Xcloud.id

Produk: CPO

  • Tidak Ada Lompatan Besar, Apindo Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan di Angka 5,2 Persen – Halaman all

    Tidak Ada Lompatan Besar, Apindo Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan di Angka 5,2 Persen – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,2 persen.

    “Kita memprediksi tahun 2025 tidak akan ada lompatan yang terlalu tinggi. Jadi prediksi kami di tahun depan itu pertumbuhannya itu antara 4,9 sampai 5,2 [persen]. Jadi mungkin cenderung lebih 5 ke atas lah,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Shinta mengungkap ada beberapa faktor yang mempengaruhi prediksi Apindo. Pertama, faktor eksternal yang masih dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik global.

    Ia menyebut ada fragmentasi perdagangan internasional, berakhirnya era booming komoditas seperti CPO dan batu bara, serta inflasi global yang mulai terkendali namun belum kembali pada posisi normal.

    “Soal dinamika yang terjadi di Amerika Serikat dengan terpilihnya Presiden Trump juga ada pengaruhnya ke Indonesia,” ujar Shinta.

    Dari sisi domestik, Shinta menyebutkan bahwa pelemahan kelas menengah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi.

    Saat ini kondisinya adalah kelas menengah merupakan motor penggerak konsumsi dalam negeri.

    Selain itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Lalu, potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menurut Shinta menjadi tantangan utama yang harus menjadi perhatian.

    “Kami di sini menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan. PHK yang terus bertambah ini pasti akan semakin mengkhawatirkan kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia,” ucap Shinta.

    Apindo juga memprediksi bahwa tahun 2025 tidak akan ada “booster” ekonomi dari penyelenggaraan pemilu seperti yang terjadi pada tahun ini.

    Untuk sektor-sektor yang diprediksi akan tumbuh pada tahun 2025, Apindo mengidentifikasi beberapa industri seperti pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi.

    Namun, beberapa sektor yang diperkirakan akan mengalami penurunan ialah akomodasi makan dan minuman, administrasi pemerintahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya.

    Salah satu penyebab penurunan ini adalah pemotongan anggaran biaya dinas pemerintahan sebesar 50 persen, yang akan berdampak pada industri Meeting, Incentive, Conferences, and Exhibition (MICE). 

  • Wamen ESDM bidik EBT bantu capai target investasi Rp2.200 triliun

    Wamen ESDM bidik EBT bantu capai target investasi Rp2.200 triliun

    Pemerintah pada 2025, untuk target investasinya, mencapai Rp1.900 triliun–Rp2.200 triliun. Tentu kita harus mendorong lebih banyak lagi investasi di sektor EBTKE

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membidik sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) untuk membantu pemerintah dalam mencapai target investasi sebesar Rp1.900 triliun–Rp2.200 triliun.

    “Pemerintah pada 2025, untuk target investasinya, mencapai Rp1.900 triliun–Rp2.200 triliun. Tentu kita harus mendorong lebih banyak lagi investasi di sektor EBTKE,” ujar Yuliot dalam Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

    Terlebih, ketahanan energi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Yuliot mengatakan, saatnya pemerintah memberi peluang sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta, untuk berkontribusi di sektor energi.

    Dalam kesempatan tersebut, Yuliot mengungkit potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia, baik yang berasal dari air, panas bumi, hingga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

    “Ini harus kita transformasikan dalam kegiatan yang memberikan kontribusi ekonomi. Kontribusi ekonomi tidak bisa kita lakukan tanpa adanya kegiatan investasi di sektor EBTKE,” kata Yuliot.

    Yuliot mengatakan bahwa mewujudkan target investasi tersebut penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sekitar 8 persen, sebagaimana yang menjadi target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi melaporkan realisasi investasi untuk subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mencapai 1,49 miliar dolar AS atau Rp24,03 triliun (kurs Rp16.125 per dolar AS).

    Eniya juga menjelaskan bahwa sektor EBTKE berhasil menciptakan lapangan kerja baru sebesar 13.200 green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan.

    Eniya mengatakan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi debottlenecking regulasi di bidang tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp257,8 triliun per November 2024.

    Penerimaan tersebut tumbuh 5,2 persen (year on year/yoy) atau mencakup 80,3 persen dari target APBN.

    “Dari sisi kinerja impor, itu menunjukkan bahwa impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk industri mengalami peningkatan (73 persen), konsumsi sedikit tertekan (9,5 persen), barang modal juga demikian (17,5 persen),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

    Anggito merinci, dari segi bea masuk, Kemenkeu mencatat penerimaan Rp47,7 triliun atau tumbuh 4,0 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 83,2 persen dari target APBN.

    Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

    Kemudian dari segi bea keluar, Anggito mencatat penerimaan bea keluar sebesar Rp17,3 triliun atau tumbuh 47,9 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 98,7 persen dari target.

    Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan bea keluar, di antaranya bea keluar tembaga yang tumbuh 94,8 persen (yoy) dengan share dari total bea keluar mencapai 61,0 persen. Ia menilai ini merupakan imbas dari adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.

    Selain itu, bea keluar produk sawit tumbuh 8,4 persen (yoy) disebabkan tren peningkatan harga, meskipun volume ekspor produk sawit masih turun 17,3 persen (yoy).

    “Bea keluar tumbuh signifikan dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO (Crude Palm Oil) yang menguat sejak Juni,” kata Anggito.

    Lebih lanjut, Anggito memaparkan dari segi penerimaan cukai yang tercatat Rp192,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

    Penerimaan cukai sampai dengan November dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cukai harga tembakau sebesar Rp184,3 triliun atau tumbuh 2,8 persen sebagai imbas kenaikan produksi cukai golongan II dan III.

    Kedua, pertumbuhan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 12,6 persen (yoy) didorong kenaikan tarif meskipun produksi dalam negeri maupun impor menurun.

    Faktor ketiga, yakni cukai etil alkohol (EA) yang sebesar Rp129,2 miliar atau tumbuh 12,6 persen, sejalan dengan kenaikan produksi.

    “Cukai tumbuh dipengaruhi naiknya produksi Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Tok! Harga Biodiesel Desember 2024 Naik Jadi Rp14.389 per Liter

    Tok! Harga Biodiesel Desember 2024 Naik Jadi Rp14.389 per Liter

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dan bioetanol untuk Desember 2024.

    Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengungkapkan bahwa penetapan harga tersebut berlaku efektif per 1 Desember 2024, sesuai dengan surat Direktur Jenderal EBTKE nomor T-4688/EK.05/DJE.B/2024 yang diteken pada 28 November 2024.

    Khusus biodiesel, harganya ditetapkan sebesar Rp14.389 per liter ditambah ongkos angkut. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.384 per liter.

    “Adapun harga biodiesel pada Bulan Desember terjadi kenaikan sebesar Rp1.005 per liter, apabila dibandingkan dengan Bulan November yang berada di angka Rp13.384 per liter,” ujar Chrisnawan melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/12/2024).

    Adapun besaran HIP BBN jenis biodiesel ditetapkan berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar BBN Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Jenis Minyak Solar dan besaran ongkos angkut berdasarkan ketentuan lampiran I Kepmen ESDM Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024.

    Lebih rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + US$85 per ton) x 870 kg per m3 + Ongkos Angkut. Dengan harga CPO KPB rata-rata periode 25 Oktober – 24 November 2024 sebesar Rp15.199 per kg.

    Adapun, US$85 per MT, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg per m3 merupakan faktor satuan dari kg ke liter. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 Oktober – 24 November 2024 sebesar Rp15.768. 

    Sementara itu, harga bioetanol Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp13.725 per liter. HIP BBN jenis bioetanol pada bulan ini turun Rp314 apabila dibandingkan dengan harga November yang seharga Rp14.039 per liter.

    Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN bioetanol tersebut menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg per liter) + US$0,25 per liter. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Agustus – 14 November 2024 yakni sebesar Rp2.378 per kg.

    Adapun nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Oktober – 14 November 2024 sebesar Rp15.661.

  • Setelah Nikel, KPK Bakal Bantu DJP Tingkatkan Pajak dari Korporasi Sawit

    Setelah Nikel, KPK Bakal Bantu DJP Tingkatkan Pajak dari Korporasi Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal fokus mengejar potensi penerimaan pajak salah satunya dari industri kelapa sawit.

    Salah satu caranya yaitu dengan membantu penyediaan data pembanding untuk Direktorat Jenderal Pajak agar bisa melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha di industri sawit. 

    Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan Sistem Informasi Industri Kelapa Sawit dan Turunannya (Simkasatu).

    Sebelumnya, Stranas telah mendorong pengunaan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk mengejar optimalisasi penerimaan negara lewat komoditas batu bara hingga nikel.

    Optimalisasi Simkasatu akan dilakukan sejalan dengan peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi (PK) 2025-2026. Sistem informasi itu diharapkan bisa mengestimasi secara lengkap potensi penerimaan negara dari sawit dan turunannya. 

    Data dan informasi soal penerimaan negara itu nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sebagai hak negara dari aktivitas perusahaan-perusahaan sawit di Tanah Air. 

    “Nah dari situlah dibandingkan dengan SPT dari perusahaan sawit ini. Nah kalau sudah beda, silakan diperiksa,” jelas Pahala pada konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Pahala mengatakan, upaya untuk mendorong penerapan Simkasatu sejalan dengan Fokus 2 Pencegahan Korupsi, yakni Keuangan Negara. Ada tiga Pilar Strategis Pencegahan Korupsi, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. 

    Nantinya, data soal penerimaan negara di Simkasatu akan dicocokkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seperti diketahui, pemerintah kini sudah memadankan NIK dan NPWP guna akses layanan perpajakan. 

    Data-data dari Simkasatu, maupun Simbara, nantinya akan dicocokkan dengan NIK agar Ditjen Pajak bisa melihat potensi penerimaan negara yang belum tertangkap. 

    “Pokoknya ending-nya Ditjen Pajak punya data pembanding yang lebih baik. Jadi penerimaan negara kita setuju sangat mendukung. Hanya lewat digitalisasi memang kita tidak bisa langsung menambah penerimaan negara, tapi lewat pengumpulan data, elektronik kita kasih Ditjen Pajak untuk diperiksa,” papar Pahala, yang juga menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

    Pahala menyampaikan, masih ada potensi penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dari sektor sawit yang belum tertangkap oleh negara. 

    Dia menceritakan, beberapa tahun lalu pihaknya pernah mengestimasi dengan konservatif potensi penerimmaan pajak yang belum dipungut dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Riau. Estimasi Pahala dari 260 PKS, dengan menggunakan satelit, terdapat potensi penerimaan pajak sebesar Rp4 triliun yang belum dipungut negara. 

    “Kita bilang di salah satu zoom dengan Ibu Menteri Keuangan ‘Bu, di Riau saja modelling kita yang sederhana dan sangat konservatif misalnya produktivitas per hektare berapa kita pilih yang paling bawah, harganya berapa yang paling bawah, itu semua masih ada Rp4 triliun buat penerimaan pajak yang lebih banyak dari sawit saja. Itu baru dari CPO, produk turunan lain kita enggak tahu,” ungkap Pahala.

    Adapun dikutip dari Buku Aksi Stranas PK 205-2026, terdapat 106 juta hektare atau sebesar 85% kawasan hutan yang telah ditetapkan. Stranas telah memetakan potensi penerimaan negara berdasarkan UU Cipta Kejra pasal 110 A dan 110 B untuk sanksi dengan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dan berada dalam kawasan hutan. 

    Potensi denda sektor sawit sebesar Rp30,2 triliun, sedangkan sektor tambang Rp1,1 triliun. 

  • Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Mengacu data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen. 

    Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

    Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU. 

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya. 

    “Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis. 

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Peresmian sejumlah infrastruktur  Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan IKN, sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Yandri Susanto Hadiri Penyerahan Bantuan Alat Berat ke Warga Desa Tepian Langsat Kalimantan Timur – Halaman all

    Yandri Susanto Hadiri Penyerahan Bantuan Alat Berat ke Warga Desa Tepian Langsat Kalimantan Timur – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menyerahkan bantuan alat berat sebanyak 67 unit secara simbolis kepada masyarakat Desa Tepian Langsat, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Jumat (6/12/2024).

    Unit tersebut berupa bantuan dari BUMDes Tepian Bina Bersama dan Koperasi Tepian Prima Sawit. 

    Terdiri atas enam alat berat, 20 CPO, dan 41 dump truck yang disampaikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat di Dusun Satu, Desa Tepian Langsat.

    “Jadi saya terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah punya perhatian khusus, perhatian sungguh-sungguh,” kata Yandri saat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perwakilan masyarakat setempat.

    Yandri berharap, program ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya daerah penghasil sawit.

    “Ini contoh yang bisa saya siapkan kepada masyarakat lain, Pak Bupati. Sehingga ini bisa ditiru, bisa direfleksikan, bisa dijadikan pedoman bagi daerah-daerah lain yang mungkin karakternya sama,” ucap Yandri.

    Usai prosesi serah-terima alat berat, Mendes Yandri tampak antusias mencoba mengendarai langsung dump truck yang ada.

  • Pemerintah optimistis wujudkan swasembada energi

    Pemerintah optimistis wujudkan swasembada energi

    Upaya untuk mewujudkan ketahanan energi dalam negeri adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk program B35…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah optimistis dapat mewujudkan target swasembada energi sesuai Asta cita Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai langkah strategis.

    Salah satu langkah konkret, menurut Yuliot, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, adalah optimalisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai bahan bakar alternatif, termasuk implementasi program biodiesel B35, yang kini tengah berjalan.

    Ia mengungkapkan pemerintah sedang memperkuat berbagai program energi terbarukan untuk memastikan ketahanan dan kecukupan energi nasional.

    “Upaya untuk mewujudkan ketahanan energi dalam negeri adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk program B35 yang saat ini dilaksanakan. Tahun depan, kita rencanakan implementasi B40, dan sedang dilakukan asesmen untuk B50 serta penyediaan bioetanol di dalam negeri,” kata Yuliot dalam acara Pertamina Portfolio Forum 2024.

    Program B35 merupakan kebijakan mandatori pencampuran 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar solar.

    Biodiesel berasal dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, yang kemudian dicampur dengan solar untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

    Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Pada 2023, pemanfaatan biodiesel di pasar domestik tercatat mencapai 12,2 juta kiloliter. Angka itu ditargetkan meningkat menjadi 12,5 juta kiloliter pada 2025.

    Selain itu, program biodiesel juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

    Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, program mandatori biodiesel menghemat devisa hingga 7,9 miliar dolar AS atau Rp120,54 triliun pada 2023.

    Selain itu, pengolahan minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp15,82 triliun.

    Pemerintah tidak hanya fokus pada pemanfaatan BBM untuk mencapai swasembada energi.

    Beragam upaya lain juga terus dilakukan, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT), percepatan penggunaan kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi energi.

    Penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat diyakini pemerintah dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai ketahanan energi nasional.

    Menurut Yuliot, pemerintah berharap komitmen dan dukungan dari semua pihak dapat mempercepat pencapaian swasembada energi yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan Indonesia yang lebih mandiri.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendag: Kenaikan harga MinyaKita bukan karena stok yang menipis

    Kemendag: Kenaikan harga MinyaKita bukan karena stok yang menipis

    Rantainya kepanjangan artinya itu kan harus yang diefisiensikan, terus kita lakukan pengawasan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menekankan harga minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita yang tak kunjung turun bukan karena stoknya yang menipis.

    Wisnu menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menurunkan harga MinyaKita yang secara rata-rata nasional mencapai Rp17.000, sedang harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp15.700.

    “Intinya perlu waktu. Tapi yang jelas, yang kita tekankan bahwa secara stok, ketersediaan terutama, MinyaKita itu sangat-sangat cukup,” kata Wisnu di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Kamis.

    Wisnu menjelaskan, MinyaKita tidak mengalami kelangkaan, begitu juga dengan minyak goreng kemasan premium dan minyak curah yang bisa didapatkan di pasar dengan mudah.

    Lebih lanjut, kata Wisnu, yang perlu diselesaikan adalah masalah rantai distribusi yang dianggap panjang, sehingga menyebabkan terjadinya transaksi antar pengecer.

    “Rantainya kepanjangan artinya itu kan harus yang diefisiensikan, terus kita lakukan pengawasan. Ya, itulah kita lagi berupaya, tapi poin pentingnya, stressing kita bahwa secara ketersediaan nggak ada masalah, nggak kayak dulu, kan kosong-kosong banget, itu langka,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait dengan dugaan adanya upaya menjual MinyaKita sebagai minyak curah, sehingga menyebabkan harga minyak goreng rakyat menjadi mahal, Wisnu belum dapat memastikannya.

    Diketahui, harga minyak curah sangat dipengaruhi dengan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dengan naiknya harga CPO, maka minyak curah pun ikut naik, lantaran sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

    Kemudian, terdapat dugaan bahwa MinyaKita tersebut akhirnya dibuka kemasannya dan dijual sebagai minyak curah karena harganya yang lebih mahal. Namun menurut Wisnu, hal ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024