Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Harga Gas Murah untuk Tujuh Sektor Industri dengan Skema Baru – Halaman all

    Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Harga Gas Murah untuk Tujuh Sektor Industri dengan Skema Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan skema baru program harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu.

    Tujuh industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01 MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Bahlil mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar dan untuk bahan baku.

    Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar dipatok sebesar 7 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU.

    Penetapan HGBT ini dinilai memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran 6,75 – 7,75 dolar AS per MMBTU.

    Bahlil mengatakan, kebijakan HGBT selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Bahlil dikutip dari siaran pers pada Sabtu (1/3/2025).

    Bersamaan dengan ini, ia juga mengesahkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.

    “Pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik,” ujar Bahlil.

    Pada kedua Kepmen HGBT ini terdapat beberapa Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak lagi dicantumkan sebagai pengguna HGBT.

    Pertimbangannya, mereka telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari USD6,5 per MMBTU dan/atau USD7 per MMBTU.

    Lalu, terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara, serta terdapat Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah berhenti menggunakan gas bumi.

    Bahlil memastikan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini.

    Koordinasi dengan instansi terkait akan terus berjalan guna memastikan implementasi yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. 

  • Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Secara historis, momen Ramadan dan Lebaran akan mendorong konsumsi masyarakat sehingga berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, momen Ramadan dan Lebaran 2025 kali ini diiringi oleh tekanan global hingga PHK massal di sejumlah sektor.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui momen Ramadan kerap berdampak positif ke perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi, serta makanan & minuman. 

    “Namun, efeknya cenderung bersifat temporer dan bisa terkompensasi oleh perlambatan di sektor lain,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).

    Dia mencontohkan, ketidakpastian global masih akan sangat berpengaruh ke perekonomian domestik. Misalnya, perlambatan ekonomi di negara mitra-mitra dagang utama akan menghambat ekspor Indonesia.

    Selain itu, sambungnya, pelemahan rupiah yang telah menyentuh Rp16.500 per dolar AS juga bisa meningkatkan tekanan inflasi—terutama pada barang impor—yang pada akhirnya dapat menggerus daya beli masyarakat.

    Yusuf turut mengingatkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya masih terus berlanjut. Terbaru, setidaknya 10 ribu buruh Sritex alias PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) telah terkena PHK; 1.100 buruh pabrik piano milik Yamaha di sejumlah daerah juga terancam di-PHK. 

    “Tren PHK massal di beberapa sektor menandakan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja, yang berpotensi menekan konsumsi dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Dia pun menyambut positif apabila pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga selama momen Ramadan dan Lebaran. Oleh sebab itu, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berada di kisaran 4,9%—5,0%.

    “Meskipun masih cukup kuat, pencapaian angka 5% akan sangat bergantung pada efektivitas insentif fiskal dalam mendorong konsumsi di tengah tekanan eksternal dan pelemahan rupiah,” tutupnya.

    Keyakinan Pemerintah 

    Sebelumnya, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

  • Mohammed Deif Batal Ditangkap, Hakim ICC Konfirmasi Kematian Bos Hamas – Halaman all

    Mohammed Deif Batal Ditangkap, Hakim ICC Konfirmasi Kematian Bos Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) batalkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al Masri atau dikenal Mohammed Deif.

    Keputusan itu dirilis tepat setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengkonfirmasi bahwa Deif telah tewas bulan lalu.

    Hal tersebut semakin diperkuat dengan munculnya informasi yang bisa dipercaya soal kematian Deif.

    “Hasilnya, Majelis memutuskan untuk menghentikan proses terhadap Deif dan menyatakan surat perintah penangkapan terhadap dia tak berlaku,” kata hakim ketua Nicolas Guillou dalam keputusan tertulis, dikutip New Arab, Jumat (28/2/2025).

    Sebelum surat penangkapan di cabut, pada November 2024, ICC sempat mengeluarkan surat penangkapan terhadap Deif bersamaan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu Yoav Gallant.

    Mohammed Deif dianggap sebagai salah satu pemimpin Hamas yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap Israel.

    Deif juga dituding sebagai salah satu dalang dalam serangan yang melibatkan pembunuhan dan penyiksaan, yang merupakan bagian dari kejahatan perang menurut hukum internasional.

    Mohammed Deif dijadikan tersangka oleh ICC karena perannya dalam merencanakan dan melaksanakan serangan-serangan yang melanggar hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan kejahatan perang lainnya.

    Alasan tersebut yang mendorong ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Mohammed Deif.

    Mohammed Deif Dinyatakan Tewas

    Banub tak lama pasca ICC mengeluarkan surat penangkapan, Mohammed Deif, komandan militer Hamas dikonfirmasi meninggal dunia.

    Berita kematian Deif bahkan dikonfirmasi langsung oleh Abu Obeida, juru bicara Brigade Qassam, sayap bersenjata Hamas pada 30 Januari 2025.

    “(Kematian) ini pantas bagi pemimpin kami Mohammed Deif, yang telah membuat musuh kelelahan selama lebih dari 30 tahun,” kata Obeida, seperti dikutip Al Jazeera.

    Abu Obeida tidak merinci kapan dan di mana Deif gugur.

    Namun, kematian Deif menandai berakhirnya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam Hamas dan dapat memengaruhi dinamika konflik di wilayah tersebut.

    Kematian Deif juga dibenarkan oleh Militer Israel, dalam pengumuman resminya ia mengatakan bahwa kepala militer kelompok Hamas, Mohammed Deif, telah tewas dalam serangan yang dilakukan di wilayah Khan Yunis, Gaza.

    “IDF (Tentara Israel) mengumumkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2024, jet tempur IDF menyerang di wilayah Khan Yunis, dan setelah penilaian intelijen, dapat dipastikan bahwa Mohammed Deif tewas dalam serangan itu,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Mohammed Deif Jadi Buronan Israel

    Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, namun Deif menjadi sosok yang paling dicari oleh Israel sejak awal 1990-an setelah dia melakukan serangan terhadap tentara dan warga sipil Israel.

    Pada 2015, AS kembali memasukkan Deif sebagai daftar Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus.

    Memasuki bulan Desember 2023, tentara Israel menyebarkan selebaran di Gaza yang menawarkan hadiah sebesar 100.000 dolar AS kepada siapa pun yang memiliki informasi tentang keberadaan Deif.

    Meskipun berhasil lolos dari penangkapan, Deif mengalami luka-luka yang mengubah hidupnya akibat upaya pembunuhan yang berulang kali, yang berdampak pada mobilitas dan penglihatannya.

    Kendati fisiknya terkendala, namun tetap selangkah lebih maju dari militer Israel, membuatnya dihormati oleh sesama militan Palestina.

    Terlebih Deif dikenal sebagai orang di balik terowongan di bawah Gaza, yang digunakan untuk menyelundupkan senjata, bahan bakar dan barang-barang lainnya ke seluruh Mesir.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Kisah Wanita Kaya Masak Pakai Panci Emas Bernilai Rp 1,6 Miliar, Bagaimana Rasa Masakannya? – Halaman all

    Kisah Wanita Kaya Masak Pakai Panci Emas Bernilai Rp 1,6 Miliar, Bagaimana Rasa Masakannya? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, TIONGKOK –  Seorang wanita di Tiongkok selatan mengunggah video dirinya sedang makan dari panci emas murni yang beratnya 1 kg.

    Panci emas itu bernilai $97.000 dolar AS (Rp 1,6 miliar).

    Video itu mengejutkan komunitas daring di Tiongkok.

    Wanita itu, yang memiliki dua toko grosir emas di Shuibei, Shenzhen, mengatakan panci emas itu dibuat khusus untuk seorang pelanggan.

    Wanita yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada media China Dute News bahwa pot itu bernilai sekitar Rp 1,6 miliar, menurut harga emas terbaru ditambah biaya pemrosesan.

    Ia mengambil video tersebut untuk memamerkan produk unik tersebut sebelum dikirim ke pelanggannya.

    Dan dia telah mendapat izin dari pelanggan untuk mempublikasikan panci emas itu.

    Ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengenal seseorang yang memiliki panci yang terbuat dari emas. 

    Pesanan yang mereka terima biasanya adalah perhiasan yang terbuat dari logam mulia.

    Wanita itu juga menerima pesanan pelanggan lain untuk membuat durian emas seberat 500 gram sebagai hadiah.

    Dia mengatakan bisnis di pasar Shuibei telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir karena harga emas terus melonjak tahun ini.

    Ada yang meramalkan harga emas akan terus tumbuh dan membeli logam kuning tersebut sebagai investasi.

    Sementara itu, muncul tren di kalangan anak muda Tiongkok untuk membangun bengkel tukang emas di rumah dan membuat perhiasan sendiri dengan emas batangan yang sebelumnya dibeli dengan harga lebih murah.

    Poster itu mengatakan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pelanggan itu dengan pot emas itu.

    Bagaimana rasa masakannya?

    Mengenai pengalaman menyantap hotpot dari panci itu, katanya, panci emas memiliki konduktivitas termal yang lebih baik.

    Tetapi rasa makanannya sama saja jika memasak menggunakan panci biasa.

    “Salah satu ide gila orang kaya. Saya bertanya-tanya apakah emas akan mencair sedikit di atas kompor,” kata seorang pengamat daring.

    “Bahkan air yang direbus dalam panci pun baunya seperti uang,” kata yang lain.

    “Bagaimana jika makanan menempel di panci? Saya bahkan tidak berani menggunakan spons untuk membersihkannya,” kata orang ketiga.

    Yang lain mengunggah foto mangkuk emas dan sumpitnya dan bercanda meminta untuk berbagi makanan.

    Beberapa orang membeli mangkuk emas untuk bayi yang baru lahir untuk mendoakan masa depan cerah bagi mereka.

    Hotpot adalah gaya makan yang populer di seluruh Tiongkok, terutama selama musim dingin dan untuk pertemuan kelompok.

    Pengunjung dapat bebas memilih makanan yang direbus dalam panci, dengan beragam rasa dasar sup, dari pedas hingga tomat dan jamur, yang dapat dipilih.

    Sumber: SCMP

  • K-ESDM luncurkan skema baru gas murah guna perkuat daya saing industri

    K-ESDM luncurkan skema baru gas murah guna perkuat daya saing industri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (K-ESDM) meluncurkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah, yakni dengan membedakan gas untuk bahan bakar dan gas untuk bahan baku, guna memperkuat daya saing industri.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar 7 dolar AS per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat.

    Skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tersebut akan diberikan kepada tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Selain membedakan harga berdasarkan pemanfaatan, perubahan lainnya dari kebijakan HGBT ini adalah harga yang naik, dari yang sebelumnya 6 dolar AS per MMBTU menjadi 7 dolar AS per MMBTU untuk bahan bakar dan untuk bahan baku industri maksimal 6,5 dolar AS per MMBTU.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Bahlil menyampaikan bahwa penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri, dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran 6,75–7,75 dolar AS per MMBTU.

    Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik.

    Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.

    HGBT diterapkan sejak 2020 berdasarkan Perpres No.121/2020 pada sektor ketenagalistrikan dan tujuh sektor industri strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerima manfaat terbesar HGBT adalah PLN (49 persen), sektor pupuk (37 persen), serta keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gegara Teknologi AI Hong Kong Pecat 10.000 PNS, Alasanya Efisiensi Anggaran Negara – Halaman all

    Gegara Teknologi AI Hong Kong Pecat 10.000 PNS, Alasanya Efisiensi Anggaran Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pemerintah Pusat Hong Kong menggelar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.

    PHK massal ini diungkap langsung oleh Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan.

    Dalam keterangan resminya PHK akan mulai digelar bulan ini hingga April 2027.

    Hal ini dilakukan di tengah defisit yang meningkat imbas penurunan pendapatan dari penjualan tanah dan pajak transaksi properti yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan signifikan bagi pemerintah

    Alasan tersebut yang membuat defisit anggaran Hong Kong untuk tahun fiskal 2024-2025 melonjak mencapai sebesar 11 miliar dolar AS.

    Naik dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya, menandai peningkatan defisit selama tiga tahun berturut-turut.

    Mencegah terjadinya lonjakan serupa di kuartal awal 2025, pemerintah Hong Kong mulai mengumumkan beberapa langkah antisipasi.

    Termasuk diantaranya pemangkasan 10.000 posisi yang setara dengan 2 persen dari total pegawai negeri sipil.

    Tak hanya itu pemerintah juga akan melakukan pembekuan gaji sektor publik tahun ini.

    Dengan diberlakukan kebijakan tersebut  anggaran kumulatif belanja publik diperkirakan dapat menyusut sebesar 7 persen hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028.

    “Pemotongan anggaran ini bertujuan untuk menciptakan landasan fiskal yang berkelanjutan bagi pembangunan masa depan,” kata Paul Chan yang dikutip dari SCMP.

    “Langkah ini memberikan jalur yang jelas menuju tujuan pemulihan keseimbangan fiskal dalam akun operasional, secara terencana dan progresif,” imbuhnya.

    Tugas PNS Digantikan AI

    Untuk menggantikan tugas para PNS yang terdampak pemecatan, pemerintah Hong Kong mulai mengembangkan kecerdasan buatan (AI) dan sektor teknologi tinggi lain termasuk robotika.

    Hal tersebut sejalan dengan ambisi pemerintah China yang semakin kuat untuk meningkatkan pengembangan industri AI.

    Tak tanggung-tanggung untuk mempercepat adopsi AI, kota ini telah mengalokasikan 1 miliar dolar Hongkong untuk sebuah lembaga Penelitian dan pengembangan AI.

    AI dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai negeri yang bisa diotomatisasi.

    Selain itu dengan adanya chatbot atau asisten virtual, layanan publik menjadi lebih cepat dan responsif.

    Ini memungkinkan para pegawai untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan strategis.

    Kehadiran AI juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam pekerjaan administratif atau pelayanan publik.

    Ini karena sistem otomatis dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

    Dengan demikian, teknologi AI diharapkan dapat menggantikan beberapa tugas administratif dan rutin yang selama ini dilakukan oleh pegawai pemerintah, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi biaya operasional dan mengatasi defisit.

    Namun sejumlah pengamat mengatakan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengatasi keuangan kota yang cekak, justru PHK massal dinilai membawa banyak perubahan struktural.

    “Meskipun cadangan fiskal kota menyediakan penyangga, defisit yang meningkat menuntut tindakan segera dan strategis,” kata William Chan, mitra di Grant Thornton Hong Kong.

    “Untuk menjaga kemakmuran masa depan Hong Kong, kami mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan studi perluasan basis pajak yang komprehensif.” imbuhnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • MA Tolak Kasasi Syahrul Yasin Limpo, Hukuman Tetap 12 Tahun Penjara – Page 3

    MA Tolak Kasasi Syahrul Yasin Limpo, Hukuman Tetap 12 Tahun Penjara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023. Sehingga, hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

    “Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung RI di Jakarta, Jumat (28/2/2025) dilansir Antara.

    Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

    “Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

    Putusan kasasi itu diputus pada hari Jumat ini oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis dengan didampingi dua anggota, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.

    “Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

    Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ucap hakim ketua Artha Theresia dalam putusannya yang dibacakan di PT DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

    Selain pidana penjara yang diperberat, Hakim juga mengenakan SYL dengan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Bila eks Mentan itu tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 tahun.

    Komisi Pemberantasan Korupsi merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara untuk eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

  • Mahkamah Agung Perberat Vonis Karen Agustiawan Jadi 13 Tahun – Page 3

    Mahkamah Agung Perberat Vonis Karen Agustiawan Jadi 13 Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, yakni 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menerima permohonan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, tetapi hanya melakukan perubahan terbatas pada amar putusan terkait barang bukti.

    Di pengadilan tingkat pertama, Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan LNG di Pertamina.

    Karen terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dalam perkara ini, Karen didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2014.

    Mantan Dirut Pertamina itu didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL l senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun.

    Selain itu, Karen turut didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

     

  • KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) masih menelaah laporan dugaan suap pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

    “Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

    Dalam rentang waktu itu, kata Tessa, pelapor masih bisa memperkaya barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

    Setelah bukti dirasa cukup oleh KPK, maka hasil verifikasi akan dipresentasikan oleh Tim PLPM kepada pimpinan. 

    Tindak lanjut berikutnya adalah menentukan apakah laporan tersebut bisa naik ke tahap penindakan.

    “Kalau seandainya semuanya lancar dan cukup, waktunya tadi saya sudah sampaikan antara 1,5 sampai dengan 2 bulan. Untuk bisa dipresentasikan ke atasan dan diekspose, bisa dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan atau tidak,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya melalui Direktorat PLPM sedang memverifikasi laporan adanya dugaan suap dalam proses pemilihan ketua DPD RI periode 2024–2029.

    “DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Dalam laporan yang masuk ke KPK disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. 

    Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

    Kata Setyo, KPK membuka peluang mengklarifikasi 95 senator tersebut.

    “Iya nanti kan mengarah seperti itu (klarifikasi), yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

    Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. 

    Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

    Sebelumnya, seorang mantan staf di DPD RI melaporkan dugaan suap terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 ke KPK. 

    Mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan itu menduga terdapat 95 senator atau anggota DPD yang menerima aliran uang suap itu. 

    Hal itu disampaikan Irfan saat melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK, Selasa (18/2/2025). 
    Irfan didampingi oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar. 

    Dalam laporannya, Irfan menyebut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA yang disebut sebagai mantan bosnya turut menerima suap pemilihan ketua DPD. 

    Tak hanya pemilihan ketua DPD, Irfan menyebut pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD juga diwarnai praktik suap. 

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung KPK, Jakarta.

    Irfan membeberkan seorang anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). 
    Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD. 

    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5 ribu dolar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8 ribu dolar AS. Jadi ada 13 ribu dolar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” kata Irfan. 

    Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. 

    Dikatakannya, uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. 

    Kemudian uang haram itu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya berempat semuanya, saya, saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” tutur Irfan.

    Azis Yanuar yang menjadi kuasa hukum Irfan sempat memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan masyarakat. 

    Aziz Yanuar menyatakan telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini. 

    Bahkan, katanya, terdapat rekaman suara antara Irfan dengan petinggi partai. 

    “Buktinya tadi ada rekaman pembicaraan antara Pak Irfan dengan seorang petinggi partai. Jadi di sini bukan hanya terkait DPD, ternyata ada juga petinggi partai yang diduga terlibat. Rekaman suara,” katanya.

  • Bos Juragan Sawit Wanti-Wanti Harga Minyak Goreng Efek Rupiah Melemah

    Bos Juragan Sawit Wanti-Wanti Harga Minyak Goreng Efek Rupiah Melemah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rupiah ambruk terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah sentimen perang tarif Trump dengan negara tetangga. Dilansir dari Refinitiv, rupiah tampak semakin terpuruk terhadap dolar AS dengan pelemahan 0,85% di angka Rp16.585/US$ pada hari ini, Jumat (28/02/2025) pukul 13:57 WIB.

    Posisi ini lebih buruk dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin (27/2/2025) yang berada di angka Rp16.445/US$ dengan depresiasi sebesar 0,49%.

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengungkapkan, pelemahan nilai rupiah bisa berdampak pada kenaikan harga minyak sawit dalam negeri.

    “Kalau jangka pendek tidak masalah, ini akan berpengaruh harga minyak sawit di lokal akan naik dan dapat berakibat harga minyak goreng dalam negeri akan terpengaruh karena kenaikan bahan baku,” katanya kepada CNBC Indonesia.

    Lebih parah lagi jika kondisi ini terus berlanjut beberapa waktu ke depan. Maka biaya produksi juga bakal semakin membengkak.

    “Tetapi kalau kondisi seperti ini terlalu lama maka biaya produksi di hulu akan naik, ini karena beberapa komponen seperti pupuk mayoritas di impor karena memang tidak ada di dalam negeri,” sebut Eddy.

    Sebagai catatan, nilai tukar mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpuruk cukup dalam bahkan posisi saat ini lebih parah dibandingkan saat pandemi Covid-19.

    Dengan nilai Rp16.555/US$, posisi ini lebih parah dibandingkan dengan 23 Maret 2020 yang ditutup di level Rp16.550/US$, namun belum mampu menembus level terparah secara intraday di periode yang sama yakni di level Rp16.620/US$.

    (dce)