Xcloud.id

Produk: CPO

  • Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliunBandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sumatera Bagian Barat mencatat realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung sampai akhir Oktober 2024 mencapai Rp836,93 miliar.

    “Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliun, dan kinerjanya bertumbuh 1,68 persen dari tahun ke tahun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Sumatera Bagian Barat Estty Purwadiani Hidayatie di Bandarlampung, Rabu.

    Ia mengatakan untuk Cukai mengalami lonjakan yang cukup besar yakni 520,89 persen, berkat peningkatan pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik.

    “Sedangkan Bea Masuk tumbuh 25,51 persen, yang dipicu dari impor gula pasir dan beras. Akan tetapi Bea Keluar turun 16,40 persen akibat penurunan harga minyak Sawit mentah atau CPO di pasar global yang dipicu dari ketidakpastian global,” katanya.

    “Peningkatan tersebut didorong dari ekspor kopi sebesar 132,38 juta dolar Amerika Serikat dan minyak kelapa sawit sebesar 51,91 juta dolar Amerika Serikat,” tambahnya.

    Menurut dia, ekspor komoditas lain seperti pulp dan CPO juga tumbuh positif, meski ekspor batu bara turun 10,48 persen. Dan dari sisi impor pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong dan beras.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Biji Kakao Naik, Simak Rinciannya – Page 3

    Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Biji Kakao Naik, Simak Rinciannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) sebesar USD 1.071,67 per MT pada periode Desember 2024. 

    Harga Referensi  yang menjadi dasar Pungutan Ekspor (PE) ini naik USD 109,70 atau 11,40 persen dari periode November 2024 yang tercatat sebesar USD 961,97 per MT.

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menjelaskan, penetapan ini tercantum dalam ‘Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1617 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit’ untuk periode 1—31 Desember 2024.

    Sedangkan, penetapan BK CPO periode Desember 2024 merujuk pada Kolom Angka 9 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 yang sebesar USD 178/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1—31 Desember 2024 merujuk pada Lampiran I PMK Nomor Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen dari HR CPO periode Desember 2024 yaitu sebesar USD 80,3752/MT.

    “Saat ini, HR CPO meningkat menjauhi ambang batas USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 178/MT dan PE CPO sebesar 7,5 persen dari HR CPO periode Desember 2024 yaitu sebesar USD 80,3752/MT,” kata Isy Karim dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

    Isy menjelaskan, penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga periode 25 Oktober—24 November 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar USD 1.019,97/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar USD 1.123,37/MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar USD 1.279,33/MT.

    “Berdasarkan Permendag Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari USD 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median, yakni bursa CPO di Indonesia dan Malaysia. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka ditetapkan HR CPO sebesar USD 1.071,67/MT,” terang Isy.

     

  • Kemendag: Kenaikan CPO dipengaruhi peningkatan permintaan dari India

    Kemendag: Kenaikan CPO dipengaruhi peningkatan permintaan dari India

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dipengaruhi peningkatan permintaan dari India, Eropa, dan Amerika Utara.

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) tercatat sebesar 1.071,67 dolar AS per metrik ton (MT) pada periode Desember 2024.

    Nilai HR yang juga menjadi pungutan ekspor (PE) ini, naik 109,70 dolar AS atau 11,40 persen dari periode November 2024 yang tercatat sebesar 961,97 dolar AS per MT.

    “Peningkatan HR CPO dipengaruhi peningkatan permintaan, terutama dari India serta wilayah Eropa dan Amerika Utara, yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi global. Di samping itu, terjadi penurunan produksi, larangan sementara ekspor CPO dari Thailand, peningkatan konsumsi domestik di Malaysia, serta pelemahan mata uang ringgit yang turut mengerek HR CPO,” kata Isy melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1617 Tahun 2024 tentang
    Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Periode 1-31 Desember 2024.

    Sedangkan, penetapan BK CPO periode Desember 2024 merujuk pada Kolom Angka 9 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 yang sebesar 178 dolar AS per MT.

    Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode 1-31 Desember 2024 merujuk pada Lampiran I PMK Nomor Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen dari HR CPO periode Desember 2024 yaitu sebesar 80,3752 dolar AS per MT.

    Isy menjelaskan penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga periode 25 Oktober-24 November 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar 1.019,97 dolar AS per MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar 1.123,37 dolar AS per MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar 1.279,33 dolar AS per MT.

    Selain itu, lanjut Isy, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg dikenakan BK 48 dolar AS per MT.

    Untuk penetapan merek, diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1618 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menkop ajak Hippi untuk terlibat pengembangan ekosistem koperasi

    Menkop ajak Hippi untuk terlibat pengembangan ekosistem koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. ANTARA/HO-Kemenkop

    Menkop ajak Hippi untuk terlibat pengembangan ekosistem koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) dapat bersama-sama terlibat dalam pengembangan dan perbaikan ekosistem koperasi di Indonesia, sehingga diharapkan koperasi dapat menjadi bagian utama dari pengelolaan ekonomi nasional.

    “Kita berharap organisasi seperti Hippi bisa ikut membantu menggairahkan koperasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan begitu koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia dan sebagai citra diri bangsa dalam mengurus perekonomiannya,” kata Menkop Budi Arie dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Salah satu contoh program yang dapat dikolaborasikan antara koperasi dengan Hippi, kata dia, yaitu program hilirisasi kelapa sawit. Dalam program ini koperasi berperan dalam mengkonsolidasikan hasil panen sawit dan Hippi sebagai pihak yang membantu dalam proses hilirisasi hingga pemasaran produk akhir.

    “Petani ini nanti hanya cukup menanam sama panen, untuk urusan pemrosesan dari TBS (Tandan Buah Segar) ke CPO dan dari CPO ke market itu harus ada yang punya keahlian sendiri. Inilah yang bisa kita kerja samakan,” kata Menkop.

    Dirinya juga meyakini melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Hippi, nantinya koperasi dapat berperan lebih besar, sebab saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih sangat kecil di bawah 5 persen. Strategi lain dalam pengembangan koperasi agar lebih berdaya saing yaitu dengan melakukan penggabungan entitas usaha koperasi yang serumpun atau Koperasi Multi Pihak (KMP).

    Budi Arie mendorong anggota Hippi untuk menjadi bagian dari anggota koperasi sehingga rasio keanggotaan koperasi dapat semakin meningkat. Ketua Umum DPP Hippi Erik Hidayat menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ancaman akuisisi asing terhadap perusahaan lokal strategis.

    Pihaknya pun mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap aset nasional, termasuk dukungan kepada UMKM dan pengusaha lokal.

    “Saat ini kami butuh kebijakan yang tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakan pengusaha pribumi, saya percaya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkannya,” pungkasnya.
     

    Sumber : Antara

  • Kejagung Sita Uang Rp 1,4 Triliun dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

    Kejagung Sita Uang Rp 1,4 Triliun dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang sebesar Rp288 miliar dalam kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022. Dengan penyitaan terbaru ini, total uang yang disita dalam kasus tersebut kini mencapai Rp 1,4 triliun.

    “Jika kita total, sudah ada lebih dari Rp 1,4 triliun uang yang disita dan diamankan oleh penyidik dalam perkara ini,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, kepada wartawan pada Selasa (3/12/2024).

    Harli memerinci barang bukti yang senilai Rp 1,4 triliun tersebut merupakan hasil dari empat kali penyitaan. Penyitaan pertama sebesar Rp 450 miliar, kedua Rp 372 miliar, ketiga Rp 301 miliar, dan penyitaan keempat sebesar Rp 288 miliar.

    “Setidaknya, penyidik sudah melakukan empat kali penyitaan terhadap uang dalam kasus (korupsi ekspor CPO) ini,” ujar Harli.

    Dia juga menambahkan uang sebesar Rp 1,4 triliun tersebut akan langsung dititipkan ke bank penitipan yang ditunjuk. Selanjutnya, uang tersebut akan dikembalikan kepada negara.

    “Uang yang disita (dalam korupsi ekspor CPO) bukan jumlah yang sedikit, dan ini sangat terkait dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, penyidik sangat taat terhadap prinsip itu, dengan langsung menitipkan uang tersebut ke bank penitipan,” jelas Harli.

  • Aduh! Harga Minyakita Mahal Diduga Gegara Dijual Jadi Curah

    Aduh! Harga Minyakita Mahal Diduga Gegara Dijual Jadi Curah

    Jakarta –

    Harga Minyakita mahal secara rata-rata nasional Rp 17.100/liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan Rp 15.700/liter.

    Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan ada berbagai dugaan yang menjadi penyebab minyak goreng kemasan sederhana itu belum juga sesuai HET. Deputi III Kepala Staf Presiden Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan salah satu dugaannya adalah temuan Minyakita diubah menjadi minyak goreng curah.

    “Terjadi rembesan Minyakita ke minyak curah. Kami mencari sumber informasi, tahun 2023 KPPU menemukan ada kasus Minyakita kemasannya dibuka dan dijual (menjadi) minyak curah karena harga minyak curah tinggi. Jadi kasusnya dibuka kemasannya (Minyakita) dijual minyak curah karena harga minyak curah mahal, apalagi minyak curah tidak dikendalikan,” kata Edy dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Selasa (3/12/2024).

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya mengatur HET Minyakita dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Sementara minyak goreng curah dikembalikan kepada harga pasar.

    Selain itu, Edy juga menduga kenaikan harga Minyakita seiring dengan naiknya harga crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng.

    “Harga CPO pada Oktober itu Rp 14.000. CPO menjadi minyak goreng minimal membutuhkan biaya Rp 4.000, sehingga mengikuti itu harga minyak goreng harusnya Rp 18.000,” terangnya.

    Namun, tujuan hadirnya Minyakita memang sebagai stabilisasi saat terjadi kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Selain itu, kenaikan harga Minyakita juga diduga karena semakin tingginya permintaan.

    “Kami menduga kalau harga minyak curah tinggi maka akan ada sebagian konsumen membeli minyak curah bergeser ke Minyakita kemudian terjadi peningkatan demand terhadap Minyakita,” tuturnya.

    Dugaan lainnya terjadi distribusi yang lebih panjang daripada seharusnya. Selain itu, terjadi rembesan minyak curah ke luar negeri, diekspor sebagai minyak bekas untuk bahan baku biodiesel.

    “Dugaan ini pernah disampaikan oleh perwakilan asosiasi pengusaha dalam Rakor di Kemendag 28 November 2024,” ucapnya.

    Untuk itu, Edy mengusulkan Kemendag, Satgas Pangan Polri dan instansi terkait lain lakukan pendalaman di lapangan, khususnya terkait dugaan rembesan Minyakita ke minyak curah dan rembesan minyak curah ke LN. Menurutnya perlu diambil tindakan.

    “Minyakita dibuka menjadi minyak curah adalah pelanggaran regulasi. Apalagi minyak curah diekspor ke luar negeri, ini sebuah pelanggaran,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Kantor Staf Presiden Duga Minyakita Dijual jadi Minyak Curah, Harga Melambung

    Kantor Staf Presiden Duga Minyakita Dijual jadi Minyak Curah, Harga Melambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan Minyakita masuk ke dalam status harga tidak aman dengan disparitas harga antar daerah yang rendah. Per 29 November 2024, harga Minyakita berada jauh di atas HET yang seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter. Adapun, harga terakhir Minyakita secara rata-rata adalah Rp17.100 per liter.

    “Kemarin kami dari Kantor Staf Presiden mengecek ke pasar di sekitar Jabodetabek, harganya [Minyakita] memang antara Rp16.500–Rp17.000. Jadi ini memang mencerminkan kenyataan di pasar,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

    Edy menjelaskan, jika terjadi disparitas harga yang rendah pada suatu komoditas maka ini mengindikasikan adanya masalah terhadap pasokan. Namun, lanjut dia, KSP mendapatkan informasi bahwa Domestic Market Obligation (DMO) untuk Minyakita tidak bermasalah atau sudah sesuai target.

    “Kami kemudian penasaran ini kenapa ya, yang jelas kami yakin bahwa kalau disparitas rendah dan harga tinggi itu berarti ada masalah pasokan,” tuturnya.

    Berangkat dari sana, Edy mengungkap bahwa KSP menemukan sejumlah dugaan penyebab tingginya harga Minyakita. Salah satunya adalah rantai distribusi yang lebih panjang daripada yang seharusnya.

    Perlu diketahui, Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajib melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

    Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

    “Jadi kalau menurut peraturan, seharusnya Minyakita dari produsen, distributor 1, distributor 2. Kemudian langsung ke pengecer. Di lapangan lebih panjang daripada itu,” bebernya.

    Dugaan penyebab tingginya harga Minyakita yang kedua adalah harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mahal.

    Per Oktober 2024, Edy menyampaikan rata-rata harga CPO adalah Rp14.000. Kemudian, jika CPO diolah menjadi minyak goreng maka setidaknya membutuhkan biaya Rp4.000, sehingga harga minyak adalah Rp18.000.

    Kendati demikian, Edy menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri untuk Minyakita. Di saat harga CPO melambung, maka harga minyak goreng di tingkat konsumen, terutama Minyakita masih bisa dikendalikan.

    Adapun imbas dari harga CPO yang melambung, maka harga minyak curah juga terdorong untuk naik. Hal ini mengingat minyak curah sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

    Harga minyakita Perbesar

    Menurut dugaannya, hal ini secara tidak langsung memengaruhi Minyakita, lantaran harga minyak curah yang mahal. Dengan kata lain, ada dugaan permintaan (demand) yang meningkat karena tingginya harga minyak curah.

    “Jadi kalau harga minyak curah itu tinggi maka akan ada sebagian paling tidak konsumen yang tadinya membeli minyak curah, kemudian bergeser ke Minyakita. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan demand terhadap Minyakita,” jelasnya.

  • Ekonom nilai inflasi November jadi sinyal daya beli membaik

    Ekonom nilai inflasi November jadi sinyal daya beli membaik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai inflasi November jadi sinyal daya beli membaik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai inflasi pada November 2024 yang tercatat 0,30 persen (mtm) menjadi sinyal membaiknya daya beli masyarakat.

    Inflasi November 2024 sebesar 0,30 persen lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024 yang 0,08 persen. Hingga akhir 2024, Wijayanto memproyeksikan tingkat inflasi di kisaran 1,6 persen sampai 1,7 persen.

    “Inflasi 2024 kemungkinan akan mencapai 1,6-1,7 persen, level yang cukup sehat. Kenaikan inflasi November ini, mungkin akibat pengaruh pilkada di berbagai daerah di Indonesia,” kata Wijayanto di Jakarta, Senin (2/12). 

    Ia menilai tren inflasi akan cenderung meningkat di Desember, dikarenakan dampak dari adanya Natal dan Tahun Baru.

    “Tren akan meningkat di Desember (2024), sebagai dampak Natal dan Tahun Baru. Tetapi, ini (inflasi) masih sehat,” jelasnya.

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada November 2024 adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,78 persen dan memberikan andil inflasi 0,22 persen.

    Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini adalah bawang merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,10 persen.

    Sebanyak 8 dari 10 komoditas utama penyumbang inflasi pada November 2024 merupakan komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

    Mulai dari bawang merah dan tomat masing-masing 0,10 persen, daging ayam ras 0,03 persen, minyak goreng 0,03 persen, lalu bawang putih, ikan segar, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk yang masing-masing 0,01 persen.

    Beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi penyumbang utama inflasi November 2024 yaitu bawang merah 24,87 persen, tomat 58,88 persen, daging ayam ras 2,03 persen, dan minyak goreng 2,17 persen.

    Hal ini menunjukkan komoditas bawang merah, tomat, dan daging ayam ras kembali inflasi dalam dua bulan terakhir, sedangkan minyak goreng mengalami inflasi sejak Juli 2024 dengan tingkat inflasi November merupakan tingkat inflasi tertinggi sepanjang tahun ini.

    “Inflasi minyak goreng karena index harga CPO global memang naik dalam beberapa bulan terakhir ini, year-to-date naik 10,7 persen. Jadi, harga minyak goreng mempunyai perilaku yang berbeda dengan produk lainnya,” tutur Wijayanto.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa tingkat inflasi tahunan pada November 2024 sebesar 1,55 persen (yoy).

    “Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,71 pada November 2023 menjadi 106,33 pada November 2024,” ujarnya.

    Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,68 persen dan memberikan andil 0,48 persen terhadap inflasi umum.

    Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah SKM dengan andil 0,13 persen, beras dan bawang merah masing-masing memberikan andil 0,11 persen.

    Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah kopi bubuk 0,10 persen, minyak goreng 0,09 persen, tomat dan bawang putih masing-masing 0,06 persen, dan daging ayam ras 0,05 persen.

    Di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas lain yang memberikan andil cukup signifikan adalah emas perhiasan dan nasi dengan lauk masing-masing 0,36 persen dan 0,06 persen.

    Inflasi tahunan pada November 2024 juga terjadi pada seluruh komponen, mulai dari komponen inti yang mengalami inflasi tahunan sebesar 2,26 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,44 persen dengan dominasi komoditas antara lain dari emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah.

    Sumber : Antara

  • Airlangga pastikan implementasi B40 tetap berlaku mulai 1 Januari 2025

    Airlangga pastikan implementasi B40 tetap berlaku mulai 1 Januari 2025

    Sumber foto: Antara

    Airlangga pastikan implementasi B40 tetap berlaku mulai 1 Januari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, program mandatori biodiesel 40 persen (B40) tetap diimplementasikan mulai 1 Januari 2025.

    Ia mengatakan, saat ini pemerintah sudah sepakat untuk menambah volume produksi sawit nasional untuk kuota B40.

    “Untuk biodiesel B40, kami berkomitmen untuk memulai pada Januari, tanggal 1, dan kami sudah memutuskan penambahan volume untuk kuota dan saya pikir dengan kondisi sekarang, BPDPKS dapat membiayai gap yang disebabkan harga CPO (Crude Palm Oil) dan gas oil,” kata Airlangga dalam konferensi pers 12th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Jakarta, Jumat (29/11).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Seri Johari Abdul Ghani mengapresiasi program B40 Indonesia karena program itu dapat berkontribusi menekan angka emisi karbon global.

    “Dalam program B35, kita menghemat sekitar 32 juta ton CO2, dan kalau untuk B40 itu lebih dari 40 juta ton CO2 dan ini adalah kontribusi konkrit Indonesia kepada seluruh dunia,” terang Airlangga.

    Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Seri Johari Abdul Ghani menilai, minyak kelapa sawit (CPO) akan selalu menjadi komoditas yang dibutuhkan di dunia.

    Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama CPO mempunyai peranan penting untuk memastikan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan.

    “Produksi biodiesel ini mesti diterima oleh dunia melalui kelapa sawit, karena biodiesel telah menghemat banyak emisi karbon yang berlaku dalam sektor tenaga,” ujarnya.

    Adapun Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman telah menyampaikan bahwa program mandatori biodiesel terbukti dapat menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit sekaligus mendukung program hilirisasi Pemerintah.

    Sebab menurut Eddy, hal ini merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan pasar CPO di dalam negeri. Pasalnya, penerapan B40 ini akan menyedot banyak penggunaan CPO sebagai bahan dasar bahan bakar mineral (BBM).

    “Dengan begitu besarnya jumlah serapan CPO maupun produk-produk derivatifnya untuk feedstock atau bahan baku dari biodiesel, maka ini dapat dijadikan sebagai tools atau sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga CPO khususnya harga CPO di dalam negeri,” kata Eddy pada Kamis lalu (21/11).

    Sumber : Antara

  • Negara Penghasil Minyak Sawit Kumpul di Jakarta, Bahas Volatilitas Pasar hingga Perubahan Iklim – Page 3

    Negara Penghasil Minyak Sawit Kumpul di Jakarta, Bahas Volatilitas Pasar hingga Perubahan Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengadakan 12th Ministerial Meeting CPOPC di Jakarta, Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didapuk menjadi Ketua Delegasi Indonesia.

    Pertemuan ini membahas mengenai tantangan di industri minyak sawit global, antara lain yang disebabkan oleh volatilitas pasar, fluktuasi harga CPO, tuntutan keberlanjutan dari negara-negara konsumen atau importir, masuknya petani kecil dalam rantai pasokan global, risiko perubahan iklim, maupun isu-isu terkait lingkungan hidup, kesehatan, dan tenaga kerja.

    Menko Airlangga mengatakan, tantangan ini mempengaruhi penghidupan para petani kecil dan produsen skala kecil, karena mereka adalah tulang punggung rantai pasokan minyak sawit. Dalam hal ini, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan lebih dari 12 juta orang yang memperoleh pekerjaan langsung dan tidak langsung dari industri minyak sawit ini.

    “Pada pertemuan hari ini, Indonesia ingin mengapresiasi kemitraan dan kolaborasi jangka panjang di antara negara-negara produsen minyak sawit, dengan dukungan CPOPC, meskipun terdapat tantangan yang kompleks di sektor minyak sawit global,” ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

    Dalam dua tahun terakhir, pasar minyak sawit telah mengalami perubahan harga yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai rekor tertinggi pada 2022 saat Covid-19, dan belum kembali normal hingga 2023.

    Di sisi lain, negara-negara produsen minyak sawit juga terus menghadapi diskriminasi perdagangan terhadap produk minyak sawit dan turunannya, di mana hal itu disamarkan sebagai kebijakan ramah lingkungan yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor, seperti EU Deforestation-free Regulation (EUDR), EU RefuelEU Aviation Rules, EU Due-Diligence Regulation, Global Biofuel Alliance (GBA), dan United Kingdom’s Forest Risk Commodities (FRC) Law.

    “Untuk itu, kita harus menyusun strategi yang tepat untuk menciptakan harga minyak sawit yang menguntungkan dan stabil. Selain itu, kita harus menahan diri dalam menerapkan kebijakan perdagangan dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO yang relevan, untuk memastikan transparansi pasar dan prediktabilitas minyak sawit,” tutur Menko Airlangga.