2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program
makan siang bergizi gratis
di Indonesia.
Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.
“Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia,” ujarnya pada Selasa (31/12/2024).
Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.
Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.
Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.
Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.
“Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya,” tambahnya.
Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.
Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.
Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.
“Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten
Blora
, Jawa Tengah.
“Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan,” imbuh Sudaryono.
Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.
“Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: daging
-
/data/photo/2024/12/31/6773a8d068525.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis Regional 31 Desember 2024
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2849790/original/043609100_1562754392-20190710-Rupiah-Stagnan-Terhadap-Dolar-AS3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Begini Nasib Rupiah di Hari Terakhir 2024 – Page 3
Pasar juga masih mengamati perkembangan pejabat presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menghadapi pemungutan suara pemakzulan, di tengah krisis politik yang dipicu oleh sidang pertama Mahkamah Konstitusi tentang darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol yang berlaku singkat.
Adapun Bank Dunia yang menaikkan proyeksinya terkait pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025.
Namun, badan keuangan global itu memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lesu, bersama dengan hambatan di sektor properti, akan tetap menjadi hambatan tahun depan.
Pasar Respon Positif Kebijakan PPN 12%
“Pasar merespon positif tentang pemberlakuan PPN 12% yang akan akan berlaku di Januari 2025 sebagai langkah strategis dari pemerintah namun penuh tantangan,” ungkap Ibrahim.
Seperti diketahui, kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperkuat ruang fiskal guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kebijakan ini bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Langkah ini juga diiringi asas keadilan, karena barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN, sehingga beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat diminimalkan.
Data Kemenkeu menunjukkan, setengah dari insentif PPN dinikmati masyarakat mampu. Contoh kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN misalnya daging premium seperti wagyu dan daging kobe.
Begitu juga dengan jasa premium seperti sekolah internasional dan layanan kesehatan VIP. Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk menaikkan PPN ketimbang pajak penghasilan (PPh) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
Basis pajak PPh lebih kecil dibandingkan PPN, karena hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dari PPh lebih terbatas dibandingkan PPN yang berlaku luas.
-

Konsumsi Makanan yang Dibakar Picu Kanker, Benarkah?
Jakarta – Merayakan malam tahun baru identik dengan mengadakan pesta makanan, seperti membakar daging hingga jagung. Namun, terjadi perdebatan bahwa mengonsumsi makanan yang dibakar dapat menjadi salah satu faktor pemicu penyakit kanker.
Kanker sendiri merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan abnormal di dalam tubuh. Sel kanker dapat tumbuh dan menyebar ke bagian tubuh lainnya.
Lantas, benarkah mengonsumsi makanan yang dibakar dapat menjadi salah satu pencetus penyakit kanker?
Dikutip dari Web MD, beberapa jenis makanan yang dimasak pada suhu tinggi, khususnya karbohidrat, seperti kentang atau roti, dapat melepaskan zat kimia yang dikenal dengan akrilamida.
“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan (memasak terlalu lama atau membakar makanan), Anda menciptakan karsinogen dalam makanan yang berpotensi membahayakan tubuh,” kata Neil Inyengar, MD, onkolog medis di New York City.
“Saya akan menyebutnya hipotesis saat ini. Saya tidak yakin ini benar-benar terjadi,” imbuhnya.
Para ilmuwan melaporkan bahwa pada hewan pengerat, kadar akrilamida yang tinggi, yang jumlahnya lebih banyak dari yang ditemukan dalam makanan, dapat menyebabkan terbentuknya tumor.
Namun, penelitian pada manusia masih sedikit bukti terkait akrilamida dalam makanan dapat meningkatkan risiko kanker.
Peneliti memeriksa sekelompok besar untuk melihat kaitan akrilamida dan kanker di bagian tubuh, termasuk prostat, kandung kemih, ginjal, dan usus, sebagian besar gagal untuk menemukan hubungan yang jelas.
Pada beberapa kasus yang lain, bahkan saat hubungan potensial muncul, seperti antara akrilamida dan kanker ovarium, hubungan tersebut menghilang setelah menggunakan alat pengukuran yang lebih kuat, seperti mengamati kadar akrilamida dalam darah.
Metode memasak daging, seperti mengasapi, memanggang, atau menggoreng, maka dapat melepaskan zat kimia lain yang disebut dengan amina heterosiklik dan hidrokarbon aromatik polisiklik.
Seperti akrilamida, hewan pengerat yang terpapar zat kimia ini dalam kadar yang tinggi dapat mengembangkan tumor di berbagai organ. Namun, hubungannya pada manusia, buktinya tidak begitu jelas.
Berikut ini adalah contoh lain makanan pantangan untuk menghindari kanker dikutip dari Healthline:
Daging Proses
Makanan daging proses seperti nugget ayam, sosis, hingga daging kornet kerap menjadi menu favorit masyarakat. Namun perlu diwaspadai, makanan sejenis ini meningkatkan risiko penyakit kanker.
Hal ini bukannya tanpa alasan, proses pembuatan daging proses seperti penggaraman ataupun pengalengan dapat menciptakan zat karsinogen. Karsinogen merupakan zat yang dapat menyebabkan kanker.
Makanan Goreng-gorengan
Makanan gorengan banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya di Indonesia. Terlebih di Indonesia banyak sekali makanan yang cara pengolahannya adalah dengan menggoreng.
Makanan bertepung yang diolah dengan cara digoreng di suhu yang tinggi dapat membuat senyawa bernama akrilamida. Zat ini termasuk kandungan yang bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker.
Tak hanya kanker, bahkan makan goreng-gorengan juga dapat meningkatkan risiko diabetes dan juga obesitas.
Gula dan Karbohidrat Olahan
Makanan makanan dengan kadar gula yang tinggi atau makanan bertepung dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Kedua jenis makanan tersebut juga dapat meningkatkan risiko peradangan dan stres oksidatif.
Hal ini dapat meningkatkan risiko untuk beberapa jenis kanker.
Alkohol
Beragam minuman beralkohol memiliki dampak besar dalam penyakit kanker. Ketika Anda meminum minuman alkohol, tubuh Anda akan berusaha memecah alkohol menjadi zat kimia Asetaldehida.
Zat kimia tersebut dapat merusak DNA Anda dan dapat menghalangi tubuh Anda dalam melakukan perbaikan. Ketika DNA akhirnya rusak, maka sel-sel yang sebelumnya bertumbuh secara teratur akan mulai tumbuh di luar kendali dan menciptakan tumor kanker.
Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Selasa (31/12/2024). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”
(vrs/vrs)
-

8 Tips agar Panggangan BBQ Tidak Lengket
Jakarta, Beritasatu.com – Malam Tahun Baru sering kali dirayakan dengan barbeque (BBQ) bersama orang-orang terdekat, tetapi masalah yang sering muncul adalah panggangan yang lengket. Tenang, ada tips agar panggangan BBQ tidak lengket.
Untuk memastikan pengalaman BBQ Anda lancar dan menyenangkan, berikut ini delapan tips panggangan tidak lengket yang dapat membantu Anda menghindari masalah tersebut, dikutip dari berbagai sumber, Senin (30/12/2024).
1. Bersihkan panggangan
Sebelum memulai memanggang, pastikan panggangan dalam keadaan bersih. Sisa-sisa makanan yang menempel dari kegiatan memasak sebelumnya dapat menyebabkan daging lengket. Gunakan sikat kawat atau alat pembersih panggangan untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa makanan. Setelah dibersihkan, bilas dengan air dan keringkan panggangan sebelum digunakan.2. Panaskan panggangan sebelum memasak
Salah satu tips panggangan tidak lengket adalah dengan memanaskan panggangan terlebih dahulu. Nyalakan panggangan dan biarkan selama sekitar 10-15 menit hingga suhu tinggi tercapai. Suhu tinggi membantu menciptakan lapisan karamelisasi pada permukaan daging, sehingga mengurangi kemungkinan lengket.3. Oles panggangan dengan minyak
Mengolesi permukaan panggangan dengan minyak adalah langkah penting untuk mencegah lengket. Gunakan minyak goreng seperti minyak sayur, minyak zaitun, atau bahkan bawang bombai yang telah dipotong untuk mengolesi permukaan panggangan. Pastikan menggunakan kain atau kuas bersih agar minyak merata dan tidak berlebihan.4. Pilih daging yang tepat
Jenis daging juga berpengaruh pada tingkat lengket saat memanggang. Daging dengan sedikit lemak, seperti dada ayam tanpa kulit atau ikan, cenderung lebih mudah dipanggang tanpa lengket. Namun, jika memilih potongan berlemak seperti daging sapi ribeye, pastikan memanggangnya dengan hati-hati agar tidak lengket.5. Jangan terlalu sering membolak-balik daging
Kesabaran adalah kunci saat memanggang. Setelah menempatkan daging di atas panggangan, biarkan beberapa menit hingga matang sebelum membaliknya. Jika terus membolak-balik daging, kemungkinan besar daging akan lengket. Tunggu hingga sisi pertama benar-benar matang dan mudah terlepas sebelum membaliknya.6. Gunakan bumbu marinasi
Marinasi tidak hanya menambah cita rasa pada daging, tetapi juga membantu menciptakan lapisan pelindung antara daging dan panggangan. Gunakan campuran bumbu dan asam (seperti cuka atau jus lemon) untuk merendam daging selama beberapa jam sebelum memanggang. Ini akan membantu menjaga kelembapan dan mengurangi kemungkinan lengket.7. Cek suhu daging
Memastikan daging mencapai suhu yang tepat sangat penting untuk hasil yang baik. Gunakan termometer daging untuk memeriksa suhu internalnya. Daging yang dimasak pada suhu yang tepat cenderung lebih mudah terlepas dari panggangan dibandingkan dengan yang kurang matang atau terlalu matang.8. Gunakan alat pemanggang berkualitas
Terakhir, pertimbangkan untuk menggunakan alat pemanggang berkualitas dengan lapisan antilengket. Beberapa alat pemanggang modern dilengkapi dengan teknologi antilengket yang dapat membantu mengurangi masalah lengket saat memanggang daging. Pastikan juga untuk merawat alat pemanggang agar tetap dalam kondisi baik.Dengan mengikuti tips panggangan tidak lengket ini, Anda dapat menikmati BBQ yang sempurna dan menghindari kesulitan saat memanggang. Pastikan untuk mempersiapkan dengan baik agar perayaan Tahun Baru Anda semakin menyenangkan.
-

Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memporyeksikan inflasi pada akhir tahun atau Desember 2024 akan mencapai kisaran 1,6% secara tahunan atau year on year/YoY.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat proyeksi yang lebih tinggi dari realisasi inflasi November sebesar 1,55% YoY tersebut sejalan dengan adanya efek low base dari komponen harga bergejolak atau bahan pangan.
“Inflasi sedikit akselerasi karena efek low base dari volatile food lebih moderat, ditambah sedikit akselerasi YoY dari beras, daging ayam, dan telur ayam,” ujarnya, Senin (30/12/2024).
Sementara inflasi inti yang diproyeksikan mencapai 2,33% YoY pada Desember, juga lebih tinggi dari November (2,26%) utamanya terhadap komponen jasa restoran, perawatan pribadi, dan minyak goreng.
Untuk inflasi transportasi, David memproyeksikan akan cenderung stagnan meski memasuki musim liburan.
Adapun menurut konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg hingga Senin (30/12/2024) sore, median atau nilai tengah dari 11 ekonom di angka 1,53% YoY. Estimasi tertinggi dari ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang yang memproyeksikan sebesar 1,73%.
Proyeksi terendah berasal dari ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman di angka 0,35% YoY.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede yang juga termasuk dalam konsensus, memprediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan inflasi akan mencapai 1,67% YoY terdorong akibat inflasi musimam.
Membandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi tahunan pada 2024 jauh lebih rendah, turun dari 2,81% YoY. Sebaliknya, dibandingkan dengan tahun 2023, inflasi inti tahunan diperkitakan akan meningkat menjadi 2,29% dari 1,80%.
“Kenaikan inflasi inti tahun 2024 terkait dengan tren kenaikan harga emas dan depresiasi rupiah, sehingga mempengaruhi harga emas domestik,” ungkapnya.
Josua memproyeksikan untuk inflasi harga diatur pemerintah, akan sedikit menurun dari 0,82% YoY di bulan November menjadi 0,69%. Sementara inflasi harga bergejolak diperkirakan akan pulih dari deflasi 0,32% menjadi inflasi 0,48% di akhir tahun.
Secara umum, prediksi dari para ekonom tersebut terpantau berada dalam batas bawah target pemerintah dan Bank Indonesia yang sebesar 1,5% hingga 3,5%. Proyeksi tersebut juga tercatat lebih rendah dari asumsi dasar pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan capaian IHK Indonesia secara bulanan dan tahunan 2024 pada Kamis (2/01/2025) pukul 11.00 WIB.
-

Segini Biaya Hidup Kota Batu dengan UMK Rp 3,3 Juta
Jakarta, Beritasatu.com – Kota Batu dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur dengan udara sejuk dan pemandangan memukau. Sejumlah tantangan kini bakal dihadapi Kota Batu usai Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menaikan UMK pada 2025 nanti.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 untuk 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, termasuk Kota Batu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kota Batu pada tahun 2021 mencapai Rp 1,5 juta. Mengingat adanya inflasi dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2025, masyarakat Kota Batu perlu menyesuaikan pola pengeluaran mereka dengan kondisi ekonomi terkini.
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita di Kota Batu
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, pengeluaran per kapita per bulan di Kota Batu pada tahun 2021 terdiri dari dua kategori utama, yakni pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.
Rata-rata pengeluaran untuk makanan tercatat sebesar Rp 717.545, sementara pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan mencapai Rp 819.613. Secara total, pengeluaran per kapita per bulan di Kota Batu pada tahun 2021 berkisar pada Rp 1,5 juta.
Rincian Pengeluaran Makanan di Kota Batu
Pengeluaran untuk makanan adalah komponen utama dalam pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Batu. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, rincian pengeluaran makanan meliputi beberapa kategori sebagai berikut:
Padi-padian: Rp 50.000Protein Hewani (daging, ikan, telur): Rp 150.000Sayuran dan Buah-buahan: Rp 100.000Minyak, Bumbu, dan Rempah-rempah: Rp 50.000Minuman dan Camilan (kopi, teh, gula): Rp 75.000Jasa Makan di Luar Rumah: Rp 292.545
Total pengeluaran untuk makanan mencapai Rp 717.545 per kapita per bulan.
Rincian Pengeluaran Bukan Makanan di Kota Batu
Selain pengeluaran untuk makanan, masyarakat Kota Batu juga mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan. Berdasarkan data yang sama, berikut adalah rincian pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan:
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar: Rp 300.000Pendidikan dan Rekreasi: Rp 50.000Transportasi dan Komunikasi: Rp 200.000Pakaian, Alas Kaki, dan Perlengkapan Pribadi: Rp 80.000Kesehatan: Rp 70.000Barang dan Jasa Lainnya: Rp 119.613
Total pengeluaran untuk bukan makanan tercatat sebesar Rp 819.613 per kapita per bulan.
Perbandingan dengan Rata-rata Pengeluaran di Jawa Timur
Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Jawa Timur yang tercatat sebesar Rp 1,1 juta (berdasarkan publikasi “Jawa Timur Dalam Angka 2023” oleh BPS Jawa Timur), pengeluaran masyarakat Kota Batu cenderung lebih tinggi.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kota Batu memiliki potensi ekonomi yang baik, biaya hidup di kota ini relatif lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
Secara keseluruhan, data pengeluaran per kapita di Kota Batu memberikan gambaran mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh warganya. Meskipun ada kenaikan UMK, pengelolaan biaya hidup tetap menjadi perhatian utama, terutama dengan mempertimbangkan inflasi dan perubahan ekonomi lainnya.
Tentu sangat penting bagi masyarakat Kota Batu untuk terus menyesuaikan pola pengeluaran mereka agar dapat menjaga kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
-

Peritel Masih Tunggu Aturan PPN 12% Barang Mewah, Harga Berubah?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atau Tarif PPN 12% untuk barang dan jasa mewah yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.
Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa dengan adanya peraturan pelaksanaan melalui PMK, maka akan terlihat jelas barang dan jasa mana saja yang bakal kena tarif PPN 12% pada awal 2025.
“Iya dong [masih menunggu PMK], kalau enggak gimana, kita mau ngomong dari dasar apa? Karena janjinya Pak Menko [Airlangga] akan keluar sebelum Januari lah pasti, karena ini berlaku Januari,” ujar Solihin saat dihubungi Bisnis, Senin (30/12/2024).
Untuk itu, Solihin mengaku masih menunggu aturan tersebut terbit. “Kita masih nunggu sampai dengan besok, sampai nanti malam, besok ya, kita lihat,” imbuhnya.
Kendati demikian, jika PMK itu tak kunjung terbit, Solihin menyebut pihaknya akan mengambil langkah untuk menetapkan PPN 12% di supermarket.
“Kesiapan kita sebetulnya karena kita punya sistem, kalau suatu saat dan memang belum ada PMK-nya, kita pasti ambil langkah untuk menetapkan PPN tersebut,” ungkapnya.
Namun, Solihin menyatakan bahwa Aprindo juga tidak ingin mengambil langkah gegabah dalam menetapkan tarif PPN 12% sebelum adanya peraturan dari pemerintah. “Kita juga enggak mau gegabah, kita harus tahu PMK-nya,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia meyakini aturan terkait pengenaan PPN 12% akan terbit sebelum Januari, sama seperti yang disampaikan Menko Airlangga Hartarto.
“Kita tunggu ya, sabar ya, nanti kita sama-sama mengamati. Harapan kita kan, Presiden kita kan selalu enggak ingin memberatkan rakyatnya, mudah-mudahan kebijakan itu juga enggak memberatkan rakyat pada umumnya,” tuturnya.
Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan PMK yang mengatur tentang barang dan jasa mewah akan diterbitkan sebelum Januari 2025. Hal ini seiring dengan pengenaan tarif PPN yang naik dari 11% menjadi 12% pada awal 2025.
Airlangga menjelaskan bahwa aturan dan klasifikasi untuk barang dan jasa mewah akan diterbitkan melalui PMK. “[PMK barang dan jasa mewah] sebelum 1 Januari [2025],” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).
Dalam aturan itu, Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan kategori barang dan jasa mewah dan bukan. “Ya nanti ditentukan ada PMK-nya apa yang kategori mewah dan non mewah,” ungkapnya.
Sayangnya, dia tak berkomentar lebih jauh terkait barang dan jasa mewah yang menjadi pertimbangan pemerintah. “Pertimbangannya nanti kita lihat,” singkatnya.
Mengutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (22/12/2024), pemerintah mengenakan PPN sebesar 12% terhadap barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.
Perinciannya, bahan makanan premium yang di antaranya beras premium, buah-buahan premium, ikan premium, dan daging premium.
Kemudian, PPN 12% juga dikenakan untuk pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA.
-
/data/photo/2023/02/13/63ea09727cc0d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen, Apa Alasannya? Nasional
Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen, Apa Alasannya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P
Rieke Diah Pitaloka
telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (
MKD
) akibat dugaan pelanggaran kode etik.
Laporan tersebut diajukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga pada tanggal 20 Desember 2024.
Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, telah mengkonfirmasi adanya pelaporan tersebut.
“Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).
Nazaruddin Dek Gam belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi laporan yang diajukan terhadap Rieke, serta mengenai sosok pelapor.
“Saya belum lihat lagi detail laporannya kemarin itu. Besok ya, saya jelasin ya,” kata Dek Gam.
Namun, informasi dalam surat pemanggilan Rieke menunjukkan bahwa laporan tersebut terkait dengan kritiknya terhadap rencana penerapan
pajak
pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Dalam surat yang diterima oleh
Kompas.com
, disebutkan bahwa Rieke diduga telah memprovokasi masyarakat untuk menolak kebijakan
PPN 12 persen
melalui media sosial.
“Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan dari Saudara Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Saudara dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen,” ungkap surat tersebut.
MKD telah merencanakan pemanggilan Rieke untuk menjalani sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik pada tanggal 30 Desember 2024.
Namun, Dek Gam menyatakan bahwa agenda tersebut ditunda karena DPR RI sedang dalam masa reses, dan anggota MKD masih berada di daerah pemilihan masing-masing.
“Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan, tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi, kita tunda dulu lah,” jelas Dek Gam.
Dia juga menambahkan bahwa pemanggilan ulang akan dilakukan setelah masa reses selesai pada awal Januari 2025.
“(Ditunda sampai) habis reses. Pas masa sidang nanti,” ucap Dek Gam.
Upaya untuk menghubungi Rieke guna mendapatkan tanggapannya mengenai laporan ke MKD hingga berita ini diterbitkan belum membuahkan hasil.
Namun, politikus PDI-P ini dikenal tegas dalam menolak rencana pemerintah untuk menerapkan PPN 12 persen pada Januari 2025.
Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang pada 5 Desember 2024, Rieke bahkan melayangkan interupsi untuk meminta DPR RI mendorong Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.
Rieke menekankan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan menaikkan PPN menjadi 12 persen hanya berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat 3, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15 persen, tapi bisa juga diubah paling rendah 5 persen,” jelasnya.
Padahal, kata Rieke, terdapat pula pasal dan penjelasan lain dalam beleid tersebut yang sudah mengatur hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam menaikkan PPN.
“Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat 3, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15 persen, tapi bisa juga diubah paling rendah 5 persen,” kata dia.
“Dalam penjelasannya dijelaskan juga bahwa naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta harga kebutuhan pokok setiap tahunnya,” sambungnya.
Pernyataan tegas Rieke pun langsung disambut tepuk tangan para anggota dewan dan mahasiswa yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI kala itu.
Dia pun kemudian kembali meminta ketua dan wakil ketua DPR, seluruh legislator di berbagai daerah, serta masyarakat untuk menyuarakan pembatalan kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Rieke berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membatalkan kebijakan tersebut sebagai kado bagi rakyat Indonesia menjelang pergantian 2024 ke 2025.
“Mohon dukungannya sekali lagi, Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa, dan rekan-rekan media, kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh Indonesia menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan kenaikan PPN 12 persen,” katanya.
Saat dihubungi
Kompas.com
pada Sabtu (21/12/2024), Rieke mengatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Dia pun memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.
“Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke
Rieke juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan sistem pemantauan self-assessment dalam pengelolaan perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.
Ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber anggaran tanpa membebani masyarakat.
“Dana pembangunan infrastruktur wajib diprioritaskan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
“Perlu inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber anggaran negara, tidak bebani pajak rakyat dan bahayakan keselamatan negara, segera himpun dan kalkulasikan dana kasus-kasus korupsi, segera kembalikan ke kas negara,” sambungnya.
Pemerintah telah mengumumkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
“Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers tersebut.
Ia menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen tidak akan berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok yang diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2020, termasuk sembako dan jasa pendidikan serta kesehatan.
Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN meliputi sembako, termasuk beras, daging, telur, ikan, susu, serta gula konsumsi. Pembebasan PPN juga berlaku untuk jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
“Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan PPN 12 persen, pemerintah berencana memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi guna menjaga kesejahteraan masyarakat.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

