Xcloud.id

Produk: daging

  • Simak! Rincian Barang Bebas PPN, PPNDTP 1%, dan Insentif Pajak mulai Awal 2025

    Simak! Rincian Barang Bebas PPN, PPNDTP 1%, dan Insentif Pajak mulai Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto secara resmi melanjutkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni implementasi PPN 12% pada 1 Januari 2025. 

    Setelah menanti pengumuman PPN 12% dengan munculnya isu pengenaan PPN hanya untuk barang mewah, pada akhirnya pemerintah tetap menaikkan tarif pungutan tersebut. 

    “Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12% per 1 Januari 2025,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Airlangga menyampaikan meski kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap berlanjut, tetapi barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap diberikan fasilitas bebas PPN alias PPN 0%. 

    Mulai dari beras, daging, ikan, telur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat sederhana, dan pemakaian air seluruhnya bebas PPN.

    Terhadap barang-barang lainnya, pemerintah memberikan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1% khusus untuk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Alhasil, untuk komoditas tersebut, tarif PPN yang berlaku tetap 11%. 

    “Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman,” lanjut Airlangga. 

    Industri makanan dan minuman menjadi pililhan pemerintah untuk mendapatkan insentif tersebut karena perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%. 

    Anggaran untuk insentif fiskal paket kebijakan ekonomi 2025 yang terdiri dari 15 stimulus tersebut diestimasikan sekitar Rp28 triliun. 

    Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sesuai azas keadilan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah, dikenakan PPN 12%. 

    “Seperti rumah sakit kelas VIP dan pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” tuturnya. 

    Berikut Daftar Kebijakan PPN 12% dan Insentif yang Diberikan Mulai 2025: 

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah2an, garam, gula konsumsi, tetap 0% alias bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap 0% atau bebas PPN.

    3. Minyak Kita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 DTP karyawan gaji sampai dengan Rp10 juta untuk industri padat karya. 

    6. Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 2200 va Jan-Feb 2025

    7. Bantuan pangan/beras Jan-Feb 2025 tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta KK

    8. Diskon PPN 100% untyk pembelian rumah harga sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar, berlaku Januari-Juni 2025

    9. Pekerja yg mengalami PHK diberi kemudahan mengakses JKP

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas

    11. Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk CKD/CBU

    13. PPN DTP 10% KBLBB CKD

    14. Bea Masuk 0% untuk KBLBB CBU

    15. PPnBM DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • PPN Bahan Pokok Ditanggung Pemerintah, Saham Sektor Konsumer Akan Bersinar?

    PPN Bahan Pokok Ditanggung Pemerintah, Saham Sektor Konsumer Akan Bersinar?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Namun, hal ini hanya untuk barang-barang mewah. Pemerintah akan menanggung 1% kenaikan PPN untuk barang-barang pokok, seperti terigu, minyak, dan gula sehingga tetap 11%. Bahkan, barang kebutuhan pokok dibebaskan PPN atau nol persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti daging, ikan telur gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan lainnya akan tetap mendapatkan pembebasan PPN.

    Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, penerapan PPN 12% dapat menimbulkan dampak bagi pasar modal Indonesia. Bukan hanya pada saham sektor konsumer, tetapi sektor lainnya.

    “Wacana kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12% sempat membuat IHSG mengalami pelemahan. Namun, setidaknya ada PPN barang-barang pokok yang ditanggung pemerintah. Ini akan menjadi sentimen positif,” kata Nafan kepada Beritasatu.com, Senin (16/12/2024).

    Nafan mengatakan, pelaku pasar senang karena PPN 12% hanya untuk barang mewah. “Untung saja PPN 12% hanya untuk barang mewah. Jadi untuk barang-barang pokok yang ditanggung pemerintah, semestinya akan menjadi sentimen positif untuk stock market ke depan,” kata dia. 

    Nafan menjelaskan, sektor saham yang berpeluang menguat seiring kenaikan PPN 12% pada 2025 adalah konsumer. “Ini akan menjadi katalis positif terhadap sektor yang terkait peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga,” kata dia. 

    Selain itu, kata dia, memberikan efek domino ke sektor-sektor lainnya, seperti keuangan, kesehatan, dan berbagai sektor lain. “Ini berkaitan dengan kepentingan konsumen rumah tangga, tentunya berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkas Nafan.

    Saat bahan pokok dibebaskan PPN, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Senin (16/12/2024), tertahan di zona merah. IHSG melemah 65,32 poin atau 0,89% mencapai 7.259,4. IHSG bergerak dalam rentang 7.204-7.329. Perdagangan IHSG sesi I hari ini mencatatkan 12,6 miliar lembar saham senilai Rp 5,6 triliun dari 654.840 kali transaksi.

  • Pemerintah Alokasikan Rp 256 Triliun untuk Bebaskan PPN Kebutuhan Pokok

    Pemerintah Alokasikan Rp 256 Triliun untuk Bebaskan PPN Kebutuhan Pokok

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Namun, beberapa jenis barang akan diberikan fasilitas diskon PPN atau tetap 11%. Bahkan, barang kebutuhan pokok ada yang dibebaskan PPN atau nol persen.

    Adapun barang dan jasa yang diberikan pembebasan PPN (tarif 0 persen), antara lain beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum yang diperkirakan mencapai Rp 265,6 triliun.

    “Pemerintah dan DPR memberikan keberpihakan membebaskan PPN, maka pemerintah membayar biayanya, diestimasi Rp 265,6 triliun agar masyarakat terbebas PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut dan masih terkena PPN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Selanjutnya, barang yang sesuai peraturan perundangan seharusnya membayar PPN 1%, tetapi karena diperlukan oleh masyarakat umum, maka beban kenaikan PPN 1% akan ditanggung pemerintah.

    “Dengan demikian, harga barang atau jasa yang dibayar masyarakat tidak mengalami perubahan. Barang-barang ini, meliputi tepung terigu, gula industri, dan minyakita (minyak subsidi),” ucapnya.

    Dia menyebut, penerapan PPN 12% mengedepankan asas keadilan dan gotong royong serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Bagi kelompok mampu, maka membayar pajak sesuai UU. Sedangkan bagi rakyat tidak mampu, dilindungi negara dan diberikan bantuan.

    Selain itu membebaskan PPN untuk barang kebutuhan pokok, kenaikan tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu, antara lain kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional.

  • Pemerintah Kenakan Pajak 12 Persen ke Barang Mewah per 1 Januari 2025

    Pemerintah Kenakan Pajak 12 Persen ke Barang Mewah per 1 Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 untuk barang mewah atau premium. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Pemerintah menegaskan pajak akan dikenakan pada barang premium atau tergolong mewah.

    Namun, Airlangga mengatakan, tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas PPN.

    Barang yang dimaksud adalah di antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen … seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

    (del/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

    Pemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen tetap akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Airlangga menyebut kenaikan PPN 12 persen itu tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

    Barang-barang yang mendapat fasilitas PPN 0 persen, yaitu beras, daging, ikan, telur, sayur, dan gula konsumsi. Selain itu, pemerintah juga membebaskan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, dari PPN.

    Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga.

    Sementara itu, untuk bahan makanan lain, seiring dengan implementasi PPN 12 persen, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen. Jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga.

  • Harga cabai rawit naik Rp10.840 jadi Rp51.090 per kg pada Senin

    Harga cabai rawit naik Rp10.840 jadi Rp51.090 per kg pada Senin

    Ilustrasi – Seorang pedagang memilih cabai rawit di pasar Sentral, Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

    Harga cabai rawit naik Rp10.840 jadi Rp51.090 per kg pada Senin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 16 Desember 2024 – 09:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik per Senin (16/12), cabai rawit merah naik Rp10.840 menjadi Rp51.090 per kilogram (kg).

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 8,65 persen atau Rp1.330 menjadi Rp16.700 per kg.

    Begitu pun beras medium naik 5,50 persen atau 740 menjadi Rp14.200 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,88 persen atau Rp110 menjadi Rp12.610 per kg.

    Berikutnya komoditas bawang merah naik 0,15 persen atau Rp60 menjadi Rp40.010 per kg; begitu pun bawang putih bonggol naik 5,53 persen atau Rp2.330 menjadi Rp44.480 per kg.

    Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting naik hingga 31,06 persen atau Rp10.470 menjadi Rp44.180 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik hingga 26,93 persen atau Rp10.840 menjadi Rp51.090 per kg.

    Sementara itu, harga daging sapi murni turun 1,55 persen atau Rp2.090 menjadi Rp132.790 per kg; sedangkan daging ayam ras naik 22,52 persen atau Rp8.250 menjadi Rp44.890 per kg; begitu pula telur ayam ras naik 11,49 persen atau Rp3.410 menjadi Rp33.100 per kg.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau naik 1,44 atau Rp150 menjadi Rp10.590 per kg; lalu gula konsumsi juga naik 7,74 persen atau Rp1.390 menjadi Rp19.350 per kg.

    Minyak goreng kemasan sederhana naik 10,83 persen atau Rp2.020 menjadi Rp20.670 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 3,21 persen atau Rp560 menjadi Rp16.880 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah naik 2,77 persen atau Rp280 menjadi Rp10.380 per kg; sedangkan terigu non curah naik 4,52 persen atau Rp590 menjadi Rp13.650 per kg.

    Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik 31,66 persen atau Rp1.890 menjadi Rp7.860 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga naik 10,54 persen atau Rp1.220 menjadi Rp12.790 per kg.

    Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 18,92 persen atau Rp7.090 menjadi Rp44.560 per kg; begitu pun ikan tongkol naik 23,47 persen atau Rp7.340 menjadi Rp38.620 per kg; lalu ikan bandeng juga naik 31,70 persen atau Rp10.620 menjadi Rp44.120 per kg.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Beri Bantuan Pangan dan Beras 10 Kg Per Bulan

    Pemerintah Beri Bantuan Pangan dan Beras 10 Kg Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dan beras sebesar 10 kg per bulan dalam rangka mengurangi bebas ekonomi rumah tangga menyusul kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Selain memberikan bantuan pangan dan beras, pemerintah akan memberikan diskon 50% tarif listrik untuk daya di bawah 2.200 volt ampere (VA “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, maka daya di bawah 2.200 VA diberi diskon 50% untuk 2 bulan,” kata dia.

    Diketahui, basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan pada 2024 adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

    Selain bantuan pangan dan beras, Airlangga menyampaikan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen.

    “Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” terang Airlangga.

    Dia mengatakan, stimulus ini, termasuk bantuan pangan dan beras untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan mimuman. Adapun sektor ini berperan pada industri pengolahan secara umum sekitar 36,3%. “Ini PPN-nya juga tetap 11%,” kata dia.

  • Mengungkap Rahasia Kuliner Sate Bebek Tambak Khas Banyumas

    Mengungkap Rahasia Kuliner Sate Bebek Tambak Khas Banyumas

    Liputan6.com, Jakarta – Sate Bebek Tambak adalah salah satu kuliner khas yang berasal dari daerah Tambak Banyumas, Jawa Tengah. Makanan ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari jenis sate lainnya, baik dari segi bahan utama, bumbu, hingga proses penyajiannya.

    Sate ini menggunakan daging bebek sebagai bahan utama, yang dikenal memiliki tekstur lebih padat dan rasa yang lebih gurih dibandingkan dengan daging ayam atau kambing.

    Keunikan lainnya terletak pada proses pengolahannya, yang membutuhkan keterampilan dan waktu lebih lama untuk memastikan daging sate bebek Tambak yang cenderung keras menjadi empuk dan mudah dikunyah.

    Rahasia kelezatan sate bebek Tambak terletak pada bumbu yang digunakan. Daging bebek terlebih dahulu dimarinasi dengan rempah-rempah khas seperti ketumbar, bawang putih, kunyit, jahe, dan garam, kemudian dibakar di atas arang hingga matang sempurna.

    Proses pembakaran ini memberikan aroma smokey yang khas, sekaligus menjadikan tekstur luar sate sedikit renyah namun tetap juicy di bagian dalam.

    Setelah matang, sate biasanya disajikan dengan bumbu kacang khas yang memiliki rasa manis, gurih, dan sedikit pedas, atau bisa juga dengan sambal kecap yang pedas segar.

    Beberapa warung juga menambahkan pelengkap seperti lontong atau nasi hangat untuk membuat sajian ini lebih mengenyangkan. Sate Bebek Tambak tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga mencerminkan tradisi dan budaya kuliner masyarakat setempat.

    Di daerah asalnya, sate ini sering dihidangkan dalam acara-acara khusus seperti perayaan, syukuran, atau hajatan keluarga. Banyak pedagang yang masih menggunakan cara tradisional dalam mengolah sate ini, mulai dari pemilihan bebek segar lokal hingga penggunaan arang kayu untuk membakar sate.

     

    Balada Sabu dalam Bungkus Permen di Kebumen

  • PPN 12 Persen Berlaku 2025, Tepung Terigu dan Gula Industri Tetap 11 Persen

    PPN 12 Persen Berlaku 2025, Tepung Terigu dan Gula Industri Tetap 11 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Namun, untuk beberapa jenis barang akan diberikan fasilitas diskon PPN atau bahkan dibebaskan.

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen.

    “Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” terang Airlangga.

    Sementara itu, untuk bahan makanan lain, seiring dengan implementasi PPN 12 persen, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen, jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga. 

  • Tinjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Menhut Minta Perketat Penyelundupan Satwa

    Tinjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Menhut Minta Perketat Penyelundupan Satwa

    Bitung: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Salah satu yang disorot yakni terkait upaya penyelamatan penyelundupan satwa. 

    Dalam kunjunganya, Menhut Raja Antoni didampingi konservasionis dan ahli mikrobiologi Dr Willie Smits. Serta Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Mahfudz. 

    Menhut Raja Antoni melihat kemampuan 2 anjing yang biasa diperbantukan untuk melacak penyelundupan satwa. Salah satunya diketahui berjenis german shepherd. 

    Menhut Raja Antoni meminta agar sejumlah tempat yang menjadi pintu pelaku penyelundupan satwa dijaga oleh anjing pelacak sebagai upaya antisipasi. Salah satunya seperti di Sorong yang merupakan pelabuhan terakhir Papua. 

    “Di Sorong dan Halmahera saya minta juga ada anjing pelacak sebagai upaya penggagalan penyelundupan satwa,” kata Menhut Raja Antoni. 

    “Selamatkan satwa kita, satwa adalah aset bangsa,” tuturnya. 

    Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki sendiri selama 5 tahun terakhir telah berhasil menggagalkan 11 burung, 44 mamalia dan 4 raptil di wilayah Bitung, Manado dan Gorontalo. Beberapa satwa juga berhasil diselamatkan dari rumah warga hingga pelabuhan, dengan total 683 satwa. 

    Selain itu berdasarkan data, pihak Tasikoke telah melakukan patroli 3 tahun terakhir setiap Desember, peredaran daging satwa liar dari provinsi-provinsi di Sulawesi ke Sulawesi Utara mengalami penurunan. Sejumlah daging satwa yang kerap dijual di pasar diantaranya daging babi hutan, kelelawar, biawak hingga ular piton.

    Pada kesempatan yang sama, CEO Yayasan Masarang dan Manager Program Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki Billy Gustafianto menjelaskan berbagai modus penyelundupan satwa kerap dilakukan. 

    “Modusnya banyak penyelundupan satwa. Rata-rata kematian satwa karena tingkat penyelundupan. Penyelundupan burung biar ngak bersuara bisanya disiram air gula, burung yang diselundupkan,” tuturnya. 

    Ia mengatakan Tasikoke telah mengembalikan 148 ekor burung ke habitat aslinya di Papua Barat. Ia mengatakan, satwa-satwa yang diselamatkan nantinya akan direhabilitasi sebelum akhirnya kembali dilepasliarkan.

    “Kakatua koki sudah kita kembalikan ke Papua. Tidak semua satwa bisa dilepas liarkan, contohnya yang punya perilaku menyimpang, tidak bisa terbang lagi,” ujarnya.

    Bitung: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Salah satu yang disorot yakni terkait upaya penyelamatan penyelundupan satwa. 
     
    Dalam kunjunganya, Menhut Raja Antoni didampingi konservasionis dan ahli mikrobiologi Dr Willie Smits. Serta Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Mahfudz. 
     
    Menhut Raja Antoni melihat kemampuan 2 anjing yang biasa diperbantukan untuk melacak penyelundupan satwa. Salah satunya diketahui berjenis german shepherd. 
    Menhut Raja Antoni meminta agar sejumlah tempat yang menjadi pintu pelaku penyelundupan satwa dijaga oleh anjing pelacak sebagai upaya antisipasi. Salah satunya seperti di Sorong yang merupakan pelabuhan terakhir Papua. 
     
    “Di Sorong dan Halmahera saya minta juga ada anjing pelacak sebagai upaya penggagalan penyelundupan satwa,” kata Menhut Raja Antoni. 
     
    “Selamatkan satwa kita, satwa adalah aset bangsa,” tuturnya. 
     
    Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki sendiri selama 5 tahun terakhir telah berhasil menggagalkan 11 burung, 44 mamalia dan 4 raptil di wilayah Bitung, Manado dan Gorontalo. Beberapa satwa juga berhasil diselamatkan dari rumah warga hingga pelabuhan, dengan total 683 satwa. 
     
    Selain itu berdasarkan data, pihak Tasikoke telah melakukan patroli 3 tahun terakhir setiap Desember, peredaran daging satwa liar dari provinsi-provinsi di Sulawesi ke Sulawesi Utara mengalami penurunan. Sejumlah daging satwa yang kerap dijual di pasar diantaranya daging babi hutan, kelelawar, biawak hingga ular piton.
     
    Pada kesempatan yang sama, CEO Yayasan Masarang dan Manager Program Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki Billy Gustafianto menjelaskan berbagai modus penyelundupan satwa kerap dilakukan. 
     
    “Modusnya banyak penyelundupan satwa. Rata-rata kematian satwa karena tingkat penyelundupan. Penyelundupan burung biar ngak bersuara bisanya disiram air gula, burung yang diselundupkan,” tuturnya. 
     
    Ia mengatakan Tasikoke telah mengembalikan 148 ekor burung ke habitat aslinya di Papua Barat. Ia mengatakan, satwa-satwa yang diselamatkan nantinya akan direhabilitasi sebelum akhirnya kembali dilepasliarkan.
     
    “Kakatua koki sudah kita kembalikan ke Papua. Tidak semua satwa bisa dilepas liarkan, contohnya yang punya perilaku menyimpang, tidak bisa terbang lagi,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)