Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Perusahaan Edutech Korsel Arasoft Ungkap Potensi Sektor Teknologi Edukasi RI

    Perusahaan Edutech Korsel Arasoft Ungkap Potensi Sektor Teknologi Edukasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor teknologi edukasi atau edutech di Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. 

    CEO perusahaan teknologi edukasi asal Korea Selatan Arasoft Kang Juong-hyon menuturkan potensi sektor edutech di Indonesia salah satunya didukung dari sisi demografis. 

    Kang menjelaskan karakter demografi Indonesia yang didominasi oleh generasi muda memberikan peluang besar untuk pengembangan ekosistem teknologi pendidikan ke depan.  

    “Indonesia juga semangat belajar yang dinilai tinggi, terutama di kalangan generasi muda, sehingga ke depannya ada potensi tinggi untuk membangun,” ujarnya dalam 2025 Asean-Korea Digital Business Partnership Forum di Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

    Selain itu itu, Kang menyebut Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan transformasi digital tercepat di Asia. Hal ini membuat Arasoft optimistis dapat terus mengembangkan pasarnya di Indonesia. 

    Kang menuturkan, Arasoft telah menggelontorkan dana investasi sebesar US$1 juta dolar AS atau setara Rp16,27 miliar (asumsi kurs US$1=Rp16.277) ke Indonesia sejak 2019.

    “Kami optimistis Arasoft dapat terus memperluas kemitraannya di Indonesia baik melalui pengembangan konten maupun platform edukatif,” tambahnya. 

    Sementara itu, Presiden Badan Pengembangan Industri Teknologi Informasi Korea Selatan (NIPA) Park Yunkyu menyebut pihaknya akan terus berupaya memperkuat kerja sama pada sektor digital dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. 

    Park menyatakan negaranya telah menjadikan sektor digital sebagai industri inti nasional sejak awal 2000-an. Dia menuturkan, Korea Selatan terus berupaya untuk menjadi negara digital terdepan di dunia.

    Dia menuturkan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor ini. Dia optimistis kemitraan antara Korea Selatan dan Indonesia serta Asean akan semakin erat ke depannya pada bidang digital. “Melalui kemitraan ini, kita dapat merintis serta mengembangkan pasar digital global ke depannya,” jelas Park. 

  • Produk plastik Indonesia membukukan transaksi Rp24 miliar di Taiwan

    Produk plastik Indonesia membukukan transaksi Rp24 miliar di Taiwan

    Capaian ini mencerminkan bahwa produk plastik Indonesia tidak hanya kompetitif dari segi kualitas, tetapi juga mampu memenuhi standar industri global yang semakin tinggi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei di Taiwan menyebut, produk plastik Indonesia membukukan transaksi potensial dan riil sebesar 1,52 juta dolar AS atau setara Rp24 miliar selama tiga hari pameran Rubber & Composite Material Fair (PMT) 2025 di Taiwan.

    Kepala KDEI Taipei di Taiwan Arif Sulistiyo mengatakan hasil ini menunjukkan peningkatan daya saing dan posisi strategis Indonesia di rantai pasok industri plastik global.

    “Capaian ini mencerminkan bahwa produk plastik Indonesia tidak hanya kompetitif dari segi kualitas, tetapi juga mampu memenuhi standar industri global yang semakin tinggi, khususnya di sektor manufaktur dan kemasan,” ujar Arif melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Arif merinci, produk plastik unggulan Indonesia seperti biaxially oriented polypropylene (BOPP), yang merupakan bahan baku utama dalam industri kemasan fleksibel, berhasil membukukan transaksi riil sebesar 840 ribu dolar AS atau sekitar Rp14 miliar.

    Sementara itu, polypropylene (PP) dan polyethylene terephthalate (PET) berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 682 ribu dolar AS atau setara Rp10 miliar.

    Indonesia menghadirkan sembilan pelaku usaha yang tergabung dalam tiga asosiasi, yakni Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI); Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS); serta Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI).

    Total perdagangan Indonesia dan Taiwan pada Januari-April 2025 tercatat sebesar 3,20 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Taiwan pada periode tersebut tercatat sebesar 1,86 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Taiwan sebesar 1,34 miliar dolar AS.

    Sementara itu, total perdagangan kedua pihak mencapai 10,62 miliar dolar AS pada 2024. Di periode tersebut, ekspor Indonesia ke Taiwan sebesar 6,68 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Taiwan sebesar 3,94 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia surplus perdagangan atas Taiwan sebesar 2,75 miliar dolar AS.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan batu bara di Tanah Air supaya produksi setiap perusahaan sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memitigasi ekspor komoditas tersebut terus turun.

    “Pemerintah mungkin hanya mengawal dan memastikan, misalnya produksi di perusahaan itu sesuai dengan yang mereka rencanakan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati ditemui dalam acara Indonesia Miner 2025 di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan, penurunan volume ekspor batu bara dipengaruhi oleh pasar dunia, dan pemerintah tidak bisa mengontrol hal tersebut.

    Meski demikian upaya memitigasi agar ekspor tak terus turun dilakukan melalui pengawasan produksi serta penerapan harga batu bara acuan (HBA) supaya harga di Tanah Air relatif stabil.

    “Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,” ujarnya.

    Sebelumnya Kementerian ESDM mengevaluasi penyebab turunnya ekspor batu bara sejak awal 2025, seperti dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2025.

    “Nanti kami evaluasi,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Jakarta, Jumat (25/4).

    Berdasarkan laporan BPS, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 5,54 persen pada Maret 2025 (1,97 miliar dolar AS) apabila dibandingkan dengan Februari 2025 (2,08 miliar dolar AS).

    Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 23,14 persen, sebab pada Maret 2024, nilai ekspor batu bara 2,56 miliar dolar AS.

    Menyoroti volume ekspor batu bara, pada Maret 2025, volume ekspor batu bara berada di angka 30,73 juta ton, turun apabila dibandingkan dengan Februari (30,82 juta ton), dan Maret 2024 (33,31 juta ton).

    Harga batu bara juga mengalami penurunan, yakni dari 76,85 dolar AS per ton pada Maret 2024, turun menjadi 67,60 dolar AS per ton pada Februari 2025, dan kembali turun menjadi 64,04 dolar AS per ton pada Maret 2025.

    Tri memperkirakan jika penurunan ekspor batu bara diakibatkan oleh kelebihan pasokan.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan harga batu bara acuan (HBA) yang lebih tinggi mempengaruhi ekspor, Tri menyampaikan HBA mencerminkan harga yang sebenarnya.

    “Menurut saya, HBA mencerminkan harga yang sebenarnya,” ucapnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah pada Selasa menguat jadi Rp16.285 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa menguat jadi Rp16.285 per dolar AS

    Petugas menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

    Rupiah pada Selasa menguat jadi Rp16.285 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta, menguat sebesar 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.285 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.291 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, termasuk isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel “JKW–Dewi Iriana”. 

    Menurut Bahlil, perizinan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini menjadi sorotan sudah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi dimulai. 

    “Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegasnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.

    “Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar tahun 2004, 2006, masih rezim undang-undang yang izinnya dari daerah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia  juga menyoroti PT GAG Nikel yang saat ini masih diperbolehkan beroperasi karena memiliki kontrak karya yang legal dan sesuai AMDAL. Kontrak perusahaan tersebut telah ada sejak masa Orde Baru dan bukan bagian dari kebijakan tambang era Jokowi.

    “Sementara kalau PT GAG, sejak 1972 [eksplorasi] kontrak karya sejak tahun 1998 di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali [kaitannya dengan Pak Jokowi],” tandas Bahlil. 

    Sebelumnya, operasi pengangkutan bijih nikel dari kawasan Raja Ampat kembali memicu sorotan. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah keberadaan kapal-kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga digunakan dalam distribusi nikel dari Pulau Gag, Papua Barat Daya. 

    Nama-nama kapal tersebut memunculkan spekulasi publik di media sosial, karena mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Namun, data resmi menunjukkan bahwa kedua armada tersebut tidak terkait langsung dengan keluarga mantan presiden.

    Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa penggunaan nama-nama tersebut pasti memiliki tujuan tertentu. 

    “Kalau dalam ranah hukum, ada yang namanya mens rea. Dari banyaknya nama yang ada, kenapa mereka [pemilik kapal] menggunakan nama-nama itu?” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/9/2025).

    Siswanto menyampaikan bahwa di industri pelayaran, penggunaan nama kapal – dalam hal ini JKW Mahakam dan Dewi Iriana – pasti memiliki tujuan tertentu misalnya perlindungan agar tidak ‘diganggu’ oleh pihak lainnnya. 

    Adapun, mengacu informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (9/6/2025), sedikitnya terdapat delapan unit kapal yang menggunakan nama JKW Mahakam.

    Dari jumlah tersebut, empat unit kapal, yakni JKW Mahakam 1, 3, 6, dan 10 dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha emiten pelayaran PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI).

    Adapun, PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bergerak di sektor logistik laut untuk angkutan komoditas tambang seperti nikel dan batu bara.

    Per akhir Maret 2025, PT Indoprima Marine tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PSSI sebesar 43,83%. Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya, dengan dua nama yang tercatat sebagai pemilik akhir adalah Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.

    Aset dan Kinerja IMC Pelita Logistik

    Menilik laporan keuangan di laman resmi BEI per 31 Maret 2025, total aset IMC Pelita Logistik (PSSI) tercatat sebesar US$187,62 juta atau Rp3,09 triliun (asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS). Nilai aset itu susut dibandingkan US$189,56 juta per akhir Desember 2024.

    Adapun, total liabilitas perseroan tercatat sebesar US$29,82 juta, sedangkan ekuitasnya senilai US$157,79 juta.Secara terperinci, PSSI memiliki 31 kapal tunda, 26 tongkang, 5 kapal curah besar, 2 tongkang derek apung dan 2 fasilitas muatan apung.

    Ditinjau kinerja keuangannya, PSSI membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$15,02 juta per kuartal I/2025. Angka turun 27,32% secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode sama 2024 sebesar US$20,67 juta.

    Kemudian, beban pokok PSSI tercatat sebanyak US$12,93 juta per akhir Maret 2025, atau susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$13,96 juta. 

    Alhasil, setelah dikurangi beban dan biaya-biaya lainnya, PSSI justru membukukan kerugian sebesar US$464.503 pada tiga bulan pertama 2025, dibandingkan periode sama pada 2024 yang mencatatkan laba bersih US$5,17 juta.

  • Kemenperin perkuat transformasi industri kimia khusus pacu ekonomi RI

    Kemenperin perkuat transformasi industri kimia khusus pacu ekonomi RI

    Apalagi, saat ini produk-produk bahan kimia khusus sebagian telah diproduksi di dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan terus mendorong pengembangan industri bahan kimia khusus agar dapat mendukung penguatan struktur manufaktur dalam negeri yang sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

    Produk bahan kimia khusus selama ini dibutuhkan di berbagai sektor industri sebagai bahan pembantu, misalnya untuk pengolahan makanan, makanan ternak, minyak dan gas bumi, barang-barang plastik, keramik, cat, dan tinta cetak.

    “Artinya, industri bahan kimia khusus memegang peran vital dalam berbagai sektor industri. Apalagi, saat ini produk-produk bahan kimia khusus sebagian telah diproduksi di dalam negeri,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

    Dirinya menyatakan, konsumsi bahan kimia khusus di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu, pihaknya semakin memacu kemampuan industri bahan kimia khusus agar lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing.

    Upaya ini juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan kimia khusus karena produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang tinggi.

    “Transformasi industri bahan kimia khusus tidak hanya menuntut peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi, tetapi juga akselerasi adopsi teknologi, keberlanjutan lingkungan, serta integrasi dengan kebutuhan industri hilir domestik dan pasar global,” katanya.

    Lebih lanjut, Kemenperin juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri kimia khusus, di antaranya melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal, penyediaan infrastruktur industri, hingga dukungan dalam hal riset dan pengembangan.

    “Kemenperin juga aktif menjalin kemitraan strategis dengan pelaku industri dan lembaga riset untuk mendorong transfer teknologi serta adopsi industri 4.0, sehingga proses produksi di sektor ini menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan kompetitif,” kata dia.

    Kemenperin mencatat, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional memberikan kontribusi signifikan dengan nilai ekspor mencapai 5,35 miliar dolar AS hingga triwulan I tahun 2025.

    Melalui capaian tersebut, kelompok sektor ini masuk dalam lima besar untuk komoditas ekspor industri nasional.

    Guna mendukung kemajuan sektor ini, Kemenperin mendukung pengukuhan kepengurusan Asosiasi Industri Kimia Khusus Indonesia (AIKKI) periode 2025–2028 pada 5 Juni 2025. Pada agenda ini, terpilih Ridwan Adipoetra sebagai Ketua Umum AIKKI yang baru.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Cadangan devisa Mei 2025 stabil pada posisi 152,5 miliar dolar AS

    BI: Cadangan devisa Mei 2025 stabil pada posisi 152,5 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tetap tinggi sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), stabil dibandingkan posisi pada akhir April 2025.

    “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerimaan devisa migas, di tengah kebutuhan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Ramdan menyebutkan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Bank Indonesia juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk memperbaiki distribusi fiskal.

    Saran tersebut muncul menyusul pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait tekanan kondisi keuangan daerah, termasuk tunda bayar senilai Rp274 miliar akibat turunnya produksi migas dan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

    “Perlu koreksi mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah lama,” ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam laporan terbaru, Gubernur Riau mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar alokasi DBH dan pajak dihitung berdasarkan produksi aktual (take on product), bukan formula nasional. Kusfiardi menilai usulan ini masuk akal dan sejalan dengan semangat keadilan fiskal dalam desentralisasi.

    Menurut dia, bila kontribusi migas dan sawit Riau menyumbang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun daerah justru mengalami tunda bayar, menandakan terdapat masalah dalam distribusi fiskal yang perlu diatasi.

    Riau mengalami penurunan produksi minyak dari 400 ribu menjadi sekitar 140–160 ribu barel per hari. Ditambah dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang realisasinya hanya 60–65 dolar AS per barel, di bawah asumsi APBN 80 dolar AS per barel. Kondisi ini dianggap menambah tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal daerah.

    Selain sektor migas, lanjut Kusfiardi, tekanan juga datang dari sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, padahal keduanya merupakan sumber utama pendapatan daerah. Hal ini dinilai menciptakan kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan rentan terhadap fluktuasi global.

    Kusfiardi pun menyarankan pemerintah pusat untuk memberi insentif atau fleksibilitas yang proporsional kepada daerah.

    “Koreksi regulasi fiskal adalah kunci untuk mencegah krisis keuangan daerah yang lebih luas,” tuturnya.

    Ia juga berpendapat evaluasi sistem perimbangan fiskal harus dimulai dari penyesuaian formula DBH berdasarkan data produksi aktual dan kontribusi sektoral. Kemudian, pemberian ruang fleksibilitas fiskal untuk daerah penghasil komoditas strategis dan perlindungan fiskal dari volatilitas harga komoditas global melalui skema stabilisasi pendapatan juga perlu menjadi perhatian.

    “Saat ini tidak cukup hanya membahas keadilan fiskal, tapi juga kedaulatan fiskal daerah. Untuk itu revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah perlu segera dilakukan,” ujar Kusfiardi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paket stimulus ekonomi pemerintah berpotensi jaga rupiah tetap stabil

    Paket stimulus ekonomi pemerintah berpotensi jaga rupiah tetap stabil

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan sejumlah paket stimulus ekonomi pemerintah berpotensi menjaga nilai tukar (kurs) rupiah tetap stabil.

    “Lima paket stimulus pemerintah Indonesia untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mungkin bisa menjaga rupiah tetap stabil, tidak melemah terlalu jauh terhadap dolar AS (Amerika Serikat) hari ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, pemerintah menetapkan serangkaian stimulus ekonomi guna mendorong aktivitas konsumsi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah Juni – Juli 2025, yang dianggap sebagai momentum krusial untuk pemulihan permintaan domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Rincian paket stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah meliputi: pertama, menetapkan diskon moda transportasi yang menyasar peningkatan mobilitas masyarakat melalui diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk 2,8 juta penumpang kelas ekonomi, menanggung tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen tiket pesawat udara untuk 6 juta penumpang, dan diskon tarif angkutan laut hingga 50 persen untuk 0,5 juta penumpang.

    Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp0,94 triliun dan bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata domestik, membantu usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah wisata, serta perputaran ekonomi selama libur sekolah.

    Kedua, memberikan diskon tarif tol melalui sinergi bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan memberikan diskon 20 persen tarif tol di berbagai ruas selama 14 hari menjelang dan setelah libur sekolah. Pengenaan diskon tarif tol ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebanyak 110 juta kendaraan yang akan menikmati insentif ini.

    Ketiga, melakukan perluasan bantuan sosial dan pangan dengan mengalokasikan distribusi bantuan pangan beras sebanyak 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan. Program ini dilengkapi dengan penyaluran kembali Kartu Sembako, sebagai langkah untuk menjaga daya beli kelompok rentan.

    Keempat, memberikan bantuan Subsidi Upah (BSU), yang diberikan kepada 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer dengan gaji di bawah Rp3,5 juta/bulan. Nominal BSU mencapai Rp300 ribu/bulan, selama dua bulan (Juni–Juli). Bantuan program secara khusus ini menyasar sektor informal dan padat karya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya.

    Kelima, adanya diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 50 persen selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya, yakni selama periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026. Adapun penerapan program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, untuk rencana diskon listrik tidak dilanjutkan karena pertimbangan fiskal dan realokasi ke program yang lebih berdampak langsung terhadap konsumsi dan perputaran ekonomi. Sebagai gantinya, pemerintah menambah alokasi Bantuan Subsidi Upah (BSU). Mulanya, bantuan itu akan diberikan sebesar Rp150 ribu per bulan, akan ditingkatkan menjadi Rp300 ribu per bulan

    Enam paket stimulus ini dibiayai dari APBN 2025, dengan estimasi alokasi awal sebesar Rp24,44 triliun. Sumber pembiayaannya berasal dari revisi postur belanja non-prioritas, efisiensi anggaran kementerian/lembaga, serta penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Di sisi lain, data tenaga kerja AS bulan Mei 2025 yang dirilis Jumat (6/6) menunjukkan hasil lebih bagus dari ekspektasi pasar. Misalnya ialah data Non Farm Payrolls (NFP) yang mencapai 139 ribu dari ekspektasi 130 ribu dan data tingkat upah per jam naik 0,4 persen dari harap 0,3 persen.

    “Hasil ini memberikan gambaran ketangguhan ekonomi AS di tengah terpaan kenaikan tarif Trump dan ini memberikan sentimen positif ke dolar AS,” ucap Ariston.

    Selain itu, pasar juga masih menantikan hasil perundingan tarif antara AS dengan China yang masih berlangsung di London, Inggris. Sembari menunggu hasil perundingan ini, lanjutnya, kemungkinan dolar AS masih konsolidasi dengan penguatan kurs tidak besar.

    Mengutip Xinhua, Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelum pertemuan pertama mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS pada Senin (9/6).

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi melemah di kisaran Rp16.330 per dolar AS dengan potensi support Rp16.250 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.285 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.291 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amazon Investasi Rp325,54 Triliun di AS untuk Perluas Infrastruktur Pusat Data

    Amazon Investasi Rp325,54 Triliun di AS untuk Perluas Infrastruktur Pusat Data

    Bisnis.com, JAKARTA – Amazon.com berencana untuk berinvestasi setidaknya US$20 miliar atau setara Rp325,54 triliun (US$1=Rp16.277) di Pennsylvania, Amerika Serikat untuk memperluas infrastruktur pusat data.

    Melansir Reuters pada Selasa (10/6/2025), langkah tersebut menambah miliaran dolar AS yang telah dikomitmenkan oleh raksasa teknologi tersebut untuk perluasan kecerdasan buatan. 

    Investasi di Pennsylvania ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Amazon mengatakan akan menginvestasikan US$10 miliar di North Carolina dan mengumumkan rencana untuk menginvestasikan lebih dari US$5 miliar dalam infrastruktur cloud barunya di Taiwan.

    Investasi tersebut akan menciptakan 1.250 pekerjaan berketerampilan tinggi dan mendukung ribuan lainnya dalam rantai pasokan pusat data Amazon Web Services, kata perusahaan tersebut.

    Salem Township dan Falls Township adalah komunitas pertama yang diidentifikasi sebagai lokasi kampus masa depan, menurut perusahaan tersebut.

    Amazon tidak segera menanggapi permintaan untuk rincian tambahan mengenai apakah investasi senilai $20 miliar tersebut merupakan bagian dari rencana belanja modal yang diumumkan sebelumnya. Perusahaan tersebut juga tidak menyebutkan jangka waktu investasinya.

    Belanja modal Amazon berjumlah sekitar US$25 miliar pada kuartal I/2025, dan perusahaan tersebut mengatakan akan mempertahankan tingkat pengeluaran tersebut selama sisa tahun ini.

    Hal ini menggarisbawahi komitmen Big Tech untuk melakukan investasi besar-besaran guna mendukung teknologi AI generatif yang sedang berkembang pesat, karena perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saling berlomba untuk memberikan model AI dan layanan cloud yang paling canggih.