Xcloud.id

Produk: CPO

  • BPDPKS nilai hilirisasi kelapa sawit stabilkan harga CPO

    BPDPKS nilai hilirisasi kelapa sawit stabilkan harga CPO

    pemerintah terus mendukung pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan internasional serta mendorong hilirisasi nasional

    Surabaya (ANTARA) – Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menilai hilirisasi industri kelapa sawit telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi nasional.

    “Sebagai komoditas strategis, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat atau dijumpai tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah terus mendukung pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan internasional serta mendorong hilirisasi nasional,” kata Eddy dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Eddy menyampaikan hilirisasi tak hanya meningkatkan nilai tambah produk sawit, namun juga memperluas diversifikasi produk.

    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini Indonesia telah menghasilkan lebih dari 184 produk turunan kelapa sawit. Meskipun jumlah tersebut masih kalah dibandingkan Malaysia yang mencapai sekitar 250 produk, Eddy optimistis pengembangan industri hilir akan terus berlanjut melalui berbagai program strategis.

    Salah satu langkah hilirisasi adalah melalui program mandatori biodiesel. Hingga Oktober 2024, BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp183,72 triliun yang digunakan untuk membayar selisih harga antara harga indeks pasar biodiesel dan harga indeks pasar solar dengan volume biodiesel terserap mencapai 69,79 juta kiloliter.

    Eddy mengatakan program biodiesel yang saat ini sudah mencapai campuran B35 (35 persen biodiesel), dan akan menuju B40 tidak hanya memperkuat ketahanan energi tetapi juga berperan besar dalam menyerap CPO domestik.

    Ia menyatakan untuk dapat merealisasikan bahan bakar ramah lingkungan jenis B40 pada tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp47 triliun.

    “Program mandatori biodiesel ini di samping sebagai upaya hilirisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita, juga telah terbukti menjaga stabilitas harga CPO yang merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan pasar CPO di dalam negeri,” jelasnya.

    Dengan begitu, besarnya jumlah serapan CPO maupun produk turunannya yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel dapat dijadikan sebagai instrumen guna menjaga stabilitas harga CPO, khususnya harga CPO di dalam negeri.

    Kemudian, hilirisasi juga didukung pemerintah melalui pendanaan riset dan pengembangan produk turunan. Dalam hal ini, Eddy menekankan hilirisasi menjadi kunci tidak hanya untuk stabilitas harga CPO, melainkan juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global.

    Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa kebijakan lain untuk mendorong hilirisasi nasional perkebunan sawit adalah dengan pemberlakuan Bea Keluar serta Pungutan Ekspor CPO dan turunannya.

    “Kebijakan pungutan ekspor telah berhasil mendorong hilirisasi dengan komposisi ekspor CPO yang terus menurun dan produk hilir refined terus meningkat, di mana di tahun 2024 produk CPO yang diekspor hanya sebesar 7 persen, sedangkan refined sebesar 65 persen,” terang Eddy.

    Ia memaparkan bahwa kebijakan tarif pungutan ekspor berdampak pada harga CPO di pasar internasional yang lebih stabil. Hal ini memberikan kepastian biaya bagi eksportir sehingga dapat membantu menjaga daya saing harga CPO atau produk-produk turunannya di pasar global.

    Adapun sampai dengan November 2024, harga referensi CPO yang ditetapkan berdasarkan Kementerian Perdagangan berada pada kisaran 746 dolar AS sampai dengan 961 dolar AS per metrik ton (MT). Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tahun 2023 yang sebesar 832,6 dolar AS per MT.

    Dirinya menilai kebijakan pungutan ekspor juga memberikan dampak terhadap stabilitas harga tandan buah segar (TBS). Data harga TBS sampai dengan pertengahan November tahun 2024 di 8 provinsi penghasil kelapa sawit tercatat di kisaran Rp2.459 sampai dengan Rp3.163 per kilogram (kg) atau secara rata sebesar Rp2.813 per kg.

    “Ini meningkat jika dibandingkan dengan rata pada tahun 2023 yang sebesar Rp2.425 per kg,” ucapnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPDPKS sebut penyaluran dana peremajaan sawit capai Rp9,83 triliun

    BPDPKS sebut penyaluran dana peremajaan sawit capai Rp9,83 triliun

    Sementara untuk program dukungan sarana dan prasarana, BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar kurang lebih Rp258 miliar,

    Surabaya (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan total penyaluran dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai Rp9,83 triliun selama periode 2017 sampai dengan Oktober 2024.

    Dana tersebut disalurkan untuk lahan seluas 351.267 hektare (Ha) yang melibatkan 157.883 pekebun.

    “Sementara untuk program dukungan sarana dan prasarana, BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar kurang lebih Rp258 miliar,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Surabaya, Kamis.

    Eddy mengatakan, kedua program itu dijalankan guna meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia.

    Selain itu, BPDPKS juga memiliki program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pekebun baik dari segi teknis maupun kemampuan manajerial.

    Sampai dengan Oktober 2024, BPDPKS mencatat telah menyalurkan dana sebesar Rp697 miliar untuk program pengembangan SDM, dengan penerima manfaat sebanyak 9.265 mahasiswa yang berasal dari keluarga pekebun sawit rakyat.

    Kemudian, sebanyak 21.366 orang telah mengikuti pelatihan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dalam menjalankan program ini, BPDPKS menjalin kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

    “Di samping itu, pemerintah terus mendorong kegiatan-kegiatan riset terkait kelapa sawit baik di sektor hulu maupun di sektor hilir yang dapat memberikan manfaat atau peningkatan kualitas dan produktivitas kebun kelapa sawit serta diversifikasi produk hilir kelapa sawit,” jelas Eddy.

    Ia menyampaikan, sampai dengan Oktober 2024, BPDPKS telah menggelontorkan Rp689 miliar untuk mendanai 349 riset yang melibatkan 1.212 peneliti. Penyelenggaraan program riset ini bekerja sama dengan 89 lembaga penelitian serta melibatkan 383 mahasiswa.

    Eddy menilai berbagai dukungan untuk program riset menjadi penting mengingat prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini yang terus mendorong pengembangan hilirisasi komoditas Tanah Air, terutama kelapa sawit.

    “Hilirisasi industri perkebunan ini juga sangat didorong terus oleh pemerintah, the new government, pemerintahan baru Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk menggencarkan kegiatan-kegiatan hilirisasi, khususnya dari produk-produk baik itu yang berasal dari mineral maupun perkebunan,” terangnya.

    Adapun industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk ekspor non-migas Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan sampai dengan September 2024, ekspor non-migas Indonesia tercatat sebesar 181,14 miliar dolar AS, yang mana 14,43 miliar dolar AS atau sebesar 10,18 persen yang didominasi oleh minyak kelapa sawit.

    “Data-data tersebut mengukuhkan peran strategis dari industri kelapa sawit bagi perkebunan Indonesia,” jelas Eddy.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Top 5 News: Marshanda Dilarang Rawat Ayahnya yang Pernah Jadi Gelandangan hingga Wacana Penerapan UN Ditolak

    Top 5 News: Marshanda Dilarang Rawat Ayahnya yang Pernah Jadi Gelandangan hingga Wacana Penerapan UN Ditolak

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah berita menjadi favorit pembaca Beritasatu.com pada Senin (18/11/2024), seperti berita mengenai selebritas Marshanda yang ingin merawat sang ayah, yang pernah menjadi gelandangan hingga wacana penerapan Ujian Nasional (UN) kembali mengemuka di era pemerintahan baru.

    Selain itu, artikel mengenai rencana pemerintah meninjau kembali aturan terkait pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang saat ini ditetapkan sebesar 7,5% hingga mengenal Ameera Khan, selebgram Malaysia yang diduga jadi pacar baru Jefri Nichol.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com, Senin (18/11/2024).

    1. Ingin Merawat Ayahnya yang Pernah Jadi Gelandangan, Marshanda: Aku Dilarang Keluarga

    Marshanda akhirnya buka suara tentang kondisi ayahnya, Irwan Yusuf, yang pernah terpergok menjadi gelandangan setelah usahanya bangkrut pada 2016.

    “Sekarang ayah sudah dirawat dengan baik,” katanya dalam sebuah wawancara di kanal podcast Deddy Corbuzier, dikutip Beritasatu.com, Senin (18/11/2024).

    Wanita yang akrab disapa Caca itu mengatakan, merasa tak tega melihat kondisi ayahnya yang cukup terpuruk setelah usahanya bangkrut.

    Marshanda mengungkapkan, keinginan untuk merawat ayahnya sudah muncul sejak dirinya masih duduk di bangku SMP. Namun, keluarga melarangnya dengan alasan takut membebani Marshanda.

    “Pihak keluarga ayah melarangku, mereka bilang, ‘Caca, jangan, itu terlalu berat buat kamu’. Mereka bilang, ‘biarkan kami saja, kakak dan adik-adik ayah yang mengurusnya’,” jelasnya.

    Namun, mantan istri Ben Kasyafani itu menyatakan lebih lega lantaran Irwan saat ini sudah berada di tempat yang tepat. Ayahnya mendapatkan perawatan khusus dan ditangani oleh dokter.

    2. Nissa Sabyan dan Ayus Diduga Menikah, Ririe Fairus: Kami Tetap Bersama

    Kabar dugaan Nissa Sabyan dan Ayus menikah membuat masyarakat terkejut. Hal ini bermula saat Ririe Fairus, mantan istri Ayus, mengunggah sebuah video di media sosial (medsos) dan menyebut mantan suaminya itu kini tengah memiliki kehidupan yang baru.

    Ririe mengatakan, meskipun ia dan Ayus sudah tidak bersama, tetapi akan tetap menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya.

    “Kita memang tak lagi satu, tetapi kita tetap menjadi orang tua untuk dua hati kecil yang paling kita sayangi,” tulis Ririe Fairus dalam keterangan unggahannya tersebut, dikutip Senin (18/11/2024).

    3. Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Pemerintah berencana meninjau kembali aturan terkait pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang saat ini ditetapkan sebesar 7,5%. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di tengah persaingan ketat dengan minyak nabati lainnya di pasar global.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menegaskan perlunya evaluasi rutin kebijakan tarif ekspor CPO agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

    “Kami akan evaluasi secara reguler setiap 3 bulan, 6 bulan sekali. Tidak menutup kemungkinan (diubah),” kata Dida di sela-sela acara seminar nasional yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    4. Kenalan dengan Ameera Khan, Selebgram Malaysia yang Diduga Pacar Baru Jefri Nichol

    Belum lama ini netizen dibuat heboh dengan video yang menunjukkan Jefri Nichol sedang makan malam bersama selebgram asal Malaysia, Ameera Khan. Momen tersebut langsung memicu pertanyaan mengenai status hubungan Jefri saat ini.

    Aktor kelahiran 1999 ini dikenal dengan pesona dan kepribadiannya yang menawan, serta sejarah pacaran yang cukup banyak. Video viral yang memperlihatkan Jefri dan Ameera bersama-sama itu membuat netizen berspekulasi, apakah Ameera adalah pacar Jefri Nichol yang berikutnya?

    Ameera Khan yang merupakan selebgram ternama asal Malaysia, memiliki lebih dari 1,5 juta pengikut di Instagram. Ia dikenal dengan nama akun @littlemisskhan. Ia lahir dengan nama lengkap Nur Ameera binti Abdul Halim Khan pada 8 Desember 2000.

    5. Wacana Penerapan Kembali UN Ditolak

    Pengamat pendidikan Henny Supolo Sitepu menolak wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya tidak adil jika UN dijadikan standar kelulusan siswa, sementara kualitas pendidikan setiap sekolah berbeda-beda.  

    “Kalau mau dilangsungkan kembali (UN) apa tujuannya? Sebab kalau ujian nasional dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya sarat dengan ketidakadilan,” kata Henny Sitepu dalam program Berita Satu Siang di BTV dikutip, Senin (18/11/2024).

    Menurut Henny, selama ini standar pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. Begitu juga dengan kualitas guru atau pendidik, sarana dan prasarananya, serta pembiayaannya.

    Sementara kalau UN diterapkan sebagai standar kelulusan siswa di Indonesia, menurut Henny, sangat tidak adil. “Kalau memang selama ini standar belum ada, melakukan standarisasi kelulusan jelas merupakan satu ketidakadilan,” ucapnya.

    Kabar mengenai Marshanda dan wacana UN kembali diterapkan menjadi dua berita favorit di Beritasatu.com.

     

  • Harga MinyaKita tembus Rp17.058 per liter

    Harga MinyaKita tembus Rp17.058 per liter

    Pedagang menunjukkan minyak goreng Minyakita di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Senin (15/7/2024). . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

    Kemendag : Harga MinyaKita tembus Rp17.058 per liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 18 November 2024 – 14:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan terjadi kenaikan harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita menjadi Rp17.058 per liter di 82 kabupaten/kota Indonesia.

    Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan terjadi kenaikan harga MinyaKita sebesar 1,05 persen menjadi Rp17.058 per liter, di mana harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp15.700 per liter.

    “Untuk MinyaKita sendiri kenaikan 1,05 persen menjadi kurang lebih dari Rp17.058 per liter,” ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Bambang menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng juga terjadi pada kemasan curah menjadi Rp17.119 per liter. Menurut Bambang, harga minyak curah sangat bergantung pada harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

    Terdapat 188 kota yang mengalami kenaikan minyak goreng, di mana penyumbang utamanya adalah minyak curah naik di 146 kabupaten/kota, MinyaKita di 82 kabupaten/kota dan minyak premium di 79 kabupaten/kota.

    Selain itu, terdapat 32 daerah yang menjadi prioritas intervensi lantaran harga MinyaKita berada di atas Rp18.000 per liter, khusus di wilayah Indonesia bagian timur.

    Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bersama Satgas Pangan POLRI akan melakukan pengawasan secara intensif dan melakukan tindakan tegas terhadap pengecer yang menjual tidak sesuai dengan HET, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.

    “Khusus MinyaKita, kami mungkin akan ada action, kami rasa di sisi pengecer banyak yang menjual di atas HET. Jadi akan kami lakukan dalam beberapa minggu ke depan untuk memberikan shock terapi ke pasar agar menjual sesuai HET,” kata Bambang.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Moga Simatupang kenaikan harga MinyaKita yang menembus harga Rp17.000 per liter diindikasi karena terbentuknya rantai distribusi yang panjang sehingga pengecer tidak langsung mengambil dari distributor.

    Dengan distribusi yang panjang, tidak menutup kemungkinan adanya transaksi di antara pengecer sehingga harga jual di masyarakat menjadi lebih tinggi.

    “Meskipun secara pendistribusian MinyaKita telah diatur melalui Permendag 18/2024, namun tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi antar pengecer di pasar. Hal ini mengingat permintaan akan Minyakita yang cukup tinggi,” ujar Moga.

    Sumber : Antara

  • Usul CPO Masuk Program MBG, Gimni: Minyak Sawit Mirip Air Susu Ibu

    Usul CPO Masuk Program MBG, Gimni: Minyak Sawit Mirip Air Susu Ibu

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengusulkan agar komponen minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi salah satu bagian yang masuk ke program unggulan makan siang bergizi gratis (MBG).

    Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga mengatakan bahwa nutrisi dalam minyak kelapa sawit setara dengan air susu ibu.

    “Saya tanya ke 100 dokter, cuma 3 yang tahu bahwa sawit itu mirip dengan air susu ibu. Berarti, pengenalan sawit itu sangat kuat,” kata Sahat dalam acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Sahat pun mengaku telah menyampaikan kandungan nutrisi minyak sawit untuk MBG kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono agar dimasukkan bersama dengan ikan laut sebagai alternatif daging.

    Pasalnya, konsep menu 4 sehat 5 sempurna yang didesain selama ini di Indonesia berasal dari peternak Switzerland. Padahal, dia menjelaskan, komponen daging yang ada di menu itu memicu kolesterol.

    Untuk itu, dia mengusulkan konsep 4 sehat 5 sempurna yang dikenalkan oleh ahli gizi dari Switzerland kepada Indonesia perlu diubah.

    “Di tengah itu susu boleh, tapi tambah sawit, di kanan jangan daging, kita archipelago, daging itu bikin kolesterol. Ikan dan ayam saja,” tuturnya.

    Sahat menyebut, sawit dapat dikonsumsi oleh semua kalangan karena nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalamnya cocok untuk semua orang. Sayangnya, tidak banyak yang paham dengan kandungan hebat nutrisi sawit ini.

    Dia mengatakan bahwa minyak sawit bebas lemak trans dan memenuhi kebutuhan gizi yang memberikan manfaat untuk kesehatan manusia. Sejumlah kandungan nutrisi dari sawit di antaranya beta-karoten, tokoferol, tokotrienol yang merupakan komponen antioksidan Vitamin E. “Untuk kebutuhan kesehatan, sudah banyak penelitiannya,” terangnya.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) perlu berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

    “Sepertinya Gapki perlu berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, lambat atau cepat dugaan saya,” ujar Bustanul.

    Menurutnya, pengusaha kelapa sawit dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan peningkatan pendapatan.

    Dia menyebut ketahanan pangan meliputi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Adapun, peningkatan produktivitas mutlak sangat penting, utamanya pangan pokok. Serta, penguatan akses, kecukupan gizi, pemanfaatan dan keamanan pangan.

  • Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Pemerintah Tinjau Ulang Pungutan Ekspor Sawit Secara Berkala

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana meninjau kembali aturan terkait pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang saat ini ditetapkan sebesar 7,5%. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di tengah persaingan ketat dengan minyak nabati lainnya di pasar global.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menegaskan perlunya evaluasi rutin kebijakan tarif ekspor CPO agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

    “Kami akan evaluasi secara reguler setiap 3 bulan, 6 bulan sekali. Tidak menutup kemungkinan (diubah),” kata Dida di sela-sela acara seminar nasional yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dida menjelaskan, tinjauan ulang ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu memastikan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani, serta menjaga harga CPO Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

    Selain daya saing, Dida mengatakan evaluasi juga memperhatikan kebutuhan domestik CPO dan kondisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, pemerintah terbuka untuk melakukan penyesuaian kebijakan pungutan ekspor pada tahun depan, tetapi tergantung pada hasil review.

    Pungutan ekspor kelapa sawit sendiri diterapkan untuk membiayai berbagai program, seperti peremajaan kelapa sawit dan biodiesel. 

    Saat ini, tarif pungutan yang berlaku telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dari sebelumnya hampir 11% menjadi 7,5%. Kebijakan ini telah berlaku sejak 22 September 2024.

  • Ombudsman: Perlu industri sawit berkelanjutan untuk program biodiesel

    Ombudsman: Perlu industri sawit berkelanjutan untuk program biodiesel

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan diperlukan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan untuk mendukung kelancaran salah satu program ketahanan energi Indonesia, yakni penggunaan biodiesel.

    “Pengembangan industri biodiesel sangat tergantung pada keberhasilan membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan,” ujar Yeka saat memberi paparan terkait pencegahan malaadministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

    Minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bahan baku dalam pembuatan biodiesel.

    Terkait hal tersebut, Yeka menyarankan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan biodiesel guna mencapai ketahanan energi.

    Perbaikan tersebut meliputi penyusunan peta jalan rencana peningkatan program biodiesel dari B35 ke B40 atau B50 dengan memastikan perihal ketersediaan pasokan bahan baku, dalam hal ini CPO, yang mencukupi; kesiapan infrastruktur produsen biodiesel; optimalisasi uji coba kelaikan penggunaan biodiesel alat transportasi; serta keberlanjutan pengelolaan dana pungutan ekspor produk sawit.

    Lebih lanjut, Yeka menyoroti permasalahan anggaran untuk program biodiesel.

    Apabila program biodiesel semakin diperbesar, yakni dari B40 ke B50, maka jumlah ekspor kelapa sawit dikhawatirkan berkurang sehingga terjadi penurunan pendapatan dari ekspor.

    Sementara itu, lanjut Yeka, jumlah biaya insentif yang harus ditanggung untuk program biodiesel akan semakin besar.

    Dengan demikian, bila program biodiesel tidak diikuti dengan pertambahan produktivitas kelapa sawit maka akan berdampak pada berkurangnya ekspor.

    “Kalau ekspor semakin berkurang, maka insentif biodiesel akan semakin menurun dan beban APBN semakin besar. Ini yang harus diperhitungkan secara komprehensif,” kata Yeka.

    Dalam agenda Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50 persen pada 2025, dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

    “Saat ini kami ada di antara 35-40 persen (kapasitas produksi) dan ingin meningkatkan menjadi 50 persen pada 2025,” kata Prabowo seperti disimak dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan kebijakan produksi biodiesel B50 tidak akan mengganggu stok minyak goreng dalam negeri. 

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menjelaskan pemerintah bisa memproduksi 50 juta ton minyak sawit dalam negeri. Jumlah ini dinilai tidak menjadi kendala saat Indonesia menggenjot biodiesel B50.

    “Kalau itu [stok CPO untuk pangan] aman, kan relatif minyak goreng itu hanya sekitar 10 juta—11 juta [ton]. Karena kan kita produksi 50 juta [ton], jadi seharusnya nggak ada kendala lah,” kata Dida di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Seiring dengan cadangan minyak goreng yang dipastikan aman, Dida menuturkan harga minyak goreng yang beredar di pasar pun akan tergantung dari daya beli masyarakat. 

    Untuk itu, dia tidak dapat memastikan apakah harga minyak goreng akan tetap stabil meski stok yang dimiliki melimpah.

    “Kalau itu [minyak goreng naik] kan memang lebih karena mekanisme di pasar dan juga tergantung daya beli masyarakat. Jadi banyak faktor kalau menurut saya,” terangnya.

    Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng tidak hanya disebabkan ketersediaannya, melainkan juga ada faktor lain di dalamnya. 

    Namun, Dida menyampaikan bahwa harga minyak goreng cenderung relatif stabil selama tiga bulan terakhir.

    Lebih lanjut, Dida juga mengungkap pemerintah berambisi memproduksi biodiesel hingga B100. Namun, ekspor CPO dan turunannya tidak akan berpengaruh atas ambisi itu, meski akan sedikit berdampak.

    Terlebih, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau naik 70,90% secara bulanan (month-to-month/MtM).

    Adapun saat ini, Dida mengungkap pemerintah tengah mencari titik keseimbangan dalam memproduksi B40 hingga B100 ke depan. 

    “Jadi intinya ekspor kita kurang lebihnya tetap sama lah. Tapi semua itu kan tergantung harga, tergantung kondisi pasar, segala macam,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

    Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

    “Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu,” kata Edi, Kamis (7/11/2024). 

    Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028. 

    Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter. 

    “Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujarnya. 

    Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta. 

  • Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Bakal Dievaluasi, Tingkatkan Daya Saing Petani

    Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Bakal Dievaluasi, Tingkatkan Daya Saing Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bakal meninjau ulang (reviu) pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Tinjauan ini membuka peluang pemerintah untuk mengubah kebijakan PE CPO ke depan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan bahwa saat ini pungutan ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 7,5%.

    Menurutnya, dengan adanya tinjauan ulang pungutan ekspor CPO akan membuat petani lebih sejahtera dan memicu daya saing sawit menjadi lebih kompetitif.

    “Harusnya kan memang pungutan ekspor [CPO] itu secara reguler kita evaluasi,” kata Dida saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dia menjelaskan, tinjauan ulang ini didasari dari dua premis. Pertama, harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang meningkat menandakan kesejahteraan petani juga meningkat. Kedua, harga kompetitif di tingkat global.

    “Ini kan kemarin kalau kita lihat kurang lebihnya produksi kita relatif tetap lah, ekspor, tetapi harga meningkat terus, berarti kan harga bagus,” terangnya.

    Untuk itu, lanjut Dida, pemerintah akan meninjau ulang alias evaluasi PE CPO setiap 3 bulan-6 bulan sekali. Dia pun tak mengelak dalam waktu dekat pemerintah bakal mengubah ketentuan PE CPO.

    Selain itu, Dida menyebut evaluasi PE CPO juga didasarkan dari banyaknya kebutuhan dalam negeri, serta keuangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.

    “Belum tentu diubah, pokoknya kan tergantung review kita nanti,” terangnya.

    Untuk itu, dia menekankan bahwa perubahan PE CPO akan tergantung dari kesepatakan reviu. “Riviu itu artinya bisa tetap [PE CPO sebesar 7,5%], bisa diubah. Jadi belum tentu ada perubahan, tergantung reviunya,” tandasnya.

    Ekspor Naik 

    Sebelumya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor salah satu komoditas unggulan Indonesia yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mengalami peningkatan signifikan pada Oktober 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, ekspor CPO dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 70,90% (month to month/MtM) dibanding bulan lalu sebesar US$1,38 miliar.

    “Ekspor CPO dan turunanya secara bulanan meningkat 70,90%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Kinerja ekspor CPO dan turunannya juga mengalami peningkatan secara tahunan. BPS mencatat, ekspor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 25,35% (year on year/YoY) dari Oktober 2023 sebesar US$1,89 miliar.

    Selain CPO dan turunannya, kinerja ekspor komoditas besi dan baja secara bulanan turun mengalami peningkatan. Amalia mengungkap, ekspor besi dan baja mencapai US$2,24 miliar pada Oktober 2024, atau meningkat 1,89% MtM dari bulan lalu sebesar US$2,20 miliar.

    Kendati mengalami peningkatan, kinerja ekspor besi dan baja menurun dibandingkan Oktober 2023. BPS mencatat, ekspor besi dan baja pada Oktober 2023 mencapai US$2,45 miliar. Dibandingkan nilai ekspor Oktober 2023, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 8,38% YoY.

  • Truk Sering Bikin Celaka, Sudah Saatnya Angkutan Barang Pakai Kereta

    Truk Sering Bikin Celaka, Sudah Saatnya Angkutan Barang Pakai Kereta

    Jakarta –

    Truk sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini lantaran banyaknya terjadi kasus kecelakaan yang dipicu kendaraan jumbo tersebut. Pemerintah pun disarankan agar melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah memindahkan angkutan barang dari truk ke kereta api.

    “Untuk membenahi aktivitas truk dengan dimensi dan muatan berlebih (over load over dimension/ODOL), Kementerian Perhubungan jangan fokus di jalan raya, namun dapat mengoptimalisasi angkutan kereta api. Terlebih di jalan raya masih rawan pungutan liar (pungli) dan cawe-cawe oknum aparat penegak hukum (APH) di jembatan timbang,” buka pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya, Senin (18/11/2024).

    Djoko menambahkan, saat ini jalan raya mendominasi angkutan barang secara nasional. Misalnya pada 2019 lalu, angkutan jalan mencatat 16,07 miliar ton/tahun (87,57%), angkutan udara 0,52 juta ton/tahun (0,003%), angkutan laut 2,23 miliar ton/tahun (12,16%), angkutan SDP 0,56 juta ton/tahun (0,003%), sementara angkutan kereta api cuma 47,6 juta ton/tahun (0,26%).

    “Padahal biaya transportasi menggunakan moda jalan raya akan efektif maksimal pada jarak 500 km. Lebih dari itu, truk barang akan membawa muatan lebih. Lihat saja tiap truk yang membawa muatan dari Jawa Timur ke Jakarta, Jawa Barat dan Banten atau sebaliknya, rata-rata membawa muatan lebih karena jaraknya sudah lebih dari 500 km. Jalan pantura dalam setahun, sekitar satu bulan mengalami perbaikan dan alami kemacetan panjang, perbaikan jalan secara bergantian antara Rembang – Semarang. Jelas sangat mengganggu kelancaran mobilitas orang dan barang,” terang Djoko.

    Djoko tak memungkiri jika tarif angkutan barang menggunakan kereta api lebih mahal ketimbang truk. “Namun dalam realitanya, di angkutan kereta api dibebani PPN (pajak pertambahan nilai) dan TAC (Track Access Charge). Selain itu moda KA wajib menggunakan BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi. Sementara BBM subsidi sebanyak 93% dinikmati warga yang mampu (pemilik kendaraan pribadi). Mestinya semua angkutan umum (orang dan barang) tak kecuali moda KA juga menggunakan BBM subsidi,” kata Djoko lagi.

    Maka dari itu, agar tarif membawa barang menggunakan moda KA dapat bersaing dengan moda jalan raya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan PPN dan TAC. Selain itu, moda KA sebaiknya dibolehkan menggunakan BBM subsidi sebagai angkutan umum membawa barang.

    Ilustrasi kereta api angkutan barang Foto: Dok. KAI

    “Beberapa jenis barang yang dapat diangkut dengan kereta api, di antaranya barang kemasan, sparepart, obat-obatan, hewan peliharaan, pupuk, semen. Namun, angkutan barang dengan moda kereta api juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan sarana dan prasarana khusus, membutuhkan investasi, biaya operasi, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar, pelayanan orang dan barang hanya terbatas pada jalurnya,” bilang Djoko.

    Data dari PT KAI (2024), panjang jalan rel di Pulau Jawa 4.564 km dan Pulau Sumatera 1.542 km. Saat ini tersedia 167 stasiun yang melayani aktivitas angkutan barang yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

    Selanjutnya, ada 10 komoditi yang dapat diangkut menggunakan moda KA, yaitu batubara (15 stasiun), petikemas (18 stasiun), semen/klinker (19 stasiun), BBM/BBK (12 stasiun), CPO dan Lateks (15 stasiun), Pulp (bubur kertas dan kayu) di 2 stasiun, retail (66 stasiun), pupuk (6 stasiun), B3 dan limbah B3 (4 stasiun), depo balast dan angkutan rel (10 stasiun).

    “Angkutan barang menggunakan moda kereta api diselenggarakan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi. Kereta api barang atau kereta api kargo adalah kereta api yang digunakan untuk mengangkut barang. Kereta api sangat sesuai untuk mengangkut barang curah dan berat dalam jarak jauh karena gaya gesekan yang rendah. Beberapa kelebihan angkutan barang dengan kereta api di antaranya gerbong kereta api dapat diatur suhu ruang penyimpanan barangnya, kereta api bisa pindah dari satu titik ke titik lain dengan cepat, kereta api dianggap sebagai metode transportasi yang aman,” ungkap Djoko.

    (lua/rgr)