Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Inflasi Tinggi-Mata Uang Anjlok, Menteri Keuangan Iran Terancam Dimakzulkan

    Inflasi Tinggi-Mata Uang Anjlok, Menteri Keuangan Iran Terancam Dimakzulkan

    Teheran –

    Parlemen Iran membuka proses pemakzulan terhadap Menteri Keuangan negara itu. Hal itu dilakukan buntut inflasi tinggi dan mata uang yang anjlok.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS di pasar gelap. Angka itu jeblok jika dibandingkan dengan kurang dari 600.000 pada pertengahan tahun 2024.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pembelaannya kepada anggota parlemen atas Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Bank Sentral Iran.

    “Kita sedang dalam perang (ekonomi) skala penuh dengan musuh,” kata Pezeshkian.

    Dia tetap membela Hemmati. Dia mengatakan masalah ekonomi tak bisa disalahkan ke salah satu orang saja.

    “Masalah ekonomi masyarakat saat ini tidak terkait dengan satu orang dan kita tidak dapat menyalahkan semuanya pada satu orang,” ujarnya.

    Parlemen diperkirakan akan memberikan suara pada pemakzulan tersebut pada sore hari, dengan setiap pemecatan memerlukan dukungan mayoritas dari badan yang beranggotakan 290 orang. Banyak anggota parlemen yang bersuara lantang saat mereka bergantian mengecam menteri yang mereka yakini bertanggung jawab atas situasi ekonomi yang buruk.

    “Orang tidak mampu membeli obat-obatan dan peralatan medis,” kata anggota parlemen lainnya, Fatemeh Mohammadbeigi.

    Pezeshkian menjabat pada bulan Juli dengan ambisi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengakhiri beberapa sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, depresiasi rial semakin meningkat terutama sejak jatuhnya sekutu Iran Bashar al-Assad dari Suriah pada bulan Desember.

    Sehari sebelum pemerintahannya digulingkan di Damaskus, satu dolar diperdagangkan di pasar gelap Iran dengan harga sekitar 717.000 rial.

    “Nilai tukar mata uang asing tidak riil, harganya disebabkan oleh ekspektasi inflasi,” kata Hemmati dalam pembelaannya.

    “Masalah terpenting ekonomi negara ini adalah inflasi, dan itu adalah inflasi kronis, yang telah mengganggu ekonomi kita selama bertahun-tahun,” tambahnya.

    Sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun telah menghantam ekonomi Iran. Inflasi di Iran mencapai dua digit yang menyebabkan kenaikan harga konsumen sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 pada tahun 2018.

    Kesepakatan tersebut, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama, mengatur pelonggaran sanksi dan pengembalian investasi Barat ke Iran sebagai imbalan atas peningkatan batasan pada aktivitas nuklir negara tersebut.

    Presiden AS Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, telah menghidupkan kembali kebijakannya tentang ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran yang selanjutnya memperketat pembatasan terhadap republik Islam tersebut.

    Ekonomi Iran sejak tahun 2018 telah berada di bawah tekanan dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uangnya, yang sangat membebani warga Iran sehari-hari. Sejak 2019, Bank Dunia menyebut inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun.

    Pada tahun 2023, inflasi mencapai 44%. Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera dengan penunjukan pejabat sementara hingga pemerintah memilih penggantinya.

    Pada bulan April 2023, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan Menteri Industri saat itu Reza Fatemi Amin karena lonjakan harga yang terkait dengan sanksi internasional.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Akan Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak MA – Page 3

    KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Akan Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak MA – Page 3

    Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023. Sehingga, hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

    “Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung RI di Jakarta, Jumat (28/2/2025) dilansir Antara.

     Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

    “Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

    Putusan kasasi itu diputus pada hari Jumat ini oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis dengan didampingi dua anggota, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.

    “Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

    Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ucap hakim ketua Artha Theresia dalam putusannya yang dibacakan di PT DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

    Selain pidana penjara yang diperberat, Hakim juga mengenakan SYL dengan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Bila eks Mentan itu tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 tahun.

     

     

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air sepanjang pekan terakhir atau periode 24—28 Februari 2025 senilai Rp10,33 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan dalam kondisi perekonomian global dan domestik terkini, aliran modal keluar terjadi di seluruh pasar keuangan. 

    Di mana dari tiga pasar, yakni pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), investor asing mendominasi aksi jual di pasar saham. 

    “Berdasarkan data transaksi 24–27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp10,33 triliun, terdiri dari jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar SBN, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/3/2025). 

    Aksi jual yang ramai di pasar saham menandai pekan keenam tren investor memindahkan asetnya dari pasar saham Indonesia. 

    Terpantau sejak pekan keempat Januari 2025, investor rutin menjual aset di pasar saham dan mencapai puncaknya pada pekan terakhir Februari 2025 ini. 

    Tercermin pula berdasarkan data setelmen sepanjang 2025 sampai dengan 27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp15,47 triliun di pasar saham. Sementara investor di pasar SBN dan SRBI masing-masing beli neto senilai Rp12,86 triliun dan Rp7,67 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 27 Februari 2025 sebesar 75,13 bps, naik dibanding dengan 21 Februari 2025 sebesar 70,34 bps.

    Bersamaan dengan aksi jual di pasar saham, Denny menyebutkan bahwa rupiah dibuka melemah pada perdagangan Jumat (28/2/2025) pada level (bid) Rp16.520 per dolar AS usai sebelumnya ditutup pada Kamis (27/2/2025) pada level (bid) Rp16.445 per dolar AS.

    Di sisi lain, yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,88% pada Kamis (27/2/2025) dan terus naik pada hari berikutnya ke level 6,93%. Sementara indeks dolar (DXY) menguat ke level 107,24. 

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutupnya. 

    Membandingkan dengan pekan sebelumnya, pasar keuangan Indonesia mencatatkan inflow atau aliran masuk modal asing senilai Rp7,58 triliun, di mana asing memborong SBN senilai Rp6,96 triliun. 

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo telah melihat adanya tren outflow akibat kondisi ekonomi AS. 

    Pasalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas. Sementara kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yieldUS Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap US Treasury. 

    “Perkembangan tersebut menyebabkan besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya ke AS. Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia,” tuturnya dalam konferensi pers, pada Rabu (19/2/2025). 

  • Harga Emas Antam di Hari ke-2 Ramadan, Naik atau Turun? – Page 3

    Harga Emas Antam di Hari ke-2 Ramadan, Naik atau Turun? – Page 3

    Sebelumnya, harga emas anjlok lebih dari 1 persen pada perdagangan Jumat, 28 Februari 2025. Koreksi harga emas seiring dolar Amerika Serikat (AS) mendekati level tertinggi dalam dua minggu. Hal ini setelah data inflasi AS sesuai dengan harapan yang menunjukkan kalau the Federal Reserve (the Fed) atau bank sentral AS mungkin akan bersikap hati-hati untuk memangkas suku bunga lagi.

    Mengutip CNBC, harga emas di pasar spot turun 1 persen menajdi USD 2.846,96 per ounce. Harga emas batangan sejauh ini telah turun 3 persen selama sepekan, penurunan mingguan tertajam sejak November. Harga emas berjangka AS terpangkas 1,3 persen menjadi USD 2.858,90.

    Koreksi harga emas itu terjadi setelah indeks dolar AS catat kenaikan mingguan, sehingga membuat emas yang dinilai dalam dolar AS lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

    “Saya pikir elemen utama yang memengaruhi pasar emas dan perak adalah aksi ambil untung dalam likuidasi selama sepekan dan indeks dolar AS yang kuat,” ujar Analis Senior Kitco Metals, Jim Wyckoff.

    Sementara itu, indeks acuan di wall street alami awal yang tenang seiring investor tetap berhati-hati terhadap potensi tekanan harga dari kebijakan Presiden AS Donald Trump.

    “Kerugian pasar saham telah memicu tekanan develeraging pada emas yang mengabadikan aksi jual dari rekor tertinggi pada Senin,” tutur Vice President dan Senior Metals Strategist Zaner Metals, Peter Grant.

    Sementara itu, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau the Personal Consumption Expenditures (PCE) meningkat 0,3 persen pada Januari, sesuai dengan harapan. Hal ini setelah naik 0,3 persen tanpa revisi pada Desember.

    “Harga untuk ekspektasi the Fed secara keseluruhan tidak benar-benar berubah secara material. Pada akhirnya, itu tidak terlalu menjadi pendorong harga emas,” ujar Commodity Strategist TD Securities, Daniel Ghali.

     

     

     

  • Harga Emas Perhiasan 10, 14, 18, 22, dan 24 Karat Hari Ini 2 Maret 2025

    Harga Emas Perhiasan 10, 14, 18, 22, dan 24 Karat Hari Ini 2 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas, sebagai salah satu komoditas berharga, selalu menjadi perhatian utama bagi investor dan konsumen. Pada tanggal 2 Maret 2025, pasar emas menunjukkan fluktuasi yang menarik, mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan global.

    Rincian Harga Emas Perhiasan 2 Maret 2025

    Berikut adalah harga emas perhiasan dalam berbagai kadar karat, per gram, ons, dan kilogram:

    24 Karat (24K):

    Per Gram: Rp1.519.001

    Per Ons: Rp47.246.213

    Per Kilogram: Rp1.519.001.027

    22 Karat (22K):

    Per Gram: Rp1.392.418

    Per Ons: Rp43.309.029

    Per Kilogram: Rp1.392.417.608

    18 Karat (18K):

    Per Gram: Rp1.139.251

    Per Ons: Rp35.434.660

    Per Kilogram: Rp1.139.250.770

    Update harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Senin 7 Oktober 2024, cek banderol buyback emas 24 karat di sini.. PEXELS/Michael Steinberg

    14 Karat (14K):

    Per Gram: Rp886.084

    Per Ons: Rp27.560.291

    Per Kilogram: Rp886.083.932

    10 Karat (10K):

    Per Gram: Rp632.917

    Per Ons: Rp19.685.922

    Per Kilogram: Rp632.917.095

    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas

    – Hukum dasar ekonomi ini sangat memengaruhi harga emas. Ketika permintaan melebihi pasokan, harga cenderung naik, dan sebaliknya.

    – Ketidakpastian ekonomi, inflasi, dan suku bunga dapat memengaruhi nilai emas. Emas sering dianggap sebagai aset “safe haven” saat kondisi ekonomi tidak stabil.

    – Harga emas seringkali berbanding terbalik dengan nilai tukar dolar AS. Ketika dolar melemah, harga emas cenderung naik, dan sebaliknya.

    – Konflik, ketegangan politik, dan bencana alam dapat memicu kenaikan harga emas karena investor mencari perlindungan.

    Tips untuk Investor dan Konsumen

    Harga emas sangat fluktuatif, oleh karena itu penting untuk memantau pergerakan harga secara teratur.

    Emas dapat menjadi bagian dari diversifikasi portofolio investasi Anda. Pastikan Anda membeli emas dari penjual yang terpercaya untuk menghindari penipuan.

    Tentukan tujuan investasi Anda sebelum membeli emas, apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Pantau terus pergerakan harga emas untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

    Disclaimer: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi ini bersifat umum dan bukan merupakan saran investasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tata Kelola Danantara Harus Diperketat untuk Tekan Potensi Korupsi

    Tata Kelola Danantara Harus Diperketat untuk Tekan Potensi Korupsi

    JAKARTA – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah memperketat tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna menekan potensi korupsi.

    Menurut dia, Danantara memiliki mandat mengelola aset negara dalam jumlah sangat besar, namun transparansi yang minim dan sistem audit lemah bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan.

    “Kata kuncinya kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar,” ucap Hardjuno mengutip Antara.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa transparansi penuh menjadi keharusan, di mana publik harus memiliki akses terhadap laporan pengelolaan aset Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan.

    Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa audit independen yang dilakukan secara reguler oleh lembaga independen sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan.

    “Akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya transparansi ini,” tutur dia.

    Apalagi, Hardjuno berpendapat terdapat tantangan besar berupa potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Danantara, sehingga tanpa adanya saringan yang kuat, politisi dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

    Menurutnya, ketiadaan pengawasan yang jelas akan memperburuk keadaan dan membuat penyelewengan dana semakin sulit diungkap.

    Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas turut diperlukan, di mana skema pencegahan dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku korupsi harus diperketat.

    “Jangan sampai Danantara jatuh ke tangan para politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Negara harus menyerahkannya kepada profesional yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas, dengan audit profesional yang melibatkan akademisi serta pakar independen,” ucap Hardjuno.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan transparansi, serta bisa diaudit oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

    Danantara sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp300 triliun, yang berasal dari efisiensi belanja negara pada tahun 2025.

    Dana tersebut bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional (PSN) mencakup proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, pembangunan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, proyek-proyek produksi pangan dan protein, akuakultur, serta proyek-proyek energi baru dan terbarukan.

  • Erick Thohir Sebut 47 Perusahaan BUMN Bakal Masuk Danantara

    Erick Thohir Sebut 47 Perusahaan BUMN Bakal Masuk Danantara

    JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir, memastikan 47 perusahan milik negara bakal masuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Adapun saat ini baru tujuh BUMN yang dikelola asetnya oleh lembaga baru tersebut. 

    Ketujuh BUMN itu adalah Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom, dan MIND ID.

    Erick mengatakan untuk bersih-bersih BUMN perlu dilakukan secara total dan tidak boleh setengah-setengah. Dia juga menyinggung pentingnya transformasi yang selama ini sudah dijalankan.

    “Kalau ditanya, Pak Erick kenapa enggak tujuh, kenapa semuanya? Ya, kalau kami mau transformasi total bersih-bersih BUMN jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management,” kata Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu, 1 Maret 2025.

    “Kalau kami mau mendukung perubahan bangsa ini enggak boleh, misalnya saya sebagai Menteri BUMN, setengah-setengah. Ya, ini tujuh dulu, ini tambah dua dulu, jangan.”

    “Semuanya, toh kami enggak ada yang disembunyikan. Transformasi yang kami dorong selama lima tahun ini enggak ada yang disembunyikan,” tuturnya.

    Dengan masuknya 47 BUMN ke Danantara, Erick juga menjelaskan soal peran Kementerian BUMN ke depannya. Menurut dia, Kementerian BUMN akan tetap mengawasi perusahaan pelat merah, menindak kasus korupsi, hingga menyetujui rencana-rencana kerja.

    Dia menambahkan, Kementerian BUMN juga masih mengawasi operasional perusahaan pelat merah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban terhadap layanan publik. Contohnya adalah hal-hal yang menyangkut subsidi, kompensasi, hingga proyek strategis nasional (PSN).

    “Salah satunya di Undang-Undang itu ‘kan fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, menyetujui rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal.”

    “Nah, apakah kami mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Public service obligation,” tuturnya.

    Pada kesempatan sama, Erick turut menyinggung profit BUMN yang mencapai Rp310 triliun. Dia menilai, profit itu tidak mungkin tercapai jika semua BUMN melakukan korupsi.

    Rencananya, seluruh BUMN nantinya bakal berada di bawah payung Danantara yang mengelola aset hingga 900 miliar dolar AS secara bertahap.

    “Kalau itu semua BUMN korupsi, enggak mungkin profitnya Rp310 triliun. Jadi, semuanya akan langsung dijadikan satu di bawah Danantara, di bawah satu payung besar seluruh asetnya.”

    “Nanti angkanya 900 miliar dolar AS atau berapa, transisinya itu bertahap. Sekarang saya (bersama) Pak Rosan itu benar-benar baik hubungannya. Pak Rosan jujur dulu pernah jadi Wakil Menteri BUMN juga,” ujarnya.

  • Rupiah melemah karena tambahan tarif AS terhadap China

    Rupiah melemah karena tambahan tarif AS terhadap China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Rupiah melemah karena tambahan tarif AS terhadap China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 17:33 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi tambahan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China yang akan efektif pada 4 Maret 2025.

    “Rupiah hari ini diperkirakan masih akan melemah di kisaran Rp16.500 – Rp16.600 dipengaruhi oleh indeks dolar yang naik akibat kebijakan tarif Presiden Trump kepada China yang akan efektif 4 Maret,” ujarnya kepada Antara di Jakarta, Jumat.

    Trump disebut akan membebankan China tambahan tarif 10 persen setelah sempat menerapkan kebijakan tersebut ke Negeri Tirai Bambu pada bulan Februari 2025 sebesar 10 persen.

    Adapun kondisi domestik, yield obligasi pemerintah terus meningkat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang sangat dalam.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah hingga 142 poin atau 0,86 persen menjadi Rp16.596 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.454 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.575 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.431 per dolar AS.

    Menurut Rully, Bank Indonesia (BI) sudah stand by di pasar sepanjang hari untuk menjaga kurs rupiah.

    Di sisi lain, dia menilai pemerintah seharusnya menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan buy back saham agar pasar saham lebih stabil. “Walaupun tidak berpengaruh signifikan terhadap rupiah, tapi setidaknya bisa membuat pasar tenang,” ungkap dia.

    Belanja pemerintah juga harus diprioritaskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, seperti sektor padat modal. Dia juga menganggap kebijakan efisiensi anggaran perlu ditunda untuk menjaga nilai tukar rupiah yang melemah signifikan.

    “Dalam jangka pendek, (pelemahan rupiah) sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump, tapi dalam jangka menengah dan panjang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan penguatan rupiah,” ungkap Rully.

    Sumber : Antara

  • Ekonom Ingatkan Pemerintah soal Danantara: Awalnya Optimis, Tapi Ujungnya Kolaps seperti Jiwasraya – Halaman all

    Ekonom Ingatkan Pemerintah soal Danantara: Awalnya Optimis, Tapi Ujungnya Kolaps seperti Jiwasraya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang saat ini sedang digadang-gadang sebagai proyek strategis besar. 

    Wijayanto mengingatkan agar kegagalan Jiwasraya yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat tidak terulang pada Danantara, yang saat ini dikelola dengan optimisme yang sama seperti saat Jiwasraya.

    Saat itu, seketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun terkikis karena pengelolaan yang buruk dan dugaan korupsi di dalam Jiwasraya.

    Kejadian itu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat. 

    “Dulu ketika mendirikan Jiwasraya, semua juga optimis seperti sekarang, tapi ujung-ujungnya kolaps. Kita tidak ingin hal yang sama terjadi pada Danantara,” ujarnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sabtu (1/3/2025).

    Wijayanto menegaskan, skeptisisme publik terhadap nasib Danantara bukanlah penghalang, namun seharusnya menjadi alarm kewaspadaan oleh pemerintah. 

    Jika pemerintah tidak memastikan transparansi dan akuntabilitas, maka tragedi yang sama seperti Jiwasraya bakal terulang pada Danantara.

    “Kita tidak ingin hal yang sama sekarang, semua euforia dan berakhir dengan kolaps yang kedua,” tegasnya. 

    Kasus-kasus korupsi besar terkait pengelolaan keuangan dalam satu dekade terakhir, seperti skandal Jiwasraya, Asabri, dan terbaru Pertamina, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. 

    “Naruh di Jiwasraya karena milik pemerintah dan yang memegang kendali orang-orang pemerintah juga di komisaris dan direksi, tapi ternyata hilang juga uangnya,” katanya.

    Ia menekankan, sebagai proyek dengan dana yang jauh lebih besar, Danantara harus diawasi dengan ketat. Wijayanto menilai bahwa skeptisisme masyarakat wajar mengingat sejarah panjang kegagalan pengelolaan dana publik, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terulang kembali.

    Untuk informasi, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund Indonesia karena mengelola modal dan aset seluruh BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD). 

    Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, proyeksi investasi awal untuk BPI Danantara sebesar Rp20 miliar AS atau atau Rp 326,1 triliun.

    Kelola Lebih Rp 14.000 Triliun, Prabowo Pastikan Danantara Bisa Diaudit

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini ditekankannya dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis, melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

    Ilustrasi internal audit. Internal audit selalu dibutuhkan untuk membantu organisasi bisnis mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola. (ist)

    Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus biasa diaudit setiap saat dan oleh siapapun. Pasalnya, Danantara adalah milik rakyat Indonesia.

    “Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya.

    Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintahannya telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam 100 hari pertama bekerja.

    “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir 20 miliar dolar AS dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menekankan dirinya bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi. “Saya akan melawan korupsi dengan sekeras kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.”

    “Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” jelasnya.

    Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien tersebut kini dapat dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya,

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” pungkasnya.

     

  • Perjalanan Sritex, Raksasa Tekstil Sejak Orde Baru yang Kini Pailit

    Perjalanan Sritex, Raksasa Tekstil Sejak Orde Baru yang Kini Pailit

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025.

    Akhir perjalanan dari raksasa tekstil yang pernah berjaya di Asia Tenggara itu seturut dengan sejumlah kasus kegagalan pembayaran utang hingga berujung pailit. 

    Berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, tim kurator Sritex telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total 10.969 pekerja sepanjang Januari-Februari 2025. Jumlah itu merupakan akumulasi dari beberapa perusahaan Grup Sritex, seperti PT Sritex Sukoharjo, PT Primayuda Boyolali, PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan PT Bitratex Semarang.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan siap untuk membela hak-hak buruh Sritex yang terdampak PHK. Pihaknya menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (1/3/2025). 

    Adapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang telah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator. 

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno menuturkan karyawan PT Sritex yang dikenakan PHK per 26 Februari 2025 terakhir bekerja pada Jumat 28 Februari 2025. Perusahaan berhenti beroperasi mulai 1 Maret 2025.

    Adapun terkait urusan pesangon akan menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan untuk jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator, sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

    MASA KEJAYAAN SRITEX

    Menilik sejarah singkatnya, Sritex merupakan salah satu nama besar di industri tekstil Indonesia yang memulai perjalanannya pada 1966.

    Awalnya, perusahaan yang bernama UD Sri Redjeki dan didirikan oleh H.M. Lukminto ini membuka dua kios kecil bernomor 12 dan 13 di Pasar Klewer, Solo. Melalui kios ini, Lukminto menjual kain belacu yang dibelinya dari Bandung dan Semarang untuk dipasok ke pabrik-pabrik batik di Solo dan sekitarnya.

    Kemudian, Lukminto berkolaborasi dengan sang kakak, Isman Jianto, untuk mendirikan perusahaan tekstil sendiri. Pada 1968, dengan modal Rp5 juta, mereka membeli lahan seluas 5.000 meter persegi di Baturono, Solo, dan mendirikan pabrik dengan kapasitas produksi sekitar 600 meter hingga 700 meter kain per bulan.

    Pada 1978, UD Sri Redjeki bertransformasi menjadi PT Sri Rejeki Isman. Empat tahun kemudian, perusahaan membangun pabrik penenunan pertama mereka, yang berkembang pesat hingga 1992 dengan empat lini produksi utama yakni pemintalan, penenunan, penyelesaian, dan garmen.

    Reputasi Sritex kian mendunia saat mereka dipercaya memproduksi seragam militer untuk NATO dan militer Jerman pada 1994. Perusahaan bahkan mengantongi sertifikasi dari NATO, membuka pintu bagi Sritex untuk memproduksi seragam militer untuk lebih dari 33 negara.

    Pasca-krisis moneter 1998, Sritex justru bangkit dan mencetak pertumbuhan delapan kali lipat dari kapasitas awalnya. Tren positif ini terus berlanjut hingga 2012, yang akhirnya mengantarkan perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL pada 2013. 

    Tak berhenti di situ, Sritex mengakuisisi PT Primayudha Mandirijaya dan PT Bitratex Industries pada 2018 untuk memperbesar kapasitas produksi.

    KRONOLOGI KASUS

    Kendati pernah mengalami masa kejayaan, badai mulai menerpa pada 2020 saat pandemi Covid-19 menghantam sektor industri. Meskipun sempat berkontribusi mendistribusikan 45 juta masker dalam tiga minggu, Sritex tidak luput dari tekanan finansial. 

    Pada Maret 2021, perusahaan gagal membayar utang sindikasi senilai US$350 juta, yang memicu gugatan PKPU dari sejumlah kreditur, termasuk CV Prima Karya dan Bank QNB Indonesia.

    Pengadilan Niaga Semarang menetapkan status PKPU bagi Sritex pada Mei 2021. Meski akhirnya lolos dari status ini setelah proposal perdamaian dikabulkan pada Januari 2022, tekanan keuangan terus berlanjut, setelah Indo Bharat Rayon menggugat balik Sritex.

    Mengutip salinan putusan kasasi, perkara kepailitan Sritex (SRIL) bermula dari pihak Indo Bharat Rayon yang mendalilkan skema pembayaran tanggungan Sritex senilai Rp127,9 miliar. Salah satu klausul penyelesaian utang Sritex sesuai dengan putusan Homologasi, adalah pembayaran senilai US$17.000 per bulan dengan wajib dikuasi secara penuh dalam waktu 4 tahun. 

    Kewajiban itu dimulai pada bulan September 2022. Artinya, utang Sritex harus diselesaikan pada bulan September 2026. Namun demikian, pihak Indo Bharat menyebut Sritex berhenti melakukan pembayaran tanggal 26 Juni 2023. 

    Sejak Juli 2023, Sritex disebut tidak membayar ke pihak Indo Bharat. Adapun versi kreditur, SRIL tidak bisa menjelaskan mengenai alasan pemberhentian pembayaran tersebut.

    Alhasil, Indo Bharat Rayon kemudian melakukan somasi kepada Sritex. Namun jawaban dari Sritex justru menyatakan bahwa Indo Barat tidak memiliki hak tagih lagi kepada mereka. Secara kumulatif, Sritex telah membayar kepada Indo Bharat senilai Rp26,6 miliar.

    Pihak Sritex menjelaskan bahwa alasan mereka berhenti membayar adalah untuk menghindari pembayaran ganda karena tagihan dari Indo Bharat telah dilunasi oleh asuransi alias pihak ketiga dengan mekanisme subrogasi. Namun Sritex tidak dapat membuktikan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.

    Atas sejumlah fakta tersebut, Sritex dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya. Majelis hakim MA kemudian menolak permohonan kasasi Sritex dan ketiga anak usahanya pada 18 Desember 2024 lalu.

    Berdasarkan laporan keuangan terakhir per kuartal III/2024 di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), SRIL memiliki total liabilitas senilai US$1,61 miliar atau senilai Rp24,45 triliun (kurs jisdor 30 September 2024 Rp15.144 per dolar AS).

    Total liabilitas itu termasuk utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga US$54,24 juta, utang bank jangka panjang US$829,67 juta, utang obligasi neto US$375 juta, dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$68,09 juta. 

    Pada saat yang sama, Sritex membukukan defisiensi modal US$1,02 miliar. Hal itu terjadi akibat defisit ekuitas senilai US$1,22 miliar. 

    Adapun rugi neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Sritex turun dari US$115,2 juta pada 9 bulan 2023 menjadi US$66,05 juta per 30 September 2024.  

    Penurunan rugi bersih itu terjadi saat penjualan neto, beban pokok penjualan dan komponen beban lain yang ditanggung Sritex mengalami penurunan dibanding periode yang sama 2023. 

    Alhasil, sepanjang Januari-September 2024, penjualan neto SRIL sebesar US$200,93 juta atau lebih rendah 19,14% year-on-year (YoY) dari US$248,5 juta. 

    Secara terperinci, penjualan neto Sritex terdiri atas ekspor US$81,5 juta dan domestik US$119,38 juta. Penjualan ekspor Sritex anjlok 30,2% YoY.  

    Sementara itu di pasar lokal, penjualan neto Sritex didominasi oleh produk kain jadi US$51,6 juta dan benang US$49,05 juta. Produk benang juga menjadi penjualan paling tinggi di pasar ekspor senilai US$53,09 juta dalam 9 bulan 2024.

    Pada periode yang sama, beban pokok penjualan Sritex turun dari US$315,08 juta menjadi US$223,51 juta, beban penjualan turun dari US$16,38 juta menjadi US$12,61 juta, beban umum dan administrasi turun dari US$20,94 juta menjadi US$15,42 juta, dan beban keuangan menyusut dari US$11,03 juta menjadi US$7,13 juta pada 9 bulan 2024.