Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Bank Dunia Laporkan Angka Kemiskinan RI 171 Juta Jiwa, Data BPS Hanya 24 Juta

    Bank Dunia Laporkan Angka Kemiskinan RI 171 Juta Jiwa, Data BPS Hanya 24 Juta

    Ada beda data jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook mencatat 171,8 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Dengan angka itu, berarti  lebih dari 60,3 persen penduduk RI hidup miskin.

    Di sisi lain, BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

    Artinya, ada selisih angka kemiskinan sampai 147,74 juta antara versi Bank Dunia dengan hasil perhitungan BPS.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengakui ada selisih atau perbedaan angka kemiskinan versi BPS dengan Bank Dunia yang cukup besar 

    “Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” katanya dalam rilis resmi, Jumat (2/5).

    Ia mengatakan perbedaan besar terjadi imbas adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia dan BPS.

    “Dan untuk tujuan yang berbeda,” tegasnya.

    Amalia menjelaskan Bank Dunia punya 3 pendekatan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global. Pendekatan itu katanya, bukan standar untuk masing-masing negara, melainkan sebagai perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara.

    Pendekatan pertama, international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem sebesar US$2,15 per kapita per hari. Kedua, US$3,65 per kapita per hari untuk lower middle income country (LMIC).

    Sedangkan pendekatan ketiga milik Bank Dunia adalah US$6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC). Nah, berkaitan dengan pendekatan ini, Indonesia masuk kelompok ketiga.

    “Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli,” tegasnya.

    Namun tambahnya, masyarakat awam kerap salah paham dalam membaca data Bank Dunia. Pasalnya, mereka langsung mengalikan dengan kurs dolar AS sekarang.

    Padahal, US$1 PPP yang dipakai pada 2024 setara Rp5.993,03.

    Indonesia baru masuk dalam golongan UMIC sehingga diperbandingkan dengan pendekatan ketiga, yakni US$6,85 PPP. Angka ini muncul dari median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik.

    Sedangkan gross national income (GNI) per kapita Indonesia baru US$4.870 pada 2023, capaian itu hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC yang rentang nilainya US$4.516-US$14.005 alias cukup lebar. Otomatis, jumlah penduduk miskin Indonesia cukup tinggi jika menggunakan pendekatan Bank Dunia.

    “Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (national poverty line) masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara,” jelas Amalia.

    “BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan,” tambahnya.

    Garis Kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, bukan pendapatan.

    Ini didapat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret data pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat selama dua kali setahun, yakni pada Maret dan September.

    Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dan disusun dari komoditas umum, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, serta sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia.

    Sedangkan nonmakanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

    BPS mengklaim garis kemiskinan yang mereka hitung sudah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.

    “Pada September 2024, Garis Kemiskinan Nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan … Garis Kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab Garis Kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda … Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang,” tuturnya.

    “Sebagai contoh, di DKI Jakarta garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga,” sambung Amalia.

    Ia mencontohkan garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka tersebut diklaim lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

    Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan juga belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau bahkan kaya. Masih ada kelompok rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, baru masuk kelas atas.

    Per September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57 persen alias 24,06 juta jiwa. Sedangkan kelompok rentan miskin 24,42 persen (68,51 juta jiwa); menuju kelas menengah 49,29 persen (138,31 juta jiwa), kelas menengah 17,25 persen (48,41 juta jiwa), dan kelas atas 0,46 persen (1,29 juta jiwa).

    “Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, maka kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang, bahkan tidak bisa diartikan sebagai gaji Rp20 ribu/hari bukan orang miskin,” tutup BPS.

  • RI Masuk Jajaran Kontributor Besar Nilai Manufaktur Global, Menperin: Unggul di Asean – Halaman all

    RI Masuk Jajaran Kontributor Besar Nilai Manufaktur Global, Menperin: Unggul di Asean – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) berdampak pada posisi Indonesia masuk dalam negara manufaktur global.

    Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia.

    “Indonesia mengungguli jauh dibandingkan negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia. MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai 128 miliar dolar AS, sedangkan Vietnam di posisi ke-24 dengan nilai 102 miliar dolar AS,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (4/5/2025).

    Industri manufaktur di Indonesia dinilai memiliki struktur yang cukup mendalam dari sektor hulu sampai hilir.

    Hal ini berdampak positif pada peningkatan nilai tambah (value added) sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Merujuk data dari theglobaleconomy.com, tren MVA selalu naik sejak tahun 2019-2023 kecuali pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global,” tambahnya.

    Merujuk data theglobaleconomy.com, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS.

    Angka di tahun 2023 tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional. Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Prancis.

    “MVA menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor manufaktur dalam suatu negara. Ini mencerminkan kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional dan perannya di kancah global,” jelas Menperin.

    Sebagai perbandingan, rata-rata MVA dunia adalah 78,73 miliar dolar AS, yang berdasarkan data dari 153 negara. Secara historis, rata-rata untuk Indonesia dari tahun 1983 hingga 2023 adalah 102,85 miliar dolar AS. Nilai minimum yang dicapai, yaitu 10,88 miliar dolar AS pada tahun 1983, sementara nilai maksimum sebesar 255,96 miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Menperin memandang capaian ini sebagai hasil nyata dari kebijakan industrialisasi nasional yang berbasis pada hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing industri, serta dorongan terhadap pemanfaatan teknologi dan inovasi.

    “Kemenperin selama ini konsisten mendorong perlindungan industri dalam negeri melalui kebijakan perlindungan pasar domestik dari banjir produk impor sehingga mampu meningkatkan MVA Indonesia secara signifikan,” imbuhnya.

    Perlu diketahui, sektor industri manufaktur berkontribusi sebesar 18,67 persen terhadap PDB Indonesia, menjadikannya penyumbang terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Pencapaian ini sekaligus mengonfirmasi bahwa sektor manufaktur terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga memiliki potensi besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama melalui peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi, termasuk sektor makanan-minuman, tekstil, logam, otomotif, dan elektronik,” ujar Menperin.

    Capaian Indonesia dalam tataran global tidak terlepas dari strategi Kementerian Perindustrian dalam mendorong pencapaian Making Indonesia 4.0, penguatan struktur industri dalam negeri, serta insentif terhadap industri berorientasi ekspor dan substitusi impor.

    Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan internasional, mempercepat adopsi teknologi industri 4.0, serta membangun ekosistem industri hijau dan berkelanjutan guna menyambut transisi menuju ekonomi rendah karbon.

  • 260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

    260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

    Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

    Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

    Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

    Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

    PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya  telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

    Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Pengangguran di AS Membludak

    Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

    Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

    Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

    Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

    Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

    Trump Diserang Demonstran

    Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

    Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

    Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

    Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

    “PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Tekan Impor Bahan Baku, Chandra Asri Group Siapkan Capex 350 Juta Dolar AS Bangun Pabrik – Halaman all

    Tekan Impor Bahan Baku, Chandra Asri Group Siapkan Capex 350 Juta Dolar AS Bangun Pabrik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chandra Asri Group menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) senilai USD 350-400 juta atau setara Rp5,5-6,3 triliun untuk pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC) yang dikelola oleh anak usahanya, PT Chandra Asri Alkali (CAA). 

    Proyek berskala dunia ini memiliki total nilai investasi yang mencapai Rp15 triliun dan ditargetkan rampung pada 2027.

    HR & Corporate Affairs Director Chandra Asri Group, Suryandi mengatakan, pabrik CA-EDC akan memperkuat rantai pasok industri hilir di Indonesia. 

    Menurutnya, produk-produk kimia dasar yang dihasilkan memiliki forward linkage yang luas, mendukung berbagai sektor industri seperti tekstil, pulp & paper, dan water treatment.

    “Dengan multiplier effect yang dimiliki, proyek ini juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian industri nasional,” ujarnya dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Ia menjelaskan, investasi ini menjadi salah satu langkah strategis Chandra Asri Group untuk memperkuat struktur industri kimia nasional, sekaligus mempercepat pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor. 

    Pabrik CA-EDC akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun (atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair), dan 500.000 ton Ethylene Dichloride (EDC) per tahun.

    Keberadaan pabrik ini diharapkan mampu menekan nilai impor soda kaustik hingga Rp4,9 triliun per tahun. Sementara seluruh produksi EDC akan diekspor, memberikan potensi tambahan devisa negara hingga Rp5 triliun per tahun. 

    Suryandi menyampaikan, hal ini tidak hanya memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.

    “Pabrik ini juga membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat beroperasi nantinya,” paparnya.

    Tercatat, pada kuartal I-2025, Chandra Asri Group membukukan pendapatan bersih sebesar USD 622,1 juta, tumbuh 31,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 471,9 juta. 

    Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penjualan dari segmen kimia yang naik 32,5%, serta kinerja stabil dari segmen infrastruktur yang berhasil mengatasi tantangan pasokan dan permintaan tahun sebelumnya. 

     

  • Status Bebas Pajak Harvard Dicabut, Kampus Elite Jadi Korban Kebijakan Agresif Trump – Halaman all

    Status Bebas Pajak Harvard Dicabut, Kampus Elite Jadi Korban Kebijakan Agresif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mencabut status bebas pajak Harvard, universitas elite tertua di AS, Sabtu (3/5/2025).

    Rencana itu diungkap Trump usai kampus Harvard menolak tuntutan pemerintah AS terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina.

     “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan!” tulis Trump dalam unggahan media sosial miliknya, seperti dikutip dari CNN International.

    Adapun pencabutan status ini dilakukan setelah pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada Internal Revenue Service (IRS) untuk melakukan penyelidikan dan audit kepada Harvard.

    Pencabutan status bebas pajak dari sebuah institusi pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat jarang.

    Bahkan selama beberapa puluh tahun, Internal Revenue Service (IRS) diketahui hanya melakukan pencabutan status terhadap Universitas Bob Jones karena sekolah tersebut tidak mengizinkan hubungan antaras di antara para mahasiswanya,

    Imbas pencabutan status pajak kampus Harvard, yang selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya.

    Terutama dari Endowment (dana abadi) yang nilainya mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS serta Investasi dan properti.

    Akibatnya  Harvard bisa menghadapi beban pajak ratusan juta dolar per tahun.

    Lebih lanjut pencabutan status bebas pajak berpotensi menaikkan biaya kuliah serta memangkas dana beasiswa dan bantuan keuangan serta riset akademik.

    Harvard Tuding Trump Melanggar Hukum

    Merespons ancaman yang dilontarkan Trump, Presiden Universitas Harvard Alan Garber dengan tegas mengecam usulan tersebut.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal ia mengatakan bahwa tindakan tersebut akan “sangat melanggar hukum” dan “merusak” universitas.

    “Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini,” ujar Garber dikutip dari CNN International.

    “Ini akan membuat pendidikan dan penelitian Harvard akan sangat terganggu, mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa, pengabaian program penelitian medis yang penting, dan hilangnya peluang untuk inovasi,” imbuhnya.

    Kecaman serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts.

    Ia mengatakan bahwa tindakan Trump merupakan upaya untuk memaksa Harvard mematuhi ideologinya dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai inkonstitusional.

    Ia menambahkan gangguan yang disebabkan oleh ancaman Trump telah berdampak negatif pada penelitian yang menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat.

    “Saya mendukung Harvard dalam perjuangannya melawan otoritarianisme. Saya mendukung Harvard dalam tuntutan mereka untuk proses hukum yang wajar,” katanya.

    “Saya mendukung Harvard dalam melawan tindakan berlebihan pemerintahan Trump untuk mencoba mengintimidasi dan menindas tidak hanya Harvard tetapi juga universitas-universitas di seluruh negeri kita.” tambah Markey.

    Kronologi Konflik Trump VS Universitas Harvard

    Konflik panas ini bermula ketika Pemerintah AS secara mengejutkan membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk Universitas Harvard pada 14 April kemarin.

    Pemerintah AS berdalih pembekuan dana dilakukan karena memandang universitas Harvard gagal mengendalikan antisemitisme lantaran menoleransi aksi pro-Palestina.

    Selain itu pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

    Namun Harvard beralasan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

    “Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada sivitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

    Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

    Selain itu pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan

    “Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Hong Kong Borong Dolar AS demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

    Hong Kong Borong Dolar AS demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Hong Kong turun tangan memborong dolar AS dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah untuk mempertahankan sistem patokan mata uang, setelah dolar Hong Kong menguat ke batas atas kisaran perdagangannya.

    Melansir Bloomberg, Sabtu (3/5/2025), Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) menggelontorkan HK$46,539 juta atau setara US$6 miliar (Rp96 triliun), yang merupakan intervensi satu hari terbesar sejak pencatatan dimulai pada 2004.

    Seorang pejabat HKMA di kantor perwakilan New York membenarkan intervensi ini melalui sambungan telepon. Aksi ini menjadi yang pertama sejak 2020.

    Langkah tersebut menyusul pelemahan dolar AS yang membuat dolar Hong Kong nyaris menyentuh batas atas kisaran perdagangannya di level 7,75–7,85 per dolar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, HKMA justru lebih sering menjual dolar AS, termasuk pada 2022 dan 2023, untuk menjaga nilai tukar agar tidak tergelincir ke batas bawah kisaran tersebut.

    Intervensi Hong Kong terjadi di tengah gelombang volatilitas nilai tukar yang juga mengguncang kawasan Asia. Pada hari yang sama, bank sentral Taiwan turut memasuki pasar valuta asing setelah dolar Taiwan melonjak 3% terhadap dolar AS, kenaikan harian terbesar sejak 1988.

    Penguatan mata uang Asia dipicu harapan munculnya kembali dialog dagang antara Washington dan Beijing. Ini menjadi sinyal awal bahwa negosiasi bisa kembali dibuka, menyusul keputusan Presiden Donald Trump yang baru saja menaikkan tarif impor bulan lalu.

    Kebijakan dagang Trump telah menciptakan guncangan di pasar keuangan global dan memunculkan keraguan atas peran dolar sebagai mata uang pelindung nilai (safe haven). Investor pun mulai menjauhi aset-aset Amerika Serikat setelah bertahun-tahun mengandalkannya.

    Indeks Bloomberg Dollar Spot—yang melacak kinerja dolar terhadap sejumlah mata uang utama—mencatat performa terburuk sejak 2022 pada bulan April lalu, dan sepanjang tahun ini sudah turun 6,5%.

    Sistem patokan dolar Hong Kong diberlakukan sejak 1983 untuk mengendalikan gejolak nilai tukar saat proses penyerahan kedaulatan dari Inggris ke China. Pada 2005, pemerintah memperlebar kisaran perdagangan menjadi 7,75 hingga 7,85 per dolar AS.

    Meskipun kerap jadi incaran para spekulan, sistem patokan ini tetap kokoh bertahan. Dua nama besar di dunia hedge fund, Kyle Bass dari Hayman Capital dan Bill Ackman dari Pershing Square, diketahui pernah mempertaruhkan modalnya untuk menjatuhkan dolar Hong Kong—namun sejauh ini belum membuahkan hasil.

     

  • Negara Nuklir Ini Hiperinflasi, Beli Sembako Butuh Duit 1 Ransel

    Negara Nuklir Ini Hiperinflasi, Beli Sembako Butuh Duit 1 Ransel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis masih terus dirasakan Korea Utara (Korut). Di negara pimpinan Kim Jong Un ini, jumlah uang yang besar hanya akan mencukupi kebutuhan sembako dasar akibat inflasi yang begitu tinggi.

    Mengutip Radio Free Asia, Sabtu (3/5/2025), lonjakan inflasi membuat beberapa orang mengeluh bahwa mereka perlu membawa tas ransel penuh uang tunai hanya untuk berbelanja.

    Selama dua tahun terakhir, harga telur, gula, daging babi, beras, dan minyak goreng telah melonjak dua kali lipat hingga lima kali lipat. Sumber tersebut mengatakan, alasan utamanya tampaknya adalah kekurangan pasokan dan depresiasi won Korea Utara terhadap yuan China dan dolar AS.

    “Harga pasar telah melonjak setidaknya dua kali lipat dan, dalam beberapa kasus, lebih dari lima kali lipat,” kata seorang warga provinsi Yanggang yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Korut tidak melaporkan data harga konsumen, jadi contoh produk tertentu mencerminkan perubahan tersebut. Misalnya, satu kilogram minyak bunga matahari, yang digunakan untuk memasak, telah naik hampir tiga kali lipat menjadi 75.000 won selama dua tahun terakhir, sementara gula telah naik empat kali lipat menjadi 40.000 won. Satu kilogram daging babi telah naik lebih dari tiga kali lipat menjadi 87.000 won.

    Karena uang kertas 1.000 won umumnya digunakan untuk transaksi harian, membeli satu kilogram gula akan membutuhkan setumpuk 40 lembar uang kertas tersebut. Uang kertas yang lebih kecil akan membutuhkan lebih banyak lagi.

    “Sekarang, alih-alih membawa kantong uang ke pasar, orang-orang benar-benar harus membawa tas ransel penuh uang tunai,” tambah warga itu.

    Korut secara kronis telah mengalami kondisi kekurangan makanan, dan sebagian besar orang berjuang untuk mendapatkan makanan di meja mereka di tengah panen yang buruk dan ekonomi yang lemah yang masih pulih dari penutupan akibat Covid-19. Para ahli mengatakan, setiap tahun, orang-orang mati kelaparan.

    Program Pangan Dunia PBB mengatakan bahwa pertanian Korut sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena kurangnya lahan subur dan kurangnya akses ke pupuk serta peralatan pertanian modern. Hal itu mendorong beberapa orang untuk mengambil tindakan nekat.

    Bulan lalu, muncul laporan terkait tentara Korut yang kelaparan akhirnya terpaksa menjual sebagian peralatan militer mereka untuk membeli makanan. Pada bulan Agustus 2023, muncul laporan meningkatnya angka pembunuhan dan kekerasan lainnya di tengah meluasnya kelaparan.

    (tps)

  • Rupiah menguat seiring perang tarif AS-China melunak

    Rupiah menguat seiring perang tarif AS-China melunak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring perang tarif AS-China melunak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perang tarif antara China dengan Amerika Serikat (AS) yang melunak.

    “Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di level Rp16.550-Rp16.450 dipengaruhi oleh sentimen global, yaitu mulai mendinginnya isu perang tarif seiring sikap China yang melunak dan membuka negosiasi dengan AS,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, sikap China yang membuka peluang dialog dengan AS karena masih sangat bergantung impor bahan baku dari industri di Negeri Paman Sam.

    Selain itu, China juga sangat mengandalkan ekspor untuk bertumbuh mengingat sektor properti belum pulih pasca mengalami kejatuhan pada periode sebelumnya.

    “Tidak ada pemenang dari perang tarif, yang ada boncos semuanya, baik AS maupun China,” kata Rully.

    Dia memperkirakan akan tercipta hubungan baru yang resiprokal di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut.

    Meninjau sentimen domestik, data inflasi yang cukup tinggi secara bulanan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 1,17 persen pada April 2025, mengindikasikan pola deflasi telah berakhir seiring sektor ekonomi berjalan pada jalur ekspansif.

    “Masih cukup ruang buat BI (Bank Indonesia) untuk menurunkan suku bunga acuannya,” ujar dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 139 poin atau 0,84 persen menjadi Rp16.438 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.577 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat sore juga menguat ke level Rp16.493 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.679 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Harga Emas Naik-Turun, Ternyata Ini Penyebabnya – Page 3

    Harga Emas Naik-Turun, Ternyata Ini Penyebabnya – Page 3

    Pergerakan Harga Emas Dunia: Harga emas di pasar internasional, yang dinyatakan dalam dolar AS, menjadi patokan utama. Kenaikan harga emas dunia otomatis akan meningkatkan harga emas Antam, dan sebaliknya.

    Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS: Fluktuasi nilai tukar rupiah juga berpengaruh signifikan. Jika rupiah melemah terhadap dolar AS, maka harga emas Antam akan cenderung naik, dan sebaliknya.

    Permintaan dan Penawaran: Seperti komoditas lainnya, hukum ekonomi dasar permintaan dan penawaran berlaku pada emas. Tingginya permintaan akan mendorong harga naik, sementara permintaan yang rendah akan menekan harga.

    Kondisi Ekonomi Global: Ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi atau perang, biasanya membuat investor mencari aset aman seperti emas, sehingga meningkatkan permintaan dan harga.

     

  • Adik Prabowo Sebut Indonesia Bakal Bangun PLTN 10 GW, Kemungkinan Diurus Danantara – Halaman all

    Adik Prabowo Sebut Indonesia Bakal Bangun PLTN 10 GW, Kemungkinan Diurus Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyebut akan ada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia dengan kapasitas 10 giga watt (GW) hingga tahun 2040 demi menyokong kapasitas energi nasional.

    Adik dari Presiden Prabowo Subianto itu, menuturkan bahwa kontrak-kontrak terkait pembangunan PLTN tersebut akan diberikan dalam lima tahun ke depan.

    Hashim menjelaskan alasan lain rencana pembangunan PLTN tersebut demi tercapainya netralitas karbon sebelum tahun 2050.

    “Banyak kontrak yang akan… dalam lima tahun ke depan… terutama (kontrak) nuklir karena waktu yang lama,” kata Hashim saat diwawancarai Reuters di New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (2/5/2025).

    Hashim menuturkan, pada tahun 2040, Indonesia ditargetkan akan memiliki tambahan kapasitas listrik hingga 103 GW, yang terdiri dari 75 GW dari tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, 18 GW dari gas, dan 10 GW dari energi nuklir.

    Dia mengungkapkan kapasitas listrik di Indonesia hingga saat ini sekitar 90 GW yang lebih dari separuhnya berasal dari batu bara.

    Sementara, sambung Hashim, energi terbarukan baru menyumbang kurang dari 15 GW dari kapasitas listrik saat ini, dan Indonesia belum memiliki PLTN.

    Dia mengungkapkan ada lima perusahaan internasional yang menunjukkan ketertarikannya terkait pembangunan PLTN di Indonesia tersebut.

    Kelima perusahaan itu yaitu, perusahaan nuklir Rusia, Rosatom; China National Nuclear Corporation; Rolls Royce dari Inggris; EDF dari Perancis; dan perusahaan reaktor modular asal Amerika Serikat (AS), NuScale Power Corporation.

    Hashim juga mengungkapkan adanya kemungkinan kerjasama pembangunan PLTN tersebut akan melibatkan superholding BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Saya pikir bisa dibayangkan bahwa mereka akan berinvestasi bersama dengan lembaga seperti Danantara,” katanya.

    Di sisi lain, Hashim mengungkapkan belum adanya keputusan terkait lokasi pembangunan PLTN tersebut.

    Dia menuturkan, untuk Indonesia bagian barat, PLTN yang dibangun di satu lokasi diperkirakan dapat menghasilkan daya sekitar 1 GW.

    Sementara, untuk Indonesia bagian timur, cocok dibangun reaktor modular kecil terapung dan diperkirakan dapat menghasilkan 700 megawatt.

    Hashim mengungkapkan, meski pemerintah berkomitmen untuk adanya transisi energi, tetapi tetap perlu adanya pendekatan yang seimbang demi tercapainya tujuan tersebut.

    Pasalnya, ujar Hashim, Prabowo memiliki visi-misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

    “Pemerintah tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi. Tidak akan ada penghentian, tetapi akan ada pengurangan,” jelas Hashim.

    Lebih lanjut, Hashm mengungkapkan sebuah kesepakatan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menghentikan lebih awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt di Jawa Barat diperkirakan akan selesai pada beberapa bulan ke depan.

    Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau setara Rp328,62 triliun (asumsi kurs Rp16.431 per dolar AS).

    Namun, ia mengakui proses transisi ini menghadapi tantangan, termasuk kekhawatiran terhadap risiko hukum dan finansial dalam penutupan PLTU, serta penarikan dukungan pemerintah AS dari kemitraan JETP.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)