Produk: disinfektan

  • PMK di Gunungkidul Makin Mengkhawatirkan, Anggota DPRD Desak Pasar Hewan Ditutup

    PMK di Gunungkidul Makin Mengkhawatirkan, Anggota DPRD Desak Pasar Hewan Ditutup

    Liputan6.com, Gunungkidul – Penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah menjangkiti banyak ternak di wilayah Gunungkidul menuai reaksi dari Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PDI Perjuangan, Lazarus Arintaka. Keprihatinannya hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah kabupaten.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa sudah saatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengambil langkah tegas dengan melakukan penutupan pasar hewan. Ia menekankan bahwa penutupan pasar hewan sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit ini. “Langkah ini tidak hanya untuk melindungi ternak yang sehat, tetapi juga untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari PMK. Bantul saja sudah ditutup, kenapa di sini belum?” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa penutupan ini juga bertujuan untuk melakukan sterilisasi pasar hewan dan pemberian desinfektan secara menyeluruh. Selain itu, penutupan pasar hewan akan membantu melokalisir hewan-hewan yang terpapar PMK. Lebih lanjut, Lazarus menjelaskan bahwa dengan cara ini, diharapkan hewan-hewan tersebut tidak berpindah tangan dan memperburuk situasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan untuk menutup pasar hewan kini berada di wilayah kewenangan eksekutif.

    Hingga saat ini, data menunjukkan bahwa kasus PMK di Gunungkidul telah mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 1.423 sapi terpapar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 sapi dilaporkan mati akibat penyakit ini. “PMK sendiri telah menyebar ke semua kapanewon di Gunungkidul, dengan wilayah yang paling parah terdampak adalah Karangmojo tercatat sebanyak 724 sapi terjangkit, dan 34 di antaranya telah mati,” ungkapnya.

    Dengan situasi saat ini, Lazarus berharap agar Pemkab Gunungkidul segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi ternak dan mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi demi kesejahteraan peternak dan kesehatan hewan di daerah tersebut.

    Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa panik. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengambil berbagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit, termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan. “Kami telah melakukan disinfeksi di pasar hewan, dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Terdapat dua pasar hewan besar di daerah ini, yaitu Pasar Siyono dan Pasar Munggi. Kami akan segera melihat langkah-langkah lanjutan yang diperlukan,” ungkap Bupati.

    Ia juga menekankan bahwa situasi ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Gunungkidul, mengingat merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya, kasus PMK juga pernah terjadi di wilayah ini. “Kami akan terus mengevaluasi situasi, termasuk mempertimbangkan apakah perlu menetapkan status darurat.” Tandasnya.

    Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah-langkah pencegahan berjalan dengan maksimal demi melindungi kesehatan hewan ternak serta menjaga stabilitas pasar. Warga diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari dinas terkait. Pemkab juga mengajak para peternak untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada hewan ternak. Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mengatasi ancaman PMK secara efektif.

    Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yunantara, menyatakan bahwa meskipun belum ada kebijakan penutupan, saat ini pasar sudah sangat sepi. Penutupan pasar sangat mungkin dilakukan, namun pihaknya masih menunggu penanganan dan pengendalian PMK. “Kami masih menunggu keputusan dari pimpinan mengenai penutupan pasar,” kata Kelik.

  • Cara Pemkab Gresik Kurangi Penyebaran Penyakit PMK

    Cara Pemkab Gresik Kurangi Penyebaran Penyakit PMK

    Gresik, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat untuk menangani kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah mengindikasikan sebanyak 342 ekor sapi di wilayahnya. Salah satu langkah preventif yang dilakukan adalah penyemprotan disinfektan di sejumlah pasar hewan dan kandang sapi.

    Penyemprotan disinfektan untuk meminimalkan risiko penularan ini dilakukan dengan alat semprot otomatis dan manual. Adapun sasaran penyemprotan meliputi Pasar Hewan Surojenggolo, Desa Kedungpring, dan Pasar Hewan Balongpanggang, serta kandang sapi di wilayah Balongpanggang.

    “Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi agar wabah PMK tidak meluas,” kata Kepala BPBD Gresik Sukardi kepada awak media, Kamis (16/1/2025).

    Sukardi menambahkan, data terkini mencatat sebanyak 342 kasus PMK di Kabupaten Gresik. Adapun rinciannya, 45 ekor sapi mati, tujuh ekor dipotong bersyarat, 126 ekor sembuh, dan 164 ekor masih sakit.

    “Di wilayah Balongpanggang, terdapat 55 kasus PMK. Dua ekor sapi mati, 47 sembuh, dan enam hewan lainnya masih dalam perawatan,” ungkapnya.

    Sementara Kepala UPT Puskeswan Balongpanggang, drh Apriliyani Niken Hastuti menegaskan, penyemprotan disinfektan ini merupakan upaya pencegahan dini untuk menghentikan penyebaran PMK lebih lanjut.

    “Kami mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang agar tetap higienis dan tidak panik. Saat ini, wabah PMK di Gresik masih dalam tahap terkendali,” jelasnya.

    BPBD Gresik terus bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan serta pemerintah kecamatan untuk memantau situasi secara berkala. Edukasi kepada peternak juga dilakukan guna memastikan pemahaman mereka terhadap langkah-langkah pencegahan.

    “Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan wabah PMK dapat ditekan sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan pada sektor peternakan di Kabupaten Gresik,” ungkap drh Apriliyani Niken Hastuti terkait penyemprotan disinfektan yang mengurangi wabah penyakit PMK di Gresik.

  • DPRD Jatim Dorong Pemerintah Pusat Tetapkan PMK Wabah Nasional

    DPRD Jatim Dorong Pemerintah Pusat Tetapkan PMK Wabah Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Hewan Parang, Magetan, pada Kamis (16/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, dia meninjau langsung dampak wabah PMK yang disebut oleh peternak lebih ganas dibandingkan beberapa tahun lalu.

    “Wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat. Kami bersama Dinas Peternakan, termasuk dr. Indi, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi ini,” ungkap Deni.

    Deni menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas distribusi dan pelaksanaan vaksinasi.

    “Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono

    Deni menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret sejak November 2024. Obat-obatan telah didistribusikan, diikuti dengan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jawa Timur menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

    “Anggaran APBD juga telah kami tambahkan untuk pengadaan vaksin. Sebanyak 1,4 juta dosis sudah tersedia, meski masih ada kekurangan yang kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

    Dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Jawa Timur, Deni menegaskan perlunya pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

    “Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ujarnya.

    Deni juga mengungkapkan aspirasi peternak mengenai perlunya skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. Meskipun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ide ini dianggap menarik dan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

    “Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” jelas Deni.

    Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani menambahkan pentingnya peran peternak dalam mengendalikan wabah ini. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain:

    Tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik,
    Membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang,
    Melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar, dan
    Melapor segera jika ada ternak yang terjangkit.

    “Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali,” kata dr. Indi. [fiq/beq]

  • Canangkan 7 Ribu Vaksin, Pemkab Lamongan Optimististis Bisa Atasi Kasus PMK

    Canangkan 7 Ribu Vaksin, Pemkab Lamongan Optimististis Bisa Atasi Kasus PMK

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan optimistis bisa menanggulangi kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang merebak.

    Optimisme itu disampaikan Buoati Lamongan Yuhronur Efendi saat melakukan vaksinasi PMK di kandang ternak milik Suwito dan sosialisasi PMK di Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, pemberian vaksinasi, sosialisasi dan imbauan kewaspadaan bagi peternak, menjadi kunci untuk dapat memutus rantai penyebaran kasus PMK.

    “Pemkab Lamongan optimis bisa menyembuhkan PMK, untuk itu bersama jajaran Forkopimda Lamongan terus berupaya keras agar dapat memutus rantai penyebaran kasus PMK. Yang pertama kami berikan himbauan kepada peternak agar waspada dan tanggap akan keadaan ternaknya. Hari ini kami juga melakukan vaksinasi pada ternak yang masih sehat dan sosialisasi kepada peternak,” tutur Pak Yes.

    Tidak hanya di Desa Balongwangi, vaksinasi PMK juga dilaksanakan di wilayah Puskeswan Sukodadi dan Solokuro. Jumlah total vaksinasi hari ini ada 75 ekor. Dengan tambahan tersebut, total sudah ada 735 ekor hewan ternak yang di-vaksin, terhitung sejak dilaksanakan vaksinasi pada awal Januari 2025.

    “Komitmen kami dalam menuntaskan kasus PMK diwujudkan dengan pemberian vaksinasi. Total akan ada 7.050 dosis vaksin untuk seluruh Lamongan. Pagi ini kami juga membagikan disinfektan dan vitamin ternak untuk peternak di Balongwangi,” tuturnya.

    Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Bobby Adimas Condroputra mengatakan jumlah kematian PMK ada 10 persen dari angka suspek, yang artinya peluang kesembuhan tinggi. Tercatat ada 220 ternak yang sudah berhasil sembuh dari suspek PMK.

    “Dengan upaya yang sudah kami lakukan, kami yakin PMK bisa diatasi. Imbauan dari kepolisian kepada peternak ialah jangan sampai mudah tertipu pada tawaran jual ternak dengan harga murah. Karena itu hanyalah modus penipuan yang memanfaatkan momen PMK,” kata Bobby.

    Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan juga menegaskan kepada peternak agar tanggap akan kondisi ternak. “Sehingga tidak ada ternak sakit yang terlambat untuk ditangani,” ucapnya.

    Pak Yes bersama jajaran Forkopimda juga melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Hewan Tikung. Saat ini, Pasar Hewan Tikung sudah resmi ditutup. Penyemprotan disinfektan bertujuan untuk mensterilkan lokasi dari kasus PMK. [fak/suf]

  • Gubernur Jatim pastikan sapi layak dijual saat wabah PMK

    Gubernur Jatim pastikan sapi layak dijual saat wabah PMK

    Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan hewan ternak sapi di pasar hewan layak dijual di tengah meningkatnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di provinsi setempat.

    “Kelayakan setiap hewan ternak yang dipasarkan penting dilakukan untuk memastikan bahwa ekonomi Jawa Timur harus tetap stabil di tengah maraknya wabah PMK,” katanya saat meninjau proses jual beli hewan ternak sapi di pasar hewan Kelurahan Jrebeg Kidul, Kota Probolinggo, Selasa.

    Pj Gubernur Adhy yang didampingi Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani dan Kepala Dinas Kesehatan Jatim Erwin Astha Triyono langsung meninjau alur keluar masuk kendaraan yang membawa hewan ternak sapi dan terlihat petugas yang menggunakan alat pelindung diri (APD) langsung menyemprotkan disinfektan pada setiap kendaraan yang akan masuk ke pasar tersebut.

    “Itu salah satu pasar hewan yang saya monitor langsung untuk melihat bagaimana kondisinya terkait meningkatnya wabah PMK, sehingga tadi kami sepakati dengan para penjual adalah ekonomi harus tetap stabil, sehingga tidak menutup pasar hewan itu,” tuturnya.

    Ia mengingatkan seluruh pihak, baik pengelola pasar hewan maupun penjual untuk bersama-sama menjaga sterilisasi ternak dari PMK, sehingga mengimbau agar peternak yang mempunyai sapi dengan gejala PMK tidak dibawa ke pasar hewan karena berpotensi besar menularkan kepada hewan ternak yang lain.

    “Sapi yang sakit diobati dulu, kasih vitamin, dan setelah sehat baru dibawa ke pasar hewan. Jadi itu memang salah satu langkah untuk mengantisipasi menjangkitnya PMK di tempat-tempat seperti pasar hewan,” katanya.

    Adhy menjelaskan terkait vaksin PMK akan terus disalurkan kepada peternak. Ketersediaan vaksin PMK pada Januari 2025 sebanyak 12.500 dosis dari bantuan Kementerian Pertanian dan melihat kebutuhan yang banyak, maka Pemprov Jatim akan mengalokasikan 320.000 dosis vaksin PMK pada akhir Januari 2025.

    “Yang sudah diberikan ke masyarakat 25.000 dosis vaksin. Bulan depan kami juga akan ada tambahan 1,4 juta dosis vaksin dari Kementan. Kekurangannya kami akan membeli lagi dan untuk peternakan yang sudah besar, semua sepakat akan dilakukan pengobatan secara mandiri,” ujarnya.

    Ia mengatakan sejumlah langkah preventif juga perlu diambil dengan salah satunya adalah pengendalian lalu lintas hewan ternak antardaerah.

    “Pintu-pintu yang harus dijaga adalah lalu lintas antarprovinsi, sehingga yang boleh masuk hanya hewan ternak yang sudah divaksin. Jadi ini mohon kesadaran kepada pemilik sapi untuk tetap waspada, ikuti kebijakan pemerintah dan jangan khawatir, kami sudah siapkan vitamin, obat, maupun vaksinnya,” katanya.

    Berdasarkan update data melalui iSIKHNAS atau system pelaporan real time berbasis android per 13 Januari 2025 pukul 16.00 WIB total ternak yang terserang PMK di Jatim sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025 sebanyak 12.934 ekor sapi atau setara 0,4 persen dari total populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim sebanyak 3,3 juta ekor.

    Dari total 12.934 ekor sapi yang terserang PMK, sebanyak 8.500 ekor (65 persen) dalam proses pengobatan, sebanyak 3.473 ekor (26 persen) sudah sembuh atau recovery, sebanyak 689 ekor (5,4 persen) mati, dan 272 ekor (2,1 persen) potong paksa.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dampak Wabah PMK Sangat Dirasakan Peternak Sapi di Blora, Harga Jual Jadi Anjlok

    Dampak Wabah PMK Sangat Dirasakan Peternak Sapi di Blora, Harga Jual Jadi Anjlok

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Dampak dari mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Blora sangat signifikan.

    Terutama pada anjloknya harga sapi. Penurunan harga jual sapi dinilai merugikan peternak.

    Hal itu seperti yang dirasakan oleh peternak sapi asal Desa Gedangdowo, Kecamatan Jepon, Sutikno.

    Sutikno mengatakan imbas kasus PMK harga jual sapi di Blora sangat menurun drastis.

    “Penurunannya bisa sampai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, apalagi kalau sudah terkena  PMK itu sudah nggak ada harganya,” jelasnya, Jumat (10/1/2025).

    Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang sapi asal Blora, Sutrisno (35).

    Sutrisno mengatakan sejak muncul wabah PMK, harga jual sapi anjlok. 

    “Harga jual jadi anjlok, misalnya sapi yang harusnya bisa terjual dengan harga Rp 16 juta, jadi hanya terjual Rp 14 juta. Jadi pengaruh PMK ini harga sapi jadi anjlok,” terangnya.

    Selain itu, saat ini Sutrisno juga khawatir untuk transaksi jual beli hewan di pasar hewan lantaran, takut sapi dagangannya terpapar PMK.

    Sementara itu, Petugas Kesehatan Hewan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Sri Hartatik, mengatakan terus berupaya melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada peternak terkait pencegahan dan penanganan PMK.

    “Kita sarankan kepada peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang, dan melakukan penyemprotan disinfektan kandang.”

    “Kemudian isolasi sapi yang sakit, atau sapi yang baru datang dari pasar. Selain itu, kita juga terus menggencarkan vaksinasi PMK ke sapi-sapi yang sehat,” jelasnya.

    Pihaknya mengimbau kepada peternak jika menemukan ternak bergejala PMK untuk segera melaporkannya ke petugas kesehatan hewan.

    “Kalau menemui gejala PMK pada ternak segera melaporkan ke petugas kesehatan hewan,” terangnya.

    Menurut Sri Hartatik, peternak juga bisa melakukan penanganan untuk sapi yang terjangkit PMK, secara mandiri.

    “Misal dengan pemberian vitamin, penyemprotan disinfektan di kandang, dan merawat sapi, jika sapi tidak mau makan karena mulut luka, peternak bisa menyuapi sapi,” paparnya.(Iqs)

  • Wabah PMK Kembali Merebak, 61 Hewan Ternak Dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tegal Terjangkit 

    Wabah PMK Kembali Merebak, 61 Hewan Ternak Dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tegal Terjangkit 

    TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dikenal juga dengan istilah Foot and Mouth Disease (FMD) kembali merebak di Indonesia tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tegal. 

    Penyakit yang menyerang hewan ternak ini awalnya ramai sekitar tahun 2022 lalu, kemudian mulai mereda karena penanganan yang masif, kemudian kembali muncul pada akhir tahun 2024 sampai awal tahun 2025. 

    Sesuai data yang diperoleh dari Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KP Tan) Kabupaten Tegal Sugiyanto, wabah PMK kembali menyerang hewan ternak pada November 2024 di tiga kecamatan. 

    Rinciannya pada November 2024, terdapat hewan ternak terjangkit PMK di wilayah Kecamatan Bumijawa sebanyak 10 kasus. 

    Kemudian di Kecamatan Dukuhwaru sebanyak 34 kasus hewan ternak terjangkit PMK, dan di Kecamatan Jatinegara sebanyak 4 kasus, sehingga total pada November 2024 terdapat 48 kasus temuan PMK. 

    Sedangkan pada Desember 2024, Sugiyanto menerangkan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK berkurang, tapi untuk penyebaran di kecamatan bertambah menjadi 6 wilayah. 

    Pada Desember 2024, terdapat hewan ternak terjangkit PMK di wilayah Kecamatan Bojong sebanyak 1 kasus. 

    Kemudian di Kecamatan Dukuhwaru ada 2 kasus, Jatinegara ada 3 kasus, Margasari ada 4 kasus, Pagerbarang ada 4 kasus, dan Kecamatan Pangkah ada 8 kasus, sehingga total ada 22 hewan ternak yang terjangkit PMK pada Desember 2024. 

    “Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak kembali meledak dan wilayah Kabupaten Tegal terkena imbasnya. Di sini mulai merebak pada November 2024 sebanyak 48 kasus, kemudian Desember 2024 sebanyak 22 kasus. Update terbaru sampai 8 Januari 2025 ada 61 kasus hewan ternak terjangkit PMK dari 11 kecamatan dan terbanyak ada di Kecamatan Kramat,” jelas Sugiyanto, pada Tribunjateng.com, Rabu (8/1/2025). 

    Sesuai data yang disampaikan Sugiyanto, sampai 8 Januari 2025 terdapat 61 hewan ternak terjangkit PMK tersebar di 11 kecamatan. 

    Rinciannya di wilayah Kecamatan Balapulang sebanyak 9 kasus, Bojong ada 4 kasus, Bumijawa ada 4 kasus, Dukuhturi ada 3 kasus, Dukuhwaru ada 5 kasus, Jatinegara ada 1 kasus, Kedungbanteng ada 2 kasus temuan, Kramat terbanyak ada 28 kasus, Lebaksiu 1 kasus, Margasari 3 kasus dan Pagerbarang sebanyak 1 temuan, sehingga total ada 61 hewan ternak terjangkit PMK. 

    “Sesuai laporan yang disampaikan teman-teman di lapangan, hewan ternak yang terjangkit PMK kebanyakan ternak yang baru dibeli bukan ternak yang sudah lama dipelihara oleh peternak. Mungkin dari tempat asalnya sudah ada gejala, kemudian setelah dua atau tiga hari baru muncul gejala PMK. Upaya yang kami lakukan memberikan vitamin, antibiotik, dan disinfektan kandang,” terangnya. 

    Upaya lain yang dilakukan Dinas KP Tan Kabupaten Tegal yaitu memberikan Komunikasi, Identifikasi dan Edukasi atau KIE kepada peternak maupun masyarakat. 

    Terutama informasi mengenai hewan ternak yang baru dibeli jangan ditempatkan di satu kandang yang sama dengan hewan ternak yang ada atau sehat. 

    Sugiyanto menyarankan hewan ternak yang baru dibeli dipisahkan atau sementara waktu diisolasi terlebih dahulu sampai kondisinya memang benar-benar sehat. 

    “Di Kabupaten Tegal sejauh ini yang dilaporkan ke kami baru sapi yang terjangkit PMK. Sebelumnya sempat ada domba yang terjangkit tapi semoga tidak ada lagi,” kata Sugiyanto. 

    Ciri-ciri yang paling mudah diketahui hewan ternak yang terjangkit PMK bagian mulut seperti sariawan, nafsu makan berkurang, dan terus mengeluarkan air liur. 

    Selain itu ketika sudah parah maka bagian kuku menghitam dan mengelupas. 

    Badan juga semakin kurus karena nafsu makan berkurang. 

    “Wabah Penyakit Mulut dan Kuku tidak menular ke manusia, melainkan ke sesama hewan ternak yang ada di satu kandang atau lokasi. Penularan bisa lewat pakan ketika memakan bekas dari hewan ternak yang terjangkit PMK. Sehingga perlu dilakukan isolasi, makanan dan minuman diberikan terpisah atau masing-masing untuk menekan penularan,” ungkap Sugiyanto. (dta) 

  • Ratusan Ternak di Blora Terpapar PMK, Vaksinasi Bisa Jadi Pilihan untuk Menekan Lonjakan Kasus

    Ratusan Ternak di Blora Terpapar PMK, Vaksinasi Bisa Jadi Pilihan untuk Menekan Lonjakan Kasus

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk ternak menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus PMK.

    Pasalnya, saat ini di Kabupaten Blora, berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, ada 360 ekor sapi terpapar PMK, dan 25 ekor sapi mati.

    Ratusan ekor sapi yang terpapar PMK itu, data sejak awal Desember 2024, hingga 4 Januari 2025.

    Untuk mencegah melonjaknya kasus PMK di Blora, vaksinasi PMK untuk ternak sapi yang masih sehat bisa menjadi salah satu solusi. 

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan DP4 Blora, Rasmiyana, mengatakan tujuan dari vaksinasi itu untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

    Oleh karena itu, vaksinasi PMK terhadap sapi-sapi atau ternak ruminansia yang masih sehat bisa membantu ternak tidak mudah terpapar PMK.

    “Jadi vaksin PMK ini, bertujuan agar ternak yang divaksin, bisa lebih kebal terhadap serangan virus PMK,” katanya, kepada Tribunjateng, Rabu (8/1/2025).

    Kendati demikian, kata Rasmiyana, penggunaan vaksin untuk membantu meningkatkan kekebalan ternak bersifat sementara. 

    “Secara teori atau secara ilmu kedokteran, memang vaksin itu tidak bisa melindungi ternak selamanya, jadi ada batas waktu tertentu.”

    “Jika tingkat kekebalannya sudah kembali rendah, maka perlu dilakukan vaksinasi lanjutan. Biasanya kalau sudah 6 bulan, itu perlu divaksin lagi ternaknya,” paparnya.

    Selain vaksinasi PMK, cara pencegahan lainnya yakni dengan menjaga kebersihan kandang, hingga penyemprotan disinfektan di area kandang.(Iqs)

     

  • 8
                    
                        Kisah Sandi Damkar Depok: 10 Tahun Hadapi Api, Kini Kariernya Padam
                        Megapolitan

    8 Kisah Sandi Damkar Depok: 10 Tahun Hadapi Api, Kini Kariernya Padam Megapolitan

    Kisah Sandi Damkar Depok: 10 Tahun Hadapi Api, Kini Kariernya Padam
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Di balik deru sirine dan percikan air selang pemadam, kisah Sandi Butar Butar tak kalah bergejolak.
    Setelah hampir satu dekade mengabdi sebagai petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, kontraknya tak lagi diperpanjang.
    Hal itu tertuang dalam Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan dinas Damkar dengan Nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.
    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Selasa (7/1/2025).
    Surat keputusan yang tercatat tanggal 2 Januari 2025 menjadi akhir cerita Sandi di tubuh institusi yang selama ini dikritik dengan lantang.
    Namun, bagi Sandi, ini bukan sekadar akhir sebuah pekerjaan. Surat tersebut menggores luka yang telah lama menganga.
    Pemberhentian kontrak kerja ini dinilai terlalu tiba-tiba lantaran Sandi baru mengetahuinya empat hari setelah surat itu terbit.
    “Saya enggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya ya di Damkar,” tutur Sandi.
    Oleh sebab itu, pemutusan kontrak kerja ini membuat publik kembali mengingat hubungan Dinas Damkar Depok dan Sandi Butar Butar yang kurang baik sejak 2021.
    Awal perselisihan Sandi dengan Damkar Depok bermula pada 2021. Kala itu, ia berani mengungkap dugaan korupsi pengadaan seragam dan sepatu dinas.
    Honor penyemprotan disinfektan yang tak diterima penuh juga menjadi bagian dari sederet keluhan.
    Sandi tak tinggal diam. Ia bersuara, meski tahu risikonya besar.
    Dugaan korupsi itu tak berhenti di ujung lidah Sandi. Kejaksaan Negeri Depok bahkan menetapkan dua pejabat Damkar sebagai tersangka. Namun, bagi Sandi, perjuangan itu ternyata jauh dari usai.
    Tahun 2024 membawa cerita baru. Dalam sebuah kebakaran besar di Pasar Cisalak, Cimanggis, seorang petugas bernama Martinnius Reja Panjaitan tewas setelah mengalami sesak napas.
    Diduga, kematian Martin akibat minimnya perlengkapan pelindung diri (APD), termasuk masker.
    Namun pada saat itu, Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti menjelaskan kondisi Martin tidak mengenakan masker karena lokasi kebakaran adalah area terbuka dengan sirkulasi udara memadai.
    “Kalau dia bilang tidak wajib memakai masker, saya tantang dia. Saya bakar sampah di depannya, (lalu) dia tidak memakai masker, bertahan berapa lama dia?” kata Sandi saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (25/10/2024).
    Sandi berpendapat, penggunaan masker sudah menjadi standar operasional yang wajib digunakan ketika petugas berada di lokasi.
    “Dia pejabat, harusnya mengerti dong SOP-nya. Itu hanya pembelaan, pembelaan dia,” terang Sandi.
    Puncak kegeraman Sandi terjadi pada September 2024. Bersama tim kuasa hukum, Sandi melaporkan dugaan korupsi baru yang disebut merugikan negara hingga miliaran rupiah.
    Laporan ini disusul somasi terbuka dari 80 petugas Damkar, menuntut perbaikan sarana, audit internal, kenaikan upah, dan penghormatan untuk Martinnius yang gugur di lapangan.
    Somasi itu ditujukan kepada Pemkot, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kadis Damkar Adnan Mahyudin.
    Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjutan usai Sandi melaporkan dugaan korupsi Pemkot Depok ke Kejari.
    Ada empat poin yang diminta dalam somasi tersebut. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana Damkar Kota Depok. Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.
    Ketiga, menaikkan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta. Keempat, Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak.
    Kini, Sandi resmi tak lagi menjadi bagian dari Damkar Depok. Surat pengakhiran kontrak yang diterimanya hanyalah lembaran kertas yang dingin dan formal.
    Tak ada penjelasan rinci, hanya ucapan terima kasih yang terasa getir.
    “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” ucap dalam isi surat.
    Kisah Sandi adalah pengingat tentang bagaimana keberanian melawan arus bisa menjadi bumerang, namun juga menjadi suara lantang bagi perubahan.
    Pertanyaannya, apakah suara itu akan didengar? Ataukah akan terkubur?.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinkes Batam: HMPV Belum Terdeteksi, Ini Upaya Pencegahannya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Januari 2025

    Dinkes Batam: HMPV Belum Terdeteksi, Ini Upaya Pencegahannya Regional 6 Januari 2025

    Dinkes Batam: HMPV Belum Terdeteksi, Ini Upaya Pencegahannya
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam menginformasikan bahwa mereka belum mendeteksi penyebaran virus Human Metapneumovirus (
    HMPV
    ) yang berasal dari China, meskipun virus ini telah terdeteksi di Malaysia.
    Meskipun demikian,
    Dinkes Batam
    tetap mengambil langkah antisipasi, mengingat tingginya angka penyebrangan orang antara Batam – Malaysia dan Batam – Singapura melalui Pelabuhan Internasional dan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
    Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan dalam sebuah pesan singkat bahwa, “Kita belum menemukan adanya warga yang terjangkit HMPV di Batam.”
     
    Walaupun belum ada kasus yang terkonfirmasi, Didi mengingatkan seluruh petugas kesehatan dan masyarakat untuk tetap waspada.
    Ia menjelaskan, “Seluruh akun media sosial kami dan di puskesmas saat ini mulai kami gencarkan. Selain itu, kami juga mengedarkan imbauan dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan dan penanganan HMPV.”
    Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan cara
    pencegahan virus
    ini.
    Didi mengimbau kepada masyarakat Batam untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mereka.
    1. Mencuci tangan secara teratur.
    2. Menggunakan masker, terutama di tempat kerumunan.
    3. Menghindari kerumunan sebanyak mungkin.
    “Langkah-langkah seperti mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan ini,” tegasnya.
    Dalam upaya pencegahan dan penangkalan masuknya virus HMPV, pihak PT Bandara Internasional Batam juga telah mengambil tindakan.
    M Badrudin, dari bagian Communication and Stake Holder Relation PT BIB, menyatakan bahwa mereka akan segera berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.
    Sebagai langkah awal, pihak bandara telah menyediakan karpet disinfektan di area kedatangan domestik dan internasional.
    “Untuk detailnya kami meminta waktu ya mas, kami akan koordinasi dengan KKP. Namun langkah awal saat ini memang sudah dipasang karpet disinfektan di bagian kedatangan,” ujarnya.
    Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Batam dapat menjaga kesehatan masyarakatnya dan mencegah penyebaran HMPV yang berasal dari luar daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.