Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2024 mencapai US$ 424,8 miliar. Angka ini lebih rendah dari posisi kuartal III 2024 yang senilai US$ 428,1 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4% (yoy), melambat dibandingkan 8,3% (yoy) pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi utang luar negeri kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (17/2/2025).

    Menurut dia,  struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada kuartal IV 2024, dari 31,1% pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” terang Ramdan.

    Posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 203,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada kuartal III 2024.  Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    “Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Sementara itu  posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,1 miliar pada kuartal IV-2024, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 196,3 miliar.  

    Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6% (yoy) pada triwulan III 2024. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta.

    “Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta,” pungkas Ramdan. 

  • IBC: China agresif masuk ke RI imbas perang dagang dengan AS

    IBC: China agresif masuk ke RI imbas perang dagang dengan AS

    Jadi contohnya, kalau dari China, itu tarifnya ke Amerika Serikat hampir 40 persen untuk baterainya, tapi kalau di Indonesia, kemungkinan hanya 10 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho menyampaikan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan China mengakibatkan China agresif untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV).

    “Sekarang China sangat agresif untuk bisa masuk ke Indonesia,” ucap Toto dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait perkembangan industri baterai EV Indonesia dengan Komisi XII di Jakarta, Senin.

    Toto menjelaskan bahwa agresivitas China berusaha masuk ke Indonesia disebabkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang memberikan tarif yang cukup signifikan terhadap produk-produk yang datang dari China.

    Dengan demikian, untuk menghindari tarif tersebut, China berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai storage ke Amerika Serikat.

    “Jadi contohnya, kalau dari China, itu tarifnya ke Amerika Serikat hampir 40 persen untuk baterainya, tapi kalau di Indonesia, kemungkinan hanya 10 persen,” ucap dia.

    Menurut Toto, keunggulan tersebutlah yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi basis produksi baterai, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk kebutuhan global termasuk Amerika Serikat.

    Guna menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai EV, Toto menyampaikan perlunya bagi pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi untuk hilirisasi bahan baku baterai.

    “Kami harus minta dukungan juga bagaimana secara regulasi, kami bisa memberikan prioritas untuk baterai-baterai yang sifatnya dari nikel, yang di Indonesia memiliki sumber dayanya langsung,” kata Toto.

    Toto menilai dukungan regulasi untuk baterai EV berbasis nikel dibutuhkan, sebab hampir 90 persen dari sekitar 40 ribu EV yang terjual di tahun 2024 berbasis litium, bukan nikel.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memajaki barang impor asal Kanada, Meksiko, dan China.

    Tarif 10 persen dikenakan AS terhadap barang dari China sebagai tambahan atas tarif yang sudah diberlakukan. Keputusan itu juga mencabut aturan de minimis sebelumnya, yang membebaskan barang senilai kurang dari 800 dolar AS untuk masuk ke AS.

    Bai Ming, wakil direktur International Institute for Marketing Research Kementerian Perdagangan China, mengatakan bahwa babak baru perang dagang dua ekonomi terbesar dunia “sudah dimulai.”

    Menurut dia, tindakan balasan China secara tepat menargetkan sektor-sektor penting di AS dan meminimalkan dampak perang dagang.

    Kementerian Luar Negeri China sebelumnya menegaskan tidak ada yang bakal jadi pemenang dalam sebuah perang dagang.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Ikuti PP 8/2025 Soal DHE SDA, Sanksi Administratif Menanti

    Tak Ikuti PP 8/2025 Soal DHE SDA, Sanksi Administratif Menanti

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor. PP ini mewajibkan penyimpanan hasil devisa ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) 100 persen di dalam negeri.

    Selain itu, dalam PP itu juga telah diatur penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan peraturan tersebut.

    Diketahui, regulasi tersebut merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menjelaskan, substansi dari PP tersebut mencakup kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA dalam sistem keuangan Indonesia yang ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di bank-bank nasional.

    Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2023. Prabowo meyakini, dengan devisa hasil ekspor Indonezia diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar AS pada 2025

    “Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari US$ 100 miliar,” papar Prabowo.

    Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk sejumlah penggunaan

    Pertama, penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. Kedua, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan. Ketiga, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Keempat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, juga yang tidak tersedia, tersedia dan hanya sebagian, serya tersedia, tetapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 juga telah diatur penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan peraturan tersebut.

    “Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komunitas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2023. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.

  • BPS: China jadi pasar ekspor-impor nonmigas terbesar pada Januari 2025

    BPS: China jadi pasar ekspor-impor nonmigas terbesar pada Januari 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat negara China menjadi pasar ekspor sekaligus impor nonmigas terbesar Indonesia pada Januari 2025 dengan masing-masing transaksi dagang sebesar 4,57 miliar dolar AS untuk ekspor dan impor 6,34 miliar dolar AS.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menjelaskan transaksi ekspor Indonesia ke China secara kumulatif mencapai 22,40 persen dari total ekspor nonmigas nasional yang sebesar 20,40 miliar dolar AS.

    Sementara, untuk transaksi impor, negara tersebut menyumbang 40,86 persen dari total impor nonmigas yang mencapai 15,52 miliar dolar AS.

    “Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, dan nikel dan barang daripadanya,” katanya.

    Ia mengatakan selain China, produk ekspor Indonesia juga diminati oleh pasar Amerika Serikat sebesar 2,3 miliar dolar AS, dan India 1,2 miliar dolar AS. Sedangkan, negara importir nonmigas terbesar selain China yakni Jepang 1,15 miliar dolar AS dan Amerika Serikat sebesar 0,76 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, dirinya menuturkan dari 10 komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari 2025, secara kumulatif sebagian besar mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada bahan bakar mineral sebesar 787,1 juta dolar AS atau 22,01 persen.

    Sementara, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar 173,3 juta dolar AS atau 25,38 persen.

    Sedangkan, untuk impor dari 10 golongan barang utama nonmigas Januari 2025, golongan mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya mengalami penurunan tertinggi senilai 457,9 juta dolar AS atau 15,04 persen dibandingkan dengan Desember 2024.

    Sementara, golongan kakao dan olahannya mengalami peningkatan terbesar senilai 165,4 juta dolar AS atau naik 119,00 persen.

    Indonesia memperoleh surplus dagang sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025, dengan nilai ekspor sebesar 21,45 miliar dolar AS dan impor 18 miliar dolar AS.

    Apabila dibandingkan bulan lalu, surplus yang didapat naik 1,21 miliar dolar AS, sementara secara tahunan (year on year/yoy) surplus dagang Indonesia naik 1,45 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$43,2 juta atau setara Rp700,66 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS) pada Januari 2025.

    Namun, nilai impornya lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2024 yang pernah mencapai US$278,03 juta, atau turun 84,46% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Adapun, BPS mengungkap volume impor beras mencapai 79.361 ton pada Januari 2025. Kendati demikian, volumenya turun 82,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 442.112 ton.

    Berdasarkan data BPS, impor beras pada Januari 2025 yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

    Untuk Thailand, misalnya, impor beras yang diterima Indonesia sebanyak 13.984 ton beras dengan nilai US$8,06 juta pada Januari 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2024, volumenya mencapai 235.840 ton dengan nilai US$151,88 juta.

    Selain dari Thailand, Indonesia juga mengimpor 15.050 ton beras Vietnam atau nilainya mencapai US$8,27 juta pada Januari 2025. Sementara itu, pada Januari 2024, volume impor beras dari negara ini adalah 32.342 ton atau senilai US$21,04 juta.

    Ada pula impor beras dari Myanmar sebanyak 6.680 ton atau bernilai US$3,64 juta pada Januari 2025. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu nilai impornya mencapai US$23,96 juta atau 41.640 ton beras.

    Di samping itu, pemerintah juga mengimpor sebanyak 16.876 ton beras dari Pakistan atau senilai US$8,98 juta pada Januari 2025. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 129.781 ton beras asal Pakistan dengan nilai US$79,33 juta.

    Namun yang menarik, Indonesia tidak menerima keran impor beras dari India pada Januari 2024. Sedangkan di awal tahun ini, pemerintah membuka keran impor sebanyak 26.763 ton beras dari India dengan nilai US$14,07 juta.

    Janji Tidak Impor

    Dalam catatan Bisnis, Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi pada 2025. Namun, impor beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka) tetap berjalan dengan volume yang sedikit.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta. 

    Zulhas menuturkan bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan impor beras konsumsi pada tahun depan.

    “Apakah tidak ada [impor beras] yang lainnya? Ada itu beras yang dimakan Pak Wamen biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada. Pembicara-pembicara biasanya kalau suka beras basmati, kita tidak bisa bikin itu, ada [impor] tapi sedikit,” ungkap Zulhas.

    Untuk itu, Eks Menteri Perdagangan 2022–2024 itu menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengimpor beras untuk keperluan horeka, meski tidak akan membuka keran impor beras untuk konsumsi.

    “Jadi beras-beras restoran biasanya Itu masih ada sedikit [impor]. Tapi untuk konsumsi, kita tidak akan, konsumsi secara umum tidak ada impor lagi,” terangnya.

    Pasalnya, Zulhas menerangkan bahwa jika pemerintah menolak beras dari luar negeri, maka Indonesia akan mendapatkan sanksi. “Karena kalau restoran Jepang mau masukkan beras dari Jepang tidak boleh, kita bisa disanksi, Jadi itu masih kita perkenankan,” jelasnya.

    Sama halnya dengan beras jenis lainnya, seperti beras briyani dan basmati dengan jumlah impor yang mini.

    “Jadi kalau nanti restoran-restoran, briyani dan sebagainya perlu beras basmati, kalau kita tidak kasih Itu nanti Pakistan, India, Bangladesh bisa marah sama kita, tapi volumenya kecil,” tuturnya.

    Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi. “Tapi beras yang biasa kita impor, yang tahun lalu hampir 3 juta lebih, tahun ini kita tidak akan impor lagi,” tandasnya.

  • BI: Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    BI: Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada triwulan IV 2024 menurun menjadi sebesar 424,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan dengan posisi pada triwulan III 2024 yang sebesar 428,1 miliar dolar AS.

    Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin.

    Ramdan merinci bahwa ULN pemerintah menurun menjadi sebesar 203,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatat bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,7 persen); konstruksi (13,4 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Di sisi lain, ULN swasta juga menurun. Pada triwulan IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024, dari 31,1 persen pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

    Ia menambahkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS catat impor kurma 20,68 juta dolar AS dua bulan jelang Ramadhan

    BPS catat impor kurma 20,68 juta dolar AS dua bulan jelang Ramadhan

    Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share-nya adalah sebesar 61,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kurma Indonesia sebesar 16,43 ribu ton dengan nilai 20,68 juta dolar AS atau sekitar Rp335 miliar (kurs Rp16.200) pada bulan Januari 2025 atau dua bulan menjelang Ramadhan 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin menyatakan negara pemasok terbesar impor kurma Indonesia adalah Mesir.

    “Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share-nya adalah sebesar 61,8 persen terhadap total impor kurma Indonesia,” katanya.

    Selain Mesir, kurma yang masuk ke pasar Indonesia berasal dari Arab Saudi sebanyak 1,88 ribu ton atau 11,42 persen dari total impor, serta Uni Emirat Arab sebanyak 1,76 ribu ton atau 10,71 persen dari total impor kurma Indonesia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan apabila dilihat dari tren, impor kurma mulai meningkat sekitar lima bulan menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri.

    Adapun untuk impor kurma pada bulan Desember 2024, pihaknya mencatat buah-buahan tersebut masuk ke pasar domestik sebanyak 10,5 ribu ton.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyatakan, Indonesia memperoleh surplus dagang sebesar 3,45 miliar dolar AS pada bulan Januari 2025. Angka tersebut diraih berdasarkan perhitungan nilai ekspor sebesar 21,45 miliar dolar AS, dikurangi impor sebesar 18 miliar dolar AS di periode yang sama.

    Apabila dibandingkan bulan lalu (month to month/m-to-m), surplus yang didapat naik 1,21 miliar dolar AS, sementara secara tahunan (year on year/yoy) keuntungan dagang Indonesia naik 1,45 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

    Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

    Jakarta –

    Utang luar negeri (ULN) mengalami penurunan pada kuartal IV tahun 2024 kemarin. Posisi utang Indonesia pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 424,8 miliar atau setara dengan Rp 6.881,7 triliun (asumsi kurs Rp 16.200). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal III 2024 yang tercatat sebesar US$ 428,1 miliar.

    Namun, secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,0%, sedikit melambat pertumbuhannya dibandingkan 8,3% pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Bila dirinci, ULN dari sektor pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 203,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada kuartal III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    “Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” kata Ramdan Denny.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, Bank Indonesia mencatatkan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebanyak 20,8% dari total ULN pemerintah. Kemudian ada juga untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,7%.

    Lalu, untuk Jasa Pendidikan sebesar 16,7% dari total ULN Pemerintah, Konstruksi sebesar 13,4%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,0%.

    Posisi ULN pemerintah juga dijamin tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

    Kemudian ULN sektor swasta juga menurun. Pada kuartal IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 196,3 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2%, lebih dalam dibandingkan 0,6% pada kuartal III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

    Ramdan Denny menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada kuartal IV 2024, dari 31,1% pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” papar Ramdan Denny.

    (kil/kil)

  • Ekonom Prediksi Neraca Perdagangan Menyusut pada Januari 2025

    Ekonom Prediksi Neraca Perdagangan Menyusut pada Januari 2025

    JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan surplus perdagangan bulan Januari 2025 akan menyusut, didorong oleh normalisasi harga komoditas, meningkatnya kekhawatiran perang dagang, dan pelemahan ekonomi global.

    “Surplus perdagangan Indonesia diperkirakan akan berlanjut, meskipun menyempit dari 2,24 miliar dolar AS di bulan Desember 2024 menjadi 1,76 miliar dolar AS di bulan Januari 2025,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 16 Februari.

    Josua menyampaikan Baltic Dry Index menunjukkan tren penurunan yang signifikan di bulan Januari 2025, yang mengindikasikan perlambatan perdagangan global dan berkurangnya permintaan untuk pengiriman bahan baku.

    Menurutnya hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai risiko Perang Dagang 2.0 dan perlambatan global.

    Selain itu, Josua menyampaikan pertumbuhan ekspor bulanan di Januari 2025 diproyeksikan menurun, dipengaruhi oleh melemahnya permintaan eksternal.

    “Ekspor Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,99 persen (yoy) di Januari 2025, naik dari 4,78 persen (yoy) di Desember 2024. Namun, secara bulanan, ekspor diproyeksikan turun 7,42 persen (mom), sejalan dengan tren historis di setiap awal tahun,” jelasnya.

    Josua menyampaikan kontraksi ini lebih lanjut didorong oleh melemahnya permintaan eksternal, terutama dari Tiongkok, di mana indikator ekonomi menunjukkan sinyal perlambatan yang berkelanjutan dan harga komoditas global terus mengalami normalisasi.

    Menurutnya aktivitas impor diperkirakan akan melampaui ekspor, didorong oleh permintaan domestik yang kuat.

    Adapun, pertumbuhan impor tahunan Indonesia diproyeksikan mencapai 7,92 persen (yoy) di Januari 2025, turun dari 11,07 persen (yoy) di Desember 2024. Sementara secara bulanan, impor diperkirakan akan turun 5,85 persen (mom), kontraksi yang lebih kecil dari ekspor.

    Menurut Josua hal ini sejalan dengan tren awal tahun pada umumnya, namun diperlemah oleh permintaan domestik yang kuat.

    Secara khusus, PMI Manufaktur Indonesia naik di Januari 2025 dari Desember 2024, tetap di atas 50, menandakan ekspansi yang berkelanjutan.

  • BPS: China jadi pasar ekspor-impor nonmigas terbesar pada Januari 2025

    RI cetak surplus dagang 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025

    Surplus neraca perdagangan bulan Januari 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025.

    Angka tersebut diraih berdasarkan perhitungan nilai ekspor sebesar 21,45 miliar dolar AS, dikurangi impor sebesar 18 miliar dolar AS di periode yang sama.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin menyatakan apabila dibandingkan bulan lalu (month to month/m-to-m), surplus yang didapat naik 1,21 miliar dolar AS, sementara secara tahunan (year on year/yoy) keuntungan dagang Indonesia naik 1,45 miliar dolar AS.

    “Surplus neraca perdagangan bulan Januari 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025