Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.283 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.283 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa/aa.

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.283 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 77,50 poin atau 0,47 persen menjadi RpRp16.283 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.361 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • BNI dapat dua penghargaan dari Alpha Southeast Asia

    BNI dapat dua penghargaan dari Alpha Southeast Asia

    Cash Management Digital Channel Department Head BNI Auzaiy (kiri) dan Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga (tengah) menerima penghargaan dari Alpha Southeast Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (12/2/2025). ANTARA/HO-BNI

    BNI dapat dua penghargaan dari Alpha Southeast Asia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih dua penghargaan dalam ajang 18th Annual Transaction Banking Awards 2024 yang diselenggarakan Alpha Southeast Asia di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua penghargaan tersebut adalah kategori Best Online Trade Facilitation Solution in Indonesia 2024 dan Best Cross Border Payment Solution in Indonesia 2024.

    Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen BNI untuk terus berinovasi dalam memberikan solusi terbaik bagi nasabah, terutama dalam memfasilitasi transaksi trade finance dan cross border yang mudah dan efisien.

    Adapun penghargaan ini diterima oleh Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga dan Cash Management Digital Channel Department Head BNI Auzaiy di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (12/2/2025). Paolo mengatakan bahwa BNI berupaya membangun ekosistem digital yang komprehensif dan kompetitif, khususnya dalam transaksi korporasi dan bisnis yang disediakan melalui BNIdirect.

    “Trade finance dan transaksi cross border menjadi layanan perbankan korporasi dan bisnis dengan pencapaian pangsa pasar yang unggul di sepanjang tahun 2023 dan 2024,” kata Paolo.

    Hingga September 2024, catat perseroan, BNI menguasai 14,67 persen pangsa trade finance serta 19,65 persen pangsa pasar dalam domestic bank guarantee. Pencapaian ini menempatkan BNI sebagai pemain terbesar keempat di sektor trade finance dan kedua di sektor bank guarantee. Adapun total volume transaksi trade finance mencapai 40,4 miliar dolar AS, sedangkan domestic bank guarantee mencapai Rp18,1 triliun.

    BNI juga menghadirkan solusi inovatif untuk pembayaran cross border pada tahun 2024. Layanan remitansi BNI didukung sistem andal, koneksi global melalui sembilan kantor luar negeri, dan sekitar 1.000 mitra, untuk mempercepat pembayaran digital melalui Open API. Layanan tersebut tersedia di platform BNIdirect, bagian dari ekosistem digital BNI yang komprehensif, dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi korporasi dan bisnis secara efisien.

    Paolo mengatakan bahwa transaksi cross border BNI memudahkan pengiriman uang, baik ke luar negeri melalui layanan outgoing transfer (OTR) maupun transaksi dari luar negeri melalui layanan incoming tansfer (ITR). Layanan OTR dapat diakses oleh pelanggan korporasi dan ritel melalui berbagai saluran, termasuk wondr by BNI, BNI Mobile Banking, BNIdirect, dan kantor cabang atau konter.

    “Kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik lagi di masa depan,” kata Paolo.

    Sumber : Antara

  • Prospek 35 Proyek Hilirisasi Tawaran Satgas Bernilai US3,8 Miliar

    Prospek 35 Proyek Hilirisasi Tawaran Satgas Bernilai US$123,8 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar diramal akan merespons baik langkah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menawarkan 35 proyek hilirisasi baru.

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diketahui akan menawarkan 35 proyek baru ini bernilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS).

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika mengukur dari realisasi investasi baik di tahun lalu maupun di 3 tahun terakhir, proyek hilirisasi merupakan salah satu penyangga.

    Dari keseluruhan realisasi investasi 2024 yang mencapai Rp1.714,2 triliun, hampir seperempatnya merupakan investasi di bidang hilirisasi, yakni senilai Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi. Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% (YoY).

    Menurut Yusuf, hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi sebelum 2020. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses hilirisasi itu gencar dilakukan.

    “Jadi kalau berkaca dari sana saya kira prospek dari investasi yang berkaitan dengan proyek hilirisasi masih akan cukup relatif baik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Namun, kata dia, karena berbicara investasi secara umum pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang dilihat investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara.

    Yusuf mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek seperti efisiensi anggaran, prospek ekonomi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) demi memikat para investor.

    “Ini aspek-aspek yang juga perlu diperhatikan pemerintah dalam menawarkan investasi atau proyek hilirisasi ke investor nantinya,” paparnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan 35 proyek hilirisasi yang akan ditawarkan kepada investor tengah disiapkan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Jadi dari Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” jelasnya.

    Dia mengatakan proyek hilirisasi itu terdiri dari sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Sementara itu, di sektor pertanian disiapkan di sektor oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” paparnya.

  • Prabowo Beberkan Pembentukan Danantara di Forum Internasional

    Prabowo Beberkan Pembentukan Danantara di Forum Internasional

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai, Kamis (13/2).

    Presiden pun membeberkan tugas badan itu, dengan menyebut Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” katanya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2).

    Selain itu, Prabowo juga berharap keberadaan Danantara bakal bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen seperti janji politiknya dulu.

    Menurut dia, Danantara bakal mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 14 ribu triliun. Namun untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis, Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” sambungnya.

    Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, diresmikannya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN dan mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Selain itu, dia menambahkan, keberadaan Danantara juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya, baru-baru ini.

    Peran sentral

    Adapun, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) No. 40 RUU BUMN, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN. Pada Pasal 3E DIM 114-122 menyebut, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN.

    Dikutip dari Kompas.com, kewenangan yang dimiliki Danantara antara lain mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi dan holding operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN.

    Perwakilan Danantara, Pandu Sjahrir menyebut, pihaknya bakal berperan dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo. Menurut dia, pihaknya berperan dalam mendorong minat investasi untuk mendukung program tersebut.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua, semacam book building untuk interest, dan juga penambahan likuiditas ya di sini, untuk bisa jumpstart program ini,” tuturnya, usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2).

    Selain menarik investasi, Danantara juga menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

    “Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak,” jelasnya. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta/Kompas.com/Aprilia Eka)

  • Takut Dihajar Sanksi Trump, Brasil dan India Tolak Peluncuran Mata Uang BRICS – Halaman all

    Takut Dihajar Sanksi Trump, Brasil dan India Tolak Peluncuran Mata Uang BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BRASILIA – Pemerintah Brasil menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung agenda peluncuran mata uang baru BRICS bagi kelompok ekonomi berkembang utama itu.

    Hal ini diungkap oleh empat pejabat pemerintah setempat dengan tujuan mengurangi ketegangan yang terjadi antara Brasil dengan AS.

    Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Reuters, pejabat Brasil mengungkap bahwa mereka tidak mendukung penciptaan mata uang bersama di antara sembilan negara yang tergabung dalam BRICS.

    Meski begitu Kepemimpinan BRICS Brasil tahun ini akan fokus pada pelonggaran pembayaran internasional dengan cara mempelajari teknologi seperti blockchain dan menghubungkan sistem pembayaran untuk memangkas biaya transaksi.

    Mengikuti standar yang ditetapkan oleh badan multilateral seperti Bank for International Settlements (BIS).

    Senada dengan Brasil, pemerintah India turut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengupayakan pembentukan mata uang bersama BRICS. India berkomitmen untuk meningkatkan upaya perdagangan dalam mata uang lokal mereka.

    “India tidak mendukung segala bentuk mata uang BRICS. India tidak ingin berbagi mata uang yang sama dengan China,” jelas Menteri Perdagangan Persatuan India, Piyush Goyal,

    Upaya ini dilakukan Brasil dan India  untuk menghindari sanksi tarif yang selama ini digembar-gemborkan Presiden AS Donald Trump.

    Dimana Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen ke anggota Koalisi ekonomi dunia termasuk diantaranya Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) apabila negara-negara itu nekat merilis mata uang baru dengan tujuan menyingkirkan Dolar AS dari perdagangan dan investasi pasar global.

     “Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS yang baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau mereka akan kena tarif 100 persen,” Kata Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip dari DW.

    Sejauh ini negara-negara BRICS belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, akan tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

    Platform ini nantinya akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

    Awalnya penggunaan mata uang ini hanya diberlakukan untuk perdagangan negara anggota BRICS, namun kemudian berkembang luas, dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab dan terakhir Indonesia yang baru -baru ini disetujui masuk sebagai anggota BRICS.

    Alasan ini yang mendorong Trump untuk mengeluarkan ancaman terkait pengenaan tarif 100 persen kepada semua anggota kelompok ekonomi pimpinan Rusia itu, sebagai bentuk keseriusan Trump dalam mempertahankan dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan internasional.

    “Mereka bisa mencari negara lain yang bisa ditipu. Tidak ada peluang bagi BRICS untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional atau di mana pun. Negara mana pun yang mencoba harus bersiap menghadapi tarif dan mengucapkan selamat tinggal pada Amerika!” tegas Trump.

     

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Jakarta –

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah mengidentifikasi dan menyiapkan sejumlah proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan satgas ini telah memetakan 35 proyek senilai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 2.014 triliun (kurs Rp 16.268 per dolar AS).

    “Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Proyek-proyek yang disiapkan oleh Satgas mencakup berbagai sektor.

    Beberapa di antaranya berfokus pada hilirisasi mineral dan batu bara, lalu juga minyak dan gas bumi.

    Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian, dengan pengembangan oleochemical. Lalu, di sektor ketahanan energi, satgas sedang mendorong percepatan bauran energi.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ujar Yuliot.

    Sebelumnya, usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalila mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Dibentuk Prabowo

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

  • IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.638

    IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.638

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (14/2/2025).

    IHSG sejak awal perdagangan bergerak di zona hijau. IHSG hari ini ditutup menguat 0,38% atau 24,89 poin ke level 6.638.4.

    IHSG bergerak dalam rentang 6.609-6.679. Perdagangan IHSG pada hari ini mencatatkan 14,7 miliar lembar saham senilai Rp 14,86 triliun dari 1,15 juta kali transaksi.

    Sebanyak 304 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 242 saham melemah, dan sebanyak 244 saham stagnan.

    Pada saat IHSG hari ini menguat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menguat.

    Dari data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.251 per dolar AS atau menguat 110 poin (0,67%).

  • RI Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi ke Investor Senilai Rp2.015 Triliun

    RI Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi ke Investor Senilai Rp2.015 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bakal menawarkan 35 proyek hilirisasi baru senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS).

    Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di kantornya, Jumat (14/2/2025). Dia mengatakan seluruh proyek itu tengah disiapkan.

    “Jadi dari Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” kata Yuliot.

    Dia mengatakan proyek hilirisasi itu terdiri dari sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Sementara itu, di sektor pertanian disiapkan di sektor oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ucap Yuliot.

    Sebagai informasi, Kantor Kementerian ESDM akan menjadi posko dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas pun akan berjalan selama 5 tahun ke depan.

    Dalam rapat sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus ketua satgas itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah,” kata Bahlil.

    Dia juga menegaskan nilai tambah dari hilirisasi harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Satgas juga merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri.

    Bahlil menyebut, hal ini salah satunya dilakukan dengan mendorong perbankan di Tanah Air untuk ikut memberikan pembiayaan untuk hilirisasi.

    Dengan begitu, pinjaman perusahaan lokal kepada bank luar negeri pun bisa berkurang. Sebab, kata Bahlil, jika pengusaha masih meminjam dana kepada perbankan luar, nilai tambah hilirisasi malah terbang ke luar negeri.

    “Bahwa itu nanti [negara lain] lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan berkurang,” ucap Bahlil.