Xcloud.id

Produk: daging

  • Durian “cita rasa baru” raih popularitas, buka peluang bisnis di ASEAN

    Durian “cita rasa baru” raih popularitas, buka peluang bisnis di ASEAN

    Taiyuan (ANTARA) – Dengan meningkatnya permintaan durian di China, semakin banyak durian segar dari negara-negara Asia Tenggara memasuki pasar China dan meraih popularitas di kalangan konsumen negara itu

    Saat ini, fenomena durian bantal emas Thailand yang memenuhi rak-rak di seluruh China telah memudar. Baik di toko-toko fisik maupun ruang siaran langsung daring (livestreaming), varietas durian asal Vietnam, Filipina, dan Malaysia kini semakin banyak tersedia. Beberapa varietas dengan harga lebih terjangkau menjadi pilihan yang lebih disukai untuk promosi bagi banyak penjual.

    Sejak Oktober, kendati memasuki periode off-season untuk penjualan durian, antusiasme konsumen China terhadap buah itu tetap tidak surut.

    Hadirnya durian dari Vietnam dan Filipina memberikan opsi cita rasa baru sekaligus menjadi salah satu alasan utama di balik penjualan yang tidak terlalu lesu pada periode off-season.

    Pesatnya pertumbuhan penjualan durian asal Vietnam sangat mengesankan. Meski durian Vietnam baru mendapat akses ke pasar China pada September 2022, ekspor durian negara itu ke China mencapai 493.000 ton pada 2023, mencakup sekitar 32 persen dari pangsa pasar China. Dari Januari hingga Oktober 2024, Vietnam telah mengekspor 690.000 ton durian segar ke China, dengan pangsa impornya naik menjadi 46,6 persen.

    Data menunjukkan bahwa durian yang diekspor dari Vietnam ke China mencakup lebih dari 96 persen dari total ekspor durian negara Asia Tenggara itu.

    “Bisa dikatakan bahwa durian Vietnam hampir sepenuhnya ditujukan untuk pasar China,” ujar Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Vietnam Shanxi Guo Feng.

    Durian Vietnam telah menunjukkan keunggulan harga yang signifikan berkat biaya produksi dan transportasinya yang lebih rendah.

    Sebagai “bintang yang sedang naik daun,” Filipina dan Malaysia telah mengantongi akses untuk mengekspor durian segar ke China masing-masing pada 2023 dan 2024. Wang Shaogang, Kepala Perwakilan Dewan Provinsi Shanxi untuk kantor perwakilan Promosi Perdagangan Internasional China di Filipina, menyampaikan bahwa durian Puyat asal Filipina yang ditanam di tanah vulkanis yang subur dengan cepat menarik perhatian konsumen China.

    Durian Puyat merupakan varietas hibrida Musang King dan Qingni yang berbentuk pendek dan padat berisi, dengan daging buah berwarna keemasan dan cerah.

    Dalam 20 tahun terakhir, impor durian China melonjak sekitar 50 kali lipat. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 miliar jiwa, China memiliki pasar konsumsi durian yang sangat besar, dan permintaannya masih terus meningkat.

    Menurut data statistik bea cukai China, impor durian di negara itu, dalam hal kuantitas dan nilai, telah melonjak dari 430.000 ton dan 1,1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.050) pada 2018 menjadi 1,42 juta ton dan 6,7 miliar dolar AS pada 2023. Dari Januari hingga Oktober 2024, impor durian segar di China mencapai 1,48 juta ton, melampaui total volume impor 1,42 juta ton yang dibukukan pada 2023.

    Para pelaku industri meyakini bahwa lantaran semua hal itu, selain Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, negara-negara produsen durian lainnya di Asia Tenggara juga berupaya mengantongi akses ekspor durian segar ke China.

    Media lokal di Kamboja menyatakan bahwa saat ini, negara itu berada dalam tahap akhir negosiasi dengan China dan berupaya mewujudkan ekspor durian langsung ke China pada 2025.

    Liu Baofeng, seorang penjual durian, meyakini bahwa Indonesia merupakan negara penghasil durian terbesar di dunia, dengan produksi duriannya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand. Indonesia memiliki varietas durian yang beragam dan kondisi alam yang sangat cocok untuk pembudidayaan durian. Jika biaya logistik dapat diatasi, ekspor durian Indonesia ke pasar China akan memiliki prospek yang sangat cerah.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat seiring regulasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

    Kenaikan PPN sesuai dengan aturan yang sudah diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2024.

    Lalu apa itu paket insentif? Berikut ini pengertian dan daftar penerima insentif.

    Paket Insentif
    Paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap harga barang atau jasa yang akan naik karena PPN 12 persen. Pemerintah memproyeksikan jumlah PPN yang dibebaskan untuk insentif sebesar Rp 265,6 triliun. Jumlah ini di luar pembebasan PPN yang diberikan untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

    Barang yang termasuk adalah beras, ikan, telur, sayur, gula konsumsi, susu segar, dan daging, sedangkan jasa yang termasuk adalah jasa angkutan umum, jasa keuangan, jasa tenaga kerja, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi, vaksin polio, buku, rusunami, rumah sederhana dan sangat sederhana, dan pemakaian listrik serta air minum.

    Daftar Penerima Paket Insentif
    Pemerintah mengklasifikasikan penerima insentif menjadi tiga golongan, yaitu insentif bagi rumah tangga, insentif bagi kelas menengah, dan insentif bagi dunia usaha.

    Insentif bagi Rumah Tangga
    Rumah tangga yang mendapatkan insentif adalah yang memiliki pendapatan rendah. Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari total PPN 12 persen untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), berupa tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri.

    Selain dari stimulus tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk masyarakat kelompok desil 1 dan 2 dengan total 16 juta penerima selama Januari dan Februari. Pemerintah juga memberikan diskon biaya listrik sebanyak 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Insentif bagi Kelas Menengah
    Pemerintah juga memberikan insentif bagi kelas menengah dengan melanjutkan PPN DTP properti dengan harga rumah hingga Rp 5 miliar dengan pengenaan pajak dasar hingga Rp 2 miliar. Selain itu juga tetap menjalankan PPN DTP kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV) untuk penyerahan EV mobil tertentu dan bus tertentu, pajak barang mewah atau PPnBM DTP KBLBB/EV untuk impor mobil tertentu dalam bentuk utuh, penyerahan EV mobil tertentu yang diproduksi di dalam negeri, dan pembebasan bea masuk EV completely built up (CBU).

    Selain itu, pemerintah juga memberikan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor yang menggunakan mesin hybrid, memberikan insentif PPh untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan diskon pembayaran untuk Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja padat karya.

    Insentif bagi Dunia Usaha
    Bagi dunia usaha, pemerintah menyiapkan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan tujuh tahun dan selesai pada 2024. UMKM yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak tersebut. Pemerintah juga memberikan subsidi 5 persen untuk membiayai industri padat berupa revitalisasi alat atau mesin.

  • Mendag Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

    Mendag Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

    Bekasi, Beritasatu.com – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok dalam kondisi stabil dan aman. Meski terdapat sedikit kenaikan harga, Budi menegaskan bahwa semuanya masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Dari hasil pantauan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), pasokan dan harga bahan pokok secara nasional masih normal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Budi saat menghadiri acara pemaparan barang dalam pengawasan di Cikarang Barat, Rabu (18/12/2024).

    Menurut Budi, kenaikan harga yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh keterlambatan pasokan. Namun, ia memastikan bahwa harga kebutuhan pokok masih terkendali.

    “Sebagai contoh, harga cabai saat ini sekitar Rp 40.000 per kilogram, masih jauh di bawah HET Rp 55.000. Kenaikan ini hanya sementara karena pasokan mulai meningkat di bulan Desember,” jelasnya.

    Budi juga memaparkan hasil sidaknya di Medan beberapa waktu lalu. Ia menemukan bahwa harga telur ayam masih berkisar Rp 28.000 per kilogram, minyak goreng Rp 15.700 per kilogram, sementara harga daging dan beras tetap stabil.

    “Secara umum, harga kebutuhan pokok masih normal. Misalnya, harga telur di Medan hanya Rp 28.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp 15.700. Ini menunjukkan stabilitas harga di berbagai daerah,” tambahnya.

    Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Nataru, Budi memastikan pemerintah terus melakukan pengawasan intensif. Selain itu, inspeksi ke daerah-daerah lain, seperti Bandung, juga akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan tidak ada kendala distribusi.

    “Kami akan terus memantau kondisi pasar di berbagai wilayah. Harapannya, tidak ada masalah berarti menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya.

  • Pemprov Jakarta Bakal Terapkan PPN 12% Ikuti Pemerintah Pusat

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan PPN 12% Ikuti Pemerintah Pusat

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dirinya masih akan berkoordinasi dengan jajaran.

    “Nanti saya akan bicarakan dulu ya. Pastinya kalau itu keputusan pemerintah, namanya pemerintah daerah kan bagian dari pemerintah pusat,” kata Teguh kepada wartawan di Kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2024).

    Sementara itu dihubungi secara terpisah, Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan bahwa Pemprov Jakarta dipastikan mengikuti aturan Pemerintah Pusat perihal PPN 12%.

    “Kami pasti mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat,” ujar Lusiana.

    Diketahui, pemerintah resmi menekan kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat, Lusi mengatakan, Pemprov juga bakal memberikan PPN 12 persen pada barang dan jasa yang diatur dalam UU HPP.

    Ada beberapa barang yang terbebas dari PPN 12 persen, di antaranya ada daging ayam, daging sapi, ikan tongkol, bawang merah, dan gula pasir konsumsi.

    “(Untuk insentifnya) Pasti mengikuti. Untuk PPN 12 persen, Pemprov ikut dari kebijakan pusat,” kata Lusi.

    “Kalau di Pemprov sudah, untuk sosialisasi ke masyarakat (luas) itu tugasnya Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan karena PPN merupakan pajak pusat,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan PPN jadi 12% penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara.

    “Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    (bel/jbr)

  • DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
     Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen.
    Menurutnya, ada kemungkinan terjadi inflasi terhadap kenaikan PPN di tahun depan.
    “Ini soal kekhawatiran, mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen, yang hanya akan diterapkan ke barang mewah pada tahun depan.
    “Kita lihat saja sebulan ke depan apakah kenaikan PPN menjadi 12 persen sebagaimana tertuang dalam UU Harmonisasi perpajakan yang ke depan akan diterapkan pada pajak barang mewah apakah mempengaruhi tidak terhadap kelas menengah ke bawah,” tuturnya.
    Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI ini berharap ada formulasi lain dari pemerintah imbas kenaikan PPN tersebut.
    Sebab, saat ini pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Dan kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan tarif PPN tetap naik mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
    Pengumuman itu disampaikan oleh Menko Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).
    Namun, kata dia, tarif
    PPN 12 persen
    ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 59 Tahun 2020.
    Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako, termasuk beras, daging, telur ikan, susu, serta gula konsumsi.
    Di samping itu, pembebasan PPN berlaku pula untuk jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.
    Guna mengantisipasi dampak
    kenaikan PPN 12 persen
    , pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Wabah ASF di RI, Konsumsi Daging Babi Aman? Ini Kata Kepala Barantin

    Ada Wabah ASF di RI, Konsumsi Daging Babi Aman? Ini Kata Kepala Barantin

    Jakarta –

    Penyebaran penyakit demam babi afrika atau African swine fever (ASF) menjadi perhatian serius pemerintah. Penyakit yang menyerang ternak babi ini disebut telah mewabah di 32 provinsi Indonesia.

    Penyakit demam babi afrika adalah penyakit pada babi yang sangat menular dan menyebabkan kematian pada babi hingga 100 persen. Virus ASF menyebar sangat cepat melalui cairan tubuh, kotoran, kontak fisik dari hewan babi ke sesama babi, atau barang yang terkontaminasi, seperti tempat makan, air yang dikonsumsi, hingga peternaknya.

    Lantas apakah konsumsi daging babi aman?

    “Aman. Yang dikonsumsi itu aman karena kita sudah periksa juga,” kata Kepala Badan karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Dia juga mengatakan penyakit ini tidak bersifat zoonosis, artinya belum ditemukan potensi menular ke manusia, sehingga produk babi dipastikan tetap aman untuk dikonsumsi.

    Hanya saja Sahat juga menegaskan pentingnya upaya untuk mencegah penyebaran ASF, yang dapat memengaruhi kestabilan harga daging babi dan berdampak langsung pada inflasi daerah. ASF, yang telah menjangkit beberapa daerah, menyebabkan banyak peternak babi kehilangan hewan ternaknya, sehingga pasokan daging babi menjadi terbatas.

    (kna/naf)

  • Mendag Jamin PPN 12 Persen Tak Kerek Harga Beras Premium di Atas HET

    Mendag Jamin PPN 12 Persen Tak Kerek Harga Beras Premium di Atas HET

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap beras premium tidak akan membuat harganya melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “(Tarif PPN tidak mengerek harga di atas HET?) Enggak, enggak, enggak,” ujar Budi saat ditemui di Kampung Jaya, Warung Bongkok, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/12), seperti dikutip detikfinance.

    Beras premium dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Namun, Budi memastikan kebutuhan pokok masyarakat lain bebas PPN, termasuk beras yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat.

    “Yang kebutuhan masyarakat umum kan bukan yang premium ya,” ujarnya.

    Berdasarkan ketentuan Kemendag, HET beras premium ditetapkan sebesar Rp14.900 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sulawesi, Sumatera Selatan Sumsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    Kemudian, HET Rp15.400 per kg ditetapkan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan NTT. Sementara, HET beras premium untuk wilayah Papua dan Maluku sebesar Rp15.800 per kg.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan selain beras premium, barang premium yang akan dikenakan PPN 12 persen di antaranya buah premium, ikan premium, hingga daging wagyu dan kobe.

    “Umpamanya daging sapi tapi yang premium, wagyu, kobe, yang harganya bisa di atas Rp2,5 juta bahkan Rp3 juta per kilonya,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di kantornya awal pekan ini.

    (sfr/sfr)

  • Bukan Cuma Barang Mewah, Pakaian hingga Kosmetik Kena PPN 12%

    Bukan Cuma Barang Mewah, Pakaian hingga Kosmetik Kena PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% tidak hanya akan dikenakan untuk barang/jasa yang bersifat mewah pada 1 Januari 2025. Barang-barang umum seperti pakaian hingga kosmetik juga akan dikenakan PPN 12%.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan barang/jasa yang dibebaskan dari tarif PPN 12% diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2020.

    Selain itu, diputuskan ada tambahan tiga barang strategis yang tarif PPN-nya ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1% yaitu MinyakKita, tepung terigu, dan gula industri. Artinya, tiga barang tersebut kena PPN 11%.

    “Nah di luar itu sebenarnya secara legalnya kan tetap kena PPN 12%. Artinya ada tambahan 1% dari yang ada sekarang, kan gitu,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Singkatnya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%

    Susi juga tidak menampik ada perluasan enam barang/jasa yang akan dikenakan PPN meski sebelumnya sudah dibebaskan. Barang/jasa tersebut dikenai PPN karena bersifat mewah.

    Barang/jasa yang dimaksud yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan krustasea premium (king crab), jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

    Sebelumnya, barang/jasa tersebut termasuk yang dibebaskan PPN karena tersebut bahan makan, listrik, dan jasa sektor pendidikan/kesehatan seperti yang diatur PP 49/2024 dan Perpres 59/2020.

    Susi menjelaskan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori enam barang/jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%.

    “Nanti masih harus menunggu teknis detilnya kan di PMK,” ujarnya.

    Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN:

    Bahan makanan (daging, ikan, beras, cabai, gula pasir, telur ayam ras, dan bawang—kecuali yang bersifat premium yang nanti dirincikan dalam PMK)
    Jasa pendidikan 
    Jasa pelayanan kesehatan medis
    Jasa pelayanan sosial
    Jasa angkutan umum
    Jasa keuangan 
    Jasa persewaan rumah susun dan umum 

     

  • Jelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025, Bapanas Sebut Stok Pangan Aman, Begini Detailnya – Halaman all

    Jelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025, Bapanas Sebut Stok Pangan Aman, Begini Detailnya – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut stok pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 dalam kondisi yang aman.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan bahwa stok aman bila dilihat dari proyeksi neraca pangan.

    Beberapa bahan pangan masih memiliki carry over stok yang cukup, contohnya seperti beras yang kata Ketut mencapai 8,3 juta ton hingga 2025 nanti. Ini termasuk stok di Bulog yang diperkirakan masih ada 2 juta ton.

    “Ini sangat cukup untuk hampir 3 bulan,” kata Ketut dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (18/12/2024).

    Lebih lanjut secara rinci untuk komoditas pangan lainnya, stok jagung pada akhir 2024 ini diproyeksikan masih cukup besar di 3,6 juta ton.

    Stok gula konsumsi di akhir 2024 dihitung masih ada di angka 1,4 juta ton. Lalu, daging ayam ras sampai akhir 2024 diestimasikan 283 ribu ton.

    Stok telur ayam ras hingga akhir 2024 sebanyak 177 ribu ton serta daging sapi dan kerbau hingga akhir tahun ini diperkirakan masih terdapat total 68 ribu ton.

    Estimasi stok hingga akhir 2024 untuk cabai besar dan cabai rawit masing-masing 53 ribu ton dan 26 ribu ton.

    Untuk bawang merah 22,9 ribu ton dan bawang putih 22,4 ribu ton. Sementara itu minyak goreng di 336 ribu liter dan kedelai 372 ribu ton.

    Adapun untuk harga pangan, Ketut mengklaim kondisinya secara umum terkendali. Cabai menjadi komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan karena panennya terganggu akibat musim hujan.

    “Memang untuk kondisi saat ini yang perlu kita waspadai adalah cabai. Cabai ini karena musim hujan biasanya praktiknya agak terganggu, sehingga agak sedikit mengalami kenaikan, di mana pada saat beberapa waktu yang lalu harga cabai juga turun,” ujar Ketut.

    “Saya baru dapat kabar dari petani cabe rawit merah ini lagi turun. Nah, ini kami akan upayakan bagaimana agak mendongkrak sedikit naik, sehingga petani kita tidak merugi karena kita harus menjaga dua sisi antara produsen dan konsumen,” pungkasnya.