Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Menko Perekonomian: Weda Bay kawasan industri paling efisien di dunia

    Menko Perekonomian: Weda Bay kawasan industri paling efisien di dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara menjadi kawasan industri paling efisien di dunia.

    “Saya telah melihat di mana-mana, tidak ada fasilitas yang semodern, seefisien, dan seproduktif Weda Bay,” ujar Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Kawasan Industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan kawasan industri terpadu yang menjadi tempat pengolahan logam berat, termasuk nikel, baterai kendaraan listrik, dan aluminium. Produksi bijih nikel dari PT Weda Bay Nickel sendiri berperan penting dalam rantai pasok baja nirkarat global.

    Airlangga menyoroti bahwa keunggulan efisiensi Weda Bay bisa menyaingi negara lain, khususnya China.

    “Itulah sebabnya China sangat khawatir dengan produk baja asal Indonesia,” tuturnya.

    Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang membuat Weda Bay lebih kompetitif adalah biaya transportasi yang lebih murah dibandingkan ke China utara. Dengan lokasi yang lebih strategis, pengiriman bahan baku seperti lithium dan bijih besi dari Australia ke Indonesia lebih efisien.

    Meskipun banyak industri di kawasan ini berasal dari China, Weda Bay juga menarik investasi dari perusahaan global lainnya. Perusahaan asal Prancis, Eramet, berinvestasi melalui PT Weda Bay Nickel (WBN), sementara grup bisnis Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company (Posco), turut berperan dalam pengembangan kawasan tersebut.

    Menurutnya, kawasan ini telah menarik investasi sebesar 16 miliar dolar AS dan menghasilkan ekspor senilai 8 miliar dolar AS. Dengan angka tersebut, Weda Bay dinilai sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan paling efisien di dunia.

    “Jadi saya rasa kita juga diberkahi dengan pasar yang kompetitif, dan untuk kendaraan listrik, saya rasa kita adalah salah satu negara yang memiliki keunggulan kompetitif karena ekosistem kendaraan listrik melalui ekonomi baterai, hal itu dibutuhkan tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan,” jelas Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • INFOGRAFIS Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo

    INFOGRAFIS Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo

    TRIBUNJATENG.COM – Infografis Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo.

    lihat foto
    Grafis Danantara Prabowo

    lihat foto
    Grafis Danantara Prabowo

    Mengenal apa itu Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi Indonesia era Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencananya, Danantara diluncurkan secara resmi, pada Senin (24/2/2025) mendatang.

    Terkait hal tersebut, Prabowo mengusulkan agar seluruh mantan presiden Indonesia menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN.

    Tentang Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan badan yang didedikasikan untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencananya, Danantara akan mengelola 7 BUMN besar.

    Di antaranya Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Diharapkan Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo menyebut, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

    Sehingga, kata Prabowo, Danantara bakal mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” imbuhnya. 

  • Sekjen PDI Perjuangan minta KPK tegakkan hukum dengan adil

    Sekjen PDI Perjuangan minta KPK tegakkan hukum dengan adil

    Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.

    Dalam pidato politiknya, Hasto menegaskan pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.

    “Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, lanjut dia, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat menjadi peneliti, bahkan filsuf agar mampu mewujudkan keadilan sejati.

    Menurut dia, keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di tengah masyarakat.

    Hasto lantas mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang menyebut bahwa hakim harus merasakan kehidupan di setiap keputusan yang diambil.

    Sekjen PDI Perjuangan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, dia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar.

    “Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap, dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, “Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa.”

    Hasto juga menyinggung pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemikiran Sunarto sebagai “secercah harapan” di tengah kondisi hukum yang makin jauh dari keadilan.

    “Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi makin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh presiden ke-7 RI Jokowi,” tegas Hasto.

    Dengan pernyataan ini, Hasto menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum sembari meminta KPK untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

    Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

    “Kemudian menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.

    Penyidik KPK pada haei Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan optik PT Kacamatamoo Sukses International resmi mendapatkan pendanaan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia, sebagai upaya untuk mempercepat pembukaan sebanyak 100 gerai hingga akhir 2025.

    Melalui dukungan investasi itu, perseroan akan menggandakan jumlah gerai dalam satu tahun ke depan dengan ekspansi ke berbagai kota, di antaranya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Cirebon.

    “Kami melihat potensi besar di luar Jabodetabek, khususnya di kota-kota sentral Pulau Jawa. Dengan dukungan investasi ini, kami semakin yakin dapat menghadirkan layanan optik berkualitas yang mudah diakses masyarakat luas,” ujar Direktur Utama PT Kacamatamoo Sukses International Michael Oktowinadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Setelah pendanaan itu, Ia menjelaskan perseroan ke depan tidak menutup kemungkinan untuk menggalang dana lebih besar melalui pasar modal dengan skema Initial Public Offering (IPO) sebagai upaya meningkatkan ekspansi bisnis.

    “IPO adalah opsi yang sangat atraktif. Saat ini, tim manajemen sedang mempersiapkan strategi dan momentum yang tepat untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Michael.

    Ia menjelaskan, industri kacamata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pilihan merek optik modern dengan harga terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, serta kesulitan dalam mendapatkan kacamata berkualitas.

    “Menanggapi tantangan itu, kami hadir dengan berbagai pilihan produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, selain berfokus pada upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mata,” ujar Michael.

    Direktur Utama PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia Olivia Michele meyakini pendanaan itu akan membantu perseroan mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri seiring pertumbuhan pesat dan tingginya permintaan kacamata di Indonesia.

    Melansir data Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), gangguan penglihatan di Indonesia cukup tinggi dengan sekitar 25 persen penduduk mengalami gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, dan presbiopi.

    Sejak didirikan pada 2022, Kacamatamoo telah berkembang dengan memiliki hampir 50 cabang hingga akhir 2024.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak mengikuti jejak 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018 Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib. Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Berkaca dari kasus tersebut, Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Ia mengatakan, jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus sekali.

    “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini, ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR, yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade off-nya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025).

    Dalam UU yang baru disahkan itu termasuk soal pembentukan Danantara.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Kewenangan yang dimiliki Danantara antara lain mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengkonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. 

  • Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) serta memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

    Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dolar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dolar AS) dan Inggris (4,28 triliun dolar AS).

    “Indonesia, dengan PDB ekonomi kita sekitar 4,7 triliun dolar AS. Jadi saat ini Indonesia nomor delapan di dunia. Indonesia merupakan bagian penting dari belahan bumi selatan,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, China, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

    Maka dari itu berdasarkan hal ini, menurutnya, Indonesia telah pantas untuk menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Penting juga bagi OECD untuk memasukkan Indonesia agar OECD lebih inklusif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    “Jadi harga yang ditetapkan membantu Indonesia mempertahankan salah satu inflasi terendah di dunia, dan jika melihat kemungkinan resesi, Indonesia juga salah satu yang terendah, angkanya 5 persen jika dibandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

    Airlangga juga menilai RI telah berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Di samping itu, tingkat kemiskinan Indonesia juga tercatat berada di bawah 10 persen, yakni 8,57 persen pada September 2024. Lalu 4,91 persen untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024.

    Dari segi industri, Menko memaparkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia masih terpantau baik dan ekspansif di 51,9 pada Januari 2025 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 berada di atas 127,2.

    “Indeks penjualan riil kita juga berada di atas nol. Jadi saya pikir neraca ekonomi kita tetap positif,” ucapnya.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada 15 Mega Proyek di 2025

    Ada 15 Mega Proyek di 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa alih-alih untuk MBG, efisiensi itu dilakukan untuk investasi melalui Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Lanjutnya, ada kesalahpahaman di masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

    “Banyak yang salah persepsi dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seolah-olah Rp300 triliun sekian untuk Makan Bergizi Gratis. Salah, MBG sudah ada dananya. MBG sudah ada alokasi dananya tersendiri,” katanya.

    Mega Proyek Danantara

    Ia menjelaskan bahwa dari hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, hanya Rp24 triliun yang dialokasikan untuk MBG. Selebihnya, dana tersebut akan diinvestasikan melalui Danantara.

    Selain itu, Nanik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Danantara akan menjalankan 15 proyek besar.

    “Dimana untuk tahun 2025 saja akan dibangun 15 mega proyek, jadi untuk investasi, bukan untuk Makan Bergizi Gratis,” ia menambahkan.

    Seperti Apa Investasi Danantara?

    Danantara, diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Ada 7 BUMN yang dikelola Danantara termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.

    Dana yang dikelola oleh Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Prabowo juga mengharapkan agar pengelolaan dana di Danantara diawasi oleh banyak pihak, termasuk para mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan meresmikan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Awalnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan untuk menggantikan peran Kementerian BUMN. Timbul pertanyaan, adakah perbedaan antara keduanya?

    Namun, setelah Undang-Undang BUMN disahkan, hal ini tidak terwujud dan Kementerian BUMN tetap ada.

    Sejatinya, perbedaan antara Danantara dan Kementerian BUMN terletak pada fungsi dan peran masing-masing.

    Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN

    Kementerian BUMN akan bertindak sebagai regulator bagi BUMN, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

    Menyetujui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Mengusulkan agenda RUPS Mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku Menetapkan kebijakan strategis dalam bidang akuntansi, keuangan, pengembangan, investasi, operasional, serta pengadaan barang dan jasa Tugas dan Fungsi BPI Danantara

    Sementara itu, BPI Danantara memiliki peran sebagai eksekutor yang mengelola BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3E UU BUMN:

    Mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN Menyetujui penambahan atau pengurangan modal negara pada BUMN yang berasal dari pengelolaan dividen Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Membentuk holding investasi dan holding operasional Mengesahkan dan mengonsultasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada DPR RI

    Dengan adanya Danantara, dividen yang sebelumnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan dalam APBN, kini akan langsung dialokasikan untuk investasi oleh Danantara.

    Laba dari investasi yang dikelola oleh Danantara ini akan menjadi sumber dana untuk mendanai berbagai program Pemerintah.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal, Danantara akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan seiring dengan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    Selain itu, Ia memastikan pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045,” ujar Thomas dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfungsi sebagai rangka prioritas nasional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial.

    Kemudian, pemuatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) akan menjadi dasar utama untuk memastikan nilai-nilai nasional tetap kuat, sekaligus untuk mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian di sektor-sektor utama, seperti pangan dan energi.

    Lanjutnya, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

    “Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, serta inklusi bagi penyandang disabilitas,” ujar Thomas.

    Pada saat sama, Ia memastikan akan terus mendorong hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

    Kemudian, pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemuatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan juga menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

    “Terakhir, keselarasan dengan alam, budaya, dan toleransi antara umat beragama ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” ujar Thomas.

    Dalam kesempatan ini, Ia menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2045, atau meningkat signifikan dibandingkan sebesar 4.870 dolar AS pada tahun 2023.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Sontak riuh kabar dan asumsi mengelilingi isu Danantara.

    Timbul dugaan proyek ini akan jadi jalan bagi pemerintah untuk mengelola dana fantastis BUMN, sembari pimpinannya diproteksi dari audit dan penyidikan hukum. Artinya, apabila ada kerugian ekonomi di masa depan, tak akan ada yang bisa diminta pertanggungjawaban.

    Benarkah demikian? Apa sebetulnya Danantara yang belakangan jadi sorotan?

    Pengumuman Prabowo soal rencana Danantara disampaikan melalui pidato daring dalam acara “World Government Summits” pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    “Kami siap meluncurkan Danantara Indonesia, lembaga negara baru kami, yang berdasarkan evaluasi awal memiliki (aset pengelolaan) lebih dari 900 miliar dolar AS,” kata Presiden.

    Danantara sudah pernah diagendakan peluncurannya pada 7 November 2024, tetapi ditunda lantaran adanya kunjungan luar negeri Prabowo serta penyelesaian revisi peraturan pemerintah serta peraturan presiden.

    Apa Sebenarnya Danantara?

    Danantara adalah lembaga investasi baru yang dibentuk untuk mengelola kekayaan negara secara maksimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

    Nama Danantara berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, “Anagata” yang berarti masa depan, dan “Nusantara” yang merujuk pada Tanah Air Indonesia. Secara keseluruhan, Danantara menggambarkan energi masa depan Indonesia.

    Lembaga investasi ini mengusung semboyan “Untuk Indonesia Setara”, yang menunjukkan komitmen Danantara untuk bersaing secara global dan menjadikan Indonesia setara dengan negara maju dalam perekonomian dunia.

    Danantara memiliki konsep yang serupa dengan sovereign wealth funds (SWF), seperti Norges Bank Investment Management dari Norwegia dan Temasek dari Singapura.

    Pembentukan Danantara dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa, 4 Februari 2025.

    Tujuan Utama Danantara

    Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih efisien, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dalam lima tahun ke depan.

    Lembaga ini juga bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nasional, dan memanfaatkan sumber daya negara guna mendukung program-program pemerintah.

    Intinya, Danantara akan mengelola investasi di luar APBN dan menjadi dasar bagi superholding BUMN.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun. Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital Kepengurusan Danantara

    Danantara akan diurusi oleh sekelompok pejabat terstruktur, mencakup Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala.

    Berdasarkan RUU BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    Anggota Dewan Pengawas akan terdiri dari pejabat negara atau pihak yang ditunjuk Presiden dan akan menjabat selama lima tahun, dengan kemungkinan diperpanjang sekali.

    Kepala Danantara adalah Mulaiman Darmansyah Hadad, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sementara Wakil Kepala Danantara adalah Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, Direktur Utama PT PAL Indonesia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News