Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh dinamika global ketimbang faktor domestik.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4).

    Rupiah Tertekan Akibat Tekanan Global

    Data Kementerian Keuangan mencatat rata-rata nilai tukar rupiah pada Januari–Maret 2025 sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, pada akhir Maret, kurs rupiah sempat menyentuh Rp16.829 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS.

    Sri Mulyani menyebut gejolak global sebagai penyebab utama pelemahan ini. Harapan pelonggaran suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed) belum terwujud karena inflasi AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja tetap kuat. Hal ini mendorong capital inflow kembali ke AS, menguatkan indeks dolar dan melemahkan mata uang di negara berkembang.

    Efek Trump dan Tarif Resiprokal

    Situasi diperburuk oleh kebijakan ekonomi Presiden AS terpilih, Donald Trump. Pemerintahannya menerapkan tarif resiprokal terhadap sekitar 70 negara mitra dagang, termasuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

    “Kebijakan tarif yang cukup agresif itu memicu gejolak di sektor keuangan global,” jelas Sri Mulyani.

    Ketidakpastian pasar meningkat drastis, membuat banyak mata uang — termasuk rupiah — mengalami penyesuaian pada kuartal I 2025.

  • Emiten Bus Listrik VKTR Raup Cuan Rp218 Miliar di Kuartal I 2025 – Halaman all

    Emiten Bus Listrik VKTR Raup Cuan Rp218 Miliar di Kuartal I 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) meraup pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 6 persen (yoy) menjadi Rp218 miliar pada kuartal I-2025 dibanding Rp205 miliar pada kuartal I-2024 meskipun penjualan otomotif nasional masih belum membaik.

    Direktur Utama VKTR Gilarsi W. Setijono menyampaikan, penguatan kehadiran Perseroan di sektor Kendaraan Listrik Berbasis Baterai fi Indonesia bukan hanya langkah bisnis, tetapi juga bagian dari komitmen untuk menghadirkan solusi berkelanjutan.

    “Dengan tetap agile dan responsif terhadap perubahan, kami siap tumbuh bersama pasar yang terus berkembang, seiring dengan arah diversifikasi produk dimasa depan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Sementara itu, laba bersih turun 84 persen dari Rp21 miliar pada kuartal I-2024 menjadi Rp3,3 miliar pada kuartal I-2025 disebabkan oleh kenaikan harga pokok penjualan dan kurs dolar AS, kata siaran pers perusahaan di Jakarta, Rabu.

    Dijelaskan, total aset perusahaan tumbuh 3 persen menjadi Rp1.663 miliar per 31 Maret 2025, dari Rp1.609 miliar per 31 Desember 2024, seiring selesainya pembangunan pabrik Magelang yang ke depannya diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi kendaraan listrik.

    Sejalan dengan ekspansi ini, total liabilitas naik 11 persen menjadi Rp502 miliar dari Rp453 miliar, disebabkan oleh kenaikan utang untuk mendukung modal kerja perusahaan.

    VKTR mencatat pertumbuhan pendapatan dari segmen manufaktur suku cadang sebesar 10 persen YoY di kuartal I-2025.

    Dari sisi penjualan kendaraan listrik, VKTR terus memperluas portofolio klien dan produk melalui strategi diversifikasi, yang ditunjukkan dengan penjualan forklift listrik ke sektor swasta.

    Selain itu, VKTR juga dalam proses finalisasi Purchase Order (PO) 80 unit bus listrik dengan Perum DAMRI terkait penambahan untuk operasional Transjakarta.

    “Ini merupakan kelanjutan dari pemesanan sebelumnya, yaitu 72 unit bus listrik yang telah beroperasi, di mana 20 unit dioperasikan oleh Sinarjaya dan 52 unitnya dioperasikan oleh Mayasari Bakti,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari strategi industrialisasi berkelanjutan, VKTR telah menyelesaikan pembangunan fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial berbasis Completely Knocked Down (CKD) pertama di Indonesia, yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, pada awal 2025.

    Bus listrik 12 meter yang dirakit di fasilitas ini telah memperoleh sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40 persen. 

    Fasilitas ini dirancang untuk memperluas produksi berbasis CKD, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik regional.

    Sejak awal kuartal I-2025, VKTR mencatat pencapaian berupa dimulainya operasi 20 unit bus listrik CKD VKTR yang dilakukan oleh operator Sinarjaya untuk Transjakarta, di mana kolaborasi karoseri bus listrik dilakukan oleh Laksana.
     
     
     
     
     

  • 100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pada peringatan 100 hari memimpin Amerika Serikat (AS) pada masa jabatan kedua, Donald Trump diketahui telah menerapkan sejumlah kebijakan kontroversi yang memicu kritik tajam.

    Menurut News Nation, setidaknya sudah ada  142 perintah eksekutif yang ditandatangani selama Trump menjabat sejak 20 Januari hingga 30 April. 

    Adapun perintah eksekutif ini mencakup berbagai kebijakan signifikan di bidang imigrasi, energi, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

    Serta kebijakan-kebijakan lain terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. 

    Dengan total tersebut, menjadikan Trump sebagai satu-satunya Presiden AS yang merilis kebijakan terbanyak dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    Meski kebijakan Trump dinilai dapat melindungi industri Amerika dari persaingan asing, tapi kebijakan yang diterapkan Trump memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Termasuk Senator Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menilai, Trump telah mengkhianati janji kampanyenya untuk mendukung kelas pekerja dan keluarga berpendapatan rendah.

    Selain itu, gubernur-gubernur Demokrat seperti Tim Walz dari Minnesota dan J.B. Pritzker dari Illinois menggambarkan masa jabatan kedua Trump sebagai “malapetaka” dan “kegagalan besar”.

    Daftar 10 Kebijakan Kontroversial Trump 

    Berikut 10 kebijakan kontroversial Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:

    PHK Massal dan Pemangkasan dana federal 

    Kebijakan yang paling di 100 hari pemerintahan Trump yakni dibentuknya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin bos Tesla, Elon Musk.

    Diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Selain pemotongan dana, lembaga-lembaga di AS juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Menurut data CNN International, setidaknya 121 ribu karyawan telah dipecat dari sejumlah lembaga federal selama 100 hari kepemimpinan Trump

    Tak hanya itu sebanyak 10 ribu karyawan USAID juga ikut dipecat. Bahkan, badan bantuan kemanusiaan itu nyaris bubar.

    Kebijakan Tarif Perdagangan

    Mengutip dari News Nation Now, kebijakan kontroversial selanjutnya yang paling menonjol yakni kebijakan perdagangan “America First”.

    Dimana dalam kebijakan ini Trump memberlakukan tarif besar-besaran pada negara-negara lain.

    Trump berdalih kebijakannya dapat melindungi dan memperkaya industri Amerika. 

    Namun pada akhirnya memicu ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar.

    Lantaran kebijakan itu membangkitkan kemarahan banyak negara, membalaskan kenaikan tarif yang luar biasa untuk barang-barang impor asal AS yang kemudian membuat bisnis di dalam negeri terguncang keras.

    Pembubaran Departemen Pendidikan dan Restrukturisasi Pemerintahan

    Melalui “Project 2025,” Trump berencana membubarkan Departemen Pendidikan dan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga federal, menggantinya dengan loyalis politik. 

    Langkah ini memicu kekhawatiran tentang politisasi birokrasi dan pengurangan kualitas layanan publik. 

    Terbaru, Trump membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar untuk Universitas Harvard.

    Buntut upaya pemerintah AS untuk menindak tegas para pengunjuk rasa mahasiswa dan menekan universitas untuk membatalkan program-program keragaman, kesetaraan dan inklusi.

    Pengetatan Kebijakan Imigrasi dan Pengungsi

    Trump memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigran dan pengungsi, termasuk pembatasan visa dan peningkatan waktu penahanan bagi anak-anak imigran. 

    Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. 

    Kebijakan Energi dan Kemunduran Iklim

    Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kebijakannya berfokus pada perluasan pengeboran minyak dalam negeri, mencabut peraturan iklim era Biden.

    Termasuk mandat kendaraan listrik, menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan perjanjian iklim internasional lainnya.

    Pembalikan Kebijakan Sosial

    Trump turut menghapus inisiatif Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), tindakan afirmatif, dan teori ras kritis dalam pemerintah federal, dan secara resmi mendefinisikan gender secara ketat sebagai laki-laki atau perempuan dalam pedoman federal.

    Kebijakan Menyangkut Departemen Kehakiman dan Pengampunan

    Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya di tahun 2025, Donald Trump menunjukkan pendekatan yang agresif terhadap lembaga-lembaga hukum.

    Termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan penggunaan hak pengampunan presiden (presidential pardon), yang memicu kontroversi luas.

    Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki musuh-musuh politik.

    Serta mengampuni atau meringankan hukuman bagi semua terdakwa yang didakwa sehubungan dengan serangan 6 Januari, termasuk mereka yang dihukum atas tindakan kekerasan dan konspirasi penghasutan.

    Campur tangan dalam bidang peradilan yang terbaru adalah penangkapan seorang hakim atas tuduhan melindungi seorang imigran. Penangkapan ini dianggap sebagai gangguan terhadap sistem peradilan AS oleh eksekutif.

    Kebijakan Luar Negeri dan Postur Militer

    Trump menekankan militer yang berfokus pada memenangkan perang dengan tegas, mengusulkan penggantian nama simbolis dari penanda geografis (misalnya, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika), dan mengancam tindakan agresif seperti merebut Greenland atau Terusan Panama.

    Kebijakan Terkait Penggunaan Hukum Bersejarah

    Lebih lanjut, Trump turut menggunakan Undang-Undang Musuh Asing yang telah berusia 200 tahun untuk penegakan imigrasi, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS, memulihkan hukuman mati federal, dan menunda pelarangan TikTok di AS.

    Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di atas sangat kontroversial, dengan banyak orang Amerika yang tidak setuju dengan tarif dan pemotongan pemerintah, dan para ahli hukum mempertanyakan konstitusionalitas beberapa perintah eksekutif.

    Dengan diberlakukan kebijakan ini, 100 hari pertama masa jabatan kedua Trump digambarkan sebagai salah satu yang paling tidak stabil dalam sejarah Amerika karena sifat agendanya yang cepat dan luas.

    Pemberian Pengampunan Politik

    Terakhir dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya pada tahun 2025, Presiden Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan besar yang secara signifikan.

    Termasuk mengubah struktur dan fungsi tenaga kerja federal serta layanan sipil di Amerika Serikat.

    Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.

    Namun menuai kritik karena dianggap mengancam independensi birokrasi dan merusak prinsip meritokrasi.​

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih tergolong miskin jika mengacu pada standar pengeluaran negara berpendapatan menengah ke atas.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, disebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa atau sekitar 171,91 juta orang masih masuk dalam kategori miskin.

    Penilaian tersebut didasarkan pada standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara kategori upper middle income, yaitu pengeluaran harian sebesar US$ 6,85 per kapita. Jika dikonversi dengan kurs Rp16.800 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp115.080 per orang per hari.

    Meski angkanya masih tinggi, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan angka 61,8%, persentase kemiskinan pada 2024 turun 1,5 poin. Bank Dunia juga memproyeksikan angka ini akan terus menurun, menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    “Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

    Bank Dunia juga menyajikan ukuran alternatif garis kemiskinan dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), atau paritas daya beli. Dalam kategori international poverty line sebesar US$ 2,15 per kapita per hari (sekitar Rp36.120), hanya 1,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 3,7 juta jiwa yang tergolong miskin. Sementara itu, jika menggunakan ukuran lower middle income poverty line sebesar US$ 3,65 per kapita per hari (sekitar Rp61.320), maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 15,6% atau sekitar 44,47 juta orang.

  • Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya

    Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya

    FAJAR.COID, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) kembali menyoroti tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam laporannya, lembaga keuangan internasional ini menyebut bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin.

    Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan versi negara berpendapatan menengah ke atas.

    Angka tersebut berarti sekitar 171,91 juta jiwa belum mencapai ambang batas pengeluaran minimum yang ditetapkan, yakni sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau setara dengan Rp115.080 per orang per hari menggunakan kurs Rp16.800 per dolar AS.

    Laporan ini pun memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik Adi Prayitno. Melalui akun media sosial pribadinya di X (sebelumnya Twitter), ia mengungkapkan keraguannya terhadap data yang dipaparkan Bank Dunia.

    “Masak sih, angka kemiskinan Indonesia sebanyak ini? Sepertinya sangat jauh dengan data BPS. Rada ndak percaya. Semoga Indonesia baik-baik saja. Soalnya dari dulu banyak sekali laporan, mirip sebuah klaim, kemiskinan selalu turun. Kau, percaya data yang mana? 🙂”, tulis Adi dalam unggahan di akun @Adiprayitno_20 pada Rabu, (30/4/2025).

    Perbedaan standar pengukuran kemiskinan antara lembaga internasional seperti Bank Dunia dan lembaga nasional seperti BPS memang kerap menimbulkan diskusi publik. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang lebih rendah dibanding acuan internasional, Bank Dunia menggunakan standar global yang bertujuan menilai daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara universal.

  • Kurs Dollar Hari Ini Turun Lagi! Segini Harga Rupiah Rabu 30 April 2025 di BI, Mandiri, BRI, BNI, dan BCA

    Kurs Dollar Hari Ini Turun Lagi! Segini Harga Rupiah Rabu 30 April 2025 di BI, Mandiri, BRI, BNI, dan BCA

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 30 April 2025. Berdasarkan pembukaan perdagangan pagi di Jakarta, rupiah tercatat menguat sebesar 46 poin atau sekitar 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya yang berada di Rp16.761 per dolar AS.

    Penguatan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk sentimen positif dari penguatan mata uang regional serta stabilnya indikator ekonomi domestik menjelang awal Mei. Data kurs di berbagai bank besar Indonesia juga menunjukkan tren penurunan nilai tukar dolar terhadap rupiah, baik pada kurs e-rate, TT counter, maupun bank notes.

    Berikut ini rincian lengkap kurs dolar AS hari ini di beberapa bank dan lembaga:

    1. Bank Indonesia (BI) Kurs beli: Rp16.703,06 Kurs jual: Rp16.870,94 Kurs tengah: Rp16.787,00

    Dibandingkan hari sebelumnya, kurs tengah di BI turun sebesar 75 poin, menandakan pelemahan dolar terhadap rupiah.

    2. Bank Mandiri Special Rate beli: Rp16.705,00 Special Rate jual: Rp16.735,00 Bank Notes Beli: Rp16.475,00 Bank Notes Jual: Rp16.825,00

    Bank Mandiri mencatatkan nilai tukar yang cukup kompetitif untuk transaksi khusus nasabah tertentu.

    3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) E-Rate beli: Rp16.728,00 E-Rate jual: Rp16.829,00 TT Counter beli: Rp16.620,00 TT Counter jual: Rp16.920,00

    Kurs e-Rate di BRI sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya, menjadikannya pilihan menarik untuk transaksi online nasabah.

    4. Bank Negara Indonesia (BNI) Special Rate beli: Rp16.688,00 Special Rate jual: Rp16.838,00 TT Counter beli: Rp16.675,00 TT Counter jual: Rp16.925,00 Bank Notes beli: Rp16.675,00 Bank Notes jual: Rp16.925,00

    BNI menyediakan spread kurs yang stabil, baik untuk transaksi tunai maupun non-tunai.

    5. Bank Central Asia (BCA) E-Rate beli: Rp16.695,00 E-Rate jual: Rp16.725,00 TT Counter beli: Rp16.560,00 TT Counter jual: Rp16.860,00 Bank Notes beli: Rp16.560,00 Bank Notes jual: Rp16.860,00

    BCA menawarkan kurs e-Rate terbaik untuk transaksi melalui layanan elektronik, yang masih lebih kompetitif dibandingkan TT counter dan penukaran tunai.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftar Terbaru dan Manfaat Uniknya!

    Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftar Terbaru dan Manfaat Uniknya!

    Jakarta: Harga emas Antam hari ini, Rabu, 30 April 2025, kembali melemah. Penurunannya memang tak besar, tapi cukup jadi perhatian bagi kamu yang mengikuti pergerakan harga logam mulia ini.
     
    Mengutip situs resmi Logam Mulia, harga emas batangan 1 gram hari ini dibanderol Rp1,965 juta turun Rp1.000 dari harga kemarin Rp1,966 juta per gram.
     
    Sementara itu, harga buyback (jual kembali ke Antam) juga turun Rp1.000 menjadi Rp1,814 juta per gram.

    Pergerakan harga emas
    Harga emas dalam beberapa waktu terakhir cenderung bergerak tipis, naik-turun dalam rentang kecil. Ini menunjukkan bahwa meski emas dikenal sebagai aset safe haven, tetap ada dinamika pasar global seperti pergerakan dolar AS, inflasi, hingga tensi geopolitik yang memengaruhi harga.

    Jadi, kalau kamu tertarik beli emas, pantau terus update hariannya dan pertimbangkan tujuan keuangan jangka panjang.
     

    Harga emas Antam hari ini lengkap
    Berikut adalah daftar harga terbaru emas batangan Antam hari ini, Rabu, 30 April 2025:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp1,032,5 juta.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,965 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,870 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp5,780 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp9,600 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp19,145 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp47,737 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp95,395 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp190,712 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp476,515 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp952,820 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,905 miliar.
    Tak cuma investasi, ini 5 manfaat emas di dunia nyata
    Banyak orang mengenal emas hanya sebagai alat investasi. Padahal, emas juga digunakan luas di berbagai industri. Yuk simak manfaat emas yang mungkin belum kamu tahu:

    1. Komponen ponsel dan elektronik canggih

    Emas jadi bahan andalan dalam sirkuit ponsel pintar, GPS, kalkulator, dan perangkat canggih lain karena daya hantar listriknya tinggi dan tidak berkarat.

    2. Tambalan gigi

    Dalam dunia kedokteran gigi, emas dipilih karena aman bagi tubuh dan tidak menimbulkan alergi. Walau lebih mahal, tambalan emas awet dan tidak mudah terurai.

    3. Pemantul radiasi di kaca gedung dan helm astronaut

    Campuran emas dalam kaca berfungsi memantulkan sinar matahari, menjaga suhu dalam gedung tetap sejuk, serta melindungi mata astronaut dari radiasi luar angkasa.

    4. Pelapis estetik bangunan

    Banyak bangunan bersejarah dan tempat ibadah dilapisi emas untuk menambah nilai estetika. Lapisan emas tahan lama dan tidak mudah berubah warna.

    5. Sirkuit dan pelapis pesawat antariksa

    Emas digunakan dalam teknologi luar angkasa oleh NASA. Selain menghalau radiasi, emas juga berperan penting dalam sirkuit kendaraan luar angkasa.
     
    Sebelum memutuskan membeli emas, pastikan kamu tahu tujuan investasimu: apakah untuk jangka panjang, dana darurat, atau sebagai diversifikasi portofolio. Selalu beli di tempat resmi seperti Butik Emas Antam atau platform terpercaya ya!.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rupiah Diprediksi Menguat ke Rp16.700 per Dolar AS

    Rupiah Diprediksi Menguat ke Rp16.700 per Dolar AS

    JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu, 30 April diperkirakan akan bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Untuk diketahui mengutip Bloomberg, pada hari Selasa, 29 April, Kurs rupiah spot di tutup naik 0,56 persen ke level Rp16.761 per dolar AS. Sementara itu, kurs rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ditutup menguat 0,44 persen ke level harga Rp16.787 per dolar AS.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan Amerika Serikat (AS) akan melunakkan dampak tarif otomotifnya dengan mengurangi beberapa bea yang dikenakan pada suku cadang asing di mobil yang diproduksi di dalam negeri.

    “Penyesuaian tersebut berarti produsen mobil yang membayar tarif otomotif Trump akan dibebaskan dari bea tambahan, seperti pada baja dan aluminium,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Rabu, 30 April.

    Selain itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa semua aspek pemerintahan AS sedang berhubungan dengan China dan terserah kepada China untuk meredakan situasi. Hal ini terjadi setelah Beijing sebelumnya membantah adanya pembicaraan.

    Sementara itu, para pembuat kebijakan China berjanji untuk mendukung bisnis dan pekerja yang terkena tarif tinggi AS dan menyerukan persiapan untuk skenario terburuk.

    “Namun, mereka tidak mengumumkan tindakan tambahan apa pun di luar apa yang diungkapkan dalam pertemuan kebijakan tahunan mereka pada bulan Maret. Data aktivitas manufaktur resmi China dan Caixin akan dirilis pada hari Rabu, memberikan gambaran pertama tentang bagaimana tindakan tarif berdampak pada sektor manufaktur,” jelasnya.

    Sementara dari dalam negeri, Ibrahim menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 diperkirakan mengalami perlambatan, seiring belum optimalnya realisasi belanja negara yang seharusnya menjadi stimulus utama bagi perekonomian.

    Adapun hingga Maret 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp620,3 triliun, hanya tumbuh 1,37 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Perlambatan ini terutama disebabkan oleh turunnya belanja pemerintah pusat sebesar 3,37 persen (yoy) menjadi Rp413,2 triliun. Kontraksi tersebut dipicu oleh penurunan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 11,75 persen (yoy) menjadi Rp217,1 triliun.

    Menurut Ibrahim rendahnya realisasi belanja negara memberi tekanan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025.

    Ibrahim menyampaikan belanja pemerintah, khususnya belanja K/L, selama ini berperan penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi melalui proyek pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

    “Lambatnya realisasi belanja di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kenaikan harga bahan pokok akibat tekanan pasar domestik dan global,” tuturnya.

    Selain itu, ia menyampaikan bahwa belanja pemerintah sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor riil.

    Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 diperkirakan hanya akan berada di kisaran 4,5 persen hingga 4,75 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal IV-2024 yang mencapai 5,02 persen. Sebelumnya, proyeksi awal pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,0 persen.

    Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat pada perdagangan Rabu, 30 April 2025 dalam rentang harga Rp16.700 – Rp16.770 per dolar AS.

  • 60 Persen Warga Indonesia Miskin

    60 Persen Warga Indonesia Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia mengungkapkan kenyataan mencengangkan: lebih dari separuh warga Indonesia tergolong miskin jika diukur berdasarkan standar internasional untuk negara berpendapatan menengah-atas.

    Laporan bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mencatat bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan versi Bank Dunia, setara dengan sekitar 172 juta jiwa dari total populasi nasional.

    Standar Kemiskinan Versi Bank Dunia

    Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas pada pengeluaran sebesar 6,85 dolar AS per hari per kapita. Jika dikonversikan dengan kurs JISDOR pada 25 April 2025 (Rp16.829 per dolar AS), angka tersebut setara dengan Rp115.278 per hari per orang.

    Artinya, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka ini tergolong miskin dalam standar internasional.

    Sebagai perbandingan, ambang ini jauh lebih tinggi dari standar nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yang hanya menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per bulan per kapita, atau sekitar Rp19.841 per hari. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan disparitas besar antara data kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS.

    Indonesia: Negara Menengah-Atas, tapi Kemiskinan Masih Tinggi

    Bank Dunia sendiri telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak tahun 2023, setelah pendapatan nasional bruto (GNI) mencapai US$4.580 per kapita. Dalam klasifikasinya, negara berpendapatan menengah-atas memiliki GNI antara 4.466 hingga 13.845 dolar AS (Rp74,8-231,9 juta) per kapita.

    Namun, meskipun secara makroekonomi telah naik kelas, kenyataannya sebagian besar penduduk Indonesia masih belum memiliki daya beli yang sebanding. Dari total populasi sebesar 285,1 juta jiwa (berdasarkan Susenas BPS 2024), lebih dari 60 persen belum mampu memenuhi standar pengeluaran harian minimum versi Bank Dunia.

    Proyeksi Kemiskinan Indonesia

    Bank Dunia memproyeksikan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang:

    2025: 58,7% 2026: 57,2% 2027: 55,5%

    Meski mengalami penurunan bertahap, angka ini tetap menunjukkan bahwa separuh lebih rakyat Indonesia masih hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan.

    Bandingkan dengan Negara Asia Tenggara Lain

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi dalam hal proporsi penduduk miskin berdasarkan standar menengah-atas Bank Dunia:

    Laos: 68,5% Indonesia: 60,3% Filipina: 50,6% Vietnam: 18,2% Thailand: 7,1% Malaysia: 1,3%

    Angka ini menggambarkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia masih cukup dalam, bahkan di tengah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status pendapatan negara.

    Data Kemiskinan Versi BPS: Kontras Besar

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 adalah 24,06 juta orang atau 8,57% dari populasi. Bahkan, BPS menyebut angka ini sebagai yang terendah sepanjang sejarah, sejak penghitungan kemiskinan dimulai pada 1960.

    Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS pada periode tersebut adalah Rp595.242 per kapita per bulan, naik 2,21% dibanding Maret 2024. Dengan standar ini, hanya sebagian kecil penduduk yang dikategorikan miskin.

    “Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57%, ini menjadi capaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960,” ucap dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.

    Kenapa Perbedaan Angka Begitu Jauh?

    Perbedaan data ini bukan semata kesalahan teknis, melainkan karena perbedaan metodologi dan standar kemiskinan. Bank Dunia menggunakan standar yang lebih tinggi karena mencerminkan kebutuhan dasar hidup di negara yang masuk kategori menengah-atas.

    Sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan minimum nasional, yang lebih rendah dan disesuaikan dengan harga serta pola konsumsi lokal.

    Dengan kata lain, seseorang yang tidak dianggap miskin oleh BPS bisa jadi tergolong miskin jika menggunakan standar global Bank Dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Aplikasi Pengganti WhatsApp Makin Ramai, Penciptanya Kasih Peringatan

    Aplikasi Pengganti WhatsApp Makin Ramai, Penciptanya Kasih Peringatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pavel Durov, CEO dan pendiri Telegram, mengungkapkan bahwa aplikasinya kini makin ramai diserbu pengguna. Per 2025, Durov mengklaim pengguna aktif pesaing WhatsApp itu kini sudah tembus 1 miliar pengguna.

    Terlepas dari persaingan sengit antara kedua platform, Durov menyebut satu hal yang menjadi keunggulan Telegram, yakni mereka tak pernah membagikan privasi pengguna meski diminta pihak berwajib.

    Hal ini disampaikannya saat membicarakan soal rancangan aturan Prancis untuk bisa membuka pesan pengguna aplikasi. Negara itu kini sedang merancang aturan yang melarang adanya enkripsi atau penyandian pesan yang berpotensi membuat Telegram dan beberapa aplikasi lain rentan.

    RUU kontroversial itu disebut akan menjadikan Prancis negara pertama yang merampas privasi digital warga.

    Menurut Durov, UU itu meski diklaim bisa memerangi perdagangan narkoba, tapi malah akan menimbulkan konsekuensi berbahaya lainnya.

    Aturan itu kemudian ditolak oleh Majelis Nasional Prancis. Durov yang pernah ditahan di Prancis memuji tindakan Majelis Nasional.

    Dia menyebut dengan aturan tersebut tidak ada jaminan hanya polisi yang akan masuk melalui backdoor setelah aksesnya dibuka.

    Ada kemungkinan akses itu bisa dieksploitasi oleh pihak lain, seperti agen asing hingga peretas. Pada akhirnya privasi pengguna yang menjadi korbannya.

    “Karena secara teknis tidak mungkin menjamin hanya polisi yang mengakses backdoor. Setelah diperkenalkan, backdoor bisa dieksploitasi pihak lain, dari agen asing hingga peretas. Akibatnya peretas pribadi semua masyarakat yang taat hukum dibobol,” kata Durov dalam akun Telegramnya yang dikutip dari Phone Arena, Kamis (24/4/2025).

    Dalam unggahannya, Durov mempertanyakan pula nilai rancangan aturan itu pada saat memerangi kejahatan. Melemahkan aplikasi dengan enkripsi tidak akan mencegah komunikasi penjahat.

    Para penjahat, dia menambahkan malah akan berpindah ke platform pertukaran pesan lain. Bahkan bisa juga menggunakan layanan kurang dikenal yang didukung teknologi keamanan.

    “Penjahat bisa berkomunikasi dengan aman lewat lusinan aplikasi lebih kecil dan lebih sulit dilacak karena VPN,” jelasnya.

    Durov juga mengklaim Telegram tidak pernah membagikan satu pesan pribadi kepada negara manapun. Platformnya juga lebih memilih tidak lagi beroperasi di suatu negara daripada harus merusak teknologi enkripsi milik Telegram.

    Sejauh ini, Telegram hanya mengungkap IP Address dan nomor ponsel yang digunakan oleh tersangka kejahatan. Durov mengatakannya sambil merujuk ke aturan terkait digital yang ada di Uni Eropa.

    “Dalam 12 tahun sejarahnya, Telegram tidak pernah mengungkap satu byte pesan pribadi. Sesuai UU Layanan Digital Uni Eropa, jika diberikan perintah pengadilan yang sah, Telegram hanya mengungkap alamat IP dan nomor telepon tersangka, bukan pesan,” klaim Durov.

    1 miliar pengguna

    Pada 1 Maret 2025, Durov melaporkan pengguna aktif layanannya sudah menembus 1 miliar. Bersamaan dengan itu, Durov juga mengatakan profit perusahaan mencapai US$547 juta sepanjang tahun lalu.

    Hal ini menunjukkan Telegram sudah makin dekat untuk menantang dominasi WhatsApp. Sebagai perbandingan, pengguna aktif WhatsApp saat ini lebih dari 2 miliar dan diprediksi akan mencapai 3 miliar pada akhir 2025.

    “Di atas kami ada WhatsApp, layanan murah yang meniru Telegram. Selama bertahun-tahun, WhatsApp berupaya mengikuti inovasi kami sembari membakar uang miliaran dolar AS untuk lobi dan kampanye PR demi memperlambat pertumbuhan kami,” kata Pavel Durov.

    “Mereka [WhatsApp] gagal. Telegram bertumbuh, meraup keuntungan, dan mempertahankan kemandirian kami,” ia menambahkan.

    Dikutip dari DemandSage, 10 juta orang telah berlangganan layanan berbayar Telegram Premium. India menjadi negara yang paling banyak menggunakan Telegram dengan porsi 45% dari total pengguna. Sementara itu, hanya 9% pengguna Telegram yang datang dari AS.

     

    (dem/dem)