Xcloud.id

Produk: dolar AS

  • Robot Polisi Tak Pakai Anggaran karena Baru Uji Coba

    Robot Polisi Tak Pakai Anggaran karena Baru Uji Coba

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan robot polisi yang telah ditunjukkan oleh Polri tidak memakai anggaran negara karena baru tahapan uji coba.

    Hal itu disampaikan Kapolri untuk menanggapi pertanyaan awak media terkait perdebatan di tengah masyarakat ihwal harga robot tersebut.

    “Tidak pakai anggaran, orang (karena) uji coba,” katanya dilansir ANTARA, Senin, 7 Juni.

    Uji coba robot polisi tersebut, kata dia, dilakukan dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara yang digelar pada 1 Juli 2025 .

    Kapolri mengungkapkan alasan kehadiran robot polisi merupakan upaya Polri untuk beradaptasi dengan kebutuhan perkembangan teknologi di masa mendatang.

    “Karena negara-negara modern juga polisi dibantu robot. Tentunya kami juga bersiap-siap untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan,” ujarnya.

    Diketahui, kehadiran robot polisi ini dilakukan melalui kerja sama antara Polri dengan perusahaan swasta, salah satunya adalah PT Ezra Robotics Teknologi.

    President Director PT Ezra Robotics Teknologi R Dhanisakka V. Vardhana mengatakan pihaknya membuat robot I-K9, yakni robot berkaki empat yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi bahan peledak dan lainnya.

    Robot K9 tersebut juga memiliki kemampuan lari sejauh 7 meter per detik, dilengkapi kamera, dan memiliki kemampuan daya dukung di atas badan robot seberat 85 kilogram.

    Harga dasar robot tersebut, kata dia, diperkirakan sebesar 260 ribu dolar AS.

    “Dari Polri sendiri belum ada spesifikasi robot seperti yang dibutuhkan seperti apa, tapi kalau untuk basic-nya sendiri nyaris Rp3 miliar untuk satu unit,” katanya.

    Adapun dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara, Ezra Robotics menyerahkan lima robot uji coba kepada Polri.

    “Dari kami, hanya men-train mereka (robot) untuk melakukan atraksi ke jalan dan lain sebagainya. Belum difungsikan autonomous-nya. Semua masih controller,” ujar Dhanisakka.

  • Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai 152,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Sumber : Antara

  • BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional, di tengah ancaman tarif Trump. 

    Saat ini, KTT BRICS sedang berlangsung di Brasil sementara Presiden AS mengancam tarif tambahan 10% bagi negara yang berpihak dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa negara BRICS sepakat mendorong kerja sama internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/rule based trading system. 

    “Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025). 

    Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Fili bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan. 

    Pada pertemuan tersebut pula, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Di depan perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan BRICS, Fili memastikan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi dampak rambatan global. 

    Di dalam negeri, langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. 

    Adapun, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Sementara peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

    Berdasarkan pemberintaan Bisnis sebelumnya, selain ancaman tambahan tarif 10%, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan

  • Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

    Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan negara-negara anggota BRICS bersepakat menjadikan New Development Bank (NDB) sebagai salah satu opsi membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah-masalah pembiayaan pembangunan.

    Arrmanatha, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Minggu (6/7) malam waktu Brazil, menjelaskan NDB dibentuk atas inisiatif BRICS agar negara-negara berkembang dapat mengatasi masalahnya sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Karena memang selama ini reform khususnya di dalam konteks Bretton Woods Institutions itu sangat lambat. Oleh karena itu, BRICS mengambil inisiatif untuk membentuk NDB. Jadi, itu adalah salah satu opsi agar negara-negara berkembang bisa meng-address sendiri permasalahan-permasalahan pembangunannya, pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri. Jadi, itulah beberapa reform yang dicoba terus didorong oleh BRICS dan negara-negara berkembang,” kata Wamenlu Arrmanatha Nasir.

    Bretton Woods Institutions yang disebut Arrmanatha merujuk kepada IMF dan Bank Dunia.

    Dalam hari pertama pertemuan puncak BRICS, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan harapannya manfaat NDB untuk negara-negara berkembang dapat ditingkatkan.

    Indonesia resmi bergabung dengan NDB pada 25 Maret 2025 setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan gabung NDB diumumkan oleh Presiden Prabowo sekitar tiga bulan setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga mendampingi Presiden Prabowo di Rio de Janeiro, menjelaskan NDB saat ini terlibat membiayai 120 proyek pembangunan dengan total nilai mencapai 39 miliar dolar AS atau sekitar Rp633,24 triliun.

    Proyek-proyek pembangunan itu fokus pada sektor pengembangan energi bersih, infrastruktur, ekonomi hijau, dan inovasi-inovasi yang mendukung prinsip berkelanjutan (sustainability).

    Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS.

    Menko Airlangga, Wamenlu Arrmanatha, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, pada 6–7 Juli 2025.

    Dalam acara pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo.

    KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Sebut Subsidi Listrik Perlu Diatur Ulang – Page 3

    Ekonom Sebut Subsidi Listrik Perlu Diatur Ulang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengusulkan subsidi listrik 2026 sebesar Rp 97,37 triliun-Rp 104,97 triliun. Subsidi listrik ini naik dibandingkan 2025 sebesar Rp 87,72 triliun.

    Jika realisasi kurs melemah ke Rp16.900 per dolar AS dan ICP bertahan di USD 80 per barel, subsidi bisa melambung hingga Rp105 triliun.

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai angka tersebut sangat besar, setara hampir 5% dari total belanja negara untuk kesehatan dan pendidikan di RAPBN.

    Namun, yang ia pertanyakan apakah tambahan subsidi listrik sebesar itu akan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin dan rentan atau justru dinikmati kelompok menengah-atas yang memiliki daya beli lebih tinggi.

    “Pertanyaan ini bukan sekadar menyoal angka anggaran, melainkan menyoal keadilan distribusi fiskal dan efektivitas kebijakan publik kita,” ujar Achmad, di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Berdasarkan data World Bank (2017) dan Asian Development Bank (2021) menunjukkan 40% rumah tangga terkaya (desil 7–10) menikmati 50–60% subsidi listrik, sedangkan 40% rumah tangga termiskin hanya menikmati sekitar 20–25% subsidi.

    “Mengapa bisa demikian? Karena desain subsidi kita berbasis tarif dan golongan, bukan berbasis kondisi sosial ekonomi riil,” ujarnya.

    Sebagai contoh, banyak rumah tangga kaya di perumahan elite yang masih menggunakan golongan subsidi 900VA atau bahkan 450VA dengan nama kerabat atau staf rumah tangga mereka.

    Di sisi lain, rumah tangga miskin di wilayah rural terpencil kerap belum teraliri listrik PLN sama sekali, atau jika pun ada, konsumsinya sangat kecil sehingga subsidi yang mereka nikmati pun minimal.

     

  • Rupiah melemah karena rencana AS terapkan tarif ke sejumlah negara

    Rupiah melemah karena rencana AS terapkan tarif ke sejumlah negara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah karena rencana AS terapkan tarif ke sejumlah negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) menerapkan kebijakan tarif ke sejumlah negara.

    Dia menerangkan pemerintah AS telah mengirim surat ke berbagai negara terkait kelanjutan persoalan tarif pada 9 Juli pasca ditunda sejak April.

    “Ia mengumumkan bahwa beberapa tarif yang dikenakan akan berada dalam kisaran 10 persen hingga 70 persen dan akan berlaku pada tanggal 1 Agustus. Ia menambahkan bahwa negara-negara yang berpihak pada blok BRICS akan menghadapi tarif tambahan 10 persen atas praktik mereka yang diduga anti-Amerika,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Pada 1 Agustus, tarif baru AS disebut akan mulai berlaku kembali selagi pemerintahan Paman Sam melakukan perjanjian perdagangan dengan beberapa negara.

    Sebelumnya pada April, Trump sudah memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen pada sebagian besar negara, dengan bea tambahan mencapai hingga 50 persen.

    Presiden AS juga telah menyampaikan pemerintahannya bakal mengumumkan tarif baru terhadap 12 negara pada hari ini.

    “Perpanjangan tiga bulan ini memberi negara lain lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan dengan AS, tetapi kurangnya rincian membuat investor merasa khawatir,” ucap Ibrahim.

    Di samping itu, pelemahan rupiah dipengaruhi penguatan dolar AS akibat penurunan ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga pada dua pertemuan berikutnya.

    “Hal ini terutama didorong oleh (data) penggajian (AS) yang kuat pada hari Kamis (3/7), yang menunjukkan pasar tenaga kerja tetap tangguh meskipun ada hambatan ekonomi lainnya,” kata dia.

    Sebagian besar para investor juga telah memprediksi The Fed takkan memotong suku bunga pada bulan ini, dan bakal tetap mempertahankan suku bunga pada September.

    Minggu ini fokus pasar hanya pada rilis notulen rapat FOMC (Federal Open Market Committee) terbaru yang akan dirilis hari Rabu (10/7) (Kamis, 11 Juli pukul 01.00 WIB),” ungkapnya.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah sebesar 55 poin atau 0,34 persen menjadi Rp16.240 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.185 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.237 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.204 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Negara BRICS Kecam Kenaikan Tarif 10% Donald Trump – Page 3

    Negara BRICS Kecam Kenaikan Tarif 10% Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Negara-negara anggota BRICS secara tegas mengecam kenaikan tarif 10 persen yang di umumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Trump saat para pemimpin BRICS sedang melaksanakan pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil.

    Dikutip dari CNBC, Senin (7/7/2025), lewat pernyataan bersama para pemimpin BRICS, blok yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran itu mengecam praktik perdagangan yang sewenang-wenang dan tidak pandang bulu.

    Mereka juga mengemukakan kekhawatiran terhadap kebijakan dagang sepihak, seperti tarif dan pembatasan impor yang bisa merusak keadilan perdagangan global. Mereka mengingatkan, jika praktik ini terus menyebar, bukan hanya ekonomi dunia yang terguncang, tapi juga jurang ketimpangan antarnegara akan semakin lebar.

    Mereka menyoroti betapa blok BRICS selama ini berupaya membangun tatanan ekonomi internasional yang lebih inklusif, dengan mengurangi dominasi dolar AS dan memperkuat suara negara-negara Selatan Global.

    Langkah Trump memaksa para anggota untuk bersatu lebih kokoh, bukan hanya demi melindungi kepentingan perdagangan mereka, tetapi juga sebagai perwujudan solidaritas politik dan diplomatik.

    “Proliferasi tindakan pembatasan perdagangan,” demikian mereka menambahkan, “akan mengganggu stabilitas ekonomi dunia dan melukai kerja sama antarnegara berkembang.”

    Menanggapi ancaman Trump lewat unggahan di Truth Social pada Minggu malam di AS, para pemimpin BRICS justru menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan dan saling mendukung satu sama lain termasuk menawarkan dukungan simbolis kepada Iran atas serangan militer yang dilancarkan kepadanya.

    Dengan sikap tegas ini, BRICS bukan sekadar menentang kebijakan tarif AS, melainkan juga memperlihatkan tekad mereka untuk terus memperluas pengaruh dan solidaritas di panggung global, menantang lembaga-lembaga dominan Barat demi keadilan dan keseimbangan ekonomi dunia.

     

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6% – Page 3

    DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6% – Page 3

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI resmi menyetujui asumsi makro ekonomi Indonesia untuk semester II tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Kamis (3/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto menuturkan, keputusan ini mempertimbangkan realisasi semester I serta dinamika perekonomian global dan domestik.

    “Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, prognosis asumsi dasar ekonomi makro Indonesia disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif,” kata Wihadi.

    Dalam asumsi yang telah disepakati, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5 persen pada semester II. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding target APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan realisasi semester I yang tercatat 4,87 persen year-on-year.

    Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali. Proyeksi semester II berada di rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen, masih dalam target APBN sebesar 2,5 persen. Realisasi semester I sendiri berada pada level yang lebih rendah, yakni 1,6 persen.

    Adapun nilai tukar rupiah diproyeksi berada dalam kisaran Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS. Ini mencerminkan kewaspadaan terhadap gejolak eksternal yang masih tinggi, setelah semester I mencatatkan rata-rata nilai tukar sebesar Rp16.429 per dolar AS.

  • Rupiah Kalah dari Dolar AS Dampak Trump Naikkan Tarif Impor Negara BRICS – Page 3

    Rupiah Kalah dari Dolar AS Dampak Trump Naikkan Tarif Impor Negara BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan di awal pekan pada Senin, 7 Juli 2025. Rupiah ditutup melemah 54 poin terhadap Dolar AS (USD), setelah sebelumnya sempat melemah 65 poin di level Rp 16.239 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.182.

    “Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.230 – Rp 16.280,” ungkap pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Rupiah melemah menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa pihaknya akan mulai mengirim surat terkait tarif impor ke negara-negara mitra dagang pada hari Jumat (11/7/2025), menjelang batas waktu pada 9 Juli.

    Trump mengumumkan bahwa beberapa tarif yang dikenakan akan berada dalam kisaran 10% hingga 70% dan akan berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    Presiden AS juga mengumumian tarif tambahan 10% terhadap negara-negara BRICS. Pada bulan April, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% pada sebagian besar negara, dengan bea tambahan mencapai hingga 50%. Namun, pada hari Jumat, ia mengatakan bahwa tarif tersebut bisa mencapai 70%.

    “Perpanjangan tiga minggu ini memberi negara lain lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan dengan AS, tetapi kurangnya rincian membuat investor merasa khawatir,” beber Ibrahim. Namun, ia menambahkan titik dukungan terbesar dolar adalah penurunan tajam dalam ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada dua pertemuan berikutnya.

    “Hal ini terutama didorong oleh pembacaan penggajian yang kuat pada hari Kamis, yang menunjukkan pasar tenaga kerja tetap tangguh meskipun ada hambatan ekonomi lainnya,” paparnya.

     

  • Pasar cermati kesepakatan dagang RI dan AS, IHSG diprediksi mendatar

    Pasar cermati kesepakatan dagang RI dan AS, IHSG diprediksi mendatar

    Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Pasar cermati kesepakatan dagang RI dan AS, IHSG diprediksi mendatar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak mendatar pada perdagangan Senin (07/07), dengan sentimen utama akan berasal dari tingkat global. Sentimen utama akan berasal dari perkembangan negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), seiring semakin dekatnya batas waktu jeda tarif resiprokal selama 90 hari yaitu pada 9 Juli 2025.

    “IHSG diperkirakan masih akan bergerak konsolidasi dalam kisaran 6.800 sampai 7.000,” ujar Ratna Lim di Jakarta, Senin.

    Selama pekan ini, pelaku pasar akan fokus terhadap perkembangan kesepakatan dagang antara AS dengan negara mitra dagang. Presiden AS Donald Trump mulai mengirimkan surat kepada 12 negara mengenai besaran tarif yang akan mereka hadapi. Delegasi Indonesia dijadwalkan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan AS pada 7 Juli 2025.

    Indonesia menawarkan komitmen untuk melakukan pembelian produk AS dalam jangka panjang senilai 34 miliar dolar AS, atau di atas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia yang sebesar 19 miliar dolar AS. Pembelian itu termasuk pembelian energi senilai 15,5 miliar dolar AS.

    Di sisi lain, pelaku pasar juga akan mencermati Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes untuk mencermati kejelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter The Fed pada tahun ini. Sementara itu, OPEC+ akan menaikkan produksi minyak sebesar 548 ribu barel per hari (bpd) mulai Agustus 2025, atau lebih cepat dari sebelumnya 411 ribu bpd pada periode Mei hingga Juli 2025.

    Dari dalam negeri, selama pekan ini, pelaku pasar menyambut aksi penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO), yang mana ada delapan perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di sisi lain, selama pekan ini akan dirilis data cadangan devisa, penjualan motor dan mobil, consumer confidence, serta retail sales.

    Bursa saham AS di Wall Street ditutup menguat pada perdagangan terakhir Jumat (04/07) pekan kemarin, menjelang kesepakatan tarif dagang antara AS dengan beberapa negara mitra dagang. Indeks Dow Jones menguat 0,77 persen di level 44.825,53. Begitu juga dengan S&P 500 naik 0,83 persen di level 6.279,35, dan indeks Nasdaq melesat 1,02 persen ke 20.601,10.

     

    Sumber : Antara