Xcloud.id

Produk: CPO

  • Airlangga: Biodiesel B40 Siap Diluncurkan Awal 2025 untuk Indonesia Lebih Hijau

    Airlangga: Biodiesel B40 Siap Diluncurkan Awal 2025 untuk Indonesia Lebih Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa biodiesel B40 akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Biodiesel berbasis kelapa sawit ini diklaim mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) hingga 40 juta ton per tahun.

    “Kami berkomitmen memulai biodiesel B40 pada 1 Januari 2025,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Ministerial Meeting, Jumat (29/11/2024).

    Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah telah sepakat menambah volume produksi minyak sawit nasional guna memenuhi kuota B40.

    “Kami sudah memutuskan volume tambahan untuk kuota. Dengan skema yang ada, BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) siap memberikan pendanaan untuk menutup selisih harga CPO dan minyak solar,” ungkapnya.

    Biodiesel B40, yang merupakan campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit, menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung visi pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

    Menurut Airlangga, program B40 ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi industri perkebunan. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit untuk berbagai jenis kendaraan.

    “Dalam program B35, kita sudah menghemat sekitar 32 juta ton CO2. Dengan B40, lebih dari 40 juta ton emisi karbon bisa ditekan,” jelas Airlangga.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, YB Datuk Seri Johari Abdul Ghani, memberikan apresiasi terhadap program biodiesel B40 yang digagas Indonesia.

    “Penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mengurangi emisi karbon global dan mendukung transisi energi hijau,” ujar Abdul Ghani

    Ia juga menekankan bahwa program biodiesel B40 yang digagas Indonesia layak diakui dunia sebagai langkah nyata dalam menghadapi krisis iklim.

  • Minyakita Makin Mahal, Imbas Harga CPO Melambung?

    Minyakita Makin Mahal, Imbas Harga CPO Melambung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui harga Minyakita melambung tinggi dan dibanderol Rp17.100 per liter secara rata-rata nasional. Harga tersebut jauh di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok Rp15.700 per liter.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan melambungnya harga Minyakita umumnya terjadi di bagian wilayah timur Indonesia. Sayangnya, dia enggan membeberkan secara spesifik wilayah timur mana saja yang mengalami lonjakan harga.

    Kendati demikian, Budi mengeklaim harga Minyakita di wilayah timur sudah mulai berangsur turun. Dia pun meminta agar produsen tetap menjaga harga Minyakita agar tidak melonjak.

    Lantas, apakah kenaikan harga Minyakita secara nasional imbas dari harga CPO yang juga melambung?

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mengungkap bahwa harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang terus naik selama dua hari terakhir.

    Adapun, asosiasi menyebut minyak goreng premium secara umum memang mengalami lonjakan harga seiring dengan harga CPO. Namun, semestinya kondisi ini tidak berpengaruh pada harga Minyakita.

    Ketua Umum Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung menilai harga Minyakita yang sudah dipatok dengan HET Rp15.700 per liter semestinya tidak terpengaruh.

    “Tetapi seharusnya Minyakita itu tidak terpengaruh karena dia dipatok dengan HET Rp15.700 [per liter] dan itu Rp15.700 itu gotong royong oleh sebuah stakeholders sawit melalui eksportir CPO ataupun dalam bentuk turunannya. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh,” kata Gulat kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Menurutnya, lonjakan harga Minyakita di beberapa wilayah Indonesia timur menjadi tugas penting Kementerian Perdagangan dalam mengontrol dan menstabilkan harga.

    Lebih lanjut, Gulat menyoroti regulasi sawit di Indonesia di saat harga CPO dan minyak goreng naik. Untuk itu, asosiasi pun mengusulkan agar pemerintah segera mendirikan badan otoritas sawit Indonesia atau badan sawit Indonesia yang langsung di bawah Presiden.

    “Semuanya akan terkonsep satu pintu dalam kebijakan terkait kepada sawit dari sektor saprodi, hulu, hilir, sampai ke bursanya. Ini akan memberikan manfaat multiplier effect kepada pemasukan negara, keterbukaan data, hingga transparansi,” tuturnya.

    Jika melihat laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, hingga 25 November 2024, harga Minyakita di wilayah timur memang terpantau melambung di atas HET.

    Data tersebut menunjukkan, wilayah yang mematok harga Minyakita tertinggi adalah Papua Tengah, harganya tembus Rp19.000 per liter. Secara nasional, harga rata-rata Minyakita mencapai Rp17.100 per liter pada 25 November 2024.

  • HET Minyakita Bakal Naik? Mendag Budi Bilang Begini

    HET Minyakita Bakal Naik? Mendag Budi Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, di tengah melambungnya harga Minyakita di sejumlah daerah yang dibanderol di pasaran. Lantas, apakah HET Minyakita bakal naik menjadi Rp16.000 per liter?

    Perlu diketahui, HET untuk minyak goreng subsidi dibanderol seharga Rp15.700 per liter. Budi pun menegaskan untuk saat ini pemerintah tidak ada rencana untuk menaikkan HET Minyakita.

    “Belum, belum [ada rencana menaikkan HET Minyakita,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Hotel Mövenpick, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Namun demikian, Budi menyebut tak menutup kemungkinan Kemendag akan mengevaluasi HET Minyakita, namun dia memastikan HET Minyakita masih dipatok Rp15.700 per liter.

    “Ya apa saja bisa evaluasi. Belum, belum [ada rencana kenaikan HET Minyakita menjadi Rp16.000],” sambungnya.

    Namun yang jelas, Mendag Budi menyampaikan bahwa Kemendag akan mengundang produsen dan distributor minyak goreng untuk mencari akar permasalahan yang terjadi di lapangan. Nantinya, pertemuan ini akan dilakukan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

    “Misalnya, apakah dari distribusinya bermasalah, dari distributor ke pengecer dan mereka sepakat untuk bersama-sama menstabilkan harga, jadi besok kita kumpulkan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan diskusi terkait tingginya Minyakita di atas HET yang beredar di pasar senilai Rp18.000 per liter pada 28 November 2024, termasuk persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Karena tentunya saat ini DMO sebagai salah satu kebijakan yang dapat berdaya saing. Jadi sehingga nanti dia [MinyaKita] akan bisa dicari solusi mungkin HET-nya dinaikkan atau mungkin nanti rasio ekspor bisa disesuaikan juga,” ujar Farid saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Saat ditanya terkait peluang kenaikan HET Minyakita, Farid menyebut itu semua sangat tergantung pada diskusi yang akan dilaksanakan nanti.

    “Itu [peluang HET MinyaKita naik] lihat nanti makanya ya, tergantung diskusi dengan industri sehingga nanti bisa dilihat solusi apa yang terbaik. Karena ada beberapa opsi sebenarnya, [seperti] rasio bisa disesuaikan,”

    Adapun jika rasio disesuaikan, maka HET dari MinyaKita akan tetap di harga Rp15.700 per liter.

    “Kalau dari kami, kami bisa tawarkan rasio bisa disesuaikan. Artinya HET tetap, tapi nanti insentif buat eksportir atau insentif yang melakukan DMO bisa lebih besar,” terangnya.

  • Ekspor turunan produk sawit melalui Pelabuhan Teluk Bayur naik 3,5 kali lipat

    Ekspor turunan produk sawit melalui Pelabuhan Teluk Bayur naik 3,5 kali lipat

    Senin, 11 November 2024 14:40 WIB

    Petugas Pelindo Regional 2 cabang Teluk Bayur menyiapkan slang di terminal penyaluran Crude Palm Oil (CPO) pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Senin (11/11/2024). Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur mencatat terjadi kenaikan penerimaan negara lebih dari 3,5 kali lipat pada Oktober 2024 dari ekspor turunan produk sawit seperti CPO yang diekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur, yakni sebanyak Rp107 miliar sementara di bulan September hanya sekitar Rp29 miliar. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.

    Petugas Pelindo Regional 2 cabang Teluk Bayur menyiapkan slang di terminal penyaluran Crude Palm Oil (CPO) pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Senin (11/11/2024). Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur mencatat terjadi kenaikan penerimaan negara lebih dari 3,5 kali lipat pada Oktober 2024 dari ekspor turunan produk sawit seperti CPO yang diekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur, yakni sebanyak Rp107 miliar sementara di bulan September hanya sekitar Rp29 miliar. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Oleh-oleh Prabowo hingga Respons Penurunan Ekspor CPO

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Oleh-oleh Prabowo hingga Respons Penurunan Ekspor CPO

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai US$18,5 miliiar atau sekitar Rp294,6 triliun (asumsi kurs Rp15.930) dari lawatannya perdananya ke 5 negara.

    Hal ini disampaikannya seusai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    Laporan tersebut menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (23/11/2024). Selain itu terdapat pula sejumlah berita komprehensif yang dihadirkan untuk pembaca. Simak selengkapnya.

    1.      Oleh-oleh Prabowo dari Kunjungan Kerja ke 5 Negara

    Inggris merupakan salah satu negara yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatan perdananya ke luar negeri, setelah ke China, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil.

    Dari China, Presiden memperoleh komitmen investasi sebesar US$10 miliar, kemudian komitmen US$7 miliar dari British Petroleum (BP), dan US$1,5 miliar CEO Roundtable Forum di Inggris.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku senang lantaran perusahaan-perusahaan besar itu sangat ingin masuk ke Indonesia. Apalagi sebagian besar pihak yang tertarik itu juga sudah beroperasi di Indonesia sejak lama.

    “Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika Serikat juga demikian, di China juga demikian. Alhamdulillah sangat produktif,” tuturnya.

    Prabowo mengungkapkan, dalam CEO Forum, ada sekitar 19 tokoh maupun pemimpin beberapa perusahaan besar yang ditemui. “Jadi kita tentunya harus lebih hati-hati, kita tentunya (ingin) pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikad kita,” tandas Prabowo.

    2.      Langkah Summarecon Kejar Target Kinerja Jelang Akhir Tahun

    PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) terus optimistis mencapai target di tahun ini. Adapun berdasarkan laporan keuangan pada kuartal III/2024, emiten berkode saham SMRA membukukan laba bersih Rp933,70 miliar per kuartal III/2024. 

    Realisasi itu melesat 42,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni Rp653,02 miliar. Kenaikan laba perseroan ditopang oleh pendapatan bersih mencapai Rp7,54 triliun di sepanjang Januari – September 2024 atau tumbuh 48,86% Year-on-Year (YoY). 

    Pendapatan bersih Summarecon mayoritas disumbangkan oleh segmen mal dan ritel kepada pihak ketiga yang tercatat Rp1,46 triliun. Perolehan ini meningkat 29,40% dari kuartal III/2023 yang meraih Rp1,12 triliun.

    Sementara itu, beban pokok penjualan dan beban langsung yang dipikul SMRA juga melonjak 41,66% YoY menjadi Rp3,55 triliun. Kontributor terbesar beban berasal dari segmen pengembang properti khususnya rumah yang mencapai Rp2,08 triliun. 

    Capaian tersebut membuat perusahaan yang didirikan oleh Soetjipto Nagaria ini menorehkan laba kotor sebesar Rp3,98 triliun hingga kuartal III/2024, melesat 55,92% dari tahun lalu yang meraih Rp2,55 triliun. 

    3.      Matahari (LPPF) Tutup Tujuh Gerai dan PHK Karyawan

    Penurunan kinerja keuangan PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) hingga kuartal III/2024 memicu penutupan tujuh gerai dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

    Mengacu laporan keuangan LPPF, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp622,2 miliar hingga kuartal III/2024, turun 1,32% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp630,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan laba bersih LPPF disebabkan pendapatan bersih. Perusahaan membukukan pendapatan bersih Rp4,91 triliun pada periode yang sama, turun 1,27% YoY dari Rp4,98 triliun pada kuartal III/2023.

    Pendapatan Matahari ditopang oleh penjualan per segmen, di antaranya penjualan di Sumatra berkontribusi sebesar Rp908,3 miliar, penjualan di Jawa berkontribusi Rp2,9 triliun, penjualan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku berkontribusi sebesar Rp860,6 miliar hingga kuartal III/2024.

    Kinerja keuangan yang lesu ini berimbas pada keputusan perusahaan menutup tujuh gerai dengan empat gerai di antaranya berada di Jawa dan tiga gerai di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dengan demikian, perusahaan saat ini memiliki 147 gerai di seluruh Indonesia per September 2024, lebih rendah dari realisasi pada Desember 2023 sebesar 154 gerai.

    4.      Setumpuk PR OJK Amankan Stabilitas Perbankan

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarungi 13 tahun perjalanan dalam menjalankan perannya sebagai penjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk sektor perbankan. Kendati demikian, OJK saat ini menghadapi sejumlah pekerjaan rumah tak mudah diselesaikan.

    Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan dinamika pasar menjadi ujian bagi sektor perbankan yang sejauh ini sejatinya masih menunjukkan kinerja positif.

    Hingga September 2024, kredit perbankan masih tumbuh 10,85% (year-on-year/YoY) mencapai Rp7.579,25 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) 7,04% YoY menjadi Rp Rp8.720,78 triliun. Kualitas kredit pun terjaga, dengan rasio nonperforming loan (NPL) gros di level 2,21%, sedangkan loan at risk (LAR) 10,11%, mendekati tingkat sebelum pandemi.

    Dari sisi likuiditas, perbankan masih solid dengan liquidity coverage ratio (LCR) mencapai 222,64%, jauh di atas ambang batas minimal. Permodalan industri pun solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,85%. Stabilitas ini selain menunjukkan kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap perbankan nasional.

    5.      Respons Indonesia Hadapi Penurunan Permintaan Ekspor CPO

    Pemerintah berencana menurunkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun depan untuk meningkatkan daya saing harga ekspor komoditas tersebut di pasar global.

    Penurunan tarif ekspor (PE) CPO dan turunannya dari 11% menjadi 7,5% mulai tahun depan ditengarai kondisi pasar ekspor Indonesia yang terganggu. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapati adanya penurunan ekspor ke sejumlah negara utama. 

    Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin menyebutkan bahwa ekspor CPO Indonesia ke beberapa negara tujuan utama seperti China dan Pakistan mengalami pelemahan sepanjang tahun ini.

    Sebagai contoh, ekspor minyak sawit ke China dengan kode HS15 baru menyentuh 4,25 juta ton sepanjang Januari – September 2024. Realisasi ini turun cukup dalam hingga 19,32% dari pengapalan pada periode sama tahun lalu di level 5,27 juta ton.

    Begitupun pengiriman CPO asal Indonesia ke India baru mencapai 3,17 juta ton selama periode sembilan bulan 2024, anjlok 20,47% dari realisasi periode sama 2023 yakni 3,99 juta ton.

  • BPDPKS Pangkas Target Pungutan Ekspor Sawit jadi Rp24 Triliun pada 2024

    BPDPKS Pangkas Target Pungutan Ekspor Sawit jadi Rp24 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merevisi target pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp24 triliun pada 2024. Hal ini seiring dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menetapkan tarif pungutan ekspor CPO sebesar 7,5%.

    Perlu diketahui, aturan mengenai pungutan ekspor CPO diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 (PMK 62/2024) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid ini pun berlaku per 22 September 2024.

    Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan, semestinya BPDPKS menargetkan pungutan ekspor CPO senilai Rp27 triliun untuk tahun ini.

    “Kalau tahun ini kita target [pungutan ekspor] Rp27 triliun, tapi kemudian dengan adanya penurunan tarif kita perkirakan target bisa turun menjadi Rp24 triliun dari sisi pungutan ekspor,” kata Normansyah saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Hingga November 2024, BPDPKS mencatat pungutan ekspor CPO telah mencapai hampir Rp23 triliun.

    Pihaknya pun bakal mempercepat pungutan ekspor CPO dengan menggandeng Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawal pungutan ekspor, terutama para eksportir yang memiliki potensi.

    “Selain itu juga kami melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pengutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,” jelasnya.

    Adapun, untuk 2025, Normansyah mengaku target pungutan ekspor kelapa sawit masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memproyeksikan nilainya tidak akan jauh berubah dari 2024.

    “Kalau target tahun depan saya pikir itu masih kurang lebih sama. Kurang lebih tidak akan berubah jauh dari yang ada saat ini,” ujarnya.

    Tarif Pungutan Ekspor CPO Turun

    Dalam hal penurunan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 7,5% dari semula 11%, Normansyah menyebut pemerintah melihat adanya urgensi yang mesti dilakukan untuk meningkatkan daya saing harga ekspor komoditas kelapa sawit.

    Normansyah menuturkan, penyesuaian tarif ini lantaran daya saing harga ekspor CPO Indonesia yang sedikit terganggu. Dia mengungkap, melemahnya ekspor CPO Indonesia terlihat dari merosotnya pangsa pasar ke beberapa negara tujuan utama, seperti China dan Pakistan.

    “Kita lakukan ini supaya industri kelapa sawit memiliki daya saing kembali untuk dapat meningkatkan pasar ekspornya kembali ke negara-negara tujuan ekspor utama,” terangnya.

    Seiring dengan penurunan tarif pungutan ekspor CPO, dia menyampaikan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh masih dalam proses penghitungan.

    “Tapi saya pikir ini akan menambah [PNBP], karena ekspornya justru menambah daya saing sehingga tentunya ini bisa di-balancing dengan adanya penaikan ekspor kita kembali ke negara-negara tujuan ekspor,” pungkasnya.

  • Tarif Pungutan Ekspor Sawit Turun jadi 7,5%, Begini Respons Pengusaha

    Tarif Pungutan Ekspor Sawit Turun jadi 7,5%, Begini Respons Pengusaha

    Bisnis.com, SURABAYA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi 7,5%, meski industri berharap PE dapat turun lebih jauh lagi. 

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa pelaku usaha menyadari tarif PE penting untuk pendanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Eddy pun mengaku Gapki mendorong untuk membantu percepatan PSR ini.

    Mengutip laman resmi BPDP, Kamis (21/11/2024), program PSR membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan sehingga produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru.

    “Memang terus terang, kalau kita berharap [tarif pungutan ekspor CPO] bisa turun lagi. Tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga butuh untuk dana PSR,” kata Eddy saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Hanya saja, Eddy menyebut, jika tarif pungutan ekspor CPO kembali turun, maka akan timbul permasalahan lain di industri kelapa sawit. Imbasnya, produktivitas kelapa sawit tidak bertumbuh.

    “Kalau nanti kita minta turun lagi, nanti problem lagi. Jadi gimana mau PSR ditingkatkan, sebenarnya dananya juga berkurang. Jadi kita bersyukur dengan sudah penurunan di angka ini tidak ada masalah,” terangnya.

    Eddy menjelaskan, jika permasalahan kelapa sawit tidak segera diselesaikan maka akan membahayakan industri. Hal ini mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, di samping juga menjadi konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

    Apalagi, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan program biodiesel 40% (B40) pada awal 2025 dan disusul B50 di tahun berikutnya. 

    “Apapun tidak ada alasan kata lain bahwa kita harus kejar peningkatan produktivitas, utamanya adalah untuk meningkatkan PSR,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyampaikan, perkebunan kelapa sawit yang sudah berusia lebih dari 25 menjadi salah satu biang kerok produktivitas sawit Indonesia masih rendah.

    “Masih rendahnya tingkat produktivitas dari perkebunan kelapa sawit khususnya disebabkan oleh umur tanaman yang relatif sudah tua, ini sudah lebih dari 25 tahun,” ungkap Eddy.

    Eddy juga mengungkap manajemen kebun yang tidak optimal turut serta menjadi penyebab rendahnya produktivitas perkebunan sawit, termasuk tidak menyelenggarakan praktik-praktik perkebunan yang baik (good agriculture practices) di perkebunan sawit rakyat.

    Meski begitu, Eddy menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional dan backbone perekonomian. Salah satunya melalui program PSR, yakni peningkatan produktivitas perkebunan rakyat menggunakan bibit bersertifikat. 

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan turunannya mengalami peningkatan signifikan pada Oktober 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 70,90% (month-to-month/mtm) dibanding bulan lalu sebesar US$1,38 miliar.

    “Ekspor CPO dan turunanya secara bulanan meningkat 70,90%,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Di samping itu, kinerja ekspor CPO dan turunannya juga mengalami peningkatan secara tahunan. BPS mencatat ekspor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 25,35% (year-on-year/yoy) dari Oktober 2023 yang hanya senilai US$1,89 miliar. 

  • BPDPKS Angkat Bicara Soal Pernyataan Ombudsman Terkait Tata Kelola Sawit Buruk – Page 3

    BPDPKS Angkat Bicara Soal Pernyataan Ombudsman Terkait Tata Kelola Sawit Buruk – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya – Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Normansyah Hidayat Syahruddin angkat bicara soal pernyataan resmi Ombudsman yang menyebut tata kelola kelapa sawit di Indonesia buruk.

    Normansyah mengungkapkan, pihaknya melihat industri kelapa sawit ini secara keseluruhan dari hulu ke hilir dan tata kelolanya menurut Ombudsman perlu diperbaiki.

    “Ini yang perlu mungkin nanti akan kita koordinasikan dengan steakholder karena tata kelola dalam kelapa sawit itu banyak sekali yang terlibat,” ujarnya usai acara sosialisasi pelaksanaan eksportasi dan pungutan ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya di Surabaya, Kamis (21/11/2024).

    “Ada Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan sebagainya. Potensi itu akan kami coba perbaiki tata kelolanya,” imbuh Normansyah.

    Normansyah mengatakan, pihaknya berada di sisi pembiayaan namun pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan untuk terus dapat menyampaikan rekomendasi teknisnya.

    “Karena sebenarnya potensi sangat besar hanya sajamungkin ditangkap oleh Ombudsman dari sisi teman-teman petani belum melengkapi data dan sebagainya,” ucapnya.

    “Kemudian itu yang memperlambat proses realisasi penyaluran dana. Tapi memang dengan adanya penambahan dana tersebut kita harapkan ke depannya akan bisa terealisasi dengan baik lagi,” ucapnya.

    Selain tata kelola sawit, lanjut Normansyah, pihaknya mensosialisasikan tentang pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya.

    “Sosialisasi ini untuk memfasilitasi teman-teman eksportir dan juga teman-teman bea cukai untuk mengetahui mekanisme terkait dengan pungutan ekspor dan juga tata cara untuk pelaksanaan ekspor dari kelapa sawit itu sendiri,” ujarnya.

    Normansyah menyebut, pihaknya melakukan kegiatan ini dalam rangkah mensosialisasikan berbagai peraturan yang saat ini sudah ditentukan oleh pemerintah baik dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian.

    “Serta, PMK 62 terkait pungutan ini dan juga tentunya dari kami juga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ucapnya.

     

  • BPDPKS kejar target pungutan ekspor hingga Rp24 triliun pada 2024

    BPDPKS kejar target pungutan ekspor hingga Rp24 triliun pada 2024

    Surabaya (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyampaikan tengah mengejar target pungutan ekspor kelapa sawit Rp24 triliun hingga akhir 2024.

    Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengungkapkan, sampai November tahun ini pihaknya telah mengumpulkan hasil pungutan ekspor Rp22 triliun.

    “Kalau kami dari BPDPKS, target pungutan ekspor yang kami tetapkan itu kurang lebih sekitar Rp27 triliun ya, sekarang kita sudah revisi menjadi sekitar Rp24 triliun,” ujar Normansyah dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Surabaya, Kamis.

    Agar mampu mencapai target, Normansyah mengatakan BPDPKS tengah fokus mempercepat pungutan ekspor. Pihaknya juga menggandeng Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) guna mengawal proses pemungutan berbagai potensi ekspor.

    “Tentu kita melakukan percepatan terkait dengan pungutan ekspornya, teman-teman di Bea Cukai juga kita gandeng untuk mengawal terkait dengan pungutan ekspor, terutama para ekspor-ekspor yang memiliki potensi. Selain itu juga kita melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pungutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,” jelasnya.

    Adapun Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk CPO dan produk turunannya berubah yang semula merupakan tarif spesifik menjadi tarif advalorum (persentase dari harga CPO Referensi Kementerian Perdagangan yang berlaku). Sedangkan untuk produk non minyak, tarif pungutan ekspor masih menggunakan tarif spesifik seperti pada kebijakan tarif sebelumnya.

    “Besaran tarif pungutan ekspor dibagi ke dalam lima kelompok jenis barang, yaitu Kelompok I dengan dengan tarif spesifik sesuai jenis barang, Kelompok II sebesar 7,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok III sebesar 6 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok IV sebesar 4,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, dan Kelompok V sebesar 3 persen dari harga CPO Referensi Kemendag,” jelasnya.

    Pengenaan tarif baru tersebut sudah berlaku sejak tanggal 22 September 2024.

    Dalam pertemuan sosialisasi yang digelar di Surabaya tersebut, dijelaskan bahwa BPDPKS telah menyesuaikan proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor dan peningkatan pelayanan sesuai Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan Atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil dan/atau Produk Turunannya.

    Penyesuaian proses bisnis dan peningkatan pelayanan itu merupakan upaya BPDPKS untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing produk kelapa sawit indonesia.

    Sesuai peraturan Direktur Utama BPDPKS, terdapat beberapa perubahan yang diatur yaitu yang pertama penyempurnaan proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor yakni penyesuaian ketentuan besaran tarif pungutan, optimalisasi penagihan melalui SP3ES khusus dan penagihan piutang.

    Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada eksportir berupa Layanan Penanganan Keberatan dan Layanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan (Restitusi).

    Kemudian yang ketiga, menjamin Kepastian Hukum dan Manifestasi dari Asas Keadilan Bagi Eksportir berupa penegasan norma waktu layanan penanganan Keberatan dan Restitusi dan Penyeragaman Format Permohonan Keberatan, Permohonan Restitusi dan lain-lain.

    Dalam acara sosialisasi, juga dijelaskan terkait peningkatan layanan. Penyesuaian penyelesaian permohonan keberatan di mana Surat Keputusan Keberatan diterbitkan 15 hari kerja sejak surat konfirmasi diterima dari DJBC dan penyelesaian permohonan pengembalian (restitusi) menjadi 10 hari kerja sejak surat konfirmasi diterima dari DJBC.

    Percepatan pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan roda perekonomian nasional.

    Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya dukungan semua pihak. Kebijakan penyesuaian proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor diambil sebagai komitmen Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dalam mewujudkan keberlanjutan (sustainability) kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional.

    “Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk terus menjaga komoditas kelapa sawit tetap menjadi salah satu penyokong utama perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • GAPKI nilai tarif pungutan ekspor 7,5 persen tingkatkan ekspor CPO

    GAPKI nilai tarif pungutan ekspor 7,5 persen tingkatkan ekspor CPO

    Surabaya (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai, penurunan tarif pungutan ekspor menjadi 7,5 persen dari yang sebelumnya 11 persen mampu meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia.

    Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi para pengusaha di tengah tingginya beban industri sawit.

    “Jadi kan kita sekarang terbebani tiga ya. Satu adalah Domestic Market Obligation (DMO), kemudian pungutan ekspor (PE), kemudian Bea Keluar (BK). Nah ini kalau waktu itu kan total kira-kira (beban perusahaan) sekitar 138 dolar AS. Dengan pungutan ekspor turun menjadi 7,5 persen, ini kira-kira sekarang di angka sekitar 130 dolar AS. Jadi masih harga mending. Jadi artinya ini cukup membantu,” ujar Eddy saat ditemui usai menghadiri Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Surabaya, Kamis.

    Eddy menilai langkah pemerintah ini sangat diapresiasi karena mendukung daya saing ekspor sawit Indonesia di pasar global. Ia juga menegaskan bahwa permintaan terhadap CPO tetap tinggi, meskipun dihadapkan pada persaingan dengan minyak nabati lainnya.

    Meski menyambut baik kebijakan ini, Eddy mengakui bahwa industri masih berharap tarif pungutan ekspor dapat diturunkan lebih jauh. Namun, pihaknya juga menyadari pentingnya tarif pungutan tersebut guna mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi prioritas pemerintah.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa data ekspor menunjukkan peningkatan pada Oktober 2024 yang mencerminkan dampak positif kebijakan tarif pungutan ekspor.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 9BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai 2,37 miliar dolar AS pada Oktober 2024. Nilai ekspor CPO mengalami peningkatan 70,90 persen secara bulanan (mtm) jika dibandingkan bulan sebelumnya, dan secara tahunan meningkat 25,35 persen (yoy).

    Dengan penyesuaian tarif ini, GAPKI berharap ekspor CPO Indonesia terus meningkat dan industri sawit tetap menjadi tulang punggung ekspor nasional.

    “Artinya kita juga ingin meningkatkan ekspor karena demand itu tidak berhenti. Walaupun mereka ada minyak lain, tetapi sawit itu tidak tergantikan. Ada beberapa yang industri itu tidak bisa menggunakan minyak lain selain sawit,” terang Eddy.

    Adapun Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk CPO dan produk turunannya berubah yang semula merupakan tarif spesifik menjadi tarif advalorum (persentase dari harga CPO Referensi Kementerian Perdagangan yang berlaku). Sedangkan untuk produk non minyak, tarif pungutan ekspor masih menggunakan tarif spesifik seperti pada kebijakan tarif sebelumnya.

    “Besaran tarif pungutan ekspor dibagi ke dalam lima kelompok jenis barang, yaitu Kelompok I dengan dengan tarif spesifik sesuai jenis barang, Kelompok II sebesar 7,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok III sebesar 6 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok IV sebesar 4,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, dan Kelompok V sebesar 3 persen dari harga CPO Referensi Kemendag,” jelasnya.

    Pengenaan tarif baru tersebut sudah berlaku sejak tanggal 22 September 2024.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024