.

    Uni Eropa membela kebijakannya. Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan bahwa blok tersebut akan melindungi kedaulatan teknologinya. Dia juga menyebut terus menjalin komunikasi intensif dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

    Namun, USTR menilai UE mengabaikan keberatan AS. Menurut USTR, UE terus menerapkan gugatan hukum, pajak, denda, dan arahan yang bersifat diskriminatif terhadap penyedia jasa AS, meski perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan layanan gratis bagi warga UE, mendukung jutaan lapangan kerja, dan mencatat investasi langsung lebih dari US$100 miliar di Eropa.

    Pajak layanan digital yang dikenakan sejumlah negara Eropa terhadap perusahaan AS telah lama menjadi sumber perpecahan dalam hubungan dagang. Kongres AS bahkan sempat mempertimbangkan pajak balasan dalam undang-undang pemotongan pajak era Trump untuk menargetkan negara-negara yang dianggap diskriminatif.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemudian mendorong penghapusan ketentuan tersebut setelah tercapai kesepakatan di tingkat G7 untuk mengecualikan perusahaan AS dari pajak minimum global. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen dialog konstruktif mengenai perpajakan ekonomi digital dan kedaulatan pajak masing-masing negara.

    Sengketa pajak digital kini membayangi perundingan dagang AS-Uni Eropa yang sedang berlangsung, di mana UE mengupayakan pengecualian tarif tambahan dengan imbalan penghapusan bea masuk atas produk industri AS serta penerapan tarif 15% terhadap hampir seluruh ekspor UE ke AS.

    AS dan Uni Eropa juga dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan mengenai perlakuan khusus bagi perusahaan AS dalam kerangka pajak minimum global, yang menjadi salah satu area kerja sama kedua mitra dagang tersebut.

    USTR menegaskan risiko penerapan biaya dan pembatasan baru juga berlaku bagi negara-negara lain yang meniru strategi Uni Eropa, sebuah sinyal peringatan bagi Australia, Inggris, dan negara lain yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa.

  • Kisah Assad Hidup Mewah di Rusia Usai Kabur dari Suriah

    Kisah Assad Hidup Mewah di Rusia Usai Kabur dari Suriah

    Moskow –

    Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya kini hidup tenang dalam kemewahan di Moskow, Rusia. Assad, yang berkuasa sekitar 24 tahun di Suriah, kini kembali ke profesi lama sebagai dokter mata.

    Kehidupan Assad dan keluarganya setelah kabur dari Suriah itu, seperti dilansir Al-Arabiya, Selasa (16/12/2025), dilaporkan oleh media terkemuka Inggris, The Guardian, yang mengutip sumber-sumber dekat keluarga Assad. Assad telah menjalani pelatihan sebagai dokter mata di London, Inggris, sebelum mengambil alih peran ayahnya sebagai Presiden Suriah sejak tahun 2000.

    Dia dan keluarganya melarikan diri dari Suriah pada awal Desember 2024 lalu. Saat itu, pasukan oposisi bergerak maju ke Damaskus dari berbagai arah.

    Menurut laporan The Guardian, Assad dikawal oleh pasukan Rusia ke pangkalan udara Khmeimim di pantai Suriah dan diterbangkan ke luar negeri. Selama menjabat, Assad memang dekat dengan Rusia.

    Mengutip sumber yang dekat dengan keluarga mantan pemimpin Suriah itu, The Guardian menyebut Assad melanjutkan studi kedokteran selama berada dalam pengasingan. Assad juga disebut sedang mempelajari bahasa Rusia.

    “Dia sedang mempelajari bahasa Rusia dan kembali mengasah kemampuan oftalmologinya. Itu adalah hobinya, dia jelas tidak membutuhkan uang. Bahkan sebelum perang di Suriah dimulai, dia secara teratur mempraktikkan oftalmologinya di Damaskus,” sebut sumber tersebut.

    Keluarga Assad diyakini tinggal di Rublyovka, distrik elite di sebelah barat Moskow yang menjadi tempat tinggal para tokoh politik senior dan pengusaha kaya. Menurut laporan The Guardian, sebagian besar kekayaan keluarga Assad telah dipindahkan ke Rusia setelah sanksi-sanksi Barat diberlakukan pada tahun 2011 menyusul penindakan keras Assad terhadap unjuk rasa antipemerintah saat itu.

    Meskipun memiliki keamanan finansial, Assad dan keluarganya dilaporkan sebagian besar terisolasi dan berada di bawah pengawasan ketat otoritas Rusia.

    “Kehidupannya sangat tenang. Dia hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar,” tutur seorang teman keluarga Assad.

    Laporan The Guardian juga menyebut Assad dicegah untuk berkomunikasi dengan para mantan pejabat senior rezimnya. Assad diyakini hanya berhubungan dengan segelintir mantan ajudan istana kepresidenannya, termasuk Mansour Azzam dan Yassar Ibrahim.

    Seorang sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan Assad tidak lagi relevan secara politik bagi kepemimpinan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut tak peduli dengan tokoh yang telah kehilangan kekuasaan.

    “Putin memiliki sedikit kesabaran terhadap para pemimpin yang kehilangan kendali atas kekuasaan, dan Assad tidak lagi dipandang sebagai tokoh berpengaruh atau bahkan tamu yang menarik untuk diundang makan malam,” sebut sumber tersebut.

    Kondisi Suriah Setahun Setelah Assad Tumbang

    Dilansir DW, 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Assad tumbang. Kekuasaan dinasi Alawi itu tumbang setelah selama lebih dari 50 tahun menguasai Suriah.

    Dinasti Alawi berkuasa dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari 2025, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah Assad. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi ‘lanskap keamanan yang terfragmentasi’.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam dan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze.

    Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya. Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Suriah juga menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam.

    Kondisi itu dikhawatirkan akan membuat konsolidasi kekuasaan berpusat di tangan al-Sharaa. Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersebut.

    Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme. Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri.

    Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bebas berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan China. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah yang sempat kabur saat perang sipil juga tercatat telah kembali. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi itu akan menemui kehancuran di kampung halaman mereka. Hampir semua permukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250-400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025 ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Lihat juga Video ‘Presiden Suriah Serukan Perdamaian di Tengah Bentrokan Maut’:

    Halaman 2 dari 5

    (haf/haf)

  • Kurs Dolar AS Hari Ini, Rupiah Loyo Selasa 16 Desember 2025

    Kurs Dolar AS Hari Ini, Rupiah Loyo Selasa 16 Desember 2025

    Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah berada direntang Rp 16.660 hingga Rp 16.690, melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa 16 Desember 2025.

    “Untuk perdagangan (hari ini), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.660 – Rp16.690,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025). Adapun pada Senin (15/12/2025) mata uang rupiah mengalami pelemahan di level Rp 16.667.

    Ibrahim memaparkan faktor pendorong pelemahan rupiah dari dalam negeri, yakni di tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun paling tidak terduga dalam beberapa dekade terakhir.

    Kompetisi antara negara besar berpotensi semakin tajam, aliansi global berpotensi bergeser, dan konflik yang sebelumnya bersifat regional berpotensi meluas.

    “Bahkan, berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global bakal melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar,” ujarnya.

    Perlambatan ini disebabkan oleh perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan bukan sekadar efisiensi, utang publik di banyak negara yang berada pada titik tertinggi, dan perkembangan teknologi yang lebih pesat ketimbang penerbitan regulasi baru.

    Selain itu, Valuasi aset di sejumlah negara berada di posisi rentan setelah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem perbankan juga belum benar-benar pulih akibat tekanan kredit bermasalah dan kerugian portofolio di tengah suku bunga tinggi.

     

  • Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sentralisasi devisa hasil ekspor alias DHE sektor sumber daya alam (SDA) ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara memicu polemik. Sentralisasi DHE SDA ke Himbara dikhawatirkan akan menekan kinerja bank non-Himbara dan memperkuat kendali negara terhadap sektor keuangan.

    Apalagi saat ini, bank-bank Himbara juga sedang memperoleh limpahan likuditas imbas suntikan dana yang berasal dari saldo lebih anggaran alias SAL. Totalnya menembus angka Rp275 triliun. Limpahan likuiditas itu telah memicu persaingan yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

    “Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan. 

    Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

    “Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

    Pengetatan Pengawasan

    Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

    Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

    Dia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

    Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

    Komentar Perbanas

    Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

    “Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

    “Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

    Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan. 

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Rupiah Hari Ini 16 Desember Melemah Tertekan Sinyal The Fed

    Rupiah Hari Ini 16 Desember Melemah Tertekan Sinyal The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada perdagangan Selasa (16/12/2025), seiring respons pasar terhadap sinyal kebijakan moneter The Fed.

    Mengacu pada data Bloomberg, hingga pukul 09.45 WIB di pasar spot, rupiah tercatat turun 15 poin atau 0,09% ke posisi Rp 16.682 per dolar AS.

    Pada perdagangan sebelumnya, Senin (16/12/2025), rupiah juga ditutup di zona merah dengan pelemahan 21 poin ke level Rp 16.667 per dolar AS.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh sikap dovish The Fed, yang tidak hanya memangkas suku bunga tetapi juga memberikan sinyal akan memulai pembelian obligasi pemerintah jangka pendek mulai Desember 2025.

    Menurut Ibrahim, rencana pembelian aset tersebut memperkuat ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, terutama karena tambahan likuiditas dari bank sentral AS berpotensi memperlebar tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

    “Untuk perdagangan Selasa, pergerakan rupiah cenderung fluktuatif tetapi ditutup melemah di kisaran Rp 16.660 hingga Rp 16.690 per dolar AS,” ujarnya.

    Selain itu, Ibrahim menyampaikan bahwa perhatian pasar pada pekan ini tertuju pada rilis data ketenagakerjaan sektor non-pertanian Amerika Serikat serta data inflasi konsumen (CPI) untuk periode November 2025. Kedua indikator tersebut dijadwalkan diumumkan masing-masing pada hari ini dan Kamis (18/12/2025).

    Ia menambahkan, pelaku pasar akan mencermati setiap sinyal lanjutan yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pasar tenaga kerja serta meredanya tekanan inflasi, mengingat kedua faktor tersebut menjadi pertimbangan utama The Federal Reserve dalam menentukan arah penurunan suku bunga.

    Di luar faktor moneter dan kondisi ekonomi AS, pergerakan rupiah juga masih dibayangi sentimen geopolitik global. Ketegangan di kawasan Eropa Timur dinilai berpotensi menekan nilai tukar, meski Rusia dan Ukraina saat ini masih berada dalam tahap perundingan menuju kesepakatan damai.

    Dalam perkembangan terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy disebut menawarkan opsi untuk menangguhkan ambisi negaranya bergabung dengan aliansi militer NATO, saat melakukan pertemuan dengan utusan Amerika Serikat di Berlin.

  • Rupiah Hari Ini 16 Desember Melemah Tertekan Sinyal The Fed

    Rupiah Hari Ini 15 Desember Ditutup Melemah 0,13 Persen ke Rp 16.667

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah tercatat melemah 21 poin atau 0,13% ke posisi Rp 16.667 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Senin (15/12/2025).

    Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh sikap bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang belum sepenuhnya mengarah ke kebijakan dovish. 

    Kondisi tersebut membuat pergerakan rupiah masih sensitif terhadap dinamika sentimen global, meskipun tekanan eksternal tidak sekuat beberapa bulan terakhir.

    “Perhatian pelaku pasar masih tertuju pada ekspektasi kebijakan The Fed dan pergerakan indeks dolar AS. Selama sikap The Fed belum benar-benar dovish dan imbal hasil obligasi AS tetap menarik, aliran modal global cenderung berhati-hati masuk ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” ujar Taufan dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan, penguatan rupiah yang sempat terjadi pada awal perdagangan hari ini lebih bersifat teknikal dan merupakan respons jangka pendek terhadap pelemahan dolar AS, bukan didorong oleh perubahan fundamental yang kuat.

    Pada level saat ini, pasar dinilai masih mencari arah pergerakan yang lebih jelas. Kondisi tersebut membuat ruang penguatan rupiah relatif terbatas dan rentan mengalami koreksi dalam kisaran yang sempit.

    Dari sisi domestik, Taufan menilai stabilitas kebijakan Bank Indonesia (BI) serta data makroekonomi yang relatif terjaga masih menjadi penopang pergerakan rupiah. Namun, sinyal BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar lebih berperan sebagai peredam volatilitas, bukan sebagai pendorong penguatan yang signifikan.

    “Dengan kombinasi faktor tersebut, rupiah hari ini cenderung bergerak sideways dalam rentang terbatas, sambil menunggu katalis yang lebih kuat untuk menentukan arah selanjutnya,” katanya.

    Sejalan dengan pergerakan di pasar spot, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp 16.669 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp 16.652 per dolar AS.

  • Hartono Bersaudara Jadi Orang Terkaya di Indonesia 2025, Kekayaannya Tembus Rp729,83 Triliun

    Hartono Bersaudara Jadi Orang Terkaya di Indonesia 2025, Kekayaannya Tembus Rp729,83 Triliun

    GELORA.CO  – Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono menempati posisi pertama orang terkaya di Indonesia per Desember 2025. Namun, kekayaan Hartono bersaudara mengalami penurunan.

    Melansir Forbes, kekayaan separuh dari para taipan Indonesia dalam daftar orang terkaya mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. 

    Dalam tahun yang penuh gejolak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 17 persen, membantu meningkatkan kekayaan kolektif ke rekor 306 miliar dolar AS dari 263 miliar dolar AS pada tahun lalu. 

    Adapun, kekayaan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono tetap berada di peringkat pertama orang terkaya di Indonesia, meskipun kekayaan bersih gabungan mereka turun sebesar 6,5 miliar dolar AS atau setara Rp108,3 triliun menjadi 43,8 miliar dolar AS atau setara Rp729,83 triliun.

    Ini menjadi penurunan kekayaan terbesar, di mana saham PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, aset terbesar mereka, turun 15 persen dari tahun lalu di tengah kekhawatiran investor tentang dampak ketidakpastian kebijakan moneter dan fiskal terhadap bank.

    Di posisi kedua orang terkaya di Indonesia ditempati miliarder petrokimia dan energi, Prajogo Pangestu, yang mengumpulkan lebih dari 140 juta dolar AS dari IPO PT Chandra Daya Investasi Tbk pada bulan Juli, anak perusahaan infrastruktur dari Chandra Asri Pacific yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar 23 persen menjadi 39,8 miliar dolar AS atau setara Rp663,18 triliun.

    Secara keseluruhan, kekayaan setengah dari mereka yang ada dalam daftar orang terkaya meningkat. Lonjakan terbesar, mencapai 9,4 miliar dolar AS, dicatat oleh keluarga Widjaja, yang naik satu peringkat ke peringkat ketiga orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 28,3 miliar dolar AS atau setara Rp396,57 triliun.

    Saham perusahaan infrastruktur dan energi unggulan mereka, Dian Swastatika Sentosa, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu di tengah ekspansinya di bidang energi terbarukan. Pada bulan Juni, perusahaan tersebut membuka pabrik panel surya terbesar di Indonesia dengan kapasitas tahunan hingga 1 gigawatt dalam usaha patungan dengan PLN Indonesia Power Renewables milik negara dan Trina Solar dari China.

    Tahun lalu, Low Tuck Kwong, taipan batu bara yang berada di peringkat ketiga terkaya, turun ke peringkat keempat dengan kekayaannya turun sebesar 2,1 miliar dolar AS menjadi 24,9 miliar dolar AS atau setara Rp414,9 triliun.

    Saham perusahaan produksi batu baranya, Bayan Resources, merosot karena laba bersih terdampak oleh harga batu bara yang lebih lemah dan biaya operasional yang lebih tinggi, turun 16 persen menjadi 534 juta dolar AS dalam sembilan bulan hingga September.

    Permintaan yang meningkat pesat untuk pusat data menyebabkan saham PT DCI Indonesia Tbk meroket, dan mendorong kedua pendirinya, Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman, masuk ke dalam sepuluh besar orang terkaya di Indonesia untuk pertama kalinya. 

    Mereka menjadi peraih keuntungan persentase terbesar tahun ini dan muncul di peringkat ke-6 dengan kekayaan 11,3 miliar dolar AS atau setara Rp188,28 triliun dan di peringkat ke-8 dengan 8,2 miliar dolar AS atau setara Rp136,63 triliun.

    Wajah baru di dereta miliarder tahun ini adalah Hartati Murdaya, Direktur Utama Central Cipta Murdaya. Dia menggantikan mendiang suaminya, Murdaya Poo, yang meninggal pada bulan April di usia 84 tahun. 

    Kuncoro Wibowo harus keluar dari daftar orang terkaya di Indonesia karena saham jaringan toko perangkat kerasnya, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, anjlok lebih dari 40 persen di tengah menyusutnya keuntungan. Nilai kekayaan bersih minimum untuk masuk dalam daftar turun menjadi 920 juta dolar AS atau setara Rp15,32 triliun

  • Rupiah Menguat Tipis ke Rp 16.642, Dolar AS Tertekan di Tengah Penantian Investor

    Rupiah Menguat Tipis ke Rp 16.642, Dolar AS Tertekan di Tengah Penantian Investor

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada awal perdagangan Senin pekan ini. Kurs Dolar tertekan karena investor memilih untuk menunggu sejumlah data ekonomi yang bakal keluar pekan ini. 

    Pada Senin (15/12/2025), pada pembukaan perdagangan di Jakarta, nilai tukar rupiah bergerak menguat 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp 16.642 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.646 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, kurs rupiah berpotensi menguat seiring wait and see investor menjelang rentetan data ekonomi.

    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar AS, investor cenderung wait and see mengantisipasi serentetan data ekonomi penting yang di antaranya data pekerjaan AS NFP (Non-Farm Payrolls) dan inflasi, serta RDG BI (Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia) pekan ini,” ucapnya dikutip dari Antara.

    Non-Farm Payrolls Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan lemah dengan hanya menambah 25-25 ribu pekerjaan, jauh dibandingkan angka normal yang biasanya di atas 100 ribu.

    Adapun inflasi Indonesia diprediksi naik menjadi 0,3 persen month to month (MoM) dan 3,1 persen secara year on year (YoY).

    Perihal RDG BI, diestimasi bank sentral Indonesia akan mempertahankan suku bunga untuk meredakan tekanan terhadap rupiah.

    “Kalau suku bunga diturunkan, maka akan membuat imbal hasil yang lebih rendah menjadi kurang menarik,” ujar Lukman.

  • Rupiah Hari Ini 16 Desember Melemah Tertekan Sinyal The Fed

    Dinamika Penguatan Dolar AS Bakal Bayangi Penerbitan SBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meraup dana guna menambal anggaran.

    SBN Indonesia masih memiliki potensi positif seiring kondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Namun, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang masih membayangi pasar SBN, terutama dari sisi arus modal asing.

    Sepanjang tahun ini, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar Rp 4,5 triliun, yang turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta memengaruhi persepsi risiko investor.

    Menurutnya, ketegangan geopolitik maupun volatilitas pasar keuangan internasional berpotensi mendorong yield kembali naik.

    “Oleh karena itu, investor akan terus mencermati dinamika nilai tukar, kebijakan fiskal pemerintah, serta arah inflasi, mengingat faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap potensi capital gain maupun capital loss pada portofolio obligasi,” kata dia kepada Beritasatu.com.

    Terkait lelang SUN yang melibatkan tujuh seri, Yusuf menilai seri dengan tenor menengah hingga panjang, khususnya sekitar 10 tahun atau lebih, masih berpeluang menjadi incaran utama investor.

    “Seri-seri fixed rate (FR) yang likuid dan menawarkan yield menarik diperkirakan tetap diminati, terutama oleh investor institusional domestik maupun asing, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan lelang-lelang sebelumnya,” jelasnya.