Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Bisa Lebih dari 25 Persen

    Bisa Lebih dari 25 Persen

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dilansir ANTARA, Selasa, 11 November.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

  • Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember, dan memulai proses pembangunannya pada 2026.

    “Kemarin rapat dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara), di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Apabila pada bulan Desember pemerintah sudah memutuskan lokasi proyek DME, kata Bahlil, maka proses konstruksinya akan dimulai pada 2026.

    Ia menyampaikan bahwa realisasi proyek DME mendesak untuk mengurangi angka impor LPG. Bahlil memaparkan, perkiraan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Akan tetapi, kapasitas produksi nasional kurang lebih di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

    Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Bahlil, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

    “Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” ujar dia.

    Pernyataan tersebut terkait dengan kebutuhan LPG yang meningkat sekitar 1,2 juta MT per tahun setelah diresmikannya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Pabrik tersebut berdiri di Cilegon, Banten, seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunan pabrik itu menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS.

    Lantas, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (6/11), memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan dan nilai keseluruhannya mencapai hampir Rp600 triliun.

    “Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT SMI beri pembiayaan PLTM Sion senilai 21,2 juta dolar AS

    PT SMI beri pembiayaan PLTM Sion senilai 21,2 juta dolar AS

    Humbang Hasundutan (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai 21,2 juta dolar AS atau sekitar Rp354 miliar untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion di Desa Sionom Hudon Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

    Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan, PLTM Sion memiliki kapasitas 10 megawatt (MW) dan mampu mengaliri listrik ke sekitar 15 ribu rumah tangga di wilayah Sumatera Utara. PLTM tersambung langsung dengan gardu induk PLN sehingga energi yang dihasilkan dapat didistribusikan melalui jaringan transmisi ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.

    “Tenaga listrik yang dihasilkan di sini nanti dialirkan, ada transmisinya ke gardu induk PLN, dan kemudian nanti distribusi dari sana,” kata Aradita di sela site visit ke PLTM Sion, Humbang Hasundutan, Selasa.

    Sebagaimana diketahui, PLTM Sion merupakan proyek senilai 30,8 juta dolar AS yang dikelola oleh PT Citra Multi Energi (CME). Proyek ini mulai dikembangkan sejak 2014 dan beroperasi secara komersial sejak tahun 2020.

    Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Aradita menyampaikan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan guna mendorong transisi energi dan mempercepat pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia.

    “Jadi memang portfolio kami sendiri sih saat ini sudah sekitar 20 persen yang ada di renewable energy, dan memang kami juga memilih proyek ini karena mendukung selain clean energy, juga mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT CME B. Dwiadji Indratoto menerangkan, pemilihan lokasi di Desa Sionom Hudon Selatan dilakukan karena potensi curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang ideal untuk pembangkit minihidro. Curah hujan yang tinggi memastikan debit air selalu tercukupi.

    PLTM Sion memanfaatkan daerah tangkapan air seluas 279 km² dengan curah hujan tahunan sekitar 3.205 milimeter. Pembangkit ini dibangun dengan konsep run-off-river, yakni sistem yang memanfaatkan aliran air sungai tanpa perlu membangun bendungan besar.

    PLTM mempunyai dua turbin berkapasitas masing-masing 5 MW, dengan total kapasitas terpasang 10 MW. Sejak beroperasi pada 2020, PLTM Sion telah menghasilkan sekitar 81,3 gigawatt per jam (GWh) energi bersih per tahun.

    “Di sini curah hujannya sekitar 3.000 milimeter per tahun, jadi ketersediaan airnya cukup. Pembangkit hidropower memang umumnya dibangun di daerah pegunungan karena kita mencari ‘head’ (tinggi jatuh air). Selama faktor itu ada, maka pembangkit bisa dibangun,” ujar Dwiadji.

    Adapun keberadaan PLTM Sion dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Dari sisi ekonomi, pembangkit ini menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk mendukung kegiatan usaha dan membuka lapangan kerja lokal baik selama pembangunan maupun operasional. Pemerintah daerah juga memperoleh tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

    Dari sisi sosial, masyarakat kini menikmati akses listrik yang lebih andal, sehingga kualitas hidup meningkat dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menurun.

    Sementara dari sisi lingkungan, PLTM Sion tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara signifikan selama operasionalnya, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon dan upaya Indonesia menuju emisi nol karbon (net zero emission).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tinjau Pelabuhan, Purbaya Temukan Barang Impor Harga Puluhan Juta Dicantumkan Rp100 Ribu

    Tinjau Pelabuhan, Purbaya Temukan Barang Impor Harga Puluhan Juta Dicantumkan Rp100 Ribu

    GELORA.CO –  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan ketidakwajaran harga barang impor saat meninjau pemeriksaan fisik kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

    Dalam pengecekan di lapangan, Purbaya menyebut ada barang yang tertera hanya senilai Rp100 ribu atau sekitar 7 Dolar AS dalam data dokumen impor, namun di marketplace diketahui dijual hingga puluhan juta rupiah.

    “Saat pemeriksaan ada hal yang menarik yaitu harganya kemurahan juga. Akan kita check lagi karena barang sebagus itu mosok harganya hanya 7 Dollar AS. Sementara di marketplace harganya bisa sampai dengan Rp40-45 juta, tapi kami akan cek kembali,” ujar Purbaya saat meninjau fasilitas Bea Cukai, Selasa 11 November 2025.

    Ia menegaskan pemeriksaan lanjutan bakal dilakukan untuk memastikan akurasi penetapan nilai pabean dan potensi adanya praktik penghindaran bea masuk.

    Selain meninjau longroom, Purbaya juga mengecek fasilitas laboratorium Bea dan Cukai yang selama ini bertugas menguji kandungan barang untuk penetapan pungutan negara.

    “Untuk kondisi laboratorium kondisinya bagus, saya sudah katakan kepada mereka jika ada yang kurang perawatan agar dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapi,” sambungnya.

    Purbaya turut memastikan penggunaan teknologi pemindai kontainer yang baru beroperasi sejak dua pekan terakhir dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

    “Tadi saya juga sudah liat controller scanner yang baru 2 minggu dipasang kondisinya lumayan bagus walaupun belum sempurna saya pikir dapat memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai bea cukai disana,” katanya.

    Menurutnya, pemantauan berbasis teknologi informasi akan terus diperkuat, termasuk dalam penyatuan sistem pengawasan dengan pusat.

    “Yang pentingkan IT based saya akan tarik ke Jakarta sehingga orang Jakarta dapat melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

  • Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan cukai ini cukup membantu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

    Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, Selasa, menyampaikan, pihaknya sudah menginventarisasi tantangan dalam memacu daya saing IHT, yakni masifnya rokok ilegal, serta kepastian regulasi tentang kandungan nikotin, tar dan bungkus rokok.

    ‎”Dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan cukai ini cukup membantu,” ucapnya.

    Menurut Putu, pihaknya saat ini juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan kontribusi sektor IHT terhadap perekonomian nasional melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib produk kertas pembentuk rokok, serta revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 72/2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret.

    Selanjutnya, pembatasan importasi mesin pelinting, kertas dan filter sigaret, serta akselerasi pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) atau sentra industri hasil tembakau (SIHT) untuk mempermudah akses pita cukai bagi industri kecil menengah (IKM).

    Putu menyampaikan industri ini pada semester I 2025 memberikan kontribusi cukup signifikan ke perekonomian nasional, dengan nilai ekspor mencapai 876 juta dolar AS, dan investasi Rp3,2 triliun.

    Sementara kontribusi cukai hasil tembakau ke ekonomi mencapai Rp216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor industri.

    Selain itu, sektor IHT menyerap tenaga kerja sebanyak 6 juta orang dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang dan eksportir.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.

    ‎“Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    ‎Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai.

    ‎“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah,” ujar Purbaya.

    Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

    Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai industri asuransi menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

    “Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Jadi, diperlukan harmonisasi akan standar keamanan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga dengan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya dalam acara iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re di Jakarta, Selasa.

    Saat ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, sementara sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor karena tak disesuaikan dengan teknologi terkini.

    Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (keamanan menjadi bagian inti proses desain dan pengembangan sistem) dan privacy compliance (kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi) di dalam bisnis asuransi Tanah Air.

    Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi terhadap sistem digital meningkatkan attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi penyerang untuk merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

    Ancaman siber lainnya adalah kasus pelanggaran data/data breach (insiden keamanan yang melakukan akses ke data personal secara tidak sah oleh pihak lain), khususnya di sektor keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi antara tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

    Indonesia sendiri memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data maupun penggunaan digitalisasi, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

    Walaupun sudah ada UU-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, perangkat hukum masih kurang, sumber daya manusia di bidang terkait masih perlu ditingkatkan, hingga masalah dalam hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

    “Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

    Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber global diperkirakan memberikan kerugian hingga 10,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun dolar AS dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

    Serangan siber dianggap semakin kompleks seiring pemanfaatan artificial intelligence (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Pada tahun 2024, insiden ransomware meningkat 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake meningkat 550 persen sejak 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta kasus pada tahun ini.

    Walaupun AI sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian karena dipakai untuk menjadi kriminal.

    Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan teknologi, bila tak dibarengi dengan peraturan dan pendidikan, maka kemajuan peradaban justru tak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting untuk memahami secara detail sehingga bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan untuk kepentingan bersama.

    Lebih lanjut, Dave mengungkapkan sejumlah strategi untuk penguatan tata kelola dan kepercayaan publik di industri asuransi.

    Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga keamanan siber, serta akademisi untuk menjadi kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

    Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital melalui pelatihan literasi keamanan, serta membangun infrastruktur teknologi nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat oleh pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan dari Huawei, Amazon, maupun Google.

    Strategi selanjutnya ialah peningkatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sejalan sesuai undang-undang. Terakhir yakni kebutuhan adanya perubahan paradigma bahwa data merupakan aset strategis nasional, sumber inovasi, dan menjadi elemen penting untuk mendukung kemajuan ekonomi.

    “Tata kelola data yang kuat menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan industri asuransi. Data pribadi tidak hanya menjaga hak individu, tetapi memperkuat reputasi lembaga dan martabat bangsa di ruang digital, serta industri asuransi harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika data,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah disebabkan harapan penurunan suku bunga Fed memudar

    Rupiah melemah disebabkan harapan penurunan suku bunga Fed memudar

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.694 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.654 per dolar AS.

    Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah disebabkan harapan penurunan suku bunga The Fed mulai memudar.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini melemah (yang berasal dari) sentimen global dari penguatan indeks dolar AS karena harapan penurunan bunga The Fed mulai memudar,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Sebagian besar pelaku pasar berspekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, terutama pascaserangkaian data sektor swasta yang lemah di pasar tenaga kerja pekan lalu.

    Data pekerjaan Challenger menunjukkan AS mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja terburuk dalam sekitar 20 tahun pada bulan Oktober. Data tersebut meningkatkan spekulasi The Fed akan memangkas suku bunga untuk mencegah pelemahan pasar tenaga kerja lebih lanjut.

    Menurut CME Fedwatch, para investor memperkirakan peluang sebesar 61,9 persen bahwa The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis poin pada bulan Desember.

    “Walaupun ada ruang penurunan bunga The Fed karena data tenaga kerja yang lemah, namun target inflasi 2 persen masih jauh tercapai,” ungkap Rully.

    Di sisi lain, kurs rupiah mendapatkan topangan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang melonjak tajam menjadi Oktober 2025 menjadi 121,2, naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 115.

    Selain itu, Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat, sebagaimana tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan September 2025.

    IPR Oktober 2025 diprakirakan tumbuh 4,3 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen yoy.

    Peningkatan penjualan eceran tersebut terutama bersumber dari kenaikan pertumbuhan penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,4 persen yoy), barang budaya dan rekreasi (4,7 persen yoy), serta perlengkapan rumah tangga lainnya (0,3 persen yoy).

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada hari ini juga melemah di level Rp16.698 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.666 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM catat realisasi PNBP Rp200 triliun meski harga turun

    Kementerian ESDM catat realisasi PNBP Rp200 triliun meski harga turun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per 10 November 2025 mencapai Rp200,66 triliun atau 78,74 persen dari target sebesar Rp254,83 triliun, meskipun saat ini beberapa harga komoditas mengalami penurunan, seperti komoditas batu bara.

    “Alhamdulillah dari target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita sudah bisa realisasikan sebesar 78,74 persen dari target PNBP,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Bahlil optimistis target PNBP yang termaktub di dalam APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun bisa tercapai, meskipun saat ini harga komoditas mengalami penurunan, seperti turunnya harga komoditas batu bara, komoditas mineral, serta asumsi harga minyak yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan asumsi makro di APBN 2025.

    “Kami tidak mau menjadikan penurunan harga ICP (harga minyak mentah Indonesia/Indonesian Crude Price) dan harga mineral itu untuk mengurangi target pendapatan negara,” kata Bahlil.

    Sebab, lanjut dia, negara sedang membutuhkan banyak anggaran untuk pembiayaan, termasuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Atas dasar kesadaran tersebutlah, Kementerian ESDM tetap berupaya untuk merealisasikan target PNBP yang termaktub di APBN.

    Diinformasikan, harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November turun jadi 103,75 dolar AS per ton dari yang sebelumnya 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober 2025.

    Sementara itu ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 juga menurun sebesar 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Padahal, pada periode yang sama di tahun 2024, kinerja ekspor komoditas batu bara ini tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MDKA ungkap capaian produksi emas, tembaga dan nikel per kuartal III

    MDKA ungkap capaian produksi emas, tembaga dan nikel per kuartal III

    proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Tambang Emas Pani menjadi peluang pertumbuhan berskala besar yang akan membawa kemajuan perseroan

    Jakarta (ANTARA) – PT Merdeka Copper Gold Tbk (Kode saham: MDKA) mengumumkan kinerja operasional penambangan emas, tembaga dan nikel di berbagai lokasi tambang milik perseroan per kuartal III 2025.

    Presiden Direktur MDKA Albert Saputro mengatakan proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Tambang Emas Pani menjadi peluang pertumbuhan berskala besar yang akan membawa kemajuan bagi perseroan, sementara bisnis nikel terus berkembang dengan margin semakin meningkat.

    “Bersama-sama, aset-aset ini menguatkan posisi Merdeka sebagai perusahaan pertambangan multi-logam yang terdepan di Indonesia, sekaligus mendukung peran strategis Indonesia dalam transisi energi dan mineral global,” ujar Albert sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Albert memaparkan produksi Tambang Emas Tujuh Bukit tercatat sebesar 25.338 ounces emas dengan harga jual rata-rata atau Average Sales Price (ASP) sebesar 3.275 dolar AS per ounces, yang merupakan peningkatan margin kas sebesar 24 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    “Penjualan emas selama kuartal ini mencapai 29.629 ounces dengan pendapatan sebelum audit sekitar 104 juta dolar AS,” ujar Albert.

    Lalu, Tambang Tembaga Wetar memproduksi 3.228 ton tembaga dengan biaya tunai 2,75 dolar AS per pon, didukung oleh pengoptimalan penumpukan bijih dan operasi pelindian SX-EW.

    “Wetar diproyeksikan tetap memproduksi tembaga hingga akhir 2027, sementara kajian untuk mengevaluasi opsi pemulihan nilai tembaga jangka panjang melalui teknologi flotasi dan pelindian tangki terus berjalan,” ujar Albert.

    Kemudian, operasi nikel melalui PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), di antaranya produksi bijih tambang oleh anak usaha PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) menghasilkan saprolit 2,0 juta ton basah atau naik 89 persen year on year (yoy), dan limonit 5,6 juta ton basah atau naik 51 persen (yoy).

    Seiring dengan itu, Margin Nickel Pig Iron (NPI) menguat menjadi 2.215 dolar AS per ton nikel, ditopang penurunan biaya tunai menjadi 9.059 dolar AS per ton, atau turun 16 persen (yoy).

    Pabrik Acid Iron Metal (AIM) memproduksi 251.715 ton asam sulfat per kuartal III-2025. Sedangkan, pabrik klorida dan katoda tembaga masih menjalani tahap komisioning dengan produksi lembaran tembaga pertama dijadwalkan pada kuartal IV-2025.

    Anak usaha PT ESG New Energy Material (PT ESG) memproduksi 7.181 ton nikel dalam bentuk endapan hidroksida campuran atau Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan menjual 7.553 ton sepanjang kuartal.

    Adapun pembangunan Pabrik HPAL PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) telah mencapai 54 persen, sesuai dengan jadwal komisioning pada pertengahan 2026.

    “MBMA juga menandatangani perjanjian strategis untuk melanjutkan produksi nikel matte mulai kuartal IV 2025,” ujar Albert.

    Lebih lanjut, pengembangan Proyek Emas Pani mencapai 83 persen, yang mana dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) yang telah melangsungkan Initial Public Offering (IPO) pada September 2025,

    “Dengan dimulainya penambangan dan first blasting pada Oktober 2025, proyek ini selanjutnya akan disebut sebagai Tambang Emas Pani. Selain itu, penumpukan bijih pertama dijadwalkan pada November 2025 dan produksi emas perdana ditargetkan pada kuartal I-2026,” ujar Albert.

    Sebagai salah satu proyek tembaga-emas pra-pengembangan terbesar di dunia, Albert mengungkapkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah memasuki tahap studi kelayakan (feasibility study) yang mengintegrasi perencanaan tambang bawah tanah dan tambang terbuka, optimalisasi rancangan alur proses (flowsheet), dan pengkajian opsi hilirisasi konsentrat pirit untuk meningkatkan nilai tambah.

    Per kuartal III-2025, Merdeka Copper Gold membukukan pendapatan belum diaudit sebesar 1,29 miliar dolar AS, atau menurun 22 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Penurunan disebabkan oleh penurunan kontribusi dari segmen nikel sebesar 445 juta dolar AS dan penurunan pendapatan tembaga sebesar 38 juta dolar AS, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan kontribusi dari emas sebesar 87 juta dolar AS serta pendapatan lain sebesar 27 juta AS.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.