Produk: dolar AS

  • Tokocrypto menekankan keamanan industri kripto pascaperetasan Bybit

    Tokocrypto menekankan keamanan industri kripto pascaperetasan Bybit

    Keamanan aset pengguna adalah prioritas utama kami.

    Jakarta (ANTARA) – Tokocrypto menekankan, insiden peretasan salah satu platform perdagangan kripto, Bybit harus menjadi momentum bagi industri ini untuk meningkatkan perlindungan bagi aset pengguna.

    Selain itu, para platform perdagangan aset kripto diharapkan selalu mengoptimalkan keamanan sistem, agar kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto tetap terjaga dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

    “Keamanan aset pengguna adalah prioritas utama kami. Exchange harus terus mengevaluasi sistem mereka, berkolaborasi dengan mitra kustodian, serta mengimplementasikan teknologi pemantauan yang lebih canggih untuk mencegah kejadian serupa,” ujar CMO Tokocrypto Wan Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Insiden peretasan yang menimpa Bybit menyebabkan kerugian mencapai 1,46 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp23,8 triliun dalam bentuk Ethereum (ETH).

    Peristiwa itu memicu penurunan harga aset kripto utama dan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap keamanan dana mereka di platform perdagangan terpusat.

    Dampak langsung dari kejadian ini terlihat pada harga Bitcoin yang turun tajam ke level 97.000 dolar AS, sementara Ethereum merosot di bawah 2.700 dolar AS.

    Selain itu, terjadi peningkatan arus keluar dana dari platform kripto terpusat (CEX), menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap keamanan bursa masih rapuh.

    Lebih lanjut, Iqbal menilai peristiwa ini juga mempercepat dorongan regulator global dalam menetapkan aturan yang lebih ketat untuk industri kripto.

    Beberapa kebijakan yang kini mendapat perhatian lebih besar, di antaranya adalah Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) di Uni Eropa dan Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) di AS, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta transparansi dalam ekosistem kripto.

    Di Indonesia, meski belum terlihat dampak signifikan pada aktivitas perdagangan kripto lokal, regulator dan pelaku industri terus memantau situasi.

    Menurut Iqbal, beberapa exchange kripto di Indonesia telah memperketat sistem perlindungan serta meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dana pengguna.

    “Beberapa exchange kripto di Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan keamanan dana pengguna dengan memperketat sistem perlindungan serta memperkuat kerja sama dengan regulator. Langkah-langkah ini mencakup penerapan teknologi keamanan terbaru, audit keamanan rutin oleh pihak ketiga yang independen, serta peningkatan protokol verifikasi identitas pengguna (KYC/AML),” kata Iqbal lagi.

    Selain itu, beberapa exchange juga mengumumkan pembentukan dana perlindungan investor, sebagai jaminan tambahan bagi pengguna dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

    Pada sisi lain, edukasi kepada pengguna juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan aset digital yang aman, termasuk opsi self-custody bagi mereka yang ingin menyimpan asetnya sendiri guna mengurangi risiko dari bursa terpusat.

    Adapun pasar kripto mengalami penurunan tajam dengan mayoritas aset digital berada di zona merah dalam beberapa hari terakhir. Bitcoin (BTC) sempat turun ke level 84.436 dolar AS, sementara Ethereum (ETH) anjlok ke 2.330 dolar AS.

    Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menyebut bahwa koreksi ini dipicu oleh kombinasi faktor makroekonomi, arus keluar besar dari ETF, serta dampak peretasan yang menimpa platform Bybit.

    Meski demikian, ia menilai bahwa dampak peretasan ini terhadap pasar global cenderung sementara, mengingat fundamental Bitcoin dan aset kripto lainnya masih kuat.

    Dalam kondisi pasar yang masih bergejolak, Fyqieh menyarankan investor untuk menerapkan strategi yang lebih disiplin. Bagi trader jangka pendek, disarankan untuk menghindari penggunaan leverage tinggi, karena volatilitas yang masih tinggi dapat memicu likuidasi lebih lanjut.

    “Memantau level support utama Bitcoin di 80.000 dolar AS dan Ethereum di 2.000 dolar AS dapat membantu dalam mencari peluang beli jika muncul tanda-tanda pembalikan tren. Selain itu, penggunaan stop-loss yang ketat sangat dianjurkan guna membatasi risiko,” katanya lagi.

    Sementara itu, investor jangka panjang dapat mempertimbangkan strategi akumulasi bertahap (DCA) di area support kuat seperti BTC di 80.000 dolar AS dan ETH di 2.000 dolar AS.

    Memantau arus masuk kembali ke ETF Bitcoin dan Ethereum juga bisa menjadi indikator potensi pemulihan pasar. Selain itu, investor perlu terus mencermati kebijakan The Fed serta kebijakan perdagangan yang diumumkan oleh Trump, karena kedua faktor ini masih menjadi pemicu utama volatilitas di pasar.

    “Langkah mitigasi dari Bybit terhadap peretasan juga patut diperhatikan guna mengantisipasi dampak lanjutan pada pasar kripto. Dengan ketidakpastian yang masih tinggi, investor disarankan untuk tetap waspada terhadap volatilitas serta mengatur strategi investasi dengan lebih berhati-hati,” katanya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepakbola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air. Didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Selengkapnya, berikut rangkuman kasus korupsi yang masuk Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia:

    1. PT Timah Tbk – 300 T

    Kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini bermula dari kerja sama ilegal antara Harvey, yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), dan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, pada 2018-2019. Mereka terlibat dalam penggelapan dana dan penyewaan smelter ilegal.

    Skema ini menyamarkan kegiatan pertambangan ilegal dengan sewa peralatan smelter, lalu mengalihkan dana ke rekening yang dikelola kelompok mereka untuk membiayai operasional tambang ilegal. Kerugian finansial mencapai Rp2,28 triliun dari kerja sama ilegal dan Rp26,65 triliun dari pembayaran bijih timah. Kerugian lingkungan diperkirakan Rp271,07 triliun akibat kerusakan tanah, pencemaran air, dan ekosistem di Bangka Belitung seluas 170 juta hektar.

    2. Pertamina – 193 T

    Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang diduga terlibat dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, pengaturan harga, impor ilegal, dan mark-up kontrak pengiriman minyak.

    Korupsi ini bermula pada 2018 saat pemerintah mendorong pemenuhan minyak dalam negeri, tetapi beberapa tersangka memilih impor. Kerugian negara mencakup biaya subsidi, impor minyak, dan mark-up harga, dengan total kerugian selama 2018-2023 diperkirakan mencapai Rp968,5 triliun.

    Kasus ini juga terkait dengan keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM Pertamax yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Meskipun pihak Pertamina membantah adanya praktik oplos, mereka mengklaim ada kesalahan komunikasi terkait isu tersebut.

    3. BL BLBI – 138 T

    KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kasus ini terkait penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia pada 1998. Dari Rp147,7 triliun dana yang disalurkan, sekitar Rp138,4 triliun merugikan negara.

    Sjamsul dan Itjih awalnya dijerat sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Syafruddin Temenggung, namun MA membebaskan Syafruddin, menyatakan tidak ada unsur tindak pidana.

    Sjamsul dan Itjih kabur ke Singapura, menjadi buron, dan akhirnya KPK mengeluarkan SP3 pada 2021. Kasus ini bermula dari perjanjian dengan BPPN pada 1998 untuk menyelesaikan kewajiban BDNI sebesar Rp47,258 triliun. Sjamsul diduga merugikan negara Rp4,58 triliun akibat misrepresentasi aset yang dijadikan jaminan.

    4. Duta Palma – 78 T

    Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group, yang melibatkan Surya Darmadi, terus diselidiki sejak 2022. Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 100 triliun, dengan rincian kerugian keuangan Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian Rp 99,2 triliun. Surya Darmadi diduga terlibat dalam penyerobotan lahan hutan di Riau dan pencucian uang.

    Surya Darmadi sempat menjadi buronan KPK namun menyerahkan diri pada 2022. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejagung setelah KPK menghentikan penyidikan dengan SP3 pada 2024. Kejaksaan Agung juga menyita aset dan uang tunai dari PT Duta Palma Group dan entitas terkait, dengan total penyitaan mencapai Rp 450 miliar. Upaya pemulihan kerugian negara terus dilakukan melalui penyitaan aset yang diduga hasil dari tindak pidana ini.

    5. PT TPPI – 37 T

    PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), BUMN di sektor migas, mengalami kesulitan finansial setelah krisis ekonomi 1998. Pada 2008, untuk menyelamatkan perusahaan, JK meminta PT TPPI dibantu, yang kemudian direspons oleh Kepala BP Migas Raden Priyono dengan mengucurkan dana 2,7 miliar dolar AS. Kasus ini akhirnya terungkap sebagai dugaan korupsi.

    Raden Priyono, mantan Deputi BP Migas Djoko Harsono, dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno (yang menjadi buronan) diadili karena korupsi dana tersebut, yang setara dengan Rp 37,8 triliun. JK menyatakan bahwa kebijakan penyelamatan PT TPPI merupakan kebijakan negara untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan industri petrochemical milik Pertamina, dan menilai kasus ini adalah kasus perdata.

    6. PT ASABRI – 22 T

    Kasus ini melibatkan manipulasi harga saham oleh pihak dalam dan luar Asabri, termasuk Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, yang merugikan investasi Asabri.

    Antara 2012 hingga 2019, Asabri membeli saham dengan harga tinggi, namun dijual dengan harga lebih rendah, merugikan keuangan negara. Terkait kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan pejabat Asabri dan pihak swasta yang terlibat.

    Tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan diancam dengan hukuman sesuai UU Pemberantasan Korupsi.

    7. PT JIWASRAYA – 17 T

    Dugaan kerugian negara terkait skandal Jiwasraya bertambah menjadi sekitar Rp17 triliun, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mencapai Rp13,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menahan enam tersangka dan telah menyita aset senilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan.

    Direktur Utama Jiwasraya menyatakan kerugian negara akibat gagal bayar mencapai Rp13 triliun, yang dikaitkan dengan saham yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro. Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro membantah tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai fitnah yang merugikan nama baik klien mereka.

    8. KEMENSOS – 17 T

    Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terungkap setelah KPK menangkap pejabat Kemensos pada Desember 2020. Juliari diduga menerima suap sekitar Rp 32,48 miliar dari vendor pengadaan bansos. Pada 23 Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.

    Juliari mengajukan pembelaan, meminta dibebaskan, namun ICW mendesak hukuman berat. Keputusan hakim meringankan hukuman dengan alasan hujatan masyarakat terhadap Juliari. Pada Agustus 2022, KPK melaporkan bahwa Juliari telah melunasi uang pengganti Rp 14,5 miliar ke kas negara.

    9. Sawit CPO – 12 T

    Kejaksaan Agung memeriksa saksi FA, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (minyak sawit mentah) dan turunannya pada 2021-2022. Kasus ini melibatkan tiga korporasi besar: Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup, yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 6,47 triliun.

    Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), namun beberapa perusahaan tidak memenuhinya dan tetap mendapatkan izin ekspor. Sejumlah pejabat Kemendag dan eksekutif perusahaan juga menjadi tersangka.

    10. Garuda Indonesia – 9 T

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima hasil audit BPKP terkait pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (2011-2021) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun. Audit mengungkapkan pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72 yang terlalu mahal, mengakibatkan biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan.

    Kejagung menetapkan dua tersangka baru, Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda) dan Soetikno Soedarjo (eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi), sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kasus ini terkait dengan pengadaan pesawat yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan kerugian finansial negara sebesar USD 609,8 juta.

    11. BTS KOMINFO – 8 T

    Kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berlanjut. Kejaksaan Agung telah menerima laporan kerugian negara yang mencapai Rp8,32 triliun, yang berasal dari biaya penyusunan, mark-up harga, dan BTS yang tidak terbangun.

    Proyek ini terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di lima paket BAKTI Kominfo pada 2020-2022. Kejaksaan telah memeriksa lebih dari 60 saksi dan mencegah 23 orang bepergian ke luar negeri.

    Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan adiknya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Proyek BTS bertujuan untuk memperluas akses internet ke desa-desa 3T di Indonesia, dengan target 9.113 desa untuk dibangun BTS antara 2020-2022. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenkeu: Pendapatan negara dari Jatim awal 2025 capai Rp19,49 triliun

    Kemenkeu: Pendapatan negara dari Jatim awal 2025 capai Rp19,49 triliun

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna mencatatkan realisasi pendapatan negara dari wilayah setempat pada awal 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86 persen dari target tahunan sebesar Rp284,26 triliun.

    “Dari sisi fiskal realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga Januari 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86 persen,” katanya di Surabaya, Kamis.

    Dudung menyatakan realisasi pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp19,05 triliun atau 6,83 persen dari target serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp445,23 miliar atau 8,4 persen dari target Rp 5,3 triliun.

    Untuk penerimaan perpajakan sendiri berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp7,05 triliun serta bea cukai sebesar Rp11,99 triliun.

    Sementara itu untuk realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp12,16 triliun atau 9,72 persen dari total pagu anggaran yakni meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menyerap Rp1,5 triliun sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,66 triliun.

    Dudung menuturkan dengan capaian ini berarti ekonomi Jawa Timur tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif terutama karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat, sektor industri yang produktif, dan kebijakan fiskal yang berjalan efektif.

    “Pemerintah optimistis tren pertumbuhan ini akan berlanjut pada 2025 dengan tetap menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kinerja ekspor,” katanya.

    Ia menjelaskan capaian fiskal itu semakin mendorong perekonomian Jawa Timur yang memang telah menunjukkan ketahanan sejak tahun lalu yaitu dibuktikan melalui adanya pertumbuhan mencapai 5,03 persen pada triwulan IV-2024.

    Peningkatan aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat menjadi faktor utama pendorong ekonomi di wilayah ini.

    Dari sisi permintaan pertumbuhan masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sedangkan dari sisi penawaran sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    “Jawa Timur juga tercatat sebagai kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa dan nasional masing-masing sebesar 25,23 persen dan 14,39 persen,” katanya.

    Untuk aktivitas perdagangan internasional di Jawa Timur pada Desember 2024 mencatat ekspor senilai 2,10 miliar dolar AS dan impor sebesar 2,77 miliar dolar AS.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT SMI biayai 94 proyek terkait iklim dengan komitmen Rp33 triliun

    PT SMI biayai 94 proyek terkait iklim dengan komitmen Rp33 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI telah membiayai 94 proyek terkait iklim dengan nilai komitmen kumulatif mencapai Rp33,45 triliun per Desember 2024.

    “Hingga Desember 2024, PT SMI telah membiayai 94 proyek climate-related dengan komitmen kumulatif senilai Rp33,45 triliun dan nilai proyek senilai Rp174,8 triliun,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 49 proyek telah dihitung dan menghasilkan potensi gas rumah kaca (GRK) terhindarkan sebesar 6,8 juta ton CO2-Equivalent dan potensi Carbon Credit Equivalent sebesar 25 juta dolar AS.

    Sejak 2018, PT SMI pun sudah menghentikan pembiayaan terhadap proyek pembangkit listrik bertenaga fosil dan mengalihkan fokus pada pembangkit listrik energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, minihidro, surya, panas bumi, biomassa, dan bayu.

    Hal itu merupakan bagian dari komitmen PT SMI untuk memaksimalkan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Selain pembiayaan, PT SMI juga mengelola platform SDG Indonesia One (SIO), sebuah platform yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs/Tujuan Pembangunan Berkesinambungan).

    Platform ini menggabungkan dana publik dan swasta (blended finance) untuk disalurkan ke proyek infrastruktur terkait SDGs.

    Skema blended finance ini telah berhasil mendukung beberapa proyek strategis, di antaranya proyek Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dan Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS) Tembesi, yang merupakan PLTS Terapung terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas 46 MWp.

    Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk PT SMI sebagai Country Platform Manager untuk mengawal transisi energi fosil ke energi yang ramah lingkungan.

    Lewat Indonesia ETM Country Platform, Perseroan memobilisasi dukungan pendanaan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta dalam rangka memfasilitasi pemerintah menyiapkan rencana investasi transisi energi dan pendanaan investasi iklim. Hal itu untuk mempercepat masa operasional sumber energi dengan bahan bakar fosil, yaitu PLTU yang berbahan baku batu bara.

    Hingga saat ini, PT SMI telah mendapatkan dukungan dari 18 partner, yang terdiri dari dari grant partner, financing partner, knowledge & technical partner, serta investment partner.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hashim: Jerman gantikan AS terkait kepemimpinan di JETP

    Hashim: Jerman gantikan AS terkait kepemimpinan di JETP

    Jakarta (ANTARA) – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo mengungkapkan Jerman menggantikan Amerika Serikat (AS) dalam kepemimpinan di Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Saya bertemu dengan delegasi pemerintah Jerman pada pekan lalu dan delegasi Jerman menyampaikan bahwa pemerintah Jerman memutuskan untuk menggantikan Amerika Serikat terkait kepemimpinan (lead member) dalam JETP,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Perubahan besar terjadi saat Amerika Serikat menarik diri secara resmi dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, dan kemudian menarik diri dari JETP.

    JETP merupakan kemitraan global untuk mempercepat transisi energi yang adil. JETP bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Sebagai informasi, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta menyatakan bahwa Jerman mengambil alih kepemimpinan bersama International Partners Group (IPG) dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) di Indonesia bersama Jepang mulai awal 2025.

    Sejak peluncuran JETP pada KTT G20 Tahun 2022 di Indonesia, Jerman telah menjadi pendukung setia transisi energi Indonesia.

    Dengan salah satu portofolio proyek bilateral terbesar dalam kerja sama pembangunan yang didedikasikan untuk upaya itu, Jerman memperdalam keterlibatannya dengan mengambil tanggung jawab kepemimpinan bersama, dan membantu mendorong fase berikutnya dari implementasi JETP.

    Sementara itu, IPG, yang terdiri dari negara-negara G7, Uni Eropa, Denmark, dan Norwegia, bersama Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – koalisi global lembaga keuangan terkemuka – berjanji memobilisasi dana 20 miliar dolar AS (sekitar Rp326,1 triliun) guna mendukung tujuan JETP Indonesia.

    Komitmen tersebut bertujuan untuk membatasi emisi, mempercepat pengembangan energi terbarukan secara signifikan, dan mencapai emisi nol bersih di sektor listrik pada 2050.

    Untuk memperkuat komitmen itu, disebutkan bahwa delegasi tingkat tinggi dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Christine Toetzke, mengunjungi Jakarta dari 17–21 Februari.

    Delegasi tersebut berinteraksi dengan pemerintah Indonesia, Co-Lead Jepang, IPG, Sekretariat JETP, dan komunitas JETP yang lebih luas untuk meninjau kemajuan dan mengidentifikasi langkah-langkah penting untuk mempercepat implementasi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar usul dana efisiensi pemerintah diinvestasikan dalam Bitcoin

    Pakar usul dana efisiensi pemerintah diinvestasikan dalam Bitcoin

    Jakarta (ANTARA) – Pakar digital Anthony Leong mengusulkan agar sebagian dari dana efisiensi yang dilakukan pemerintah diinvestasikan dalam Bitcoin sebagai langkah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.

    “Jika harga Bitcoin mencapai Rp5 miliar per BTC, nilai investasi akan meningkat menjadi Rp1.063,83 triliun atau sekitar 12,66 persen dari total utang negara. Jika Bitcoin mencapai Rp10 miliar per BTC, nilai investasi naik menjadi Rp2.127,66 triliun, cukup untuk menutupi 25,32 persen dari total utang negara,” kata Anthony dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia lantas melanjutkan, “Jika Bitcoin mencapai Rp20 miliar per BTC, nilai investasi melonjak menjadi Rp4.255,32 triliun, hampir menutupi 50,66 persen dari total utang negara.”

    Ia menuturkan bahwa berdasarkan data terbaru, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.400 triliun. Adapun per 25 Februari 2025, harga Bitcoin berada di kisaran 87.149 dolar AS atau sekitar Rp1,41 miliar per BTC (dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS).

    “Jika pemerintah mengalokasikan Rp300 triliun untuk membeli Bitcoin, jumlah yang diperoleh mencapai 212.766 BTC,” ucapnya.

    Ia menilai investasi dalam Bitcoin dapat memberikan keuntungan besar dan memberi solusi inovatif dalam memperkuat cadangan keuangan negara jika dikelola dengan regulasi yang tepat. Misalnya, negara El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa.

    “Jika pemerintah mempertimbangkan investasi ini, mereka harus memiliki strategi mitigasi risiko yang matang. Bitcoin dapat memberikan imbal hasil yang tinggi, tetapi fluktuasi harganya juga sangat tajam. Harus kita pikirkan jangan sampai nanti sudah 20 miliar baru Indonesia melirik ini,” tuturnya.

    Untuk itu, ia mengatakan jika sebagian dana dialokasikan ke Bitcoin dan nilainya terus mengalami kenaikan maka Indonesia dapat memiliki sumber baru untuk membayar utang nasional tanpa perlu menambah pinjaman baru.

    “Tentu, kajian mendalam masih diperlukan, namun langkah awal bisa dimulai dengan alokasi kecil untuk memahami potensi dan risikonya. Saat ini, banyak manajer investasi global yang mulai berinvestasi di Bitcoin,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya strategi mitigasi risiko yang jelas dalam mengalokasikan dana ke Bitcoin agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

    “Jika dikelola dengan baik, investasi ini dapat menjadi langkah inovatif dalam memperkuat keuangan negara dalam jangka panjang,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (24/2), Presiden Prabowo Subianto mengungkap Rp300 triliun lebih dana hasil efisiensi yang disuntikkan ke Danantara bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.

    Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.

    “Kini, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah melemah karena The Fed merasa tidak perlu turunkan suku bunga

    Rupiah melemah karena The Fed merasa tidak perlu turunkan suku bunga

    Rupiah hari ini diperkirakan masih diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.350-Rp16.450 dipengaruhi kebijakan tarif Presiden Trump

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap Federal Reserve (The Fed) yang merasa tidak perlu lagi menurunkan suku bunga acuan.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh The Fed karena sudah cukup puas dengan kondisi tenaga kerja Amerika Serikat (AS)

    “Rupiah hari ini diperkirakan masih akan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.350 – Rp16.450 dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump (Presiden AS) dan pernyataan The Fed yang hawkish,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ke depan, fokus The Fed adalah penurunan inflasi sesuai target 2 persen. Ini berarti The Fed takkan terburu-buru menurunkan suku bunga karena target inflasi masih jauh dari sasaran.

    Meninjau kondisi domestik, volatilitas transaksi di bursa efek yang masih berlanjut memberatkan pergerakan kurs rupiah.

    “Volatilitas di bursa efek terutama disebabkan oleh saham bank dampak dari keputusan BI (Bank Indonesia) yang masih menahan suku bunga tinggi dalam waktu lama,” ujar Rully.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 74 poin atau 0,45 persen menjadi Rp16.454 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.431 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.378 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR sebut penerbitan TKDN Apple jadi momen penguatan SDM RI

    Komisi VII DPR sebut penerbitan TKDN Apple jadi momen penguatan SDM RI

    Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk Apple agar bisa dijual secara resmi di Indonesia, merupakan momen untuk penguatan kualitas SDM di tanah air.

    Penerbitan tersebut segera dilakukan mengingat negosiasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Apple sudah rampung yang menghasilkan penambahan investasi sebesar 160 juta dolar AS atau Rp2,62 triliun untuk membangun Apple Software Indonesia and Technology Institute, serta Apple Profesional Developer Academy.

    “Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi industri teknologi nasional, khususnya dalam pengembangan talenta digital dan ekosistem inovasi,” kata Chusnunia Chalim di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masuknya Apple ke dalam siklus investasi baru ini harus diiringi dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

    “Diharapkan keberadaan Apple Software Indonesia and Technology Institute serta Apple Profesional Developer Academy dapat membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja lokal, mendorong pengembangan aplikasi dan ekosistem digital yang lebih maju,” katanya pula.

    Selain itu, ia mengatakan dengan segera terbitnya sertifikasi TKDN, langkah selanjutnya adalah proses perizinan edar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang akan memastikan salah satu produk Apple, yaitu iPhone 16 dapat resmi beredar di pasar Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Chusnunia berharap kerja sama ini dapat menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan teknologi dalam negeri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia telah merampungkan proses negosiasi dengan perusahaan teknologi terkemuka Apple terkait perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga perusahaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.

    Menperin menjelaskan proses negosiasi yang dilakukan dengan Apple sudah berjalan selama 5 bulan, dan berlangsung alot.

    Hal tersebut karena baik dari sisi Pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • ID FOOD: Pemerintah sedang negosiasi impor daging kerbau dari India

    ID FOOD: Pemerintah sedang negosiasi impor daging kerbau dari India

    Saya yakin bahwa kebutuhan untuk stok Lebaran ini sudah cukup, jadi nggak perlu khawatir karena ada daging sapi, ada daging kerbau juga

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan pihaknya sedang melakukan negosiasi untuk impor daging kerbau dari India.

    Sis Apik menyampaikan negosiasi ini perlu untuk dilakukan agar harga jual daging kerbau nasional bisa berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp80 ribu.

    “Kami akan secara bertahap melakukan impor daging kerbau beku dari India dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian agar dapat bernegosiasi antar pemerintah,” kata Sis Apik di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut saat ini harga daging kerbau di India sedang mengalami kenaikan. Oleh karenanya, diperlukan negosiasi dengan produsen daging kerbau di India, agar bisa mendapatkan harga yang tidak terlalu tinggi.

    Importasi ini, lanjut Sis Apik, tidak hanya memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Lebaran 2025, tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan nasional sehari-hari.

    Sis Apik memastikan kebutuhan daging kerbau saat ini sudah mencukupi, yakni sekitar 9.000-10.000 ton.

    Namun, BUMN pangan itu juga menargetkan untuk dapat mendistribusikan daging kerbau beku sebanyak 19.000 ton selama Ramadhan.

    “Saya yakin bahwa kebutuhan untuk stok Lebaran ini sudah cukup, jadi nggak perlu khawatir karena ada daging sapi, ada daging kerbau juga,” ujar Sis Apik.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan tingginya harga daging kerbau di tanah air diduga lantaran distributor di India sengaja menaikkan harga dan terdampak oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga daging kerbau di vendor India saat ini dipatok antara 3,8 dolar AS hingga 3,9 dolar AS per kilogram.

    Menurut Arief, angka tersebut terbilang tinggi karena sebelumnya hanya 3 dolar AS per kilogram.

    “Di India itu harganya sekarang sudah 3,8-3,9 dolar AS per kilogram, kita harus mulai berhitung lagi gitu ya. Berhitung lagi itu, maksudnya kita cari vendor lagi yang baru,” ujar Arief di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Selain harga yang tinggi, lanjut Arief, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.300 per dolar AS. Hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi harga daging kerbau yang dibeli distributor.

    Arief juga meminta seluruh jajarannya untuk mencari vendor baru yang harganya masih lebih murah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina NRE bangun pabrik perakitan panel surya di Jawa Barat

    Pertamina NRE bangun pabrik perakitan panel surya di Jawa Barat

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menyatakan tengah membangun fasilitas produksi panel surya di Jawa Barat, dengan nilai investasi pada tahap pertama sebesar 40 juta dolar AS atau Rp657,6 miliar (kurs Rp16.441).

    Direktur Keuangan Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah ditemui usai acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis menyatakan pembangunan pabrik tersebut dilakukan bersama dengan salah satu perusahaan manufaktur dari China.

    “Untuk tahap pertama ini sekitar 40 juta dolar AS, dan itu akan ditanggung bersama,” katanya.

    Lebih lanjut, menurut dia pembangunan fasilitas produksi itu ditujukan untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen dari pemerintah.

    Selain itu, ia mengatakan, fasilitas produksi tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2026.

    “Ini dalam persiapan. Nantinya kita harapkan bisa mulai berproduksi di tahun 2026,” ujarnya.

    Pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai bisa menjadi faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah harus mengambil tindakan untuk bisa mempercepat terjadinya penambahan kapasitas energi hijau yang masih melimpah di Indonesia.

    “Kehadiran pembangkit EBT sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, energi fosil yang menopang pembangkit di Indonesia tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan pembangkit EBT,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.

    Berdasarkan perhitungan dengan metode konservatif yang dilakukan CORE Indonesia, Faisal mengatakan, ketersediaan bahan bakar fosil ini diprediksi akan segera habis. Ia menyebut ketersediaan batu bara di Indonesia akan habis dalam 28 tahun ke depan. Lalu minyak bumi dan gas, masing-masing ketersediaannya hanya mampu bertahan hingga 21 tahun serta 19 tahun ke depan saja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025