Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Picu Lonjakan Harga Mobil di AS, Ganggu Rantai Pasok – Halaman all

    Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Picu Lonjakan Harga Mobil di AS, Ganggu Rantai Pasok – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON –  Tarif dagang yang dikenalkan oleh Presiden Donald Trump, khususnya dalam bentuk tarif tinggi terhadap produk kendaraan dan komponen mobil belakang mengancam industri otomotif Amerika.

    Ancaman itu diungkap oleh peneliti di Baker Institute for Public Policy Rice University David Gantz, dalam keterangan resminya ia menyebut kenaikan tarif impor yang diberlakukan Donald Trump terhadap sejumlah negara terumatama Meksiko berpotensi menimbulkan ancaman eksistensial bagi produksi otomotif.

    Menurutnya kebijakan Trump menaikkan tarif impor  dinilai dapat merusak rantai pasok yang telah terbangun selama puluhan tahun dan memicu kenaikan harga mobil baru yang kini harganya sudah mahal.

    Pernyataan serupa juga dilontarkan perusahaan riset otomotif Kelley Blue Book, menurutnya tarif ini dapat menaikkan harga rata-rata mobil baru di AS sebesar 3.000 dolar AS atau lebih, sementara harga beberapa truk pickup diproyeksikan melonjak hingga 10.00 dolar AS.

    Jika harga mobil menjadi lebih mahal, konsumen mungkin akan mengurangi pembelian kendaraan, yang dapat menurunkan permintaan dan memicu penurunan penjualan dalam industri otomotif AS.

    Senada dengan yang lainnya, mengutip APNews CEO Ford Jim Farley menilai kebijakan ini hanya akan menambah biaya dan kekacauan. Sementara itu, CEO General Motors Mary Barra mengatakan GM tengah melakukan berbagai skenario untuk mengurangi dampak tarif ini.

    Tak hanya memicu lonjakan harga, para anlis memprediksi dampak dari kenaikan tarif 25 persen yang berkelanjutan terhadap Kanada dan Meksiko akan memicu pembalasan penuh.

    Retaliasi ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi industri otomotif AS, baik dalam hal penurunan ekspor ke Kanada dan Meksiko maupun gangguan pada rantai pasokan yang mempengaruhi produksi kendaraan di AS.

    Ini lantaran Sejak 1965 AS dan Kanada berkomitmen untuk saling menghapus tarif mobil dan suku cadang mobil. Sejak saat itu industri otomotif AS sangat bergantung pada rantai pasokan yang terintegrasi dengan Kanada dan Meksiko.

    Banyak komponen mobil, termasuk suku cadang dan bahan baku, diproduksi di Kanada dan Meksiko sebelum dirakit di pabrik-pabrik di AS. Namun pengenaan tarif impor berpotensi meningkatkan biaya impor komponen ini, yang dapat mengganggu produksi kendaraan di AS.

    Lebih lanjut dampak dari pengenaan tarif dagang ini membuat merusak hubungan perdagangan yang sudah diatur dalam perjanjian seperti USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), yang menggantikan NAFTA.

    Perjanjian ini awalnya dirancang untuk memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa antara ketiga negara, termasuk sektor otomotif. Jika tarif dikenakan, hal ini dapat merusak kesepakatan tersebut dan memperburuk ketidakpastian ekonomi di industri otomotif.

     

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

     

  • Ekonomi Carut-marut Bikin Menkeu Iran Dimakzulkan

    Ekonomi Carut-marut Bikin Menkeu Iran Dimakzulkan

    Jakarta –

    Inflasi tinggi hingga mata uang anjlok membuat perekonomian Iran carut marut. Parlemen Iran memproses pemakzulan terhadap Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati.

    Dirangkum detikcom, Minggu (2/3/2025), rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS di pasar gelap. Angka itu jeblok jika dibandingkan dengan kurang dari 600.000 pada pertengahan tahun 2024 lalu.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menjabat pada Juli silam dengan ambisi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengakhiri beberapa sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, depresiasi rial semakin meningkat terutama sejak jatuhnya sekutu Iran Bashar al-Assad dari Suriah pada bulan Desember.

    Sehari sebelum pemerintahannya digulingkan di Damaskus, satu dolar diperdagangkan di pasar gelap Iran dengan harga sekitar 717.000 rial.

    “Nilai tukar mata uang asing tidak riil, harganya disebabkan oleh ekspektasi inflasi,” kata Menkeu Hemmati dalam pembelaannya, dilansir AFP.

    “Masalah terpenting ekonomi negara ini adalah inflasi, dan itu adalah inflasi kronis, yang telah mengganggu ekonomi kita selama bertahun-tahun,” tambahnya.

    Sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun telah menghantam ekonomi Iran. Inflasi di Iran mencapai dua digit yang menyebabkan kenaikan harga konsumen sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 pada tahun 2018.

    Ekonomi Iran sejak tahun 2018 telah berada di bawah tekanan dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uangnya, yang sangat membebani warga Iran sehari-hari. Sejak 2019, Bank Dunia menyebut inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun.

    Pada tahun 2023, inflasi mencapai 44%. Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera dengan penunjukan pejabat sementara hingga pemerintah memilih penggantinya.

    Pada bulan April 2023, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan Menteri Industri saat itu Reza Fatemi Amin karena lonjakan harga yang terkait dengan sanksi internasional.

    Presiden Iran Bela Menkeu

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Foto: WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS/File Photo Purchase Licensing Rights

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pembelaannya kepada anggota parlemen atas Menkeu Hemmati, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Bank Sentral Iran.

    “Kita sedang dalam perang (ekonomi) skala penuh dengan musuh,” kata Pezeshkian, dilansir AFP.

    Dia tetap membela Hemmati. Dia mengatakan masalah ekonomi tak bisa disalahkan ke salah satu orang saja.

    “Masalah ekonomi masyarakat saat ini tidak terkait dengan satu orang dan kita tidak dapat menyalahkan semuanya pada satu orang,” ujarnya.

    Parlemen Iran Pecat Menkeu

    Foto: Menteri Keuangan Iran yang dimakzulkan, Abdolnaser Hemmati AFP/ATTA KENARE

    Parlemen Iran membuka proses pemakzulan terhadap Menkeu Hemmati. Setiap pemecatan memerlukan dukungan mayoritas dari badan yang beranggotakan 290 orang.

    Banyak anggota parlemen yang bersuara lantang saat mereka bergantian mengecam menteri yang mereka yakini bertanggung jawab atas situasi ekonomi yang buruk.

    “Orang tidak dapat menoleransi gelombang inflasi baru, kenaikan harga mata uang asing dan barang-barang lainnya harus dikendalikan,” kata seorang anggota parlemen, Ruhollah Motefakker-Azad.

    “Orang tidak mampu membeli obat-obatan dan peralatan medis,” kata anggota parlemen lainnya, Fatemeh Mohammadbeigi.

    Akhirnya, Parlemen Iran memecat Menkeu Hemmati. Pemecatan disetujui lewat proses pemakzulan yang dipicu penanganannya terhadap inflasi tinggi dan mata uang yang anjlok.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), TV pemerintah Iran melaporkan Hemmati kalah dalam mosi tidak percaya dengan 182 dari 273 anggota parlemen yang hadir pada sesi pemakzulan memberikan suara melawan dirinya.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Krisis Negara Minyak Makin Ngeri, Mata Uang Ambruk 920.000/US$

    Krisis Negara Minyak Makin Ngeri, Mata Uang Ambruk 920.000/US$

    Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Iran memecat menteri keuangan negara itu pada Minggu setelah memakzulkannya karena inflasi yang melonjak dan mata uang yang jatuh. Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati kalah dalam mosi tidak percaya, dengan 182 dari 273 anggota parlemen yang hadir mendukung pemecatannya.

    Sebelumnya, Presiden Masoud Pezeshkian membela Hemmati, yang juga mantan gubernur bank sentral. Ia mengatakan kepada anggota parlemen seraya menyebut bahwa negerinya sedang “dalam perang (ekonomi) skala penuh dengan musuh”.

    “Masalah ekonomi masyarakat saat ini tidak terkait dengan satu orang dan kita tidak bisa menyalahkan semuanya pada satu orang,” katanya dikutip dari AFP, Senin (3/3/2025).

    Meski begitu, anggota parlemen bergantian dengan marah dan mengecam Hemmati. Kebijakannya disalahkan dan disebut menambah kesengsaraan ekonomi Iran.

    “Orang-orang tidak dapat menoleransi gelombang inflasi baru; kenaikan harga mata uang asing dan barang-barang lainnya harus dikendalikan,” kata seorang anggota parlemen, Ruhollah Motefakker-Azad.

    “Orang-orang tidak mampu membeli obat-obatan dan peralatan medis,” kata yang lain, Fatemeh Mohammadbeigi.

    Pezeshkian menjabat pada bulan Juli dengan ambisi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengakhiri beberapa sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, depresiasi rial semakin meningkat, terutama sejak jatuhnya sekutu Iran Bashar al-Assad dari Suriah pada bulan Desember.

    Di pasar gelap Minggu, rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS. Ini memecah rekor sebelumnya, 600.000 per dolar AS, pada pertengahan tahun 2024.

    Sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun telah menghantam ekonomi Iran, dengan inflasi dua digit yang menyebabkan kenaikan harga konsumen. Kelakuan Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 pada tahun 2018, menambah buruk situasi.

    Kesepakatan tersebut, yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama, mengatur pelonggaran sanksi dan pengembalian investasi Barat ke Iran sebagai imbalan atas peningkatan batasan pada aktivitas nuklir negara tersebut. Presiden Donald Trump, yang kini memimpin AS lagi, telah menghidupkan kembali kebijakannya tentang “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang semakin memperketat pembatasan terhadap republik Islam tersebut tetapi pada saat yang sama menyerukan perundingan.

    Ekonomi Iran sejak tahun 2018 telah berada di bawah tekanan dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uangnya, yang sangat membebani warga Iran sehari-hari. Pada tahun itu, Menteri Ekonomi saat itu Masoud Karbasian, juga kehilangan mosi tidak percaya selama sesi pemakzulan atas kondisi ekonomi yang buruk.

    Sejak tahun 2019, inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun, menurut angka-angka dari Bank Dunia. Pada tahun 2023, angkanya mencapai 44%, menurut laporan terakhir lembaga yang berpusat di Washington tersebut.

    Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera, dengan penunjukan seorang pejabat sementara hingga pemerintah memilih penggantinya. Pada bulan April 2023, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan menteri industri saat itu Reza Fatemi Amin karena lonjakan harga yang terkait dengan sanksi internasional.

    (sef/sef)

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

     
     

  • Pengembang Nuanu Tawarkan Investasi Rp 1,16 Triliun di Bali, Ini Proyeknya – Page 3

    Pengembang Nuanu Tawarkan Investasi Rp 1,16 Triliun di Bali, Ini Proyeknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nuanu meluncurkan proyek pengembangan komersial dan residensial senilai USD 70 juta atau kurang lebih Rp 1,16 triliun (estimasi kurs 16.580 per dolar AS). Investor lokal dan internasional dari lebih dari 10 negara berkumpul untuk mengeksplorasi masa depan destinasi inovatif ini.

    Sejauh ini, kurang lebih tercatat 1.244 permintaan investasi dari seluruh dunia sudah masuk ke proyek Nuanu. Pencapaian ini menandai langkah penting bagi Nuanu sebagai destinasi unggulan untuk pengembangan berkelanjutan.

    Mengusung vii pengembangan berkelanjutan terbesar di Bali, Nuanu berupaya mendukung strategi investasi Indonesia yang menargetkan pertumbuhan 5,7% per tahun hingga 2045.

    Dengan lebih dari 50 proyek aktif yang diproyeksikan selesai pada akhir 2025 dan estimasi 3,2 juta pengunjung setelah pembukaan, Nuanu siap menjadi pusat investasi, budaya, dan inovasi, serta memperkuat posisinya sebagai ekosistem eksklusif bagi bisnis visioner.

    CEO Nuanu Lev Kroll menjelaskan, Nuanu berada pada tahap krusial, di mana tidak hanya mengundang investor untuk mendukung visi perusahaan, tetapi juga membawa visi investor dan bersama-sama menciptakan sesuatu yang luar biasa.

    “Ini adalah kesempatan untuk berkreasi, melampaui batas, dan mendefinisikan ulang cara hidup, bekerja, dan berkarya bersama. Dengan peluncuran investasi ini, kami membuka pintu bagi mereka yang percaya pada bisnis inovasi, keberlanjutan, dan kekuatan komunitas yang terhubung,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

    Nuanu umumkan peluang investasi di proyek komersial dengan konsep unik bagi investor lokal dan internasional. Termasuk di antaranya peluncuran ACADIA, Desa Jiwa dengan konsep Bali Fashion Village, serta dua proyek hunian baru menarik lainnya.

     

  • Tarif Impor Trump: Ancaman bagi Industri Mobil AS – Halaman all

    Tarif Impor Trump: Ancaman bagi Industri Mobil AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan tarif dagang yang diperkenalkan oleh Presiden Donald Trump, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan dan komponen mobil, menyulut kekhawatiran serius bagi industri otomotif Amerika Serikat.

    Tarif tinggi yang dikenakan pada produk-produk ini dapat memicu lonjakan harga serta gangguan dalam rantai pasokan.

    Mari kita telaah lebih dalam mengenai dampak dari kebijakan ini.

    Apa yang Dikatakan Peneliti Tentang Tarif Impor?

    David Gantz, peneliti di Baker Institute for Public Policy di Rice University, menyatakan bahwa kenaikan tarif impor yang diberlakukan Trump—khususnya terhadap negara-negara seperti Meksiko—dapat menimbulkan ancaman besar bagi produksi otomotif.

    Sementara menurut perusahaan riset otomotif Kelley Blue Book, tarif baru ini diprediksi dapat meningkatkan harga rata-rata mobil baru di AS sebesar 3.000 dolar atau lebih.

    Bahkan, harga truk pickup diproyeksikan melonjak hingga 10.000 dolar AS.

    Dengan semakin tingginya harga mobil, banyak konsumen mungkin akan berpikir dua kali untuk membeli kendaraan baru, yang bisa mengurangi permintaan dan pada gilirannya menurunkan penjualan di industri otomotif AS.

    Apa Tanggapan CEO Perusahaan Otomotif?

    CEO Ford, Jim Farley, menyuarakan keprihatinan yang sama, mengatakan bahwa kebijakan ini akan menambah biaya dan menyebabkan kekacauan di sektor otomotif.

    Di sisi lain, CEO General Motors, Mary Barra, mengungkapkan bahwa GM sedang mempertimbangkan berbagai skenario untuk mereduksi dampak negatif dari tarif tersebut.

    Apa Potensi Retaliasi dari Negara Tetangga?

    Dampak tarif sebesar 25 persen yang berkelanjutan terhadap Kanada dan Meksiko tidak hanya akan meningkatkan harga, tetapi juga berpotensi memicu tindakan balasan.

    Retaliasi ini dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi industri otomotif AS, terutama dalam hal penurunan ekspor serta gangguan pada rantai pasokan yang memengaruhi produksi kendaraan di dalam negeri.

    Lantaran sejak 1965, AS dan Kanada telah sepakat untuk saling menghapus tarif untuk mobil dan suku cadang mobil.

    Ketergantungan ini menjadi semakin signifikan, karena banyak komponen kendaraan, termasuk suku cadang dan bahan baku, diproduksi di Kanada dan Meksiko sebelum dirakit di pabrik-pabrik di AS.

    Pengenaan tarif impor dapat menaikkan biaya komponen tersebut, berpotensi mengganggu proses produksi kendaraan di AS.

    Bagaimana Tarif Ini Mempengaruhi Perjanjian Perdagangan?

    Kenaikan tarif juga dapat merusak hubungan perdagangan yang telah diatur oleh perjanjian seperti USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) yang menggantikan NAFTA.

    Perjanjian ini awalnya dirancang untuk memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa, termasuk di sektor otomotif.

    Jika tarif terus dikenakan, hal ini bisa menghancurkan kesepakatan tersebut dan memperburuk ketidakpastian ekonomi di industri otomotif.

    Tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Trump juga berpotensi membawa dampak yang luas bagi industri otomotif AS.

    Kenaikan harga, penurunan permintaan, serta gangguan pada rantai pasokan menjadi isu utama yang dihadapi.

    Selain itu, hubungan perdagangan yang telah terjalin dengan baik antara AS, Kanada, dan Meksiko kini terancam, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam sektor ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Parlemen Iran Pecat Menteri Keuangan Buntut Inflasi Tinggi-Mata Uang Jeblok!

    Parlemen Iran Pecat Menteri Keuangan Buntut Inflasi Tinggi-Mata Uang Jeblok!

    Teheran –

    Parlemen Iran memecat Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati. Pemecatan disetujui lewat proses pemakzulan yang dipicu penanganannya terhadap inflasi tinggi dan mata uang yang anjlok.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), TV pemerintah Iran melaporkan Hemmati kalah dalam mosi tidak percaya dengan 182 dari 273 anggota parlemen yang hadir pada sesi pemakzulan memberikan suara melawan dirinya.

    Sebagai informasi, rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS di pasar gelap. Angka itu jeblok jika dibandingkan dengan kurang dari 600.000 pada pertengahan tahun 2024.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menyampaikan pembelaan kepada anggota parlemen atas Hemmati. Dia mengatakan masalah ekonomi tak bisa disalahkan ke salah satu orang saja.

    “Masalah ekonomi masyarakat saat ini tidak terkait dengan satu orang dan kita tidak dapat menyalahkan semuanya pada satu orang,” ujarnya.

    Pezeshkian menjabat pada Juli silam dengan ambisi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengakhiri beberapa sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, depresiasi rial semakin meningkat terutama sejak jatuhnya sekutu Iran Bashar al-Assad dari Suriah pada bulan Desember.

    Sehari sebelum pemerintahannya digulingkan di Damaskus, satu dolar diperdagangkan di pasar gelap Iran dengan harga sekitar 717.000 rial.

    “Masalah terpenting ekonomi negara ini adalah inflasi, dan itu adalah inflasi kronis, yang telah mengganggu ekonomi kita selama bertahun-tahun,” tambahnya.

    Sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun telah menghantam ekonomi Iran. Inflasi di Iran mencapai dua digit yang menyebabkan kenaikan harga konsumen sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 pada tahun 2018.

    Ekonomi Iran sejak tahun 2018 telah berada di bawah tekanan dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uangnya, yang sangat membebani warga Iran sehari-hari. Sejak 2019, Bank Dunia menyebut inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun.

    Pada tahun 2023, inflasi mencapai 44%. Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera dengan penunjukan pejabat sementara hingga pemerintah memilih penggantinya.

    Pada bulan April 2023, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan Menteri Industri saat itu Reza Fatemi Amin karena lonjakan harga yang terkait dengan sanksi internasional.

    Tonton juga Video: Iran Gelar Latihan Perang, Siap Hadapi Israel dan Ancaman Trump

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Inflasi Tinggi-Mata Uang Anjlok, Menteri Keuangan Iran Terancam Dimakzulkan

    Inflasi Tinggi-Mata Uang Anjlok, Menteri Keuangan Iran Terancam Dimakzulkan

    Teheran –

    Parlemen Iran membuka proses pemakzulan terhadap Menteri Keuangan negara itu. Hal itu dilakukan buntut inflasi tinggi dan mata uang yang anjlok.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS di pasar gelap. Angka itu jeblok jika dibandingkan dengan kurang dari 600.000 pada pertengahan tahun 2024.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pembelaannya kepada anggota parlemen atas Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Bank Sentral Iran.

    “Kita sedang dalam perang (ekonomi) skala penuh dengan musuh,” kata Pezeshkian.

    Dia tetap membela Hemmati. Dia mengatakan masalah ekonomi tak bisa disalahkan ke salah satu orang saja.

    “Masalah ekonomi masyarakat saat ini tidak terkait dengan satu orang dan kita tidak dapat menyalahkan semuanya pada satu orang,” ujarnya.

    Parlemen diperkirakan akan memberikan suara pada pemakzulan tersebut pada sore hari, dengan setiap pemecatan memerlukan dukungan mayoritas dari badan yang beranggotakan 290 orang. Banyak anggota parlemen yang bersuara lantang saat mereka bergantian mengecam menteri yang mereka yakini bertanggung jawab atas situasi ekonomi yang buruk.

    “Orang tidak mampu membeli obat-obatan dan peralatan medis,” kata anggota parlemen lainnya, Fatemeh Mohammadbeigi.

    Pezeshkian menjabat pada bulan Juli dengan ambisi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengakhiri beberapa sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, depresiasi rial semakin meningkat terutama sejak jatuhnya sekutu Iran Bashar al-Assad dari Suriah pada bulan Desember.

    Sehari sebelum pemerintahannya digulingkan di Damaskus, satu dolar diperdagangkan di pasar gelap Iran dengan harga sekitar 717.000 rial.

    “Nilai tukar mata uang asing tidak riil, harganya disebabkan oleh ekspektasi inflasi,” kata Hemmati dalam pembelaannya.

    “Masalah terpenting ekonomi negara ini adalah inflasi, dan itu adalah inflasi kronis, yang telah mengganggu ekonomi kita selama bertahun-tahun,” tambahnya.

    Sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun telah menghantam ekonomi Iran. Inflasi di Iran mencapai dua digit yang menyebabkan kenaikan harga konsumen sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 pada tahun 2018.

    Kesepakatan tersebut, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama, mengatur pelonggaran sanksi dan pengembalian investasi Barat ke Iran sebagai imbalan atas peningkatan batasan pada aktivitas nuklir negara tersebut.

    Presiden AS Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, telah menghidupkan kembali kebijakannya tentang ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran yang selanjutnya memperketat pembatasan terhadap republik Islam tersebut.

    Ekonomi Iran sejak tahun 2018 telah berada di bawah tekanan dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uangnya, yang sangat membebani warga Iran sehari-hari. Sejak 2019, Bank Dunia menyebut inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun.

    Pada tahun 2023, inflasi mencapai 44%. Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera dengan penunjukan pejabat sementara hingga pemerintah memilih penggantinya.

    Pada bulan April 2023, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan Menteri Industri saat itu Reza Fatemi Amin karena lonjakan harga yang terkait dengan sanksi internasional.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Akan Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak MA – Page 3

    KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Akan Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak MA – Page 3

    Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023. Sehingga, hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

    “Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung RI di Jakarta, Jumat (28/2/2025) dilansir Antara.

     Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

    “Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

    Putusan kasasi itu diputus pada hari Jumat ini oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis dengan didampingi dua anggota, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.

    “Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

    Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ucap hakim ketua Artha Theresia dalam putusannya yang dibacakan di PT DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

    Selain pidana penjara yang diperberat, Hakim juga mengenakan SYL dengan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Bila eks Mentan itu tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 tahun.

     

     

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air sepanjang pekan terakhir atau periode 24—28 Februari 2025 senilai Rp10,33 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan dalam kondisi perekonomian global dan domestik terkini, aliran modal keluar terjadi di seluruh pasar keuangan. 

    Di mana dari tiga pasar, yakni pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), investor asing mendominasi aksi jual di pasar saham. 

    “Berdasarkan data transaksi 24–27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp10,33 triliun, terdiri dari jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar SBN, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/3/2025). 

    Aksi jual yang ramai di pasar saham menandai pekan keenam tren investor memindahkan asetnya dari pasar saham Indonesia. 

    Terpantau sejak pekan keempat Januari 2025, investor rutin menjual aset di pasar saham dan mencapai puncaknya pada pekan terakhir Februari 2025 ini. 

    Tercermin pula berdasarkan data setelmen sepanjang 2025 sampai dengan 27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp15,47 triliun di pasar saham. Sementara investor di pasar SBN dan SRBI masing-masing beli neto senilai Rp12,86 triliun dan Rp7,67 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 27 Februari 2025 sebesar 75,13 bps, naik dibanding dengan 21 Februari 2025 sebesar 70,34 bps.

    Bersamaan dengan aksi jual di pasar saham, Denny menyebutkan bahwa rupiah dibuka melemah pada perdagangan Jumat (28/2/2025) pada level (bid) Rp16.520 per dolar AS usai sebelumnya ditutup pada Kamis (27/2/2025) pada level (bid) Rp16.445 per dolar AS.

    Di sisi lain, yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,88% pada Kamis (27/2/2025) dan terus naik pada hari berikutnya ke level 6,93%. Sementara indeks dolar (DXY) menguat ke level 107,24. 

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutupnya. 

    Membandingkan dengan pekan sebelumnya, pasar keuangan Indonesia mencatatkan inflow atau aliran masuk modal asing senilai Rp7,58 triliun, di mana asing memborong SBN senilai Rp6,96 triliun. 

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo telah melihat adanya tren outflow akibat kondisi ekonomi AS. 

    Pasalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas. Sementara kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yieldUS Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap US Treasury. 

    “Perkembangan tersebut menyebabkan besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya ke AS. Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia,” tuturnya dalam konferensi pers, pada Rabu (19/2/2025).