Produk: dolar AS

  • Neraca Dagang RI Diramal Bisa Bertahan Surplus, Ini Alasannya

    Neraca Dagang RI Diramal Bisa Bertahan Surplus, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat Indonesia berpeluang mempertahankan surplus neraca perdagangan ke depannya. Tren surplus ini terbuka lebar walaupun ada potensi kenaikan impor jelang Ramadan dan risiko perlambatan ekonomi global.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 57 bulan beruntun sejak Mei 2020.

    BPS merilis data pada Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,45 miliar. Surplus neraca dagang Indonesia ini terbentuk dari realisasi nilai ekspor sebesar US$21,45 miliar dan nilai impor mencapai US$18 miliar.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia berpeluang mencatatkan surplus di tengah kemungkinan kenaikan impor.

    “Peluang surplus masih ada, walau kemungkinan ada kenaikan impor akibat konsumsi menjelang puasa dan lebaran,” kata Eko kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Untuk itu, Eko menilai pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan impor bahan baku industri dan barang konsumsi menjelang persiapan lebaran.

    Di samping itu, kata dia, juga perlu adanya antisipasi atas kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait tarif ke negara-negara mitra Indonesia

    Di sisi lain, Eko memperkirakan bahwa ada kemungkinan tren impor dan ekspor neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan lebih dominan imbas perang dagang AS vs China yang akan semakin memanas pada 2025.

    “Untuk 2025 ini, jika eskalasi perang dagang terus berlanjut, bisa saja surplus yang pada 2024 senilai US$31 miliar berisiko turun ke US$25 miliar di tahun ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eko menuturkan, jika penerapan tarif juga terjadi ke negara-negara yang bukan mitra dagang utama AS, maka yang lebih memungkinkan adalah diplomasi secara berkelompok, seperti menggandeng India, Malaysia, dan beberapa negara mitra dagang AS.

    Terlebih, sambung dia, fokus AS masih ke mitra utama seperti China, Meksiko, dan Kanada. Sehingga, harapannya tidak meluas ke mitra non-utama.

    Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepakat Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan di periode berikutnya.

    “Neraca perdagangan Indonesia kemungkinan besar akan tetap mencatat surplus dalam beberapa bulan ke depan, didorong oleh tren pelemahan impor yang lebih dalam dibanding ekspor,” kata Josua kepada Bisnis.

    Jika menengok data BPS pada Januari 2025, surplus meningkat menjadi US$3,45 miliar akibat penurunan impor sebesar 15,18% secara bulanan (month-to-month/mtm), sementara ekspor hanya turun 8,56% mtm.

    Josua menyebut tren ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor, terutama untuk bahan baku dan barang modal, masih tertahan akibat permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih.

    “Meskipun surplus tetap bertahan, risikonya adalah penurunan ekspor yang bisa berlanjut jika permintaan global tidak membaik, terutama dari China yang mengalami perlambatan ekonomi dan penurunan aktivitas manufaktur,” ungkapnya.

    Maka dari itu, menurut Josua, dalam neraca perdagangan bulan berikutnya, ada beberapa faktor perlu diantisipasi. Pertama, harga komoditas yang masih dalam tren normalisasi berpotensi menekan nilai ekspor Indonesia.

    Josua mengatakan bahwa harga batubara, minyak sawit, dan logam industri telah mengalami penurunan signifikan, yang dapat menggerus penerimaan ekspor jika tren ini berlanjut.

    Kedua, efek dari ketidakpastian global, seperti kebijakan perdagangan AS di bawah potensi kepemimpinan Donald Trump yang lebih proteksionis.

    Hal ini dapat berdampak pada ekspor non-komoditas Indonesia ke pasar utama. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga akan mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor.

    “Ke depan, tren ekspor dan impor Indonesia masih berpotensi mengalami tekanan, dengan kemungkinan ekspor tetap melemah dalam jangka pendek sebelum berangsur pulih seiring dengan pemulihan ekonomi global,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, jika permintaan dari China dan negara mitra dagang utama lainnya kembali meningkat, maka ekspor dapat naik. Akan tetapi, dia mengingatkan adanya risiko perlambatan global yang masih menjadi ancaman.

    Di sisi lain, Josua menilai impor diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang, terutama karena proyeksi peningkatan aktivitas investasi domestik yang didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif pemerintah baru.

    Namun, dia menuturkan bahwa kenaikan impor ini akan sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga domestik yang mempengaruhi biaya impor bahan baku dan barang modal.

    “Secara keseluruhan, meskipun surplus perdagangan berpotensi bertahan, ada risiko menyempitnya surplus jika ekspor terus melemah dan impor kembali naik seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik,” pungkasnya.

  • LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,75 persen bulan ini

    LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,75 persen bulan ini

    Periode mendekati bulan Ramadan diperkirakan akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Maret 2025 tercatat sebesar 179,0, naik dari 160,2 pada periode sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa Bank Indonesia (BI) perlu menahan suku bunga acuannya di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Februari 2025.

    Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menuturkan di Jakarta, Selasa, bahwa langkah tersebut perlu dilakukan untuk memitigasi dampak dari perekonomian dan geopolitik global serta pergerakan rupiah yang masih fluktuatif terhadap perkembangan ekonomi nasional.

    Ia menyampaikan bahwa tekanan perekonomian global salah satunya disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Berbagai kebijakan tersebut antara lain pengetatan arus migrasi yang berpotensi mengetatkan pasar tenaga kerja AS, pemotongan pajak korporasi, dan berbagai tarif impor, yang secara keseluruhan berpotensi meningkatkan inflasi AS dan memicu ketidakpastian global.

    “Kombinasi ketiga faktor ini berperan besar dalam pergerakan arus modal di Indonesia dan nilai tukar Rupiah dalam beberapa minggu belakangan,” katanya.

    Riefky mengatakan bahwa faktor lainnya yang dapat memengaruhi perekonomian domestik adalah tingkat inflasi yang pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76 persen year-on-year (yoy).

    Meskipun saat ini tingkat inflasi masih berada di kisaran batas bawah target BI, tapi Indonesia sebentar lagi akan memasuki periode Ramadhan dan Idul Fitri, yang umumnya akan mendatangkan tekanan inflasi.

    “Periode mendekati bulan Ramadan diperkirakan akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Maret 2025 tercatat sebesar 179,0, naik dari 160,2 pada periode sebelumnya,” jelasnya.

    Riefky menyatakan bahwa tekanan inflasi juga datang dari kenaikan harga akibat penyesuaian harga komoditas global seiring dengan kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Meksiko, dan Kanada.

    Selain itu, penguatan dolar AS menambah risiko terhadap fluktuasi rupiah sehingga memperburuk ancaman inflasi impor.

    Ia menuturkan bahwa saat ini nilai tukar rupiah masih bergerak fluktuatif walaupun sedikit menguat. Kurs rupiah sempat menguat dari Rp16.360 pada 17 Januari menjadi Rp16.170 pada 24 Januari.

    Namun, pasca keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang menahan suku bunga kebijakannya, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level Rp16.430 pada awal Februari.

    Berlanjutnya negosiasi penerapan tarif impor oleh Presiden Trump pada minggu awal Februari mendorong pelemahan dolar AS, sehingga rupiah menguat mencapai Rp16.255 pada 14 Februari. Secara keseluruhan, rupiah terdepresiasi secara year-to-date (ytd) sebesar 1,03 persen.

    “Mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu menahan suku bunga acuannya di 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur di Februari ini,” ujar Teuku Riefky.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Efisiensi Anggaran Rp 750 Triliun, Wamenkeu Suahasil: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu – Halaman all

    Soal Efisiensi Anggaran Rp 750 Triliun, Wamenkeu Suahasil: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 750 triliun merupakan akumulasi dari beberapa tahun yang lalu.

    Hal tersebut merespons statemen Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut bahwa total penghematan anggaran atau efisiensi selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

    “Penghematan anggaran yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu ada beberapa tahun lalu,” kata Suahasil usai Rapat bersama DPD RI, Selasa (18/2/2025).

    “Kita juga sudah melakukan penyisiran dan kemudian tahun ini kita lakukan penyisiran, lalu kemudian ada juga yang dari BUMN,” jelasnya.

    Menurut Suahasil, efisiensi yang saat ini berjalan adalah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebanyak Rp 306,69 triliun.

    “Dari anggaran Kementerian dan lembaga Rp 256 triliun dan dari APBD, dari transfer ke daerah adalah Rp 50 triliun. Nanti kita combine dan kemudian nanti itu sudah ada di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” papar Suahasil.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim, total penghematan anggaran atau efisiensi yang dilakukan selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

    Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menyebut, target efisiensi tahap awal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp 300 triliun.

    Kemudian, pada putaran efisiensi kedua akan didapat melalui penyisiran belanja dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp308 triliun. Namun, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke KL sehingga totalnya menjadi Rp250 triliun. 

    Sedangkan putaran ketiga melalui deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut dikembalikan Rp 100 triliun untuk biaya penyertaan modal kerja sehingga tersisa Rp 200 triliun.

    “Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Prabowo menyebut, dari total tersebut sebanyak 24 miliar dolar akan digunakan sebagai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh mengalami kelaparan.

    “24 miliar dolar AS, terpaksa saya pakai untuk apa untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” ucap Prabowo.

    “Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngeye kalau engga mau engga usah. Tapi rakyat kita anak-anak kita harus makan bagus,” sambungnya.

    Sementara itu, sisanya sebesar 20 miliar dolar akan diberikan pada badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Sisanya berarti kita akan punya 20 miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ungkap Prabowo.

  • Menko Perekonomian: Weda Bay kawasan industri paling efisien di dunia

    Menko Perekonomian: Weda Bay kawasan industri paling efisien di dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara menjadi kawasan industri paling efisien di dunia.

    “Saya telah melihat di mana-mana, tidak ada fasilitas yang semodern, seefisien, dan seproduktif Weda Bay,” ujar Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Kawasan Industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan kawasan industri terpadu yang menjadi tempat pengolahan logam berat, termasuk nikel, baterai kendaraan listrik, dan aluminium. Produksi bijih nikel dari PT Weda Bay Nickel sendiri berperan penting dalam rantai pasok baja nirkarat global.

    Airlangga menyoroti bahwa keunggulan efisiensi Weda Bay bisa menyaingi negara lain, khususnya China.

    “Itulah sebabnya China sangat khawatir dengan produk baja asal Indonesia,” tuturnya.

    Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang membuat Weda Bay lebih kompetitif adalah biaya transportasi yang lebih murah dibandingkan ke China utara. Dengan lokasi yang lebih strategis, pengiriman bahan baku seperti lithium dan bijih besi dari Australia ke Indonesia lebih efisien.

    Meskipun banyak industri di kawasan ini berasal dari China, Weda Bay juga menarik investasi dari perusahaan global lainnya. Perusahaan asal Prancis, Eramet, berinvestasi melalui PT Weda Bay Nickel (WBN), sementara grup bisnis Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company (Posco), turut berperan dalam pengembangan kawasan tersebut.

    Menurutnya, kawasan ini telah menarik investasi sebesar 16 miliar dolar AS dan menghasilkan ekspor senilai 8 miliar dolar AS. Dengan angka tersebut, Weda Bay dinilai sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan paling efisien di dunia.

    “Jadi saya rasa kita juga diberkahi dengan pasar yang kompetitif, dan untuk kendaraan listrik, saya rasa kita adalah salah satu negara yang memiliki keunggulan kompetitif karena ekosistem kendaraan listrik melalui ekonomi baterai, hal itu dibutuhkan tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan,” jelas Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • INFOGRAFIS Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo

    INFOGRAFIS Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo

    TRIBUNJATENG.COM – Infografis Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo.

    lihat foto
    Grafis Danantara Prabowo

    lihat foto
    Grafis Danantara Prabowo

    Mengenal apa itu Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi Indonesia era Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencananya, Danantara diluncurkan secara resmi, pada Senin (24/2/2025) mendatang.

    Terkait hal tersebut, Prabowo mengusulkan agar seluruh mantan presiden Indonesia menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN.

    Tentang Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan badan yang didedikasikan untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencananya, Danantara akan mengelola 7 BUMN besar.

    Di antaranya Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Diharapkan Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo menyebut, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

    Sehingga, kata Prabowo, Danantara bakal mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” imbuhnya. 

  • Sekjen PDI Perjuangan minta KPK tegakkan hukum dengan adil

    Sekjen PDI Perjuangan minta KPK tegakkan hukum dengan adil

    Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.

    Dalam pidato politiknya, Hasto menegaskan pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.

    “Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, lanjut dia, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat menjadi peneliti, bahkan filsuf agar mampu mewujudkan keadilan sejati.

    Menurut dia, keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di tengah masyarakat.

    Hasto lantas mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang menyebut bahwa hakim harus merasakan kehidupan di setiap keputusan yang diambil.

    Sekjen PDI Perjuangan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, dia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar.

    “Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap, dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, “Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa.”

    Hasto juga menyinggung pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemikiran Sunarto sebagai “secercah harapan” di tengah kondisi hukum yang makin jauh dari keadilan.

    “Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi makin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh presiden ke-7 RI Jokowi,” tegas Hasto.

    Dengan pernyataan ini, Hasto menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum sembari meminta KPK untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

    Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

    “Kemudian menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.

    Penyidik KPK pada haei Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan optik PT Kacamatamoo Sukses International resmi mendapatkan pendanaan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia, sebagai upaya untuk mempercepat pembukaan sebanyak 100 gerai hingga akhir 2025.

    Melalui dukungan investasi itu, perseroan akan menggandakan jumlah gerai dalam satu tahun ke depan dengan ekspansi ke berbagai kota, di antaranya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Cirebon.

    “Kami melihat potensi besar di luar Jabodetabek, khususnya di kota-kota sentral Pulau Jawa. Dengan dukungan investasi ini, kami semakin yakin dapat menghadirkan layanan optik berkualitas yang mudah diakses masyarakat luas,” ujar Direktur Utama PT Kacamatamoo Sukses International Michael Oktowinadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Setelah pendanaan itu, Ia menjelaskan perseroan ke depan tidak menutup kemungkinan untuk menggalang dana lebih besar melalui pasar modal dengan skema Initial Public Offering (IPO) sebagai upaya meningkatkan ekspansi bisnis.

    “IPO adalah opsi yang sangat atraktif. Saat ini, tim manajemen sedang mempersiapkan strategi dan momentum yang tepat untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Michael.

    Ia menjelaskan, industri kacamata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pilihan merek optik modern dengan harga terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, serta kesulitan dalam mendapatkan kacamata berkualitas.

    “Menanggapi tantangan itu, kami hadir dengan berbagai pilihan produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, selain berfokus pada upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mata,” ujar Michael.

    Direktur Utama PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia Olivia Michele meyakini pendanaan itu akan membantu perseroan mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri seiring pertumbuhan pesat dan tingginya permintaan kacamata di Indonesia.

    Melansir data Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), gangguan penglihatan di Indonesia cukup tinggi dengan sekitar 25 persen penduduk mengalami gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, dan presbiopi.

    Sejak didirikan pada 2022, Kacamatamoo telah berkembang dengan memiliki hampir 50 cabang hingga akhir 2024.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak mengikuti jejak 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018 Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib. Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Berkaca dari kasus tersebut, Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Ia mengatakan, jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus sekali.

    “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini, ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR, yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade off-nya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025).

    Dalam UU yang baru disahkan itu termasuk soal pembentukan Danantara.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Kewenangan yang dimiliki Danantara antara lain mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengkonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. 

  • Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) serta memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

    Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dolar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dolar AS) dan Inggris (4,28 triliun dolar AS).

    “Indonesia, dengan PDB ekonomi kita sekitar 4,7 triliun dolar AS. Jadi saat ini Indonesia nomor delapan di dunia. Indonesia merupakan bagian penting dari belahan bumi selatan,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, China, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

    Maka dari itu berdasarkan hal ini, menurutnya, Indonesia telah pantas untuk menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Penting juga bagi OECD untuk memasukkan Indonesia agar OECD lebih inklusif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    “Jadi harga yang ditetapkan membantu Indonesia mempertahankan salah satu inflasi terendah di dunia, dan jika melihat kemungkinan resesi, Indonesia juga salah satu yang terendah, angkanya 5 persen jika dibandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

    Airlangga juga menilai RI telah berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Di samping itu, tingkat kemiskinan Indonesia juga tercatat berada di bawah 10 persen, yakni 8,57 persen pada September 2024. Lalu 4,91 persen untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024.

    Dari segi industri, Menko memaparkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia masih terpantau baik dan ekspansif di 51,9 pada Januari 2025 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 berada di atas 127,2.

    “Indeks penjualan riil kita juga berada di atas nol. Jadi saya pikir neraca ekonomi kita tetap positif,” ucapnya.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada 15 Mega Proyek di 2025

    Ada 15 Mega Proyek di 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa alih-alih untuk MBG, efisiensi itu dilakukan untuk investasi melalui Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Lanjutnya, ada kesalahpahaman di masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

    “Banyak yang salah persepsi dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seolah-olah Rp300 triliun sekian untuk Makan Bergizi Gratis. Salah, MBG sudah ada dananya. MBG sudah ada alokasi dananya tersendiri,” katanya.

    Mega Proyek Danantara

    Ia menjelaskan bahwa dari hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, hanya Rp24 triliun yang dialokasikan untuk MBG. Selebihnya, dana tersebut akan diinvestasikan melalui Danantara.

    Selain itu, Nanik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Danantara akan menjalankan 15 proyek besar.

    “Dimana untuk tahun 2025 saja akan dibangun 15 mega proyek, jadi untuk investasi, bukan untuk Makan Bergizi Gratis,” ia menambahkan.

    Seperti Apa Investasi Danantara?

    Danantara, diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Ada 7 BUMN yang dikelola Danantara termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.

    Dana yang dikelola oleh Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Prabowo juga mengharapkan agar pengelolaan dana di Danantara diawasi oleh banyak pihak, termasuk para mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News