Produk: dolar AS

  • Bank Terkenal Ini Pernah Salah Transfer Duit Rp 1.335 Kuadriliun ke Nasabah

    Bank Terkenal Ini Pernah Salah Transfer Duit Rp 1.335 Kuadriliun ke Nasabah

    Jakarta

    Bank raksasa asal Amerika Serikat (AS) Citigroup pernah mengalami insiden kesalahan transaksi yang sangat fatal, yakni mentransfer dana pinjaman kredit sebesar US$ 81 triliun atau Rp 1.335 kuadriliun (kurs Rp 16.483/dolar AS) ke rekening salah satu nasabahnya.

    Padahal, jumlah dana yang seharusnya dikirim hanya sebesar US$ 280 atau sekitar Rp 4.615.240. Beruntung kesalahan transaksi ini diketahui satu setengah jam setelahnya, saat perbankan melakukan pembukuan harian, dan segera dilakukan koreksi alias pembatalan pengiriman dana.

    Melansir dari CNBC, Sabtu (5/4/2025), kesalahan transaksi yang terjadi pada April 2024 ini dan pertama kali dilaporkan oleh outlet media Financial Times pada Jumat (28/2) kemarin. Dalam hal ini Bank Citi tidak mengonfirmasi atau memberikan komentar tentang kekeliruan transaksi tersebut.

    Namun bersamaan dengan itu, sebelumnya Citigroup juga sudah melaporkan kasus salah transfer ini kepada Federal Reserve dan Office of the Comptroller of the Currency sebagai kejadian ‘near miss’ atau ‘kesalahan yang hampir terjadi’.

    “Meskipun pembayaran sebesar ini sebenarnya tidak dapat dilakukan, petugas kontrol kami segera mengidentifikasi kesalahan input antara dua akun buku besar Citi, dan kami membatalkan entri tersebut,” kata Citi dalam sebuah pernyataan.

    “Kontrol pencegahan kami juga akan menghentikan dana apa pun yang keluar dari bank. Meskipun tidak ada dampak bagi bank atau klien kami, kejadian ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan kami untuk terus menghilangkan proses manual dan mengotomatiskan kontrol melalui Transformasi kami.”

    Insiden ini menambah daftar panjang kesalahan operasional yang menimpa Citigroup dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat sepanjang 2024 kemarin bank ini juga melakukan 10 kesalahan transaksi lainnya senilai US$ 1 miliar atau Rp 16,48 triliun.

    Meskipun tidak ada dampak keuangan bagi bank maupun nasabah, Citi mengakui insiden ini menunjukkan pentingnya peningkatan sistem otomatisasi guna mengurangi risiko kesalahan manusia.

    (fdl/fdl)

  • Diplomasi Ekonomi, Cara Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    Diplomasi Ekonomi, Cara Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia telah melakukan langkah untuk mengantisipasi ketidakpastian perdagangan global seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan mengenakan tarif resiprokal.

    Hal itu dikatakan Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam keterangan, Sabtu (5/4/2025).

    Salah satu langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah diplomasi ekonomi. 

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengambil langkah besar yaitu Indonesia bergabung dengan BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    “Kita sudah menjadi anggota BRICS sehingga bisa memudahkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka untuk memperkuat penetrasi market bagi produk-produk kita untuk di ekspor ke negara-negara anggota BRICS tersebut. Seperti itu, kita sudah antisipasi,” jelasnya.

    Adapun Indonesia mampu menghadapi tantangan perang dagang ini karena fundamental makroekonomi domestik yang solid didukung kebijakan mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ditempatkan di dalam negeri 100 persen selama 12 bulan guna menopang nilai tukar rupiah.

    “Terlihat dari cadangan devisa kita. Memang jika cadangan devisa kita bisa ditargetkan di kisaran 165 miliar dolar AS. Sejak penerapan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam kita, yang memang telah diterapkan 1 Maret pada waktu itu, ya memang semestinya bisa memperkuat cadangan devisa kita ke depannya,” ucap Nafan.

    Dia mengatakan cadangan devisa yang kuat ini pun membuat keadaan saat ini berbeda dengan saat krisis moneter, di mana cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 15 miliar dolar AS.

    “Jadi otomatis resiliensi kita juga relatif lebih kuat kalau menurut saya dalam rangka menghadapi ketidakpastian global dan memang salah satunya adalah terkait dengan trade fragmentation yang diterapkan oleh Donald Trump,” kata Nafan.

    Nafan menyebut bahwa selain Tiongkok juga ada India juga yang menjadi powerhouse pertumbuhan ekonomi global, di mana kedua negara itu pertumbuhan ekonominya masih bisa di atas 5%.

    “Jadi memang jauh lebih tinggi juga dibandingkan AS yang hanya sekitar 2%. Jadi memang kita bisa memaksimalkan potensi tersebut dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas ekspor kita,” jelas dia.

    “Sebenarnya peluangnya sudah kita ambil. Tinggal kita memaksimalkan diplomasi ekonomi kita Yang memang lebih adaptif. Karena kita juga menerapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika.

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

    Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

    Pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

  • Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah resmi menerapkan tarif impor baru mulai dari tarif timbal balik dan tarif universal untuk barang masuk. Diketahui, untuk tarif universal akan mulai berlaku pada 5 April 2025 dan tarif timbal balik 9 April 2025.

    Berdasarkan tarif impor baru ini, Indonesia kena 32 persen, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya yakni Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 7 persen, Laos 48 persen, Brunei 24 persen, Timor Leste 10 persen, Thailand 36 persen, dan Myanmar 44 persen.

    Sebagai informasi, tarif universal 10 persen untuk semua negara dan tarif timbal balik dihitung dari separuh persentase surplus dagang terhadap AS.

    Dampak dari pengenaan tarif impor pada Indonesia adalah daya saing produk ekspor menurun di pasar karena harganya naik.

    Lalu, perlambatan atau penurunan hasil produksi komoditas ekspor akibat penurunan permintaan. Selanjutnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal mendatang.

    Menurut data Badan Pusat Statistik perdagangan Indonesia-AS pada 2020-2024, angka ekspor terjadi kenaikan dan kestabilan pada 2020 angka menunjukkan 8,25, 2021 11,25, 2022 11,61, 2023 11,28, dan 11,97 pada 2024.

    Sedangkan, untuk angka impor pada 2020 mencapai 18,62, 2021 25,79, 2022 28,18, 2023 23,25, dan 2024 26,31.

    Komoditas ekspor terbesar di Indonesia ke AS menurut data Kementerian Perdagangan per 4 April 2025 adalah 62 kakao dan olahannya, 67 mesin dan perlengkapan, 60 alas kaki pelindung sejenisnya, 58 perangkat semikonduktor, dan 52 telepon dan perangkat telekomunikasi.

    Sebagai informasi, angka ekspor Januari 2025 merupakan hasil pembulatan dalam juta dolar AS.

    Selain itu, sebelumnya telah dikabarkan ada empat negara yang dikecualikan oleh Donald Trump termasuk Rusia dan Korea Utara.

    Atas keputusannya itu, Gedung Putih pun membela keputusan Presiden AS tersebut dari kebijakan tarif impor baru.

    “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Pemerintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” ucap pejabat Gedung Putih.

    Ia juga mengatakan bahwa Trump baru-baru ini telah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia.

    Pengecualian terhadap Rusia ini pun menyulut kecaman di media sosial setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru dan banyak pihak menuduh bahwa ia telah tunduk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah benar-benar mereda sejak masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, dan kembali memanas dalam era pemerintahan Joe Biden.

    Kini, di bawah pemerintahan baru AS tahun 2025, kebijakan res-shoring dan deglobalisasi makin diperkuat, dengan tarif ekspor baru terhadap semikonduktor, mineral kritis, dan bahkan hasil pertanian.

    Imbas dari perang dagang ini tidak hanya melibatkan AS dan Tiongkok, namun juga pemicu lemahnya nilai tukar rupiah yang bukan sekadar fluktuasi teknikal.

    Namun, ini merupakan dampak struktural dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, utang luar negeri, dan ekspor komoditas mentah.

    Sebelumnya, saat penutupan perdagangan Jumat, 28 Maret 2025, mata uang Indonesia semakin tak berharga di hadapan mata uang negeri Uncle Sam. Rupiah melemah 14 poin atau 0,08 persen, menjadi roboh di titik Rp16.676 per dolar AS, ketimbang sehari sebelumnya sebesar Rp16.562 per dolar AS.

    Kemudian dikabarkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan. Pada pembukaan perdagangan pada Kamis, 3 April 2025. Rupiah melemah 0,35 persen ke Rp16.772 dari perdagangan sebelumnya Rp16.713 per dolar AS.

    Saat yang sama, Bank Indonesia mengumumkan telah menghabiskan lebih dari USD 4,2 miliar cadangan devisa hanya dalam dua bulan pertama 2025 untuk melakukan intervensi pasar. Namun, cadangan devisa Indonesia saat ini menurun dari USD 144 miliar (Desember 2024) menjadi USD 135 miliar.

  • Harga Emas Anjlok 2 Persen di Tengah Guncangan Pasar Global

    Harga Emas Anjlok 2 Persen di Tengah Guncangan Pasar Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas anjlok lebih dari 2% pada perdagangan Jumat (4/4/2025), seiring dengan aksi jual besar-besaran oleh para investor yang melepas aset safe haven guna menutupi kerugian dari pelemahan pasar saham global.

    Mengutip CNBC International, Sabtu (5/4/2025), harga emas spot anjlok 2,9% ke posisi US$ 3.024,2 per ons. Di sesi perdagangan, harga emas sempat jatuh ke titik terendah di US$ 3.015,29. Penurunan ini menghapus seluruh kenaikan yang diperoleh di awal pekan.

    Padahal, sehari sebelumnya emas sempat menorehkan rekor tertinggi sepanjang masa di angka US$ 3.167,57 per ons. Namun, sepanjang minggu ini, logam mulia tersebut tercatat turun sebesar 1,9%.

    Di sisi lain, kontrak berjangka emas Amerika Serikat juga melemah 2,8%, ditutup di level US$ 3.035,4 per ons.

    Secara teknikal, harga emas spot masih bertahan di atas rata-rata pergerakan 21 harinya di kisaran US$ 3.023.

    “Ketika pasar mengalami guncangan, emas sering kali dijual untuk memenuhi kewajiban margin di aset lain. Ini bukan hal baru, karena sudah sesuai dengan pola historis,” ungkap analis Standard Chartered Suki Cooper ketika harga emas anjlok.

    Penurunan harga emas ini terjadi seiring tekanan di pasar saham global yang terus berlanjut selama dua hari berturut-turut. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite sama-sama terkoreksi sekitar 5%, menyusul pengumuman China tentang tarif tambahan sebesar 34% terhadap seluruh produk asal Amerika Serikat mulai 10 April.

    Kebijakan ini merupakan balasan atas langkah tarif yang sebelumnya diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Namun, harga emas masih membukukan kenaikan sekitar 15,3% sepanjang tahun 2025, didukung oleh aksi beli dari bank sentral global serta fungsinya sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

    “Walau harga tengah berfluktuasi, emas tetap dipandang sebagai aset perlindungan utama bagi para investor,” ujar analis senior City Index Matt Simpson.

    Sementara itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyebut bahwa kebijakan tarif baru yang diterapkan Pemerintah AS lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya. Ia juga mengingatkan potensi dampak negatif terhadap perekonomian, seperti meningkatnya inflasi dan perlambatan pertumbuhan.

    Dolar AS tercatat menguat 0,7% terhadap sejumlah mata uang utama lainnya, menjadikan harga emas dalam dolar lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

    Saat harga emas anjlok, harga perak juga turun drastis 7,3% menjadi US$ 29,54 per ons, mencatat penurunan mingguan terburuk sejak September 2020. Komoditas logam mulia lainnya, seperti platinum melemah 3,6% ke US$ 918,35, sementara paladium turun 2% menjadi US$ 909,75.

  • Israel Kena Tarif Donald Trump 17 Persen, Menteri Netanyahu Minta Kortingan ‘Harga Teman’

    Israel Kena Tarif Donald Trump 17 Persen, Menteri Netanyahu Minta Kortingan ‘Harga Teman’

    PIKIRAN RAKYAT – Israel termasuk salah satu negara yang kena dampak dari kebijakan tarif global oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Keuangan Israel mengaku sedang dalam upaya untuk minta ‘harga sekutu’ kepada AS.

    Dalam keterangan terakhir, ia mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan agar tarif itu dikurangi.

    Pekan ini, Trump mengenakan kenaikan tarif baik bagi teman maupun lawan. Kebijakan diumumkan hanya sehari setelah Israel menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS.

    Trump menetapkan sejumlah tarif yang paling berat untuk mitra dagang utama, sementara barang-barang dari Israel, yang merupakan penerima bantuan militer terbesar dari AS, dikenakan tarif sebesar 17 persen saja.

    “Menteri Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintahan AS dengan tujuan untuk mengurangi ruang lingkup tarif tersebut dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X (dulu Twitter), pada Kamis, dilihat Sabtu, 5 April 2025.

    Smotrich sebelumnya telah bertemu dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, di Washington pada Maret lalu.

    Kemudian hari Selasa lalu, ia mengumumkan bahwa Israel telah menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS, yang memengaruhi satu persen barang-barang AS yang masih dikenakan bea.

    Setelah Trump mengumumkan tarifnya, eksekutif Israel menghadapi kritik keras atas penghapusan bea masuk mereka sendiri.

    “Smotrich terburu-buru untuk menghapus semua tarif atas impor dari AS ke Israel, dan sebagai balasannya, ia menerima tarif 17 persen atas impor barang dari Israel ke AS. Jenius,” kata anggota legislatif Israel dari kalangan sentris, Vladimir Beliak, di X.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) juga mengatakan bahwa pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka.

    “Sepertinya penerapan bea masuk ini kemungkinan terkait dengan defisit perdagangan AS dengan Israel,” kata MAI dalam sebuah pernyataan.

    Dalam kesempatan terpisah, pada Kamis, MAI menyebutkan bahwa keputusan ini merupakan “tantangan besar” bagi perekonomian Israel.

    MAI juga mengatakan, “Kami telah berkomunikasi dengan otoritas AS dan Israel untuk memastikan pengecualian Israel dan/atau mengurangi pajak yang dikenakan.”

    Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan Israel sebesar sekitar 7 miliar dolar AS, menurut data dari Departemen Perdagangan AS. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol masih menghadapi tuduhan kriminal usai memimpin sebuah pemberontakan dengan cara memberlakukan darurat militer. Jika terbukti bersalah, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup.

    Karier politik Yoon Suk Yeol mungkin sudah berakhir, tetapi permasalahannya belum selesai.

    Mantan Presiden Yoon, yang juga seorang eks jaksa, dipecat dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat, 4 April 2025. Namun, ia masih menghadapi tuduhan kriminal terkait dengan memimpin pemberontakan buntut penerapan darurat militer 3 Desember 2024.

    Proses persidangan terpisah terkait tuduhan tersebut dimulai pada bulan Februari dan masih berlangsung hingga kini.

    “Yoon melakukan pemberontakan ketika ia melarang semua kegiatan politik dan memerintahkan para komandan militer untuk membobol pintu-pintu Majelis Nasional ‘dengan kapak’ atau ‘dengan menembak, jika perlu’ dan ‘menarik keluar’ para legislator,” demikian pernyatan Jaksa.

    Yoon telah berulang kali membantah klaim dirinya mengatur pemberontakan. Menurutnya ia hanya memberlakukan darurat militer demi melindungi Korea Selatan dari “kekuatan anti-negara” yang telah menyusup ke dalam pemerintahan.

    Jika pengadilan memutuskan Yoon bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara yang lama. Namun, banyak mantan presiden Korea Selatan yang pernah dipenjara, termasuk Park Geun-hye yang dihukum karena suap, akhirnya dibebaskan lebih awal. Park diampuni pada tahun 2021 oleh Presiden Moon Jae-in, kurang dari lima tahun setelah menjalani hukuman penjara 20 tahun.

    Kasus kriminal ini tidak akan langsung dipengaruhi oleh keputusan MK yang menguatkan pemecatannya.

    Masa jabatan Yoon penuh dengan masalah dan skandal. Setelah kemenangannya yang tipis dalam pemilihan 2022, ia segera menjadi pemimpin yang sangat tak disukai dan memecah belah masyarakat.

    Sebagai presiden, Yoon menggunakan gugatan hukum, regulator negara, dan penyelidikan kriminal untuk menanggulangi pidato yang ia sebut sebagai disinformasi, yang sebagian besar ditujukan pada organisasi berita. Polisi dan jaksa berkali-kali menggerebek rumah dan ruang redaksi jurnalis yang kantor presidennya tuduh menyebarkan “berita palsu.”

    Yoon juga dituduh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Ia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk membersihkan penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan pada 2023, dan memveto sebuah undang-undang yang didorong oleh oposisi di Parlemen yang menyerukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut.

    Istri Yoon dan Huru-hara Korea Utara

    Istri Yoon, Kim Keon Hee, juga terlibat dalam skandal setelah terlihat menerima tas Dior senilai 2.200 dolar AS, yang mengguncang partai politiknya menjelang pemilu.

    Hubungan dengan Korea Utara memburuk setelah Yoon menjabat, dengan Korea Utara semakin agresif dan memutuskan dialog.

    Yoon mengadopsi pendekatan konfrontatif terhadap Korea Utara, memperluas latihan militer dengan AS dan Jepang.

    Yoon meninggalkan pemerintahan tanpa pemimpin terpilih dan menghadapi pemilu dalam 60 hari.

    Setelah dipecat, Yoon mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan meminta maaf atas kekurangannya, tanpa mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi.

    Yoon dan istrinya harus meninggalkan kediaman resmi dan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari keamanan presiden.

    Pada intinya, ada lima hal yang akan terjadi pada Yoon di masa mendatang:

    1. Yoon masih menghadapi persidangan terkait tuduhan pemberontakan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

    2. Jika terbukti bersalah, Yoon bisa dipenjara, meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan lebih awal seperti mantan presiden lainnya.

    3. Yoon dan istrinya akan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari layanan keamanan presiden.

    4. Meskipun masa jabatannya selesai, Yoon masih bisa mempengaruhi politik Korea Selatan melalui pernyataan dan tindakannya.

    5. Skandal selama masa jabatan dapat mempengaruhi partai Yoon dalam pemilihan presiden yang akan datang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS

    BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi XI: BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS), merespons kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Pada saat pasar sedang libur lebaran, saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan komisi keuangan DPR itu mendorong BI mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS. Dia mengingatkan agar jangan sampai tekanan koreksi negatif atas Rupiah melewati angka psikologis.

    Dia pun memprediksi harga barang di AS akan semakin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi COVID-19.

    Terkait hal tersebut, dia memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi, dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas dolar AS,” ujarnya.

    Dia juga menilai kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.

    Dia lantas menyinggung data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada tahun 2024, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,4 miliar dolar AS. Menurut dia, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia.

    “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ucapnya.

    Misbakhun memandang kebijakan tarif ala Presiden Trump itu akan memukul industri produk ekspor di Indonesia. Di mana, ekspor Indonesia ke AS didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” katanya.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang membawa dampak tekanan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor, bahkan bisa berefek ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Akibat kebijakan baru tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.

    Sumber : Antara

  • Nasib Indonesia usai Kebijakan Tarif Trump 32 Persen, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI!

    Nasib Indonesia usai Kebijakan Tarif Trump 32 Persen, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI!

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Negara ini dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Pengenaan tarif tersebut berlaku untuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai bahwa kebijakan Trump kali ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar Airlangga, dilihat dari akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, Sabtu, 4 April 2025.

    Apa Saja Komoditi yang Diekspor RI?

    Berikut adalah sejumlah produk ekspor utama Indonesia di pasar AS menurut Airlangga Hartarto:

    Elektronik Tekstil dan produk tekstil Alas kaki Minyak kelapa sawit (palm oil) Karet Furnitur Udang Produk-produk perikanan laut

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memberikan surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

    Pada Februari 2025, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 1,57 miliar dolar AS dari AS.

    Surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektronik beserta bagiannya, dengan nilai 291,1 juta dolar AS.

    Selanjutnya, pakaian dan aksesoris rajutan menyumbang surplus sebesar 215 juta dolar AS, diikuti oleh alas kaki dengan surplus sebesar 207,7 juta dolar AS.

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi terbatas secara daring pada Kamis, 3 April 2025.

    Dalam rapat itu, pemerintah akan menghitung dampak dari tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut.

    Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah akan segera melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

    Tim yang terdiri dari berbagai kementerian, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha, telah bekerja sama secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan Presiden Trump ini.

    “Untuk itu, kita juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” ujar Airlangga.

    Dia juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan hasil Surat Berharga Negara (SBN) meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan global setelah pengumuman tarif balasan dari AS.

    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tutur dia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dolar AS Diramal Makin Perkasa, Tembus Rp 17.000

    Dolar AS Diramal Makin Perkasa, Tembus Rp 17.000

    Jakarta

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan semakin melemah. Dolar AS diperkirakan semakin menguat hingga mencapai level Rp 17.000.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Bloomberg, Jumat (4/4/2025), dolar AS berada pada level Rp 16.745 atau naik 33 poin (0,20%) pada pukul 09.06 WIB. Dolar AS dibuka di level Rp 16.718.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan dolar AS bisa mencapai level Rp 17.000.

    Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena kebijakan tersebut dengan tarif impor sebesar 32%. Menurut Ibrahim, kebijakan tersebut memang berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang dunia, tidak hanya di Indonesia.

    “Kemungkinan besar kalau standarnya Rp 16.900 tembus, kemungkinan di Rp 17.000. Ya itu syaratnya itu ya di Rp 16.900 kena dulu. Untuk saat ini pelemahan mata uang rupiah itu disebabkan oleh perang dagang. Harus diingat, jadi kalau dulu sebelum ada perang dagang, fluktuasi dolar ini sangat berpengaruh terhadap pelemahan penguatan maupun pelemahan mata uang rupiah, tetapi pas terjadi perang dagang, apalagi tanggal 2 April itu dimulainya itu biaya impor tambahan,” kata Ibrahim kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Ibrahim menyebut pemerintah seharusnya telah memiliki solusi untuk meredam pelemahan mata uang rupiah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bulan terakhir di mana nilai tukar rupiah sempat menguat kemudian tak berlangsung lama kembali melemah.

    Ibrahim berharap agar nilai tukar rupiah tidak sampai di level Rp 16.900. Apabila mencapai angka tersebut, bukan tidak mungkin nilai Rupiah semakin melemah hingga Rp 17.000.

    “Pemerintah pun juga, ini tadi pemerintah Bank Indonesia harus terus di pasar, melakukan intervensi di pasar, bekerja dengan OJK, melakukan lelang obligasi, kemudian valuta asing di pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF),” jelas dia.

    Selain itu, Ibrahim menyebut pemerintah harus mengelontorkan stimulus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi-koperasi dalam negeri agar tetap menggeliat. Kemudian, stimulus itu juga diberikan ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli, seperti bansos dan BLT.

    “Jadi pemerintah ini sudah harus bekerja sampai saat ini dan yang terakhir itu harus mencari eksportir terbaru di negara-negara anggota BRICS maupun di luar anggota BRICS. Supaya apa? Supaya bisa menyeimbangkan antara geopolitik yang terus memanas, kemudian tensi perang dagang yang juga terus berlanjut, cara-cara untuk membenahnya seperti itu,” tambah dia.

    Senada, Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan kebijakan tarif impor oleh Trump memberikan tekanan nilai mata uang, termasuk rupiah. Meski begitu, Trump membuka ruang untuk negosiasi ulang. Hal ini ditanggapi positif oleh pasar sehingga penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah bisa tertahan.

    “Tapi meskipun demikian, rupiah masih rawan melemah dengan sedikit saja isu negatif. Sementara rupiah masih bisa melemah ke arah Rp 16.800-17.000 dengan potensi menguat ke arah 16.300-16.200,” kata Ariston kepada detikcom.

    Untuk itu, Ariston berharap pemerintah dapat mengatasi isu ini dengan baik, seperti negosiasi. Menurut dia, hal tersebut dapat memberikan sentimen positif untuk rupiah setidaknya dalam jangka pendek.

    Selain itu, Ariston menilai pemerintah harus bisa mengelola isu internal seperti penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK), defisit anggaran agar tingkat keyakinan investor meningkat sehingga bisa mendukung penguatan rupiah.

    “BI tentu saja diharapkan bisa menahan pelemahan rupiah dengan intervensi-intervensinya dan untuk sementara tidak mengeluarkan kebijakan moneter yang longgar untuk menjaga nilai tukar rupiah,” imbuh dia.

    (acd/acd)