Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika guna merespons berbagai laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan impor barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

    Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan DPR melalui Komisi III menaruh perhatian serius terhadap impor barang perdagangan, termasuk di dalamnya impor tekstil dan produk tekstil, karena selama ini banyak impor ilegal yang masuk di dalam negeri.

    “Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika yang dibentuk Komisi III DPR ini adalah wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, industri, dan masyarakat kita,” kata Rudianto di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa panitia kerja (panja) tersebut akan secepatnya bekerja menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan dari masyarakat terkait impor barang-barang ilegal yang sudah masuk di Komisi III DPR.

    “Kami akan langsung ke lapangan melakukan pengecekan, termasuk kita akan memanggil pihak-pihak terkait,” katanya.

    Khusus barang impor, dia pun meminta pemerintah melakukan upaya taktis, cermat, dan tepat untuk menekan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil yang masuk ke Indonesia sehingga bisa melindungi industri tekstil dalam negeri dan masyarakat.

    Rudianto mengatakan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil punya basis data yang valid.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, impor tekstil dan produk tekstil kurun Januari–November 2024 mencapai 1,96 juta ton dengan nilai 8,07 miliar dolar AS, lebih tinggi 5 persen dibandingkan periode sama tahun 2023 sebanyak 1,79 juta ton dengan nilai 7,63 miliar dolar AS.

    Dia mengatakan praktik dugaan impor tekstil ilegal dan keberadaan mafia impor tekstil ilegal berserta jaringannya juga harus terus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Polri.

    Apalagi berdasarkan data Kementerian Perdagangan terdapat tujuh komoditas impor ilegal yang paling banyak membombardir pasar domestik Indonesia, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

    “Pemberantasan dugaan impor ilegal tekstil dan mafianya harus menjadi prioritas pemerintah dan aparat penegak. Siapa pun pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai Tukar Rupiah Kembali Melemah ke Level Rp 16.357 Per Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Kembali Melemah ke Level Rp 16.357 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah pada perdagangan Kamis (20/2/2025) pagi.

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 09.34 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.357 per dolar AS atau melemah 32,5 poin (0,20%).

    Sehari sebelumnya, nilai tukar rupiah melemah 0,29% ke level Rp 16.325 per dolar AS.

    Dalam pasar obligasi, indeks obligasi turun tipis 0,01% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 6 bps ke level 6,82%.

    Pada saat nilai tukar rupiah pagi ini melemah, indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil bangkit. IHSG pada pukul 09.10 WIB menguat 0,49% atau 33,61 poin ke level 6.828,4.

  • BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini

    BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga acuan BI atau BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini, meskipun momentumnya masih harus mempertimbangkan perkembangan dinamika global.

    “Intinya arahnya (indikator ekonomi domestik) ada, ruangnya (untuk penurunan BI-Rate) ada. Timing-nya adalah dari dinamika global,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry menjelaskan bahwa adanya ruang penurunan BI-Rate pada tahun 2025 sejalan dengan inflasi Indonesia yang rendah dan bank sentral terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, untuk menurunkan BI-Rate lagi, Bank Indonesia tetap harus mempertimbangkan situasi global.

    Menurut Perry, bulan Januari lalu memang menjadi momen yang tepat untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah (revised down) sehingga BI perlu untuk mendorongnya dari sisi pemangkasan suku bunga.

    Saat ini, ujar Perry, Bank Indonesia bersama pemerintah terus melihat prospek pertumbuhan ekonomi pada 2025 dengan data-data ekonomi terkini, termasuk bagaimana dampak perubahan global terhadap ekspor Indonesia.

    Selain itu, bagaimana pengaruh kebijakan-kebijakan dalam program Astacita pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pengaruh dari kebijakan efisiensi fiskal juga tetap dipantau bank sentral.

    Dari sisi global, BI memandang bahwa ekonomi AS tetap lebih baik meskipun terdapat kecenderungan inflasi yang tinggi. Suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan turun hanya satu kali sebesar 25 bps pada awal semester II tahun ini.

    Imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, baik tenor 2 tahun maupun 10 tahun. Sementara defisit fiskal pemerintah AS ditargetkan sebesar 7,7 persen pada tahun ini dan 8,8 persen pada tahun depan.

    Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) terhadap mata uang dunia tetap kuat. DXY bergerak di kisaran 107 hingga 109. Hal ini turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

    Perry pun memastikan, Bank Indonesia tetap berada di pasar untuk melakukan intervensi, baik di pasar spot maupun domestic non-deliverable forward (DNDF), agar rupiah tetap stabil.

    Bank Indonesia mencatat, nilai tukar terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Februari 2025 (hingga 18 Februari 2025) menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2024.

    Sumber : Antara

  • Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

    Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan Danantara, badan pengelola investasi Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada Senin (24/2/2025) depan.

    Pengelolaan Danantara akan mengacu pada UU BUMN yang baru. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen/direksi Danantara tidak “diproses” atau “diperiksa” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Pada Undang-Undang BUMN yang baru terdapat Business Judgement Rule (BJR) di mana jika BUMN mengalami kerugian karena keputusan yang diambil sepanjang dilakukan secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak disalahkan.

    Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam seperti dikutip Kompas.com mengatakan, Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

    “Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak ‘diproses’ atau ‘diperiksa’ oleh BPK, oleh KPK,” kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). “Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” ujarnya.

    Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Anggaran ejumlah kementerian dan lembaga dipangkas demi memenuhi efisiensi anggaran dan efisensi akan dilakukan dalam tiga putaran.

    Seperti dipaparkan Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), putaran pertama merupakan penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

    Hasil efisiensi tersebut salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG),

    Hasil efisiensi anggaran bakal digunakan Prabowo untuk biaya program MBG sebesar US$ 24 miliar, sementara sisanya, yaitu US$ 20 miliar bakal diserahkan pada BPI Danantara.

    Prabowo mengusulkan agar semua mantan presiden Indonesia dapat menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN. Danantara akan bertugas mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Danantara akan mengelola 7 BUMN besar, yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Prabowo mengatakan, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen, sehingga Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya.  

     

  • Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 di Angka 3,2 Persen

    Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 di Angka 3,2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan mencapai 3,2%. Proyeksi ini didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), China, dan Eropa. Namun, gejolak perekonomian global masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

    “Divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Januari 2025 di gedung Thamrin, BI, Rabu (19/2/2025).

    BI memperkirakan pertumbuhan perekonomian global, khususnya AS akan tetap kuat didukung oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring dengan upah dan produktivitas yang tinggi, serta perbaikan investasi.

    Sementara itu, perekonomian Eropa, China, dan Jepang masih melemah akibat rendahnya permintaan domestik serta menurunnya kinerja eksternal, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan dampak kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    “Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat proses konsolidasi fiskal dan investasi yang belum kuat,” tambah Perry.

    Di sisi lain, ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi, dipengaruhi oleh kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari perkiraan, serta arah kebijakan bank sentral AS.

    Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih tinggi di AS membuat ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) menjadi lebih terbatas. 
    Selain itu, kebijakan fiskal AS yang ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap instrumen tersebut.

    Perkembangan ini menyebabkan tingginya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya di AS, yang pada akhirnya membuat indeks dolar AS tetap kuat dan menekan nilai tukar berbagai mata uang dunia.

    “Ketidakpastian global yang tetap tinggi memerlukan respons kebijakan yang kuat agar dapat memitigasi dampaknya, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” jelas Perry.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5% (yoy). Prospek ini didukung oleh peningkatan investasi, terutama investasi nonbangunan.

    Namun, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong agar dapat memperkuat permintaan domestik. Dari sisi eksternal, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat ekspor guna mengantisipasi perlambatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama.

    BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan percepatan digitalisasi transaksi pembayaran diperkuat agar dapat bersinergi dengan stimulus fiskal pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Lebih dari itu, BI mendukung penuh implementasi program Asta Cita Pemerintah, termasuk dalam pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan,” tutup Perry terkait pertumbuhan ekonomi global.

  • Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.330 per dolar AS

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.330 per dolar AS

    Arsip foto – Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (17/1/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.)

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.330 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Rabu di Jakarta melemah hingga 52 poin atau 0,32 persen menjadi Rp16.330 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.278 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS

    Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) bersama dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza (kiri) ditemui usai acara Kick Off Rintisan Teknologi Industri 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), yakni Apple sudah membayar utang sebesar 10 juta dolar AS atau Rp163,6 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah Indonesia. Utang tersebut merupakan sisa realisasi investasi Apple untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) periode 2020-2023.

    “Sudah, sudah bayar, sudah kita terima,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun, Kemenperin menyatakan investasi Apple pada periode tersebut belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017, yang telah memberikan fasilitas bagi Apple untuk menjual produknya di Indonesia. Kemenperin menyebut Apple terbukti dan mengakui bahwa mereka masih punya utang komitmen investasi senilai 10 juta dolar AS pada periode 2020-2023 yang jatuh tempo pada bulan Juni 2023.

    Berdasarkan regulasi yang tertera, ketidakpatuhan dapat menyebabkan Apple dikenai sanksi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat TKDN, bahkan pencabutan sertifikat TKDN yang mengakibatkan produk Apple tidak bisa diperdagangkan di Indonesia.

    Dari tiga sanksi tersebut, Kemenperin memilih sanksi paling ringan, yaitu penambahan modal investasi skema tiga pada proposal periode 2024-2026. Sanksi ini juga telah disampaikan dalam counter proposal Kemenperin dalam negosiasi dengan Apple. Supaya komitmen pembayaran utang benar-benar direalisasikan, Indonesia menunjuk pihak ketiga untuk melakukan asesmen dokumen pelunasan utang, serta akan melakukan audit ke semua Apple Academy.

    Sejak tahun 2018–2023 atau selama tujuh tahun, Indonesia menilai perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu kurang patuh dalam menerapkan skema inovasi perpanjangan TKDN.

    Sumber : Antara

  • Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan total kerusakan akibat kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik Jawa Timur mencapai 100 juta Dolar AS. Adapun kerusakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh asuransi setelah dinyatakan sebagai kejadian kahar atau force majeur.

    “Total biaya kerusakan 100 juta dolar AS dan sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember lalu. Sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” uajrnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu, 19 Februari.

    Tony melanjutkan, pihaknya menargetkan proses perbaikan baru akan selesai pada Juni 2025. Saat ini pihaknya telah mendatangkan sejumlah peralatan baru sehingga perbaikan smelter bisa berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah tiba 3 Boeing 737 cargo yang memuat peralatan dan tiba di Surabaya (dengan berat) 30 ton lebih. Ada pesawat Antonov yang kami sewa juga, tiba disurabaya bawa peralatan,” beber Tony..

    Rencananya proses commissioning dan precommissioning dari fasilitas ini baru  akan dimulai pada pertengahan Maret hingga minggu ke-3 bulan Juni.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ke 3 Juni dan mulai ramp up minggu ke 4 Juni dengan kapasitas 40 persen, Agustus 50 persen, September 60 persen, Oktober 70 persen, November 80 persen, baru 100 persen Desember,” ucap Tony.

    Lebih jauh Tony melanjutkan, kebakaran ini kemudian menyebabkan terhentinya kegiatan produksi di smelter yang baru diresmikan ini. Dengan penyetopan kegiatan produksi tersbeut, lanjut Tony, konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua hanya bisa diolah sebanyak 40 persen di PT Smelting Gresik dan sisanya tidak dimanfaatkan atau menjadi idle.

    “Jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta ton konsnetrat yang tidak bisa diproses di PT Smelting. Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari 5 miliar dolar,” beber Tony.

    Tony melanjutkan, potensi penerimaan negara berkurang sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan Rp65 triliun dengan rincian dividen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau Rp28 tiliun, pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS atau senilai Rp26 triliun, bea keluar ekspor sebesar 0,4 miliar atau Rp6,5 triliun dan royalti sebesar 0,3 miliar dolar AS atau Rp4,5 triliun.

    Adapun dampak terhadap daerah jika tidak melakukan ekspor konsentrat tembaga, kata Tony, antara lain pengurangan pendapatan daerah di tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp5,6 triliun dengan rincian Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1,3 triliun, Kabupaten Mimika sebesar Rp2,3 triliun dan kabupaten lain di Papua Tengah sebesar Rp2 triliun.

    Terakhir, potensi berkurangnya alokasi dana kemitraan PTFI untuk program pengembangan masyarakat sebesar 60 juta dolar AS atau Rp960 miliar di tahun 2025.

    “Sesuai dengan IUPK PTFI, konsentrat dapat diekspor apabila terjadi keadaan kahar namun perlu penyesuaian Permen ESDM untuk mengatur ekspor tersebut karena keadaan kahar ini,” tandas Tony.

  • Zelensky Bantah Klaim Trump soal AS Beri Bantuan 500 Miliar Dolar, Beri Hitungan Versi Ukraina – Halaman all

    Zelensky Bantah Klaim Trump soal AS Beri Bantuan 500 Miliar Dolar, Beri Hitungan Versi Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengatakan AS telah memberikan bantuan 500 miliar dolar kepada Ukraina selama perang menghadapi Rusia.

    Pada awal bulan ini, Donald Trump mengklaim AS menghabiskan 500 miliar dolar untuk mengirim bantuan ke Ukraina dan berharap Ukraina membalasnya dengan mineral langka.

    Baru-baru ini, Donald Trump kembali mengungkit besarnya bantuan yang diberikan AS kepada Ukraina.

    Donald Trump mengatakan setidaknya 350 miliar dolar AS telah dikirim ke Ukraina.

    Zelensky menolak klaim tersebut dan menjelaskan bahwa bantuan dari AS berupa paket senjata dan bantuan kemanusiaan.

    “Angka-angka kami benar-benar berbeda. Bagi kami, semuanya sangat jelas. Perang itu menghabiskan biaya 320 miliar dolar. Sekitar 120 miliar dolar adalah milik kita, rakyat Ukraina, para pembayar pajak, serta 200 miliar dolar dari sekutu AS dan Eropa. Ini adalah paket senjata,” kata Zelensky dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025).

    “Secara total, AS memberi kami sekitar 67 miliar dolar dalam bentuk senjata dan 31,5 miliar dolar dalam bentuk bantuan (uang) langsung,” jelasnya.

    Zelensky mengakui ada juga program-program terpisah, termasuk bantuan kemanusiaan, yang membuat Ukraina bersyukur, tapi jumlah total bantuan tersebut tidak mencapai 500 miliar dolar.

    Menurutnya, mustahil bagi AS untuk menuntut pengembalian bantuan dalam bentuk mineral langka atau sumber daya apa pun.

    “Kami tentu berterima kasih atas semua program kemanusiaan ini, tetapi Anda tidak dapat menghitung 500 miliar diberikan kepada kami dan mengembalikan 500 miliar dalam bentuk mineral atau sesuatu yang lain. Ini bukan pembicaraan serius,” tegas Zelensky, seperti diberitakan Pravda.

    Namun, Zelensky meyakinkan AS, Ukraina dapat mempertimbangkan perjanjian mineral langka jika mendapat jaminan keamanan dari AS.

    “Kami butuh jaminan keamanan, Anda butuh ini (mineral langka), kami senang berbagi,” kata Zelensky.

    Saat ini, Zelensky tidak mengizinkan perjanjian sumber daya mineral ditandatangani dengan Amerika Serikat karena belum siap dan tidak melindungi kepentingan Ukraina.

    Ia berulang kali menekankan, Ukraina ingin mendapatkan jaminan keamanan dari AS, selain dari negara-negara Eropa.

    Permintaan jaminan keamanan ini muncul karena kekhawatiran Zelensky akan masa depan Ukraina jika Rusia dan Ukraina sepakat untuk mengakhiri perang, sementara AS mengisyaratkan Ukraina tidak dapat menjadi anggota NATO.

    Sebelumnya pada pekan lalu, Donald Trump mengusulkan agar AS menengahi negosiasi antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Namun, Ukraina tidak diundang pada pertemuan pertama yang dihadiri perwakilan Rusia dan AS di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Sementara itu, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menganggap hasil apa pun dari perundingan yang tidak melibatkan partisipasinya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Trump Ingin Bantuan 500 Miliar Dolar AS Diganti Mineral Langka, Zelensky: Saya Tak Jual Ukraina – Halaman all

    Trump Ingin Bantuan 500 Miliar Dolar AS Diganti Mineral Langka, Zelensky: Saya Tak Jual Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengklaim AS telah memberikan bantuan senilai 500 miliar dolar ke Ukraina.

    Sebelumnya Donald Trump mengatakan harapannya agar Ukraina membalas AS atas bantuan tersebut dengan perjanjian eksplorasi sumber daya mineral di Ukraina.

    Namun, Zelensky menganggap Donald Trump tidak serius mengatakan hal tersebut.

    “Itu bukan pembicaraan serius,” kata Zelensky dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025).

    Zelensky menekankan bahwa pemerintah AS sebelumnya di bawah Joe Biden, telah memberikan dukungan penting untuk Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia.

    Presiden Ukraina menganggap klaim penyelesaian perang melalui konsesi teritorial atau finansial bukanlah hal yang tepat.

    “Saya tidak akan menjual negara saya,” kata Zelensky, sambil menambahkan bahwa Ukraina ingin mendapat jaminan keamanan dari AS jika Trump menginginkan mineral langka, seperti diberitakan RBC.

    Ia menekankan Ukraina akan terus mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya, tidak akan ada penyerahan wilayah atau sumber daya.

    Donald Trump Ingin Ukraina Beri Imbalan ke AS

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ia ingin menegosiasikan alokasi bantuan senilai 500 miliar dolar dengan imbalan akses terhadap mineral langka di Ukraina.

    “Kami ingin membuat kesepakatan dengan Ukraina, di mana mereka akan menyediakan apa yang kami berikan kepada mereka, yakni mineral tanah langka dan hal-hal lainnya,” kata Donald Trump, Jumat (7/2/2025).

    Zelensky sebelumnya melunak dengan tawaran tersebut, namun ia mensyaratkan bahwa AS juga harus memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina.

    Keinginan Donald Trump untuk mengeksplorasi sumber daya Ukraina muncul setelah ia mengusulkan agar AS menjadi penengah dalam perundingan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

    Donald Trump bersedia untuk mendesak Putin mengakhiri perang dengan imbalan akses AS terhadap mineral langka di Ukraina.

    Donald Trump berulang kali mengeluh bahwa pemerintah AS selama ini memberikan bantuan yang sangat besar kepada Ukraina, sedangkan negara-negara Eropa yang bertetangga dengan Ukraina hanya memberikan bantuan yang lebih sedikit.

    “Presiden Zelensky mengatakan minggu lalu bahwa dia belum menerima bahkan setengah dari dana yang telah ditransfer Amerika Serikat ke Ukraina. Kami memberi Kyiv, saya rasa, $350 miliar. Baiklah, katakanlah kurang sedikit, tetapi itu banyak,” kata Donald Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Selasa (18/2/2025).

    “Di mana semua uang yang dialokasikan itu? Ke mana mereka pergi? Saya belum pernah melihat laporan mengenai hal ini,” lanjutnya.

    Ia kemudian mengatakan Eropa mengalokasikan sekitar $100 miliar, dan AS mengalokasikan lebih dari $300 miliar, jumlah dukungan yang menurutnya tidak seimbang.

    Sementara itu, Donald Trump mulai merealisasikan usulannya untuk menengahi negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    Pada Selasa (18/2/2025), perwakilan tinggi Rusia dan AS bertemu di Riyadh, Arab Saudi, tanpa mengundang Ukraina untuk membahas usulan Donald Trump soal negosiasi perang Rusia-Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina