Xcloud.id

Produk: CPO

  • Pemerintah Klaim Harga Beras Dunia Turun Sejak RI Stop Impor Beras – Halaman all

    Pemerintah Klaim Harga Beras Dunia Turun Sejak RI Stop Impor Beras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah RI mengklaim harga beras dunia mengalami penurunan usai Indonesian menghentikan impor beras pada tahun ini.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga beras dunia turun dari 640 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi sekitar 400 dolar AS metrik ton.

    “Ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun,” kata Arief saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Banten, dikutip dari siaran pers pada Sabtu (11/1/2025).

    “Beras dari beberapa negara turun mulai dari 640 dolar AS per metrik ton, turun lagi ke 590 dolar AS sampai 490 dolar AS. Hari ini sudah dekat-dekat di 400-an dolar AS. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” jelasnya.

    Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun Bapanas, rata-rata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga 622 sampai 655 dolar AS per metrik ton.

    Kemudian, per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, harga mulai menurun di rentang 455 sampai 514 dolar AS per metrik ton.

    Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang 430 sampai 490 dolar AS per metrik ton.

    Sementara itu, menurut data The FAO All Rice Price Index (FARPI), indeks di Desember 2024 menurun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin.

    Namun dilihat secara setahun penuh, rata-rata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan 2023.

    “Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” ujar Arief.

    Target Produksi

    Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan, produksi beras untuk konsumsi dalam negeri akan mencapai 32 juta ton di 2025.

    Zulhas bilang, di tahun 2025 Indonesia akan menutup impor beras sebab produksinya diyakini akan jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan dalam negeri sebesar 31 juta ton.

    Namun, impor beras yang akan disetop adalah beras konsumsi. Beras basmati yang biasanya digunakan di restoran masih akan didatangkan dari luar negeri.

    “Itu beras yang dimakan biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada. Biasanya beras basmati. Kita tidak bisa bikin, itu ada (impor tahun depan, red), tapi sedikit,” katanya ketika memberi sambutan dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Jadi, beras basmati tidak akan disetop impornya karena menurut Zulhas jika itu juga ikut dihentikan, Indonesia akan dikenakan sanksi.

    Selain itu, beras basmati juga digunakan untuk nasi biryani. Jika impor ini disetop, Zulhas mengatakan Indonesia bisa “dimarahi” India dan Pakistan.

    “Kalau nanti restoran-restoran (yang menyediakan nasi) biryani dan sebagainya perlu beras basmati, kalau kita tidak kasih itu nanti Pakistan, India, Bangladesh bisa marah sama kita.”

    “(Impor tetap dilakukan) tapi volumenya kecil,” ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Bisa Hemat Devisa

    Indonesia diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga puluhan triliun usai menghentikan impor beras, gula, garam dan jagung.

    Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, penghentian impor empat komoditas tersebut membuat Indonesia bisa menghemat devisa hingga 5,2 miliar dolar SS atau sekitar Rp 84,1 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.188/dolar AS.

    “Penghematan ini bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya (penyediaan) pupuk untuk pertanian maupun kebutuhan perikanan,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari siaran pers pada Rabu (8/1/2025).

    Berdasarkan catatannya, selama 2020–2024, Indonesia mengimpor beras, gula, garam, dan jagung dalam nilai yang cukup besar.

    Meskipun begitu, pada periode tersebut, tren impor gula dan garam cenderung turun.

    Dalam rangka mencapai target swasembada pangan pada 2027, Budi menyoroti sejumlah komoditas yang sudah diekspor.

    Misalnya, minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang pangsa pasar ekspornya secara nasional sebesar 11,2 persen.

    Sementara itu, di Jawa Timur sendiri, CPO menempati posisi pertama ekspor produk pangan. 

    Setelah CPO, ada ikan dan ikan olahan, gula, susu, bawang merah, kedelai, jagung, serta daging ayam yang sudah diekspor. 

    “Artinya, sudah banyak contoh komoditas yang sudah swasembada pangan. Sehingga, kalau komoditas yang lain juga akan swasembada, saya pikir itu bisa kita lakukan,” ujar Budi.

    Guna mendukung penyimpanan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok), Kemendag mempersiapkan gudang-gudang program Sistem Resi Gudang (SRG) agar dapat digunakan sebagai penyimpanan komoditas pertanian.

    Terdapat enam gudang SRG aktif, 17 flat, dan satu silo SRG pada posisi idle (belum beroperasi) di Jawa Timur. Kapasitas total gudang SRG idle di wilayah Jawa Timur sendiri mencapai 25.900 ton.

     

     

     

  • Ekspor Tembaga Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Bisa Hilang Rp 11 T

    Ekspor Tembaga Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Bisa Hilang Rp 11 T

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengatakan penerimaan bea keluar pada 2025 akan turun seiring dengan larangan ekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025.

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M. Aflah Farobi mengatakan pemerintah tahun ini memproyeksikan penerimaan dari bea keluar hanya Rp 4,5 triliun, turun signifikan dari target 2024 yakni Rp 17 triliun. Pada 2024 penerimaan bea keluar tembus Rp 20,8 triliun.

    “Kompsoisinya dari Rp 20,8 triliun tadi sebenarnya yang tembaga itu sekitar Rp 11 triliun lebih sedikit dan yang sawit itu sekitar Rp 9,6 triliun untuk bea keluarnya,” katanya dalam acara Media Briefing terkait Kinerja DJBC 2024 dan Strategi 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025) kemarin.

    Dengan adanya larangan ekspor konsentrat tembaga yang telah ditetapkan 1 Januari 2025, Aflah mengatakan penerimaan bea keluar ditargetkan hanya Rp 4,5 triliun yang hanya mengandalkan dari penerimaan ekspor produk sawit.

    “Memang sampai sekarang masih berlaku ketentuan larangan ekspor mineral jadi berdasarkan hal tersebut target tahun 2025 pemerintah ditargetkan untuk bea keluar itu hanya Rp 4,5 triliun ini tentunya sumbernya hanya dari sawit,” katanya.

    Aflah mengakui bahwa untuk mencapai penerimaan bea keluar yang hanya mengandalkan ekspor produk sawit sulit untuk dicapai. Hal ini lantaran tren volume ekspor sawit 2024 sebesar 36 juta ton, jauh lebih rendah dari asumsi awal 39 juta ton.

    “Nanti kira-kira dampaknya berapa ini tergantung dari harga CPO di pasaran,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi dilarang mulai 1 Januari 2025.

    Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

    “Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

    (ara/ara)

  • Demi Stok CPO, Indonesia Perketat Ekspor Minyak Jelantah

    Demi Stok CPO, Indonesia Perketat Ekspor Minyak Jelantah

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia resmi memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) mulai Rabu, 8 Januari 2025.

    Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

    Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh guna menjamin ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (crude palm oil/Cpo) bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan minyak goreng rakyat. Selain itu, mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

    “Menindaklanjuti arahan Presiden [Prabowo Subianto], kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40,” ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/1).

    Prioritas pemerintah terkait ekspor minyak

    Lanjut dia, meskipun bakal ada dampak dari kebijakan ini, Budi menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kepentingan industri dalam negeri atau yang paling utama.

    Dalam beleid tersebut, dia menjelaskan tak hanya mengatur kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit residu, yaitu POME, HAPOR, dan UCO, tapi juga syarat untuk mendapat Persetujuan Ekspor (PE).

    Berdasarkan Permendag 2 Tahun 2025 Pasal 3A, kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa UCO dan residu dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan.

    Selain itu, pembahasan juga menyangkut alokasi ekspor sebagai syarat mendapatkan persetujuan ekspor. Budi pun menjamin bagi para eksportir yang sudah memiliki PE Residu dan PE UCO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap bisa melaksanakan ekspor.

    “PE-nya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir,” kata Budi.

    Jumlah ekspor selama 2024

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mencatat pada periode Januari–Oktober 2024, ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton. Volume ekspornya lebih besar daripada ekspor CPO pada periode yang sama, yakni 2,7 juta ton.

    Pada 2023, ekspor POME dan HAPOR mencapai 4,87 juta ton. Volume ekspornya pun lebih besar dibandingkan ekspor CPO pada periode yang sama, yaitu 3,60 juta ton.

    Kemendag juga melaporkan ekspor POME dan HAPOR tumbuh 20,74 persen dalam lima tahun terakhir, tepatnya pada 2019–2023. Sedangkan volume ekspor CPO turun rata-rata sebesar 19,54 persen pada periode yang sama.

    Berdasarkan data tersebut, Budi menilai bahwa ekspor POME dan HAPOR tercatat melebihi kapasitas wajar yang seharusnya atau hanya sekitar 300 ribu ton.  Dia memandang hal ini menjustifikasi POME dan HAPOR yang diekspor bukan murni dari residu atau sisa hasil olahan CPO saja, tetapi juga pencampuran CPO dengan POME atau HAPOR asli.

    Dia juga memperkirakan volume ekspor POME dan HAPOR dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Jika kondisi ini terus terjadi, maka akan mengkhawatirkan bagi ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri di dalam negeri,” kata Budi.

    Selain itu, lanjut dia, peningkatan ekspor POME dan HAPOR juga dapat diakibatkan oleh pengolahan dari tandan buah segar (TBS) yang dibusukkan langsung menjadi POME dan HAPOR.  Menurut Budi, kondisi tersebut mengarah pada banyaknya TBS yang dialihkan untuk diolah oleh pabrik kelapa sawit (PKS) atau dikenal sebagai PKS berondolan. 

    “Hal tersebut mengakibatkan PKS konvensional kesulitan mendapatkan TBS,” tandas dia.

  • Ekspor Limbah Pabrik Kelapa Sawit hingga Minyak Jelantah Diperketat, Ini Alasannya – Page 3

    Ekspor Limbah Pabrik Kelapa Sawit hingga Minyak Jelantah Diperketat, Ini Alasannya – Page 3

    Selain itu, pembahasan pada rapat koordinasi termasuk ada dan tidaknya alokasi ekspor yang menjadi persyaratan untuk mendapat persetujuan ekspor.

    “Namun demkian, bagi para eksportir yang telah mendapatkan PE Residu dan PE UCO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap dapat melaksanakan ekspor. PEnya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir,” ujar Mendag Busan.

    Pada Januari–Oktober 2024, ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton. Volume ekspornya lebih besar daripada ekspor CPO pada periode yang sama yang hanya sebesar 2,70 ton.

    Sementara itu, pada 2023, ekspor POME dan HAPOR mencapai 4,87 juta ton. Volume ekspornya juga jauh lebih besar daripada ekspor CPO pada periode itu yang hanya sebesar 3,60 juta ton.

    Ekspor POME dan HAPOR pada lima tahun terakhir (2019—2023) tumbuh sebesar 20,74 persen, sementara volume ekspor CPO turun rata-rata sebesar 19,54 persen pada periode yang sama.

    Berdasarkan data tersebut, Mendag Busan mengatakan, ekspor POME dan HAPOR tercatat jauh melebihi kapasitas wajar yang seharusnya atau hanya sekitar 300 ribu ton.

     

  • RI Batasi Ekspor Minyak Jelantah dan Residu Minyak Sawit untuk Kebutuhan Domestik

    RI Batasi Ekspor Minyak Jelantah dan Residu Minyak Sawit untuk Kebutuhan Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membatasi ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) mulai 8 Januari 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2/2025 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden [Prabowo Subianto], kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Meski dia menyadari dampak dari adanya kebijakan tersebut, Budi menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan industri dalam negeri.

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa beleid itu tidak hanya mengatur kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit residu, yaitu POME dan HAPOR, dan UCO, tetapi juga syarat untuk mendapat Persetujuan Ekspor (PE).

    Melalui Pasal 3A beleid ini, pemerintah mengatur bahwa kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa UCO dan residu akan dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan.

    Selain itu, Budi menyebut bahwa pembahasan pada rapat koordinasi termasuk ada dan tidaknya alokasi ekspor yang menjadi persyaratan untuk mendapat persetujuan ekspor.

    Namun demikian, Budi memastikan eksportir yang telah mendapat PE Residu dan PE UCO, dan telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26/2024, masih dapat melakukan ekspor.

    “PE-nya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton pada Januari—Oktober 2024. Volume ekspor POME dan HAPOR pada periode ini jauh lebih besar dibanding CPO, yang tercatat hanya sebesar 2,70 juta ton. 

    Ekspor POME dan HAPOR pada 2023 mencapai 4,87 juta ton atau lebih besar dibanding CPO yang tercatat sekitar 3,60 juta ton.

    Sementara itu dalam lima tahun terakhir, Kemendag mencatat ekspor POME dan HAPOR tumbuh 20,74%, sedangkan CPO turun rata-rata sebesar 19,54% pada periode yang sama.

    Merujuk data tersebut, Budi menilai bahwa ekspor POME dan HAPOR melebihi kapasitas wajar yang seharusnya atau hanya sekitar 300.000 ton. 

    Menurutnya, hal ini menjustifikasi bahwa POME dan HAPOR yang diekspor bukan yang murni dari residu atau sisa hasil olahan CPO saja, tetapi juga merupakan pencampuran CPO dengan POME atau HAPOR asli.

    Dia memperkirakan, volume ekspor POME dan HAPOR dapat terus meningkat di masa mendatang. Jika kondisi ini terus terjadi, hal ini kata Budi, akan mengkhawatirkan bagi ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri dalam negeri.

    Selain itu, meningkatnya ekspor POME dan HAPOR juga dapat dipicu oleh pengolahan dari Tandan Buah Segar (TBS) yang dibusukkan langsung menjadi POME dan HAPOR. 

    Menurutnya, kondisi tersebut mengarah pada banyaknya TBS yang dialihkan untuk diolah oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau dikenal sebagai PKS berondolan. 

    “Hal tersebut mengakibatkan PKS konvensional kesulitan mendapatkan TBS,” pungkasnya. 

  • Anggota DPD RI Sebut Produk Sawit Bisa Jadi Soft Power bagi Indonesia di Kancah Internasional

    Anggota DPD RI Sebut Produk Sawit Bisa Jadi Soft Power bagi Indonesia di Kancah Internasional

    Anggota DPD RI Sebut Produk Sawit Bisa Jadi Soft Power bagi Indonesia di Kancah Internasional
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (
    DPD
    ) Republik Indonesia (RI)
    Sultan B Najamuddin
    menilai produk perkebunan
    kelapa sawit
    Indonesia berpeluang menjadi
    soft power
    Indonesia dalam peta geopolitik global.
    Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai,
    produk perkebunan sawit
    bisa membantu program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.
    “Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik
    Presiden Prabowo
    selama dua bulan pertama pemerintahannya,” ucapnya melalui siaran pers, Kamis (8/1/2025).
    Dia juga menilai sawit bisa menaikkan posisi tawar Indonesia karena Prabowo dinilai memiliki kepemimpinan dan kemampuan diplomasi yang mumpuni.
    “Oleh karenanya, kami sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara,” tuturnya.
    Menurutnya, pemerintah perlu mendapatkan dukungan sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional, khususnya di sektor energi dari perkebunan kelapa sawit.
    Sultan mengatakan, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, saat ini semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.
    “Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan
    price maker
    produk olahan kelapa sawit di dunia”, terangnya.
    Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.
    “Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap risiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional”, imbuhnya.
    Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang mewacanakan akan membuka 20 juta hektar
    lahan sawit
    baru.
    Meski demikian, senator memberi masukan agar Menteri Kehutanan menghitung ulang rencana pembukaan lahan sawit agar kelestarian hutan tetap bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah, Kejagung Sebut Cheryl Darmadi Berada di Luar Negeri

    Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah, Kejagung Sebut Cheryl Darmadi Berada di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap anak Surya Darmadi, Cheryl Darmadi tengah berada di luar negeri. Cheryl telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.

    “Posisi di luar (negeri),” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan Selasa (8/1/2025).

    Febrie tak membeberkan secara detail lokasi teranyar Cheryl Darmadi. Namun, Cheryl diduga masih berada di Singapura.

    Dia menjelaskan, kendati Cheryl Darmadi berada di luar negeri tetapi menyita sejumlah aset guna melengkapi berkas kasus tersebut.

    Saat ini, kata dia, pihaknya tengah melakukan pendataan aset Cheryl Darmadi, termasuk aset tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Yang mana termasuk aset yang akan di-TPPU. Yang mana masuk uang dari lahan ilegal,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anak terpidana Surya Darmadi, Cheryl Darmadi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.
     

  • Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    Segera Terbitkan Aturan Baru, Budi Arie: Koperasi Bisa Dapatkan Pembiayaan untuk Akuisisi Smelter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang dipimpin Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi akan segera menerbitkan peraturan baru.

    Peraturan yang segera terbit itu akan memungkinkan koperasi di Indonesia masuk ke sektor industri besar, termasuk memiliki fasilitas seperti smelter.

    Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menjelaskan aturan baru ini bertujuan untuk mempercepat transformasi koperasi di Tanah Air agar mampu bersaing dengan perusahaan besar.

    Menurut dia, upaya ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi di Indonesia dapat berkembang layaknya koperasi di negara-negara maju.

    “Bapak Prabowo ingin koperasi itu bisa seperti di luar negeri. Masuk ke sektor industri, tapi tetap tidak melupakan sektor pertanian dan sektor-sektor dasar. Proses transformasi koperasi untuk punya nilai tambah yang lebih tinggi lagi itu harus dimungkinkan,” kata Ferry ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Ia mengatakan, selama ini kendala yang ada adalah regulasi yang membatasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam membiayai suatu hal yang sifatnya aksi korporasi.

    Contoh aksi korporasi itu seperti mengakuisisi atau membeli fasilitas pabrik smelter, pabrik CPO, dan lain-lain.

    Kendala itu kini akan diatasi dengan adanya peraturan baru berupa Peraturan Menteri Koperasi yang akan diterbitkan pekan ini atau paling lambat pekan depan.

    Peraturan baru tersebut memungkinkan LPDB-KUMKM untuk masuk ke sektor-sektor usaha besar dan melakukan pembiayaan pada koperasi yang akan berinvestasi di industri besar.

    “Nah, salah satu kendala kemarin adalah lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi, namanya LPDB-KUMKM, itu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, terkendala dia tidak bisa masuk ke investasi untuk melakukan semacam corporate action [seperti] mengakuisisi, membeli pabrik smelter, pabrik CPO, dan lain sebagainya,” ujar Ferry.

    “Insyaallah minggu ini, paling lambat minggu depan, ada Peraturan Menteri Koperasi yang baru yang memungkinkan LPDB-KUMKM bisa melakukan langkah-langkah untuk bisa masuk ke sektor-sektor usaha besar,” lanjutnya.

    Transformasi koperasi ini diharapkan dapat memperluas aset badan usaha koperasi secara bertahap dan signifikan.

    Sehingga, koperasi mampu mengejar ketertinggalan mereka dari badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

    “Itu harapannya yang kita sekarang sedang kejar. Kita jadikan target dan mudah-mudahan nanti dengan cara seperti itu, perluasan aset badan usaha koperasi bisa secara bertahap naik secara signifikan untuk mengejar ketinggalannya dari badan usaha yang lain, BUMN maupun badan usaha swasta,” ucap Ferry.

  • Rupiah Sukses Hajar Dolar AS Pagi Ini

    Rupiah Sukses Hajar Dolar AS Pagi Ini

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami penguatan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Selasa, 7 Januari 2025, rupiah hingga pukul 10.46 WIB berada di level Rp16.172 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik sebanyak 26 poin atau setara 0,16 persen dari Rp16.198 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.174 per USD, juga menguat 15 poin atau setara 0,09 persen dari Rp16.189 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan menguat.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.150 per USD hingga Rp16.210 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    APBN 2024 defisit 2,29%

    Sementara itu, Ibrahim mengaku pasar terus mengamati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencatatkan defisit Rp507,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023, yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB.
     
    Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain 2,29 persen terhadap PDB. Artinya, pemerintah sudah memperkirakan bahwa defisit APBN 2024 akan lebih besar dari 2023. Pemerintah sempat memperkirakan defisit APBN 2024 akan melebar hingga 2,7 persen, karena kondisi makroekonomi semester I-2024 yang begitu berat.
     
    Target awal defisit APBN adalah Rp522.8 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sempat menyepakati defisit Rp609,7 triliun. Angka itu setara 2,70 persen terhadap PDB.
     
    Sedangkan pendapatan negara 2024 telah mencapai Rp 2.842,5 triliun atau naik 2,1 persen secara tahunan (yoy) dibanding 2023. Pendapatan negara pada 2024 berasal dari penerimaan pajak Rp1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp300,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp579,5 triliun, dan hibah Rp30,3 triliun.
     
    Tekanan harga pangan akibat El Nino, tingginya harga minyak, hingga perlambatan ekonomi Tiongkok memengaruhi prospek ekonomi Indonesia dan APBN. Namun demikian, seiring meredanya tekanan harga minyak, naiknya harga komoditas seperti batu bara dan CPO, hingga adanya stimulus fiskal dan moneter Tiongkok membuat kondisi ekonomi membaik, sehingga defisit APBN bisa kembali sesuai desain awal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kaleidoskop Sinar Mas 2024: Padu Padan Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Lingkungan – Halaman all

    Kaleidoskop Sinar Mas 2024: Padu Padan Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Lingkungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Melintasi perjalanan 86 tahun memberikan pelajaran bagi Sinar Mas soal inovasi berkesinambungan pada bidang teknologi menjadi keharusan. Sebagian di antaranya tampak dari sejumlah inisiatif yang berlangsung di tahun 2024. 

    Dalam upaya mendorong transformasi digital, kolaborasi, dan inovasi di berbagai pilar bisnisnya yang beragam, Sinar Mas menggelar acara Sinar Mas Digital Day (SMDD) pada pengunjung September 2024 di Nusantara Hall, ICE BSD City. 

    Acara ini merupakan kali kedua dilaksanakan dan kali ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah, karyawan internal, pelaku startup, big tech companies, mitra bisnis hingga sejumlah stakeholders lainnya. 

    Dengan mengusung tema “Stronger Together Towards Golden Indonesia 2045”, perhelatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia yang berfokus pada kemajuan teknologi, inklusivitas digital, dan pertumbuhan ekonomi digital. 

    Selain itu, Sinar Mas sekaligus meresmikan kerjasama strategis dengan sejumlah perusahaan teknologi dan finansial kelas dunia, salah satunya pengembangan Artificial Intelligence (AI) Joint Laboratory dengan China Mobile. 

    SMDD merupakan acara yang diinisiasi oleh Sinar Mas guna mempertemukan dan memamerkan ekosistem digital dari seluruh pilar usaha Sinar Mas, yakni APP Group, Sinar Mas Agribusiness and Food, Sinar Mas Financial Service, Sinar Mas Land, Sinar Mas Energy and Infrastructure, Sinar Mas Communication & Technology, dan Sinar Mas Healthcare. 

    Melalui SMDD, Sinar Mas berharap inisiatif transformasi digital di setiap pilar usaha berlangsung seimbang dengan menyesuaikan pada karakteristik bisnis masing-masing, khususnya yang bergerak di sektor jasa dan melayani masyarakat.

    Sebelumnya, Sinar Mas melalui wadah investasi infrastruktur digital dukungannya, SM+ meresmikan kemitraan bersama LG CNS, perusahaan pemimpin dalam transformasi digital dari Korea Selatan yang dinamai LG Sinar Mas, sebuah perusahaan patungan yang menyediakan solusi dan layanan berbasis teknologi informasi (TI) terkini ke seluruh pelosok Indonesia, di Jakarta, Selasa (10/9/2024) lalu.

    Board Member of Sinar Mas, Franky Oesman Widjaja mengatakan, “Melalui kemitraan ini, kami yakin dapat berkontribusi membangun masa depan di mana teknologi terintegrasi secara mulus ke dalam kehidupan keseharian jutaan orang Indonesia, membantu kita untuk semakin terhubung, sejahtera dan cerdas. Kami meyakini kekuatan kolaborasi dapat mengantarkan kita melangkah lebih jauh, to go far and beyond.”

    Di sisi lain, dalam sektor teknologi kesehatan, Klinik Simas Sehat Sejahtera di penghujung Maret meresmikan Layanan Immunotherapy Nusantara by Terawan. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara dr. Terawan Agus Putranto dan Klinik Simas Sehat Sejahtera yang mengedepankan terapi  immunotherapy, terutama pada pemanfaatan Sel Dendritik (Dendritic Cell/DC). 

    Harapannya, terapi ini tidak hanya memperluas akses publik terhadap perawatan kesehatan mutakhir tetapi juga menawarkan harapan baru dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat modern.

    Sementara itu, pertimbangan peningkatan daya saing, optimalisasi pelayanan publik, juga efisiensi sumber daya serta mendorong semakin baiknya ekosistem industri telekomunikasi seluler, melatari penggabungan yang dilakukan PT Smartfren Telecom Tbk, PT XL Axiata Tbk, Selasa (10/12/2024) lalu. Proses merger yang direncanakan tuntas pada semester I-2025 mendatang, memunculkan entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera (XLSmart).

    Kepedulian Akan Lingkungan

    Dari sektor kemasan pangan, APP Group bersama Garuda Indonesia menginisiasi kolaborasi strategis dalam mengimplementasikan penggunaan kemasan ramah lingkungan pada layanan penerbangan. Kolaborasi ini sebagai langkah menuju keberlanjutan lingkungan sekaligus dukungan terhadap inisiatif pemerintah untuk melakukan pembangunan rendah karbon lewat pengurangan sampah plastik. 

    Implementasinya berupa pemakaian produk kemasan ramah lingkungan pada berbagai touch point layanan inflight service, seperti kemasan alat makan dan kemasan makanan serta minuman, menggunakan produk kemasan kertas Enza & Foopak yang dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan dari pemakaian plastik sekali pakai.

    Masih seputar bisnis berkelanjutan, Sinar Mas juga mendukung dan berpartisipasi dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024. Dalam gelaran yang mengemas isu-isu sustainability ke dalam rumusan percepatan pertumbuhan ekonomi hijau dunia, bertemu para pemangku kebijakan, pakar serta investor dari seluruh dunia dengan niatan membangun kemitraan di bidang sustainability, mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dunia.

    Adapun sebagian upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong transformasi sektor transportasi menuju masa depan tanpa emisi, dengan penggunaan biofuel sebagai solusi menekan emisi. 

    Saat ini, penggunaan minyak sawit sebagai campuran BBM terus digenjot oleh pemerintah Indonesia, selain untuk menekan emisi karbon, juga demi penghematan devisa negara. Rata-rata biofuel bisa mengurangi emisi karbon sebesar 50-90 persen, tergantung pada campuran yang digunakan dalam BBM ramah lingkungan. 

    Melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan petani kecil, Sinar Mas yakin dapat meningkatkan produktivitas panen sekaligus mendorong kesejahteraan para petani, berikut menjamin pasokan berkesinambungan bagi produksi bahan bakar nabati ramah lingkungan, termasuk untuk keperluan industri penerbangan. 

    Pada lingkup praktik perkebunan dan produksi, Sinar Mas Agribusiness and Food  berinovasi melalui peta jalan nol emisi yang berfokus pada empat hal, yakni berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi, merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi, mengelola metana dari pabrik pengolahan crude palm oil (CPO), serta beralih ke energi biomassa dalam prosesnya.

    Bakti Untuk Negeri

    Sebagai bakti pada Pertiwi, Sinar Mas melakukannya dengan ikut membangun ekosistem sepak bola nasional yang baik dengan melanjutkan dukungannya selaku sponsor resmi Tim Nasional Sepakbola Indonesia dari tahun 2023 silam. 

    Dukungan terhadap sepak bola tersebut bertujuan untuk membangun industri olahraga yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, ekosistem sepak bola yang sehat dapat memberikan dampak luas, memberdayakan berbagai pihak, memperkuat nasionalisme dan menghibur masyarakat, bahkan sebagai industri, turut serta mendorong kemajuan ekonomi nasional.

    Lebih lanjut, masih di tahun 2024, Sinar Mas juga berkomitmen memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pengembangan Nusantara Botanical Garden atau Kebun Raya IKN dengan memanfaatkan mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan. 

    Kehadiran kebun raya adalah bagian dari upaya bersama menerjemahkan konsep smart nature preservation, di mana sebuah kota pintar dibangun dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem, atau menyatu dengan alam. 

    Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika itu sangat mengapresiasi pembangunan Nusantara Botanica Garden yang dibangun oleh Konsorsium Nusantara. Menurut beliau, Nusantara Botanical Garden bukan sekadar proyek bisnis, tetapi proyek sosial.

    Sementara jelang pergantian tahun, PT Berau Coal mewujudkan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah membangun hingga tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat groundbreaking yang berlangsung di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur,  Jumat (27/12/2024), yang mengawali komitmen perusahaan berkontribusi membangun 500 unit rumah di Kabupaten Berau.

    Pada Maret, Managing Director Sinar Mas Ferry Salman dalam persamuhan dengan perwakilan media massa mengatakan bahwa jika setiap aksi korporasi maupun inisiatif sosial tetap berlangsung dan tidak berhenti, namun tetap dengan pertimbangan yang matang. 

    Di tahun 2025, Sinar Mas tetap menempatkan kolaborasi sebagai landasan pengembangan bisnis dan juga inisiatif sosial, memanfaatkan segenap potensi dan keunggulan komparatif milik bangsa Indonesia, menyasar visi Indonesia Emas 2045.