Xcloud.id

Produk: CPO

  • PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mendukung optimalisasi hilirisasi sawit. Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU, PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    “Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

    FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102, FGD yang diselenggrakan  menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara puncak di Istora Senayan pada 05 Februari 2025. 

    “LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, tambahnya.

    Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.. “Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri Sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

    ”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutrnya. 

    Edi juga berpandangan bahwa Pengusaha Sawit berharap Pemerintah meningkatkan eksport CPO dibanding kan tahun tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

    “Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirasasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal lebih selain menurunnya permintaan, sebenarnya lebih kepada menurunnya produksi sawit. Kita sangat mendukung adanya energi biodiesel sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit Dimana masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk oleh petani mandiri. Oleh karenanya penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada Peremajaan Sawit Rakyat”, tandasnya

    Menurut data pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.

    FGD yang dilakukan di Hotel Sahid, juga hadir sebagai pemantik, Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Penasihat Prabowo Ragu Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Lebih Tinggi dari 2024

    Penasihat Prabowo Ragu Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Lebih Tinggi dari 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menilai perekonomian Indonesia pada tahun ini akan sulit tumbuh lebih tinggi daripada 2024.

    Bambang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia kerap bergantung kepada dua faktor yaitu harga komoditas global (eksternal) dan peristiwa-peristiwa besar domestik (internal). Menurutnya, dua faktor tersebut yang akan membedakan perekonomian Indonesia pada 2025 dengan 2024.

    Untuk faktor harga komoditas global, Bambang melihat prospeknya akan memburuk pada 2025 terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat periode 2025—2029. 

    Dia meyakini kebijakan Trump yang proteksionis akan menciptakan ekskalasi perang dagang sehingga akan mempengaruhi harga komoditas global. Aktivitas ekspor-impor Indonesia pun akan terganggu.

    “Harga komoditasnya kemungkinan sulit untuk mencapai harga yang favorable [menguntungkan] buat Indonesia, apakah itu harga CPO [minyak sawit], apakah itu harga coal [batu bara], ataukah harga nikel misalkan. Jadi memang dari sisi global tidak banyak yang bisa kita harapkan” jelas Bambang dalam acara Starting Year Forum 2025, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu dari faktor internal, ekonomi Indonesia bergantung kepada peristiwa besar seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, hingga pemilu dan pilkada karena mendorong konsumsi. Pada 2024, semua peristiwa besar tersebut terjadi. Sedangkan pada 2025, tidak ada pemilu dan pilkada lagi. 

    “Artinya mesin yang mendorong pertumbuhan konsumsi yang mendominasi pertumbuhan ekonomi tidak sekuat di 2024,” ungkap  mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional itu.

    Menteri keuangan periode 2014—2016 itu pun memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5% pada 2025. Hanya saja, sambungnya, angka tersebut bergantung kepada keberhasilan dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun.

    Menurutnya, jika dieksekusi dengan baik maka makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun akan menimbulkan efek berganda yang besar ke perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini,” jelas Bambang.

  • Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

    Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan meminta klarifkasi startup teknologi akuakultur eFishery terkait dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan.

    Noel, sapaan akrabnya, berencana meminta klarifikasi ke eFishery ketika sudah mendapatkan undangan resmi.

    “Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana, minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa. Mungkin minggu depan, [tapi] tergantung undangan kawan-kawan lah. Kami juga enggak mau seperti jelangkung ya datang tidak diundang,” katanya usai menerima audiensi Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Ia mengatakan masih menunggu undangan dari pihak eFishery karena ini merupakan masalah internal perusahaan yang sulit jika pemerintah masuk tiba-tiba.

    “Ini terkait internal mereka. Kalau kayak gini kan memang ada problem internal yang sangat sulit kita masukin, tapi paling yang memungkinkan adalah kita memberi imabuan untuk tidak ada PHK,” ucap Noel.

    Dari hasil audiensi, ia mengatakan SPMTN berharap tidak ada PHK massal di eFishery.

    Noel memandang seharusnya PHK tidak dilakukan oleh perusahaan, sebab jangan karena kesalahan yang dilakukan manajemen, pekerja yang menerima batunya.

    “Jangan perilaku atau penyimpangan yang dilakukan manajemen lantas dikorbankan adalah buruh dan pekerjanya. Jadi kita mengimbau untuk tidak ada PHK,” ujarnya.

    Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal SPMTN, Icad, mengatakan bahwa pada Januari ini sudah ada 100 pekerja eFishery yang diberhentikan, di mana mayoritasnya berstatus karyawan kontrak.

    Dari informasi yang mereka dengar, pada Februari akan dilakukan PHK yang lebih besar. Menurut asumsinya, ini dilakukan untuk menghindari pemberian THR.

    Adapun semenjak kasus fraud ini terjadi, perusahaan memberhentikan beberapa komponen biaya operasional seperti untuk kebutuhan logistik.

    “Jadi enggak ada uang keluar untuk kirim logistik, untuk kirim karyawan pakai bensin gitu,” kata Icad.

    Diketahui, Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah  dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

    Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

    Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

    Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

    Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

  • Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

    Serikat Pekerja eFishery Curhat ke Wamenaker, Minta Dukungan Agar Tak Ada PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (31/1/2025).

    Kunjungan mereka disambut oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan yang biasa dipanggil Noel.

    Bendahara SPMTN Ari mengatakan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan keresahan terkait kondisi yang sedang dihadapi oleh eFishery.

    “Tadi kita menyatakan keresahan kita kepada bapak wakil menteri bahwa kita berharap eFishery itu tidak ditutup. Kita berharap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal itu tidak terjadi,” katanya ketika ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, pada Jumat ini.

    Ari mengatakan eFishery merupakan perusahaan aquaculture yang melibatkan puluhan ribu pembudidaya.

    Namun, dengan kondisi perusahaan saat ini, banyak pembudidaya yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka karena tidak mendapat akses pakan.

    Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada mitra dan klien eFishery yang turut merasakan efek negatifnya dari kondisi perusahaan.

    “Teman-teman [di eFishery] pasti berharap sekarang manajemen bisa melanjutkan operasionalnya,” ujar Ari.

    Maka dari itu, serikat pekerja meminta dukungan Kemnaker agar eFishery dapat terus beroperasi dan menghindari PHK massal.

    Wamenaker Noel dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah mengimbau eFishery agar tidak melakukan PHK.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut pemerintah berusaha mencegah adanya gelombang kedua PHK setelah terjadinya PHK besar-besaran di industri tekstil.

    “Ini tadi mereka kan diskusi dengan saya. Ini ada problem internal terkait fraud ya. Kalau cerita mereka, ada laporan yang secara pembukuan itu ternyata ada double. Jadi kita sebagai pemerintah mengimbau untuk tidak adanya PHK di eFishery,” kata Noel.

    Menurutnya, dalam situasi ini, pekerja tidak seharusnya menjadi korban karena masalah utamanya terletak pada manajemen perusahaan.

    Noel pun akan menyambangi manajemen eFishery untuk meminta klarifikasi.

    “Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana. Kita mau minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa,” ujar Noel.

    Kasus Fraud di eFishery

    Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah  dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

    Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

    Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

    Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

    Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

    Kemungkinan PHK

    Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary sebelumnya pernah menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, hingga kini belum ada informasi yang diterima serikat pekerja dari perusahaan soal pengurangan jumlah karyawan.

    “Per hari ini belum ada informasi terkait hal tersebut (PHK),” kata Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary, Jumat (17/1/2025), dilansir Kompas.com.

    Risyad mengatakan, manajemen eFishery sudah menghubungi serikat pekerja untuk membahas komitmen perusahaan di tengah situasi saat ini.

    “Belum ada dialog, tapi sudah ada pihak dari manajemen yang menghubungi,” tambahnya.

    SPMTN baru terbentuk pada 13 Januari 2025. Risyad menjelaskan, serikat ini didirikan karena kesadaran untuk berserikat, mengingat perusahaan teknologi sebelumnya tidak memiliki organisasi seperti ini.

    “Menurut kami sudah waktunya pekerja di bidang atau sektor teknologi berhimpun dan berserikat sehingga dapat saling jaga dan menguatkan,” ujarnya.

    Dalam keterangan resmi, SPMTN berkomitmen menjadi mitra positif bagi manajemen eFishery. Fokus utamanya adalah advokasi hak pekerja, baik kontrak maupun tetap, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

    SPMTN sedang mempersiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi.

    Mereka juga bekerja sama dengan manajemen menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.

    Serikat ini juga siap menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan konstruktif sesuai hukum. Komitmen SPMTN adalah keadilan dan transparansi di perusahaan.

  • Dukung Hilirisasi dan Ekspor, Danareksa Industrial Park Disiapkan, Nilai Investasi Rp162 Triliun – Halaman all

    Dukung Hilirisasi dan Ekspor, Danareksa Industrial Park Disiapkan, Nilai Investasi Rp162 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia bakal memiliki kawasan industri terbesar dan siap untuk mendukung program hilirisasi serta pengembangan industri berorientasi ekspor.

    Corporate Secretary and CSR Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan bakal mendorong transformasi tujuh kawasan industri di Holding BUMN Danareksa untuk memperkuat peran strategisnya sebagai salah satu katalisator dalam mendukung hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.

    Kawasan tersebut nantinya bakal menjadi Danareksa Industrial Park.

    “Holding BUMN Danareksa berkomitmen mewujudkan visi besar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melalui Asta Cita yang menitikberatkan pada hilirisasi industri, penguatan ekonomi nasional, dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai holding transformasi dan investasi, kami mempersiapkan Danareksa Industrial Park untuk menjadi gerbang investasi manufaktur global dengan mengintegrasikan pengembangan kawasan industri yang modern, smart, and green dengan didukung oleh infrastruktur penunjang dan konektivitas terlengkap,” ujar Agus dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Selasa(28/1/2025).

    Tujuh kawasan yang dilakukan transformasi yaitu PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan PT Kawasan Industri Makassar. Dengan total luas lahan 7.855 hektare, 

    Hingga saat ini, total nilai investasi yang telah masuk ke Danareksa Industrial Park mencapai US$10 miliar atau setara dengan Rp162 triliun dan telah menyerap lebih dari 300.000 lapangan kerja. Ketujuh kawasan industri tersebut juga telah didukung dengan akses jalan sepanjang total 154 kilometer. 

    Dukungan infrastruktur dan konektivitas yang baik diharapkan dapat memberikan dampak luas pada perekonomian, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

    Danareksa Industrial Park, melalui tujuh kawasan industrinya, menghadirkan solusi komprehensif yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi global. 

    Menurut Agus, setiap kawasan memiliki keunggulan unik, meliputi industri berteknologi tinggi, eco-industry untuk pengolahan Crude Palm Oil (CPO), zona pemrosesan ekspor, sektor tekstil, perikanan, agrobisnis, serta logistik yang berfokus pada penerapan ekonomi sirkular.

    “Danareksa Industrial Park memiliki keunggulan pelayanan one-stop solution dari dukungan ekosistem yang ada di Holding BUMN Danareksa dari jasa konstruksi, alternatif pendanaan, hingga Sistem Resi Gudang. Transformasi dan sinergi di Holding BUMN Danareksa diharapkan semakin memperkuat langkah serta kontribusi kami dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi yang kompetitif di kancah global,” tutup Agus.

  • Pemerintah harus serius gunakan bioethanol sebagai BBN

    Pemerintah harus serius gunakan bioethanol sebagai BBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pengamat: Pemerintah harus serius gunakan bioethanol sebagai BBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 27 Januari 2025 – 09:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah diharapkan serius mendorong pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) setelah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan dengan ditetapkannya bioethanol sebagai salah satu PSN, maka pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku.

    “Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujarnya melalui telepon di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kesungguhan pemerintah sangat dibutuhkan karena terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan bioethanol sebagai sumber energi nabati.

    Tantangan pertama, lanjutnya, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit sehingga pengembangan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, karena tinggal menghitung, berapa banyak untuk BBN dan berapa yang untuk ekspor.

    Hal itulah yang membedakan dengan bioethanol. Ethanol dihasilkan dari tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum maupun singkong. Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup,” katanya.

    Ia menyebutkan gula saat ini masih impor sedangkan untuk ethanol diambil molasenya juga tidak cukup dengan bahan baku yang ada.

    Tantangan kedua, untuk menghasilkan ethanol dengan standar fuelgrade juga tidak mudah karena yang dibutuhkan adalah ethanol 99 persen dan untuk menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah.

    Tantangan ketiga soal harga, tambahnya harga ethanol di pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi dari harga minyak, karena ethanol juga menjadi bahan baku untuk industri dan pangan.

    Sementara itu, tambahnya, dalam pengembangan bioethanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti pada biodiesel. Pada biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka subsidi bisa dihimpun dari badan tersebut, yang dihimpun dari pengusaha sawit.

    “Karena itulah, jadi kalau tetap mau mengembangkan bioethanol dengan harga terjangkau, Pemerintah harus siap-siap (menggunakan APBN untuk subsidi),” ujar Fabby.

    Jika Indonesia tetap ingin mengembangkan bioethanol, imbuhnya, Pemerintah harus melakukan intervensi terhadap tiga tantangan tersebut, terutama pengadaan bahan baku yang masih sedikit.

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara bahwa pemerintah harus serius atau terlibat aktif mendorong pengembangan bioethanol misalnya untuk mengerahkan potensi BUMN, keuangan sehingga bisa menyediakan bahan baku bioethanol dengan skala massal.

    “Kita bisa atau tidak membangun lahan perkebunan singkong atau tebu yang luasannya bisa menghasilkan bahan mentah (ethanol) berharga murah,” kata Marwan.

    Menurut dia jika bahan baku bioethanol mengandalkan kebun singkong atau tebu dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO, kecuali pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektar.

    Sumber : Antara

  • Ditetapkan Sebagai PSN, Pemerintah Diminta Serius Dorong Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati – Halaman all

    Ditetapkan Sebagai PSN, Pemerintah Diminta Serius Dorong Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diharapkan serius mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif  Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

    Fabby Tumiwa menegaskan bahwa dengan ditetapkannya bioethanol ditetapkan sebagai salah satu PSN, maka Pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku.

    “Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujar Fabby, Minggu (26/1/2025).

    Keseriusan Pemerintah, menurut Fabby memang sangat dibutuhkan. Karena setidaknya terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi.  

    Tantangan pertama, lanjut Fabby, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioetanol di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit.

    Itu sebabnya, pengembangan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, karena tinggal menghitung, berapa banyak untuk BBN dan berapa yang untuk ekspor. Hal itulah yang membedakan dengan bioetanol.

    “Sekarang kita lihat bioetanol. Etanol itu kan dihasilkan dari tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum maupun singkong.  Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup. Gula saja masih impor kok. Sedangkan untuk etanol diambil molasenya kan juga enggak cukup dengan bahan baku yang ada,” kata Fabby.

    Tantangan kedua, untuk menghasilkan ethanol dengan standar fuelgrade juga tidak mudah karena yang dibutuhkan adalah ethanol 99 persen.

    “Meski bukan hal sulit dipelajari. Tetapi untuk menghasilkan etanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah,” ujarnya.

    Tantangan ketiga soal harga. Menurut Fabby, harga etanol di pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi dari harga minyak, karena ethanol juga menjadi bahan baku untuk industri dan pangan.

    Fabby mengingatkan, dalam pengembangan bioetanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti pada biodiesel.

    Pada biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka subsidi bisa dihimpun dari badan tersebut, yang dihimpun dari pengusaha sawit.  

    “Karena itulah, jadi kalau tetap mau mengembangkan bioetanol dengan harga terjangkau, Pemerintah harus siap-siap (menggunakan APBN untuk subsidi),” ujar Fabby.

    Jika Indonesia tetap ingin mengembangkan bioetanol, imbuhnya, Pemerintah harus melakukan intervensi terhadap tiga tantangan tersebut, terutama pengadaan bahan baku yang masih sedikit.

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

    Menurutnya, Pemerintah harus serius mendorong pengembangan bioetanol. Pemerintah, kata Marwan, harus terlibat aktif. Misalnya untuk mengerahkan potensi BUMN, keuangan sehingga bisa menyediakan bahan baku bioetanol dengan skala massal.

    “Kita bisa enggak membangun lahan perkebunan singkong atau tebu yang luasannya bisa menghasilkan bahan mentah (ethanol) berharga murah,” kata Marwan.

    Kondisi itulah yang menurut Marwan, membedakan dengan biodiesel.

    Biodiesel, lanjutnya, didukung perkebunan kelapa sawit, yang menurut data resmi Pemerintah pada 2023 seluas 16,3 juta hektar dan tersebut di 26 provinsi Indonesia.

    “Kalau bioethanol, kebun singkong atau tebu kita dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO. Itu dasarnya. Kecuali kalau Pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektar,” kata dia. 

  • Temui Menteri Piyush Goyal, Menko Airlangga Sepakati Penyelesaian Isu Teknis Perdagangan RI-India – Halaman all

    Temui Menteri Piyush Goyal, Menko Airlangga Sepakati Penyelesaian Isu Teknis Perdagangan RI-India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal pada Sabtu (25/1/2025).

    Pertemuan itu memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi.

    Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategis khususnya di bidang perdagangan dan investasi. 

    Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. 

    Nantinya pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India.

    Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut telah menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan Indonesia dengan India. 

    “Kita telah menyepakati dengan India, akan menugaskan tim teknis untuk membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi,” kata Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Menko Airlangga memaparkan, pertemuan tersebut juga turut membahas mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir 27 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54 persen (2019-2023).

    Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dll), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. 

    Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya.

    “Diharapkan langkah konkret ini akan mampu mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan India,” tegas Menko Airlangga.

    Sebagai informasi, India merupakan penyumbang Surplus Neraca Perdagangan kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Selama tiga tahun berturut-turut surplus perdagangan Indonesia dengan India berkisar antara 13,5 miliar dolar AS hingga 14 miliar dolar AS per tahun, yang didominasi oleh ekspor produk mineral, besi dan baja, serta CPO dan turunannya. 

    India menempati peringkat ke-4 untuk negara tujuan ekspor dan peringkat ke-9 untuk negara asal barang impor Indonesia pada tahun 2023. India merupakan sumber investasi PMA terbesar ke-14 di Indonesia dengan total investasi senilai 275,4 juta dolar AS pada tahun 2023. Investasi India mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun 2022 senilai 127,6 juta dolar AS.

     

  • Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650,61 Triliun pada 2024

    Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650,61 Triliun pada 2024

    Tangerang Selatan, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya menyebut terjadi kenaikan signifikan pada perdagangan aset kripto di tahun 2024. Dikatakan, total nilai transaksi aset kripto hingga akhir tahun kemarin tercatat sebesar Rp 650,61 triliun.

    “Terjadi peningkatan sekitar 335,91% dari tahun 2023 yang lalu. Hal ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan,” katanya saat jumpa pers sosialisasi capaian kinerja 2024 dan langkah strategis Bappebti 2025 di Hotel Zuri, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (24/1/2025).

    Dikatakannya pada 2023, perdagangan aset kripto sebesar Rp 149,25 triliun. Dia memprediksi transaksi aset kripto bakal terus meroket. Begitu pula dengan jumlah pelanggan dari mata uang digital tersebut. 

    “Untuk jumlah pelanggan aset kripto hingga Desember 2024 mencapai 22,91 juta. Bisa jadi naik terus bahkan sampai 25 juta pelanggan itu bakal tercapai,” paparnya. 

    Diakui bahwa capaian kinerja Bappebti pada 2024 menjadi pijakan dalam menyiapkan langkah strategis ke depan. Hal ini guna meningkatkan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam mendukung penguatan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

    “Capaian Bappebti 2024 menunjukkan bagaimana PBK dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan perdagangan komoditas strategis Indonesia melalui transaksi multilateral di PBK. Selain itu, instrumen PBK lain berupa Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) mampu mendorong stabilitas harga dan pasokan komoditas, menjaga inflasi, serta meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia,” ungkap Tirta.

    Selama 2024, Bappebti mencatat peningkatan kinerja PBK dengan total nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun (naik 29,34 persen) dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp25.679,97 triliun. Kontrak berjangka yang banyak ditransaksikan dalam transaksi multilateral antara lain komoditas timah, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), emas, kopi, dan kakao.

    Adapun produk pada transaksi bilateral yaitu komoditi, forex, indeks saham, dan saham tunggal asing (single stock). Bappebti juga telah meluncurkan Bursa CPO Indonesia yang dirancang untuk menciptakan harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time pada 2023.

    “Mekanisme Bursa CPO masih bersifat sukarela dan terbatas untuk pasar domestik. Bursa CPO Indonesia mencakup transaksi fisik dan futures dengan dukungan 19 pelabuhan sebagai lokasi serah terima fisik CPO.Transaksi di Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023-November 2024 untuk futures mencapa i28,061 lot (140,3 ton), sedangkan transaksi fisik sebesar 10 lot (250 ton),” terang Tirta.

    Capaian lain terkait PBK pada 2024 adalah penguatan ekosistem perdagangan aset kripto melalui Bursa Aset Kripto Indonesia pada 28 Juli 2023.

    Dikatakan Tirta Bappebti terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi regulator mandiri (selfregulatory organization/SRO), asosiasi, dan para pemangku kepentingan industri aset kripto di Indonesia.

    Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto di samping tentunya memperkuat regulasi dan literasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Bappebti optimistis nilai transaksi aset kripto akan meningkat pada 2025.

    “Selain fokus pada peningkatan transaksi, Bappebti, SRO, dan pedagang fisik aset kripto (PFAK) juga harus konsisten dalam memberikan literasi untuk penguatan perlindungan kepada masyarakat. Literasi ditujukan terutama untuk pelanggan perdagangan aset kripto yang didominasi generasi muda,” jelas Tirta.

    Total nilai transaksi perdagangan aset kripto periode Januari-November 2024 tercatat Rp 556,53 triliun atau naik 356,16% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp 122 triliun. Hal ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. 

    Jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan. Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi pada November 2024 berjumlah 1,3 juta pelanggan. 

    Adapun jenis aset kripto dengan nilai transaksi tertinggi pada November 2024 antara lain Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Doge Coin (DOGE), Pepe (PEPE),dan XRP(XRP).

  • Serikat Pekerja eFishery Demo Minta Kejelasan soal Dugaan Fraud Rp9,7 Triliun

    Serikat Pekerja eFishery Demo Minta Kejelasan soal Dugaan Fraud Rp9,7 Triliun

    Bisnis.com, BANDUNG— Serikat Pekerja Multidaya Nusantara (SPMTN) meminta keterbukaan dan kejelasan dari manajemen eFishery terkait dugaan penyelewengan dana atau fraud hingga mencapai Rp9,7 triliun yang ramai saat ini.

    Tuntutan tersebut disampaikan ratusan karyawan tersebut di halaman Kantor eFishery, Jalan Malabar, Kota Bandung, Kamis (23/1/2025).

    Sekjen SPMTN Icad mengatakan isu yang berkembang saat ini sangat merugikan karyawan yang mengaku tidak terlibat dalam kejadian itu. 

    Icad mengaku karyawan yang disebutnya tidak terlibat dalam dugaan fraud tersebut merasa dirugikan atas informasi yang saat ini beredar. Mereka pun mengutarakan kekecewaannya lantaran manajemen tak kunjung memberi kejelasan.

    “Banyak karyawan yang nggak tahu apa-apa, kami kerja supaya punya rekam jejak yang bagus. Sangat gak fair yang berbicara eFishery ini fraud sistematis. Menurut saya gak fair, sepertinya gak elok juga, gak mungkin juga kita mau kasih uang yang gak halal ke anak dan keluarga kita,” kata Icad.

    Icad yang mengaku juga mewakili ribuan karyawan perusahaan starup akuakultur tersebut menyayangkan atas narasi yang berkembang yang seolah-olah menyeret pegawai lain.

    “Saya dari serikat mengecam keras berita yang tidak berimbang, yang menyatakan bahwa eFishery karyawannya seluruhnya terlibat fraud, itu tentu tidak,” ujarnya. 

    Ia menuturkan bahwa hingga saat ini manajemen belum juga buka suara untuk memberi kejelasan, bahkan kepada karyawannya sendiri sekalipun.

    “Belum ada informasi sama sekali,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, manajemen eFishery diduga melakukan fraud hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun. Bahkan, akhir tahun lalu dewan direksi membebastugaskan sementara CEO sekaligus pendiri eFishery Gibran Huzaifah dan CPO Chrisna Aditya selama penyelidikan berlangsung.