Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • KPK Segera Periksa Ahmad Ali Nasdem, Berikut Jadwalnya

    KPK Segera Periksa Ahmad Ali Nasdem, Berikut Jadwalnya

    GELORA.CO -Setelah rumahnya digeledah, mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali bakal dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis lusa, 27 Februari 2025.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan jika tim penyidik akan memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Ahmad Ali sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) pada Kamis lusa, 27 Februari 2025.

    “Apakah yang AA (Ahmad Ali) akan ini (diperiksa) lusanya, nah itu sama, tinggal ditunggu,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    Selain itu, tim penyidik juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno pada Rabu besok, 26 Februari 2025.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. 

    Sedangkan dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.

    Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

    Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

    Dalam perkara gratifikasi dan TPPU, tim penyidik telah menyita uang pada Jumat, 10 Januari 2025. Uang yang disita berupa uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78 (Rp350,86 miliar) yang disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 6.284.712,77 atau setara dengan Rp102.198.856.709,35 dengan kurs Rp16.261,5. Uang itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya.

    Kemudian dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.005.082 atau setara dengan Rp23.799.020.036 dengan kurs Rp11.869,35. Uang itu disita dari 1 rekening atas nama pihak terkait lainnya. Sehingga jika ditotalkan, uang yang disita KPK adalah sebesar Rp476,86 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.

    KPK mengungkapkan, bahwa ada lebih dari 100 izin pertambangan batubara yang dikeluarkan Rita Widyasari. Setiap izin yang keluar, Rita meminta kompensasi sebesar 3,5-5 dolar per metrik ton batubara hingga eksplorasi selesai.

    Uang gratifikasi itu diduga mengalir melalui PT BKS ke salah satu Ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga rumahnya sudah digeledah dan ditemukan dokumen dan keterangan saksi adanya aliran uang ke pihak lain. Dari sana, uangnya juga diduga mengalir ke Japto dan Ahmad Ali. 

  • Besok KPK Periksa Pentolan PP Japto Soerjosoemarno

    Besok KPK Periksa Pentolan PP Japto Soerjosoemarno

    GELORA.CO -Usai rumahnya digeledah, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu besok, 26 Februari 2025.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan jika tim penyidik memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Japto sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari (RW) selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

    “Apakah benar akan diperiksa besok? Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    Ia menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi apakah Japto akan hadir atau tidak.

    “Ditunggu saja kehadirannya, hadir apa nggak besok,” pungkas Asep.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan dari rumah Ahmad Ali yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.

    Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

    Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

    Dalam perkara gratifikasi dan TPPU, tim penyidik telah menyita uang pada Jumat, 10 Januari 2025. Uang yang disita berupa uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78 (Rp350,86 miliar) yang disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 6.284.712,77 atau setara dengan Rp102.198.856.709,35 dengan kurs Rp16.261,5. Uang itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya.

    Kemudian dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.005.082 atau setara dengan Rp23.799.020.036 dengan kurs Rp11.869,35. Uang itu disita dari 1 rekening atas nama pihak terkait lainnya. Sehingga jika ditotalkan, uang yang disita KPK adalah sebesar Rp476,86 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.

    KPK mengungkapkan, bahwa ada lebih dari 100 izin pertambangan batubara yang dikeluarkan Rita Widyasari. Setiap izin yang keluar, Rita meminta kompensasi sebesar 3,5-5 dolar per metrik ton batubara hingga eksplorasi selesai.

    Uang gratifikasi itu diduga mengalir melalui PT BKS ke salah satu Ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga rumahnya sudah digeledah dan ditemukan dokumen dan keterangan saksi adanya aliran uang ke pihak lain. Dari sana, uangnya juga diduga mengalir ke Japto dan Ahmad Ali.

  • KKP dan BPOM sinergi tingkatkan ekspor perikanan ke Arab Saudi

    KKP dan BPOM sinergi tingkatkan ekspor perikanan ke Arab Saudi

    Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini (lima kanan) melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan ekspor perikanan Indonesia ke Arab Saudi. ANTARA/HO-Humas KKP

    KKP dan BPOM sinergi tingkatkan ekspor perikanan ke Arab Saudi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan ekspor perikanan Indonesia ke Arab Saudi.

    Kepala BPPMHKP KKP Ishartini mengatakan bahwa KKP menyasar adanya peningkatan ekspor perikanan ke Arab Saudi, sehingga pihaknya berkolaborasi dengan BPOM untuk mempercepat penyelesaian proses persetujuan penambahan unit pengolah ikan (UPI) ke otoritas kompeten Arab Saudi.

    “Saat ini kita sedang mengajukan penambahan UPI untuk bisa ekspor ke Arab Saudi. Sampai saat ini, ekspor perikanan Indonesia ke Arab Saudi baru sebesar 0,6 persen,” kata Ishartini dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data ekspor produk perikanan Indonesia ke Arab Saudi tahun 2022-2024, komoditas dominan meliputi produk cakalang, tuna, lemuru yang diolah dalam bentuk ikan kaleng. Ishartini menerangkan pada tahun 2024, volume ekspor produk perikanan ke Arab Saudi sebesar 22 ribu ton dengan nilai 91 juta dolar AS.

    “Sebab itu, KKP siap mendukung BPOM untuk segera melakukan kembali bilateral meeting dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) agar ekspor produk dari budidaya dapat tembus ke Arab Saudi,” ujarnya.

    Ishartini juga merujuk data Trade Map tahun 2023 yang menyebut terdapat 51 negara yang menyuplai produk perikanan (HS: 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates) ke Arab Saudi. Adapun Norwegia merupakan negara dengan market share produk perikanan terbesar ke Arab Saudi yaitu sebesar 22 persen dan diikuti oleh Vietnam dengan market share sebesar 16 persen.

    Dia mengaku akan terus bekerja keras agar ada penambahan UPI yang mendapatkan nomor registrasi dan bisa ekspor ke Arab Saudi, karena penambahan itu merupakan salah satu kunci peningkatan volume ekspor.

    “Terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan haji dan umrah,” tutur Ishartini.

    Badan Mutu KKP melalui BPOM selaku Authorized Competent Authority kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi, lanjut Ishartini, telah mengajukan permohonan pendaftaran nomor registrasi ke SFDA pada tanggal 29 Juli 2024 berupa penambahan (addition) sejumlah lima UPI.

    Pengajuan itu terdiri dari tiga UPI baru dan dua UPI terdaftar yang ingin melakukan penambahan ruang lingkup produk, serta perubahan (amendment) sejumlah satu UPI terdaftar yang ingin melakukan perubahan nama dari UD menjadi CV. Ishartini menambahkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPOM dan telah mengadakan pertemuan dengan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina

    “Kami akan terus bersinergi. Sebagai quality assurance di Indonesia kami ingin meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa produk perikanan kita bermutu,” imbuh Ishartini.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis upaya meningkatkan kualitas produksi perikanan nasional yang terus bertambah akan membantu mendongkrak nilai ekspor komoditas tersebut. Menteri Trenggono menegaskan KKP akan terus mengutamakan peningkatan kualitas produksi dan budi daya berkelanjutan melalui pengoptimalan pelaksanaan lima program ekonomi biru.

     

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Barang Kiriman Jemaah Haji, Maksimal US.500

    Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Barang Kiriman Jemaah Haji, Maksimal US$1.500

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kelonggaran berupa pembebasan bea masuk barang kiriman jemaah haji ke Tanah Air dengan harga maksimal US$1.500 atau sekitar Rp24,5 juta (kurs Rp16.371 per dolar AS). 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang mulai berlaku per 5 Maret 2025. 

    Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Chotibul Umam menyampaikan bahwa setiap tahun, ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia mengirimkan barang dari Makkah maupun Madinah saat musim haji. 

    “Di sinilah kemudian Menteri Keuangan memberikan threshold yang berbeda untuk barang kiriman jemaah haji,” ujarnya dalam Media Briefing PMK No.4/2025 di kantor pusat Bea Cukai, Selasa (25/2/2025). 

    Pasalnya, barang maupun oleh-oleh dari jemaah haji kerap tidak dapat dibawa naik pesawat karena biaya kelebihan bagasi yang cukup mahal, sehingga jemaah lebih memilih mengirim melalui pos maupun jasa kiriman lainnya. 

    Chotib menuturkan bahwa mengacu ketentuan sebelumnya, pembebasan bea masuk hanya berlaku bagi barang dengan harga tidak lebih dari US$3 alias tak lebih dari Rp50.000. 

    Untuk itu, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk US$1.500 per pengiriman dan paling banyak dua kali pengiriman. 

    Nantinya, sistem dari Bea Cukai pun akan memantau kesesuaian nama pengirim maupun kode jemaah dengan yang terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

    Sebagai catatan, ketentuan pembebasan ini hanya berlaku untuk jemaah haji, bukan untuk petugas haji. 

    Mengacu ayat (3) Pasal 21 beleid tersebut, bahwa jemaah haji merupakan WNI yang telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ektentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraaan ibadah haji. 

    “Jemaah haji ini yang mendaftar sebagai jemaah haji. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, berarti kalau petugas haji dapat enggak? Enggak dapat, karena tidak mendaftar,” lanjut Chotib. 

    Adapun apabila barang kiriman jemaah nyatanya lebih dari US$1.500, pemerintah mengenakan bea masuk 7,5% serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan atas kelebihan dari nilai tersebut. 

    Di samping itu, pemerintah membebaskan bea masuk tambahan (BMT) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas kelebihan nilai tersebut. 

    Sementara apabila jemaah melakukan pengiriman lebih dari dua kali, untuk barang kiriman ketiganya dikenakan bea masuk 7,5% dan PPN sesuai dengan harga barang tersebut. 

    Berikut ketentuan lengkap barang kiriman khusus Jemaah Haji:

    Diberitahukan ke kantor pabean oleh penyelenggara pos menggunakan Consignment Note (CN)
    Penyelenggara pos barang kiriman Jemaah haji harus menyampaikan bukti kerja sama/kontrak dengan agen/pengangkut di luar negeri
    Pengirim merupakan jemaah haji
    CN diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lama 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir
    Dikemas dalam kemasan paling besar berukuran panjang 60cm, lebar 60cm, dan tinggi 80cm
    Tidak lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman. 

  • Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.292 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.292 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.)

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.292 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Selasa di Jakarta, melemah 14 poin atau 0,09 persen menjadi Rp16.292 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.278 per dolar AS.

     

    Sumber : Antara

  • Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal 1.500 Dolar AS Bebas Bea Masuk – Halaman all

    Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal 1.500 Dolar AS Bebas Bea Masuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah membebaskan barang kiriman jemaah haji dengan nilai maksimal 1.500 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 24,5 juta (Kurs Rp 16.326/dolar) untuk dua kali pengiriman.

    Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai San Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. 

    Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Chotibul Umam mengatakan, kebijakan itu berlaku untuk dua kali pengiriman dengan nilai maksimal 1.500 dolar AS sekali kirim.

    “Jadi, frekuensi dan nilai ini tetap berlaku. Berapa nilainya? Satu kali pengiriman 1.500 dolar AS masing-masing,” kata Umam dalam Media Briefing di Kantor Bea Cukai, Selasa (25/2/2025).

    “Bagaimana perlakuan fiskalnya? Nah, bea masuk ini dibebaskan, bea masuk tambahan juga dibebaskan, kemudian PPN tidak dipungut, PPH juga dikecualikan. Benar-benar full, bebas,” jelasnya.

    Umam menegaskan, seandainya barang kiriman jemaah haji melebihi dari ketentuan nilai maksimal sebesar 1,500 dolar AS, maka akan dikenakan tarif pembebanan sebesar 7,5 persen dan PPN sesuai dengan ketentuan.

    “Nah, kalau lebih dari 1.500 dolar AS, maka dipungut bea masuk 7,5 persen,” ucap Umam.

    Selain itu, Umam menyarankan agar jemaah haji mengemas barang kiriman dengan ukuran paling besar 60x60x80. Hal ini bertujuan untuk memudahkan barang masuk ke alat pemindai.

    “Banyak alat pemindai kami ini standarnya masih untuk ukuran di bawah 1 meter. Sehingga kalau lebih dari itu nanti tidak bisa dilakukan pemindaian. Ini masih tetap saja penting karena kami tetap melakukan pengawasan terhadap masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi,” ungkap Umam.

    Adapun Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyatakan, kebijakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan dan kepastian hukum dalam kegiatan impor dan ekspor barang kiriman.

    Menurutnya, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2025 ini, Bea Cukai terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan memberikan kejelasan regulasi salam impor dan ekspor barang kiriman dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami berharap penerbitan aturan baru terkait barang kiriman ini dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai regulasi barang kiriman asal impor dan ekspor,” papar dia.

  • Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sebuah kegagalan Kementerian BUMN.

    Ia mengatakan, ide di balik Danantara bukanlah hal baru. Sebenarnya, konsep Danantara sudah ada sejak lama.

    Bahkan, pembentukan Kementerian BUMN sendiri pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan konsep yang serupa, yakni menciptakan sebuah “superholding”.

    “Sebuah institusi yang bisa mengelola sebagian besar BUMN ini, sehingga mendapatkan kinerja yang baik,” kata Deni dalam acara bertajuk “Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau Tantangan Fiskal” di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Sayangnya, kata dia, hingga saat ini, Kementerian BUMN belum menunjukkan keberhasilan.

    “Jadi ini seperti redundant. Keberadaan Danantara itu sebenarnya sama seperti kita mengatakan bahwa apa yang terjadi selama ini di Kementerian BUMN itu gagal,” ujar Deni.

    Deni memahami bahwa tujuan pembentukan Danantara adalah untuk membuat BUMN lebih profesional, meningkatkan daya saing, serta menarik investasi asing.

    Namun, ia merasa bahwa pembentukan Danantara seolah-olah tidak membawa perubahan berarti pada struktur organisasi dan tata kelola BUMN itu sendiri.

    Selain itu, Deni juga mengingatkan bahwa adanya konflik kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN berpotensi memperumit kebijakan industri.

    “Struktur yang ada itu sebenarnya hanya sekadar menambah layer birokrasi aja. Jadi kalau dulu misalnya dari BUMN ada holding-holding BUMN, terus kementerian BUMN,” ucap Deni.

    “Kalau sekarang BUMN, holding-holding BUMN, [lalu] ada yang namanya superholding Danantara, baru Kementerian BUMN. Jadi dia hanya menambah struktur layer dari birokrasi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Deni khawatir bahwa dengan perkembangan tersebut, pemilihan posisi-posisi penting seperti CEO, COO, atau CIO bisa menimbulkan kecurigaan.

    Pemiliha posisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik ‘bureaucrat capitalism’, yakni pemanfaatan BUMN untuk kepentingan birokrasi atau pihak-pihak tertentu yang berkuasa.

    “Kita bisa memprediksi kecurigaan bahwa misalnya patut diduga ini akan mengarah kepada yang namanya bureaucrat capitalism, di mana pemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” kata Deni.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Adapun 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun dari hasil efisiensi yang telah diamankan ke dalam bentuk tabungan negara akan dikelola oleh Danantara.

    “Untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” katanya.

    Proyek yang akan menggunakan dana invetasi Danantara kata Prabowo adalah proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa Indonesia.

    “Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Danantara akan dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Prabowo telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

  • Mengenal Model Produksi-Proteksi yang Dijalankan APRIL Group

    Mengenal Model Produksi-Proteksi yang Dijalankan APRIL Group

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan memiliki peran yang krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, yang dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, praktik bisnis berkelanjutan menjadi kunci bagi sektor swasta dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

    Di Indonesia, banyak perusahaan yang mengadopsi berbagai model bisnis untuk memastikan keberlanjutan produksi mereka. Di bidang pengelolaan sumber daya alam kehutanan, produsen kertas “PaperOne”, APRIL Group, menerapkan model produksi-proteksi dalam pengelolaan hutan untuk memastikan keberlanjutan sumber produksinya.

    Melalui pendekatan produksi-proteksi, hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola oleh APRIL menjadi benteng pelindung bagi area hutan alam yang dilindungi dan direstorasi. Dilansir dari lama resmi APRIL Group, model produksi-proteksi mengintegrasikan hutan tanaman industri dan area restorasi hutan alam.

    Pendekatan ini menjaga kelestarian hutan dari ancaman eksternal, sekaligus menghasilkan pendapatan yang dialokasikan kembali untuk kegiatan konservasi dan restorasi hutan. Dalam dekade terakhir, model ini terbukti efektif dalam restorasi lanskap hutan di Riau, dan dapat diterapkan secara lebih luas sebagai solusi konservasi di seluruh Indonesia.

    Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, Sihol Aritonang, Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, unit operasional APRIL Group, memaparkan bahwa produksi-proteksi merupakan bagian penting dari strategi perusahaan terhadap pencapaian Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink pada 2030. Seperti diketahui, pengelolaan hutan berkelanjutan dan kegiatan restorasi merupakan contributor utama untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

    “Pendekatan model produksi-proteksi efektif karena keberadaan hutan produksi melindungi hutan alam dari berbagai potensi ancaman,” kata Sihol.

    Cara kerjanya, APRIL Group mengembangkan konsep ‘Ring Plantations’ atau penanaman melingkar/cincin, dimana hutan tanaman akasia ditanam di sepanjang pinggiran konsesi, menciptakan zona penyangga (buffer) yang menjaga kelestarian hutan alam di bagian inti/tengah. Pendekatan model Ring Plantations ini meminimalisir kemungkinan terjadinya pembalakan liar dan perambahan manusia.

    Lingkaran ini menjadi kunci dalam model pengelolaan lanskap APRIL untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, serta berperan juga dalam pengelolaan air dan pencegahan kebakaran. Pengelolaan tinggi muka air tanah yang efektif meminimalkan penurunan permukaan gambut dan emisi karbon, sambil mempertahankan produktivitas tanaman. Manajemen aktif APRIL di HTI dan hutan restorasi juga memastikan kesiapan tanggap darurat kebakaran serta program pencegahan kebakaran yang menjaga masyarakat sekitar tetap aman.

    Komitmen 1-for-1

    Bagian penting dari pendekatan produksi-proteksi adalah komitmen APRIL untuk mengkonservasi dan merestorasi hutan alam dengan luas yang sama dengan hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola, atau yang disebut dengan 1-for-1 commitment.

    Menurut Laporan Keberlanjutan APRIL 2023, perusahaan telah mengkonservasi hutan alam seluas 362.136 hektare untuk mengimbangi area HTI seluas 454.021 hektare. Dengan rasio ini, APRIL telah mencapai 80 persen dari komitmen 1-for-1. Total area konservasi tersebut termasuk kawasan Restorasi Ekosistem Riau (RER), proyek restorasi hutan gambut di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang yang mencakup luas 150.693 hektare, setara dengan dua kali luas Singapura. RER kini menjadi rumah bagi 896 spesies flora dan fauna, termasuk spesies yang terancam punah menurut daftar International Union for Conservation of Nature (IUCN).

    Perbesar

    Hutan Restorasi Ekosistem Riau (RER) di Semenanjung Kampar, Riau

    Komitmen ini merupakan bagian dari Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 yang diterapkan oleh APRIL sejak 2015. Kebijakan ini mencakup komitmen perusahaan untuk tidak melakukan deforestasi, pengelolaan lahan gambut yang terbaik, serta mendukung keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya perlindungan hutan.

    Pada 2020, komitmen APRIL terhadap konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan semakin diperkuat dengan peluncuran komitmen satu dekade, yaitu APRIL2030. 

    Sebagai bagian dari komitmen ini, APRIL menjalankan inisiatif pendanaan unik yang dikenal dengan 1 dolar per ton. Inisiatif ini mengalokasikan 1 dolar AS untuk setiap ton serat yang dipanen guna mendukung program restorasi dan konservasi. Pada 2023 saja, APRIL berhasil mengumpulkan hampir 15 juta dolar AS untuk kegiatan tersebut, dan sejak peluncurannya pada 2020, total dana yang terkumpul mencapai sekitar 35 juta dolar AS.

    Inisiatif ini juga merupakan kelanjutan dari komitmen APRIL pada COP21 di Paris pada 2015, untuk menginvestasikan 100 juta dolar AS dalam upaya konservasi dan RER selama sepuluh tahun ke depan.

    Melalui semua inisiatif yang dijalankan, APRIL berharap dapat terus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

  • Jadi Trending Topic, Danandara Tuai Kritik Tajam dari Warganet – Page 3

    Jadi Trending Topic, Danandara Tuai Kritik Tajam dari Warganet – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pada Senin (24/2/2025). 

    Lembaga ini ditugaskan untuk mengelola aset negara yang nilainya mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14,7 triliun (dengan kurs Rp 16.238 per dolar AS).

    Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan hingga manufaktur dan produksi pangan.

    Peluncuran Danantara menandai langkah signifikan pemerintah dalam mengelola kekayaan negara untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Dengan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar, Danantara diklaim memiliki potensi besar untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pun demikian, tak sedikit masyarakat yang pesimis terhadap Danandara. Pantauan Tekno Liputan6.com di media sosial X, Selasa (25/2/2025), sejumlah warganet menyampaikan kritik yang cukup tajam. Keyword Danantara pun menjadi trending topic di X, dengan lebih dari 7 ribu cuitan.

    “Sebenernya Danantara itu inisiasi yang bagus. High risk, high return. Cuma ya pemerintah itu selalu amburadul dalam eksekusi program. Jadi ya ga heran kalo warga jadi trust issue. Sumber dana yang dari efisiensi anggaran jg aneh. Umumnya SWF tu karena surplus anggaran,” tulis @thed***

    “Sbnrnya, RI sdh punya investment company, sblm adanya Danantara. Namanya INA. Berdiri 2021. So far kinerjanya sangat baik. Rahasianya? CEO, CIO dan Chief Risk 100% swasta murni, jebolan global investment company dan lulusan top univ di amrik. Sama sekali gak ada bau politisnya,” akun @iwa*** memberikan masukan.

    “Biarin aja deh mrk mau bikin apa negara ini. Tp yg jelas publik terlanjur tdk percaya dng kredibiltas orang2 yg ditunjuk menjadi pengurus Danantara. Negara mrk bikin suka2 sendiri,” akun @rea*** memberikan kritik.

    “Hampir semua lini selalu ada pelaku korupsi, semoga DANANTARA aman dari bahaya laten korupsi,” cuit @ard*** mengharapkan yang terbaik.

    Di luar kritik dari warganet, tagar #DanantaraBangunNegeri juga membanjiri linimassa X dengan tone positif dan sepertinya menggunakan template cuitan seragam.

    Misalnya, seperti yang ducuitkan akun @yur***, “Dengan inovasi, Danantara membuktikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu mungkin dicapai.”

    “Melalui inovasi yang luar biasa, Danantara membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dalam pembangunan,” klaim @sia***.

    “Melalui inovasi dan dedikasi, Danantara terus mempercepat pembangunan Indonesia,” timpal @mim***

     

  • Trump Minta Zelensky Balikin Bantuan AS, Ukraina Menolak dan Tuntut Jaminan Suplai Militer – Halaman all

    Trump Minta Zelensky Balikin Bantuan AS, Ukraina Menolak dan Tuntut Jaminan Suplai Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat  (AS), Donald Trump, meminta Ukraina untuk mengembalikan miliaran dolar bantuan untuk membantu memerangi invasi Rusia.

    “Kami berusaha mendapatkan kembali uang itu, atau setidaknya mengamankannya,” ucap Trump saat berpidato di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) yang diadakan dekat Washington.

    “Saya ingin mereka memberi kami sesuatu sebagai imbalan atas semua uang yang telah kami keluarkan,” imbuhnya.

    “Kami meminta mineral tanah langka dan minyak—apa pun yang bisa kami dapatkan,” jelasnya.

    Komentar Trump ini muncul di tengah berlangsungnya negosiasi antara Washington dan Kyiv terkait akses terhadap tambang mineral tanah langka.

    Ukraine menolak desakan tersebut dan menuntut jaminan suplai militer untuk memerangi Rusia.

    Tanah langka adalah sumber daya mineral yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri.

    Lebih lanjut, Trump menginginkan akses ke mineral langka sebagai kompensasi atas bantuan yang diberikan kepada Ukraina selama konflik dengan Rusia.  

    Beberapa jam sebelum pidato Trump, sebuah sumber yang berbicara kepada AFP mengungkapkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, “belum siap” untuk menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai akses ke tambang tanah langka.

    Zelensky Belum Siap

    Utusan khusus Trump, Keith Kellogg, yang bertemu dengan Zelensky pekan ini, mengatakan Presiden Ukraina memahami betul pentingnya kesepakatan dengan AS.  

    “Menandatangani kesepakatan dengan AS adalah hal yang krusial,” kata Kellogg.  

    Sementara itu, menurut data resmi yang dirilis oleh pemerintah AS, sejak invasi Rusia dimulai, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari $60 miliar dalam bentuk bantuan militer kepada Ukraina.

    Angka ini menjadikannya sebagai pemberi bantuan terbesar kepada Ukraina, meskipun masih jauh dari angka yang diklaim oleh Trump.  

    Institut Kiel, sebuah lembaga riset ekonomi di Jerman, juga melaporkan bahwa sejak 2022 hingga akhir 2024, total bantuan yang diberikan oleh AS kepada Ukraina—termasuk bantuan finansial, kemanusiaan, dan militer—bernilai 114,2 miliar euro ($119,8 miliar).  

    Meskipun bantuan tersebut sangat besar, sumber Ukraina menyatakan bahwa Kyiv masih membutuhkan jaminan lebih lanjut terkait bantuan tersebut.

    Selain itu, menurut data resmi yang dilansir AFP, mantan Presiden AS Joe Biden telah menyalurkan lebih dari 500 miliar dolar AS (sekitar Rp 8,13 kuadriliun) dalam bentuk bantuan militer kepada Ukraina sejak invasi Rusia.  

    Menurut informasi yang dilaporkan oleh Reuters pada Senin (24/2/2025), Zelensky sempat menolak untuk menandatangani kesepakatan pekan lalu yang mengharuskan Ukraina menyerahkan 50 persen dari mineral penting yang dimilikinya kepada Washington.  

    Mineral-mineral yang dimaksud mencakup grafit, uranium, titanium, dan litium, yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri global.  

    “Saya tidak akan menandatangani kesepakatan yang harus dibayar oleh sepuluh generasi Ukraina berikutnya,” ucap Zelensky, dikutip dari CNN.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)