Produk: dolar AS

  • Rupiah Makin Ambrol ke Titik Terburuk 17.000 per Dolar, Ada yang Mau Tanggung Jawab?

    Rupiah Makin Ambrol ke Titik Terburuk 17.000 per Dolar, Ada yang Mau Tanggung Jawab?

    PIKIRAN RAKYAT – Kurs rupiah resmi menembus titik psikologis yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, Rp17.000 per dolar AS. Level itu terpantau dalam perdagangan  DNDF di pasar valas pada Jumat 4 April 2025 malam.

    Angka ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, memicu kekhawatiran publik dan pasar finansial.

    Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang patut bertanggung jawab? Dan yang terpenting, adakah jalan keluar?

    Faktor Global: Data Kuat AS dan Kebijakan The Fed

    Menurut analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, pelemahan rupiah kali ini tidak terjadi dalam ruang hampa. 

    “Banyak data fundamental yang memengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Salah satunya adalah rilis data tenaga kerja di Amerika Serikat. Datanya di luar ekspektasi, lebih baik dibandingkan dengan data sebelumnya,” tuturnya, abtu 5 April 2025.

    Kabar ini disusul oleh pernyataan dari Federal Reserve (The Fed) yang menegaskan belum saatnya menurunkan suku bunga.

    Mereka menyebut inflasi masih tinggi dan risiko ekonomi global belum mereda, terutama akibat perang dagang yang semakin memburuk. Akibatnya, indeks dolar AS menguat secara signifikan, sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah terkena imbasnya.

    Perang Dagang yang Membakar Ekonomi Dunia

    Kondisi kian pelik akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap puluhan negara—termasuk Indonesia. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 32% untuk produk Indonesia.

    Negara Asia Tenggara lainnya pun turut terkena: Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).

    “Seharusnya Indonesia melawan,” ucap Ibrahim Assuaibi.

    Dia menilai, pemerintah terlalu lunak dan lebih memilih bernegosiasi ketimbang mengenakan tarif balasan.

    “Kita bisa kenakan tarif balasan hingga 32 persen terhadap produk-produk dari AS,” ujar Ibrahim Assuaibi.

    Ketegangan Geopolitik: Dari Gaza hingga Ukraina

    Tidak berhenti sampai di situ, ketegangan global juga berperan memperparah kondisi rupiah. Serangan Israel ke Gaza yang tak kunjung reda serta kembali memanasnya konflik Rusia-Ukraina menciptakan ketidakpastian besar di pasar global.

    “Meski Bank Indonesia melakukan triple intervention di pasar, kemungkinan dampaknya tidak akan signifikan. Saya perkirakan, rupiah bisa tembus Rp17.050 saat pasar dibuka Senin nanti,” kata Ibrahim Assuaibi.

    Upaya Bank Indonesia: Triple Intervention Di Tengah Libur Panjang

    Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan “triple intervention” untuk menahan laju depresiasi rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut intervensi dilakukan melalui tiga saluran: pasar spot valuta asing, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN).

    “BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru,” tuturnya.

    Namun, BI juga menyampaikan bahwa selama masa libur Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi, kegiatan operasi moneter ditiadakan sementara dan akan kembali normal pada 8 April 2025.

    Prabowo dan Strategi Jangka Panjang: Harapan di Tengah Keterpurukan?

    Di sisi lain, Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan strategi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Presiden Prabowo, sebagai ‘Strategist in Chief,’ terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” kata Deputi PCO, Noudhy Valdryno.

    Beberapa strategi yang disoroti antara lain:

    Penguatan demokrasi dan supremasi sipil melalui UU TNI yang baru Modernisasi pertahanan negara Kemandirian pangan dan energi seperti pembangunan food estate dan kilang minyak Penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat, salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) Peningkatan kualitas SDM lewat Sekolah Rakyat, smart board, dan cek kesehatan gratis Akselerasi hilirisasi dan industrialisasi melalui BPI Danantara Pembangunan ekonomi desa Pemberantasan korupsi dengan mendukung penegakan hukum yang kuat

    Pelemahan rupiah bukan hanya akibat satu faktor tunggal. Ini adalah gabungan dari dinamika global, kebijakan luar negeri negara adidaya, konflik geopolitik, dan bagaimana Indonesia menyikapi semua itu.

    Langkah-langkah strategis jangka panjang memang penting. Namun, dibutuhkan pula respons jangka pendek yang tangkas dan tegas untuk menjaga kepercayaan pasar dan daya beli masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Trump Picu Kekhawatiran Perang Dagang, Resesi, dan iPhone Seharga Rp38 Juta

    Tarif Trump Picu Kekhawatiran Perang Dagang, Resesi, dan iPhone Seharga Rp38 Juta

    JAKARTA – Kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 2 April langsung memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang, resesi ekonomi, dan lonjakan harga barang-barang konsumsi, termasuk produk populer seperti iPhone. Langkah tersebut menuai respons keras dari berbagai negara dan menyebabkan kejatuhan tajam di pasar saham dunia.

    Trump secara resmi menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh produk impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi untuk puluhan negara. Menurut pemerintahannya, langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi negosiasi perdagangan AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Namun, para analis menyebut kebijakan ini sebagai tindakan sepihak yang dapat mengguncang fondasi ekonomi global yang telah dibangun selama puluhan tahun berdasarkan perdagangan bebas.

    Di Jepang, salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut kebijakan tersebut sebagai “krisis nasional”. Bursa saham Tokyo mengalami pekan terburuknya dalam lima tahun terakhir, dipimpin oleh penurunan tajam pada saham-saham bank besar Jepang. Obligasi pemerintah Jepang juga mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan kekhawatiran investor bahwa Bank of Japan mungkin terpaksa menunda rencana kenaikan suku bunga.

    Bank investasi JP Morgan meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi global dari 40% menjadi 60% pada akhir tahun 2025. Di AS sendiri, indeks Dow Jones turun hampir 4%, S&P 500 kehilangan hampir 5%, dan Nasdaq, yang banyak diisi oleh saham teknologi, anjlok hampir 6%—penurunan harian terbesar sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.

    Salah satu dampak yang paling mencolok adalah potensi kenaikan harga barang-barang konsumsi. Menurut proyeksi Rosenblatt Securities, harga sebuah iPhone kelas atas dapat mencapai hampir 2.300 dolar AS (sekitar Rp38 juta) jika Apple memutuskan untuk meneruskan beban tarif kepada konsumen.

    Perusahaan-perusahaan besar AS yang bergantung pada produksi luar negeri segera melakukan penyesuaian. Produsen mobil Stellantis mengumumkan akan merumahkan sementara para pekerjanya di AS dan menutup pabrik di Kanada dan Meksiko. General Motors, sebaliknya, mengatakan akan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut.

    Negara-negara mitra dagang utama AS langsung mengecam langkah ini. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “meninggalkan perannya sebagai pemimpin kerja sama ekonomi internasional” dan mengumumkan serangkaian tindakan balasan. China dan Uni Eropa juga menyatakan akan melakukan pembalasan terhadap tarif AS, sementara Prancis menyerukan agar negara-negara Eropa menangguhkan investasi di Amerika Serikat.

    Namun, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan India memilih untuk menahan diri terlebih dahulu dan menunggu apakah kebijakan tersebut akan berubah arah melalui negosiasi.

    Di tengah ketidakpastian ini, Trump menyatakan bahwa tarif-tarif tersebut memberikan AS “kekuatan besar dalam bernegosiasi”, meskipun beberapa pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tarif tersebut bukan bagian dari strategi tawar-menawar, melainkan kebijakan tetap.

    Di dalam negeri, reaksi juga terbelah. Wakil Presiden AS, JD Vance, membela langkah Trump dengan menyatakan bahwa tarif tersebut penting demi keamanan nasional dan kemandirian produksi barang-barang strategis seperti baja dan obat-obatan. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong inflasi, meningkatkan biaya hidup keluarga Amerika hingga ribuan dolar per tahun, dan bahkan memicu resesi di dalam negeri.

    Selain itu, banyak pihak memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat merusak hubungan strategis Amerika Serikat dengan sekutu utamanya di Asia. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan terkena tarif khusus masing-masing sebesar 24%, 25%, dan 32%, meskipun ketiganya merupakan mitra militer penting AS di kawasan Indo-Pasifik.

    Secara keseluruhan, langkah terbaru dari Gedung Putih ini menandai pergeseran besar dalam arah kebijakan perdagangan global. Analis dari Capital Alpha menyebut kebijakan ini tidak matang dan tidak mencerminkan pemahaman teknis yang dibutuhkan dalam diplomasi perdagangan. Meski tarif-tarif tersebut belum berlaku hingga 9 April, kekhawatiran telah menyebar luas dan menciptakan ketidakpastian besar di kalangan pelaku pasar, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia.

  • Presiden Iran Pecat Wapres gegara Asyik Liburan Mewah saat Rakyat Kesulitan Ekonomi

    Presiden Iran Pecat Wapres gegara Asyik Liburan Mewah saat Rakyat Kesulitan Ekonomi

    GELORA.CO – Presiden Iran Masoud Pezeshkian memecat wakil presiden untuk urusan parlementer, Shahram Dabiri, Sabtu (5/4/2025). Pemecatan itu usai foto-foto liburan mahal sang wapres bersama istrinya beredar di media sosia di saat Iran sedang diterpa krisis ekonomi.

    Dilansir dari Alarabiya, foto-foto wapres Iran saat berlibur beredar di media sosial, dalam beberapa hari terakhir. Sebuah foto yang dibagikan menunjukkan Shahram Dabiri bersama seorang perempuan yang diidentifikasi sebagai istrinya, berpose di dekat kapal pesiar Plancius, selama liburan tahun baru Iran. 

    Kapal berbendera Belanda tersebut diketahui menawarkan ekspedisi mewah ke Antartika sejak 2009. Salah satu agen wisata menawarkan harga paket perjalanan selama delapan hari sebesar 3.885 euro per orang atau sekitar Rp70 juta.

    Presiden Masoud Pezeshkian dalam sebuah surat yang diterbitkan kantor berita IRNA mengatakan, dia telah memutuskan untuk memecat Dabiri setelah meninjau laporan tentang perjalanannya. Menurut dia, Dabiri tidak sepantasnya liburan di saat masyarakat sedang mengalami tekanan dan kesulitan ekonomi, bahkan jika biayanya ditanggung dari kantong pribadi.

    “Perjalanan rekreasi mahal oleh pejabat, bahkan jika dibayar dari kantong mereka sendiri, tidak dapat dipertahankan dan dibenarkan sementara tekanan ekonomi tetap parah dan banyak orang di negara kita hidup dalam kekurangan. Ini bertentangan dengan gaya hidup minimalis yang diharapkan dari pejabat Iran,” kata Maosud Pezeshkian.

    Liburan tersebut terjadi saat sepertiga penduduk Iran hidup di bawah garis kemiskinan dalam mengalami krisis ekonomi terburuk, sejak berdirinya Republik Islam. Saat ini, pendapatan bulanan rata-rata warga Iran sekitar 200 dolar AS untuk keluarga beranggotakan empat orang.

    Shahram Dabiri Oskuei belum berkomentar secara terbuka terkait pemecatannya. Namun, tak lama setelah foto-foto tersebut mulai beredar pada tanggal 25 Maret, kantor berita milik pemerintah IRNA mengutip pernyataan seorang anggota kantornya yang membantah perjalanan Dabiri tersebut dilakukan tahun ini.

    “Foto yang dibagikan adalah dari tahun-tahun sebelumnya,” kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

    Sementara Pezeshkian dalam suratnya menulis, hasil tinjauan internal mengonfirmasi Dabiri telah melakukan perjalanan wisata selama liburan tahun baru Iran.

    Dilansir dari iranintl, perjalanan mewah ke Antartika bukanlah satu-satunya hal kontroversial dari Dabiri. Pada tahun 2020, dia juga pernah ditangkap atas tuduhan terkait kasus keuangan meskipun pada akhirnya tuduhan tersebut dicabut. (*)

  • Presiden Iran Pecat Wapres gegara Liburan Mewah ke Antartika

    Presiden Iran Pecat Wapres gegara Liburan Mewah ke Antartika

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar Presiden Iran Masoud Pezeshkian memecat salah satu Wakil Presiden (Wapres) viral di media sosial. Diketahui presiden yang dimaksud baru menjabat sejak 28 Juli 2024 dan akan memegang jabatan itu sampai empat tahun ke depan.

    Wakil Presiden yang dipecat adalah satu di antara 12 Wapres yang menjabat berbagai urusan seperti parlemen, perempuan dan keluarga, dan sebagainya. Selain oleh wapres, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga dibantu 19 menteri, 1 sekretaris kabinet, dan 1 kepala staf.

    Diketahui Iran adalah negara yang berada di kawasan Asia Tengah bertetangga dengan Irak, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, dan Turki. Negara beribukota Teheran ini menyelenggaran Pilpres bersamaan dengan Indonesia yakni tahun 2024.

    Kenapa Presiden Iran memecat Wapresnya?

    Ternyata alasan Presiden Iran memecat Wapres adalah karena sang Wakil Presiden melakukan liburan mewah ke Antartika atau Kutub Selatan. Pemecatan itu dilakukan saat negara tersebut berada dalam kondisi hiperinflasi dan krisis ekonomi.

    Wapres yang harus kehilangan jabatannya itu adalah Shahram Dabiri. Pria yang menjabat Wakil Presiden Urusan Parlementer ini muncul dalam foto viral bersama seorang perempuan yakni istrinya saat berada di dekat kapal pesiar Plancius.

    Kapal pesiar itu diketahui menawarkan jasa perjalanan mewah ke Antartika sejak 2009 silam. Perjalanan selama 8 hari membutuhkan biaya 3.885 euro atau Rp69 juta per orang. Adapun kapal itu berbendera Belanda.

    Dilansir dari laman AFP, pemecatan ini dikonfirmasi oleh surat yang ditandatangani langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Tindakan sang wapers tidak bisa dibenarkan bahkan jika biaya kapal mewah itu diambil dari kantongnya sendiri.

    “Dalam konteks di mana tekanan ekonomi pada penduduk tetap tinggi, perjalanan rekreasi mahal oleh pejabat, bahkan jika dibayar dari kantong mereka sendiri, tidak dapat dipertahankan atau dibenarkan,” kata sang presiden melalui surat yang diterbitkan kantor berita resmi Iran, IRNA.

    Sementara itu, Shahram Dabiri ditunjuk sebagai Wakil Presiden sejak Agustus 2024. Foto dokter 64 tahun di kapal mewah itu mengundang kritik keras dari masyarakat sehingga muncul desakan agar ia dipecat dari jabatannya. Dabiri menyebut bahwa plesiran itu dilakukan sebelum ia menjabat di pemerintahan.

    Tak hanya sang Wapres, pemecatan juga dilakukan terhadap Menteri Ekonomi Iran Abdolnasser Hemmati pada Maret 2025 lalu. Ia dipecat parlemen karena inflasi serta depresiasi tajam mata uang Iran terhadap dolar AS.

    Demikian kabar Presiden Iran Masoud Pezeshkian salah satu wapresnya yakni Shahram Dabiri. Alasannya adalah karena ia dianggap sudah melakukan liburan mewah ke Antartika alias Kutub Selatan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Malapetaka Tarif Impor Trump: Stellantis PHK 900 Karyawan Hingga Nissan Stop Penjualan SUV Canggih – Halaman all

    Malapetaka Tarif Impor Trump: Stellantis PHK 900 Karyawan Hingga Nissan Stop Penjualan SUV Canggih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Raksasa otomotif Stellantis mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara terhadap 900 karyawan pabrik di Amerika Serikat.

    Keputusan tersebut diumumkan usai Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor yang tinggi terhadap Kanada dan Meksiko.

    Dalam pengumuman resminya yang dikutip CNN International, Stellantis mengatakan bahwa kebijakan tarif impor telah memicu perang dagang.

    Sehingga perusahaan harus menghentikan sementara pabrik di AS yang membuat sistem transmisi dan stamping untuk dealer Kanada dan Meksiko.

    Imbas produksi yang mandek, Stellantis mencatat setidaknya ada 900 karyawan AS yang berpotensi terdampak PHK sementara. 

    Karyawan yang terimbas itu mayoritas bekerja di lima pabrik berbeda, yakni dua pabrik stamping di Michigan, dua pabrik transmisi di Indiana, serta satu pabrik pengecoran di Indiana.

    Sebagian besar pekerja di lima pabrik AS itu tidak akan langsung kehilangan gaji karena kesepakatan kontrak serikat pekerja.

    Namun, karyawan itu tetap berisiko kehilangan gaji meski dilindungi serikat jika pemberhentian produksi di pabrik Meksiko dan Kanada diperpanjang.

    “Ini adalah tindakan yang tak kami putuskan dengan mudah, tetapi perlu dilakukan mengingat dinamika pasar saat ini,” ujar COO Stellantis Amerika Antonio Filosa,

    “Kami pastikan kami sangat terlibat dengan semua pemangku kepentingan utama kami, termasuk para pejabat negara, serikat pekerja, pemasok, dan dealer di AS, Kanada, dan Meksiko, selagi kami berusaha beradaptasi dengan perubahan ini,” imbuhnya.

    Tak sampai disitu, untuk menghentikan pembengkakan kerugian akibat tarif impor Trump Stellantis juga berencana menutup pabrik perakitan Stellantis di Toluca, Meksiko yang memproduksi Jeep Compass dan Wagoneer S, sepanjang April 2025.

    Stellantis Obral Kendaraan

    Secara terpisah Stellantis memberikan harga khusus untuk seluruh lini produk Stellantis, termasuk Ram, Dodge, dan Chrysler, kecuali beberapa model dan varian khusus.

    Tarif murah ini diberlakukan untuk menenangkan kepanikan pasar di tengah kekhawatiran bahwa tarif 25 persen Trump akan menaikkan harga kendaraan.

    Diskon kendaraan ini diharap dapat menggenjot penjualan perusahaan.

    Mengingat saat ini pasar otomotif AS tengah dilanda gejolak imbas kebijakan tarif impor kendaraan yaang diberlaakukan Presiden Trump.

    Bahkan Bank of America memperkirakan bahwa harga kendaraan AS akan naik sekitar 10.000 dolar AS buntut kebijakan Trump.

    Produsen Mobil Ubah Strategi Penjualan

    Kebijakan tarif impor Trump mendorong produsen kendaraan asal Jepang Nissan CO untuk menghentikan penjualan SUV QX50 dan SUV crossover coupe QX55 di AS, yang dibuat di pabriknya di Aguascalientes, Meksiko.

    Sementara Volkswagen memberitahu dealer-dealernya di AS bahwa mereka akan menambahkan “biaya impor” untuk mobil-mobil yang mereka kirim ke negara tersebut dari Eropa dan Meksiko, sebagaimana dikutip dari The Guardian.

    Pengenaan biaya impor bisa berarti bahwa harga jual mobil-mobil Volkswagen di AS akan meningkat, yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen.

    Langkah ini kemungkinan besar merupakan respons terhadap perubahan kondisi pasar, termasuk dampak dari kebijakan tarif perdagangan dan biaya logistik yang lebih tinggi.

    Berbanding terbalik dengan yang lainnya, Ford Motor Co dan Hyundai justru mengumumkan program diskon terutama pada mobil-mobil yang datang dari luar AS.

    Langkah ini dipilih  keduanya untuk menjaga daya tarik harga di pasar AS agar tetap kompetitif.

    Serta untuk menjaga volume penjualan mereka tetap stabil di tengah perubahan biaya produksi akibat kebijakan tarif tersebut.

    “Kami tahu konsumen khawatir terhadap potensi kenaikan harga, dan kami ingin memberikan stabilitas dalam beberapa bulan ke depan,” ujar CEO Hyundai Jose Munoz dalam pernyataannya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif bea masuk perdagangan resiprokal atau tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Trump menetapkan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen lantaran RI disebut telah membebankan tarif impor sebesar 64 persen untuk komoditas barang yang masuk dari AS.

    Akan tetapi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan, sebenarnya RI hanya mengenakan tarif impor barang dari AS sekitar 8-9 persen.

    “Nah, bagaimana mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini (64 persen)? Itu sebenarnya simpel, jadi mereka menghitung bahwa 64 persen tarif yang dikenakan Pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan AS, sekitar 16,8 miliar dolar AS yang dibagi dari total impor Indonesia ke AS sekitar 28 miliar dolar AS,” ucap Fadhil dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” secara daring, Jumat, 4 April.

    Karenanya, kata Fadhil, dari hitungan tersebut, AS menilai tarif impor yang dikenakan Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64 persen.

    Di sisi lain, lanjutnya, AS juga menyampaikan, hitungan tarif impor 64 persen oleh Indonesia termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB).

    “Namun untuk menghitung NTB sangat sulit, sehingga perhitungan AS dengan tarif 64 persen sangat membingungkan,” ucap dia.

    Adapun Fadhil menyimpulkan, semakin besar surplus yang diperoleh negara tersebut, nantinya tarif timbal balik impor yang dikenakan oleh AS akan semakin tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Jumat, 4 April, ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar AS pada periode Februari 2025. 

    Nilai ekspor tersebut lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang sebesar 2,10 miliar dolar AS dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar AS.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26 persen. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93 persen. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60 persen.

    Selain itu, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar 1,57 miliar dolar AS.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai 291,1 juta dolar AS. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai 215 juta dolar AS dan alas kaki (HS 64) dengan nilai mencapai 207,7 juta dolar AS.

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. 

    Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.  Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

    Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya,  perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

    Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.

    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.

  • Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

    Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai kebijakan tarif impor terbaru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, pengusaha Indonesia tak memiliki pilihan banyak selain mengandalkan permintaan dalam negeri.

    Hal itu diungkap oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam.

    Diketahui, AS memberlakukan kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ ke Indonesia dan sekian banyak negara lainnya.

    Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang berlaku 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    “Sekarang tidak banyak pilihan selain mengandalkan permintaan dalam negeri,” kata Bob kepada Tribunnews, Sabtu (5/4/2025).

    Akibat dari itu, ia meminta pemerintah lebih serius menggarap pasar domestik. Bob mendorong agar pembatasan impor bahan baku dan perizinan dipermudah.

    Lalu, barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri harus dibatasi impornya karena ini mampu mempengaruhi daya saing produk lokal.

    “Selain itu juga currency harus dijaga dengan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Jika pasar domestik tidak dikembangkan secara serius, industrinya akan terpukul akibat dibanjiri produk impor.

    Produk impor dari negara-negara yang juga terkena tarif Trump diprediksi akan membanjiri RI karena mereka juga mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat.

    “Industri padat karya kita akan kembali terpukul karena impor dari negara-negara yang sebelumnya mengekspor ke Amerika Serikat,” ucap Bob.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.

    Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.

    Langkah Pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak dari tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada RI sebesar 32 persen.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

    Tarif resiprokal oleh AS untuk RI akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebut bahwa sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono. 

  • Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, menyebut banyak ekonom di Amerika Serikat yang menilai kebijakan Tarif Trump sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah seorang profesor dari University of Michigan.

    Profesor tersebut bahkan menyarankan agar para ekonom yang bekerja untuk Presiden AS segera pensiun. Alasannya, tarif yang diberlakukan tidak memiliki dasar yang jelas dan logis.

    Fadhil pun sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan tarif itu membingungkan karena tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat. “Cara mereka (Amerika Serikat) menentukan reciprocal tariff yang dikenakan kepada negara-negara, perhitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas,” katanya.

    Indonesia Masuk Daftar Negara Terdampak

    Indonesia termasuk dalam daftar delapan negara yang terkena tarif resiprokal. Barang-barang asal Indonesia dikenai pajak sebesar 32 persen. Padahal, menurut Fadhil, Indonesia hanya mengenakan pajak 8 hingga 9 persen untuk barang dari Amerika.

    Meski tanpa dasar yang jelas, Fadhil menjelaskan bahwa tarif 32 persen tersebut muncul dari perhitungan defisit perdagangan antara kedua negara sebesar 16,8 miliar dolar AS, dibagi total impor Amerika dari Indonesia sebesar 28 miliar dolar AS.

    Dari pembagian itu muncul angka 64, yang dianggap sebagai hambatan terhadap barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Angka tersebut kemudian dibagi dua sehingga muncul angka 32 persen sebagai tarif balasan.

    Fadhil menambahkan, angka 64 persen juga mencakup hambatan non-tarif yang sebenarnya sulit diukur secara nominal. Hambatan ini meliputi regulasi atau kebijakan lain yang menghambat perdagangan.

    Langkah Pemerintah Indonesia

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pemerintah tengah menghitung dampak dari kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Kamis, 4 April 2025. Pertemuan tersebut membahas dampak kebijakan tarif, dan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan.

    Untuk merespons kebijakan Tarif Trump, Fadhil menyebut pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi. Langkah ini bertujuan agar produk-produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan seiring memanasnya tensi dagang global. Situasi ini dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.

    Menurut data Bloomberg per Jumat (4/4/2025) malam, kontrak rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) melemah hingga menyentuh Rp 17.006 per dolar AS, mencerminkan pelemahan sebesar 1,58%.

    Pelemahan ini terjadi sebagai respons pasar terhadap kebijakan tarif impor AS yang dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

    Trump diketahui mengimplementasikan kebijakan tarif resiprokal, yang berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk non-migas dari Indonesia kini dikenakan tarif masuk sebesar 32% saat memasuki pasar Amerika Serikat.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Ia memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga menembus level psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

    “Ketegangan perang dagang saat ini bisa kembali menyeret rupiah ke zona lemah. Dalam waktu dekat, ada kemungkinan rupiah dibuka di kisaran Rp 16.900, bahkan bisa tembus Rp 17.000,” ujarnya.

    Situasi kian rumit setelah Tiongkok turut mengumumkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% terhadap seluruh produk impor dari AS, di atas tarif yang sudah ada.

    Selain itu, Tiongkok juga akan mulai membatasi ekspor sejumlah komoditas strategis ke AS, seperti samarium, gadolinium, terbium, diprosium, lutetium, scandium, dan itrium.

    Di tengah ketidakpastian ini, kontrak NDF menjadi indikator penting untuk memantau ekspektasi nilai tukar rupiah ke depan.

    NDF merupakan kontrak derivatif antara dua pihak yang menyepakati pertukaran selisih nilai tukar antara kurs forward dan kurs spot yang berlaku pada saat jatuh tempo, tanpa pertukaran mata uang secara fisik.

    NDF biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional dan institusi keuangan sebagai bagian dari strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang.

    Namun demikian, banyak pelaku pasar yang juga memanfaatkan NDF untuk spekulasi, dengan harapan meraih keuntungan dari volatilitas nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.