Xcloud.id

Produk: CPO

  • Minyakita Seliter ”Disunat”, Pengamat Duga Produsen Melakukannya karena Biaya Produksi Tinggi – Halaman all

    Minyakita Seliter ”Disunat”, Pengamat Duga Produsen Melakukannya karena Biaya Produksi Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belakangan ini, publik sedang diramaikan soal minyak goreng Minyakita yang dijual dengan kemasan seliter, ternyata setelah dituangkan isinya ke gelas ukur, takarannya kurang dari itu.

    Dari video yang viral di media sosial, Minyakita kemasan seliter tersebut ternyata isinya hanya sebesar 750 mililiter.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menemukan hal serupa ketika melakukan sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025).

    Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, menduga para produsen memangkas isi Minyakita karena harga bahan baku yang sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp 15.700 per liter.

    “Mengapa ada perusahaan menyunat isi Minyakita? Dugaan saya karena biaya pokok produksi sudah jauh melampaui HET,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, dikutip Senin (10/3/2025).

    Ia mengatakan, harga bahan baku minyak goreng sawit, yakni minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), dalam negeri selama enam bulan terakhir tercatat sebesar Rp 15 ribu – 16 ribu per kg.

    Dengan angka konversi CPO ke minyak goreng 68,28 persen dan 1 liter setara 0,8 kg, untuk memproduksi Minyakita seharga Rp 15.700/liter, dibutuhkan biaya hingga Rp 13.400/kg.

    Itu baru dari bahan baku CPO. Produsen masih perlu memperhitungkan biaya pengolahan, distribusi, dan margin keuntungan usaha.

    “Kalau ketiga komponen itu diperhitungkan, sudah barang tentu harga CPO harus lebih rendah lagi,” ujar Khudori.

    Artinya, dengan tingkat harga CPO saat ini dan keharusan produsen Minyakita menjual ke Distributor 1 (D1) maksimal sebesar Rp13.500/liter, Khudori menyebut produsen sudah pasti akan merugi.

    “Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi?” ucap Khudori.

    Maka dari itu, kata dia, produsen akan menjual Minyakita sesuai HET, tetapi mengorbankan kualitasnya, yaitu dengan menyunat isi kemasan.

    Produsen bisa saja menjual dengan tidak mengorbankan kualitas atau menyunat isinya, tetapi harga jualnya akan berada di atas HET.

    “Keduanya berisiko dan melanggar aturan, tapi kalau aturan yang ada tidak memungkinkan usaha eksis dan sustain tanpa melanggar aturan, yang patut disalahkan pengusaha atau pembuat regulasi? Atau keduanya?” kata Khudori.

    Kejadian Lama

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan kasus MinyaKita yang tak sesuai takaran dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah kasus lama.

    Ia mengatakan pihaknya pernah melaporkan produsen MinyaKita, PT Navyta Nabati Indonesia, telah dilaporkan ke polisi terkait penumpukan barang.

    “Sebenarnya produsen itu (PT Navyta Nabati Indonesia) juga pernah kita (tindak) yang penumpukan barang, jadi itu mungkin video lama (MinyaKita tidak sesuai takaran)” ungkap Budi dalam video Kompas.com yang tayang pada Minggu (9/3/2025).

    “Sudah kita laporkan juga ke polisi,” imbuhnya.

    Menurut Budi, MinyaKita yang tak sesuai takaran, kini sudah tidak lagi beredar di pasaran.

    Mengenai MinyaKita yang dijual di atas HET, Budi juga membantahnya.

    Ia menyebut harga jual MinyaKita saat ini sudah sesuai HET, yaitu Rp15.700 per liter.

    “Dan itu sudah nggak ada (MinyaKita yang takarannya tidak sesuai), sudah nggak beredar lagi.”

    “(Harga) normal (untuk) satu liter, HET-nya Rp15.700,” kata Budi.

    Diketahui, PT Navyta Nabati Indonesia disegel pada Januari 2025, karena melakukan pelanggaran dalam distribusi MinyaKita.

    Sementara itu, sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengklaim pihaknya juga menemukan MinyaKita yang tidak sesuai takaran.

    Saat melakukan inspeksi terkait ketersediaan sembilan bahan pokok, Andi menemukan ada kemasan MinyaKita satu liter yang hanya berisi 750-800 mililiter.

    Tak hanya itu, Andi juga menemukan MinyaKita dijual di atas HET yang sudah ditetapkan.

    “Kami temukan MinyaKita dijual di atas HET. (Seharusnya HET) Rp15.700, tapi dijual Rp18.000,” ujar Andi di Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

    “Kemudian (kemasan satu liter) isinya tidak cukup satu liter, hanya 750, 800 mL,” lanjut dia.

    Atas temuan itu, Andi meminta produsen MinyaKita, PT Artha Eka Global, diproses.

    Apabila PT Artha Eka Global terbukti melakukan kecurangan dalam memproduksi MinyaKita, kata Andi, maka akan dilakukan penyegelan, bahkan penutupan.

    “Jadi kami minta PT-nya ini, PT Artha Eka Global, kami minta diproses, kalau terbukti (curang), disegel, ditutup,” pungkasnya.

    Selain PT Artha Eka Global, dua produsen lainnya yang juga disinggung adalah Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN) dan PT Tunasagro Indolestari.

    Satgas Pangan Polri Langsung Sita

    Terkait temuan MinyaKita yang tak sesuai takaran, Satgas Pangan Polri langsung melakukan penyitaan.

    Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, yang juga menemani Andi Amran Sulaiman saat inspeksi di Pasar Lenteng Agung, mengatakan pihaknya bakal melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus MinyaKita ini.

    “Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi tersebut, telah dilakukan langkah-langkah berupa penyitaan barang bukti dan proses penyelidikan, serta penyidikan lebih lanjut,” urai Helfi dalam keterangannya, Minggu, dikutip dari Wartakotalive.com.

    Ia juga membenarkan, MinyaKita yang tak sesuai takaran itu ditemukan berasal dari tiga produsen, termasuk PT Artha Eka Global.

    “Tiga mereka MinyaKita yang diproduksi tiga produsen berbeda, ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan,” kata Helfi.

    “Hasil pengukuran sementara dalam label tercantum 1 liter, ternyata hanya berisikan 700 hingga 900 mililiter,” imbuh dia.

  • 3 Produsen Minyakita Curang Kurangi Takaran, Apa Penyebabnya?

    3 Produsen Minyakita Curang Kurangi Takaran, Apa Penyebabnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan terjadinya kecurangan penjualan Minyakita lantaran tingginya harga produksi. 

    Adapun, kecurangan yang dimaksud adalah Minyakita kemasan 1 liter yang dijual ke masyarakat hanya berisikan 750-800 mililiter (ml). Selain itu, ditemukan julan penjualan Minyakita melebihi Harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Terkait hal ini, Khudori berpendapat praktik tu terjadi lantaran biaya pokok produksi sudah melampaui HET. Dia menjabarkan, harga bahan baku minyak goreng sawit, yakni crude palm oil (CPO), dalam negeri selama 6 bulan terakhir sekitar Rp15.000-16.000 per kg. 

    Dengan angka konversi CPO ke minyak goreng 68,28% dan 1 liter setara 0,8 kg, diketahui untuk memproduksi MinyaKita seharga Rp15.700 per liter, harga CPO maksimal adalah Rp13.400 per kg. 

    “Ini baru menghitung bahan baku CPO. Belum memperhitungkan biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan usaha,” kata Khudori melalui keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

    Oleh karena itu, Khudori mengatakan produsen Minyakita tak mampu menutupi selisih biaya produksi tadi. Dengan begitu, ada produsen Minyakita yang lakukan kecurangan di lapangan. 

    Menurutnya, dengan tingkat harga CPO saat ini, produsen tidak mampu menjual Minyakita ke Distributor I (D1) maksimal sebesar Rp13.500 per liter. 

    “Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi,” imbuhnya.

    Khudori merinci, distribusi yang panjang hingga ada D3 dan D4 versi pemerintah. Tercatat, distribusi MinyaKita dari produsen ke distributor I (D1) dijual seharga Rp13.500/liter. Lalu, dari D1 ke D2 seharga Rp14.000/liter, D2 ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen Rp15.700/liter. 

    Untuk mencegah kecurangan berlanjut, Khudori pun mengingatkan pemerintah mengoreksi kebijakan MinyaKita. Menurutnya, kebijakan saat ini amat tidak menguntungkan produsen. 

    Dia berpendapat pengelola kebun sawit, produsen MinyaKita, pedagang, dan konsumen adalah satu mata rantai tak terputus. 

    “Kalau ada salah satu yang harus keluar karena ekosistem tidak memungkinkan usaha berlanjut, mata rantai produksi bakal terganggu. Itulah yang berkemungkinan terjadi saat ini,” jelasnya.

    Selain itu, ke depan pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang tidak mendistorsi harga. Khudori mengingatkan kalau hendak mensubsidi MinyaKita untuk kelompok miskin/rentan dan UMKM, sebaiknya dilakukan dengan transfer tunai. 

    “Uang hanya bisa digunakan untuk membeli MinyaKita. Tidak bisa dicairkan atau digunakan membeli yang lain. Cara ini tidak mendistorsi harga, selain juga lebih tepat sasaran. Atau kebijakan lain yang ramah pasar,” katanya.

  • Pabrik Produksi Biogas dari Limbah Sawit Segera Beroperasi di Boven Digoel Papua Selatan – Halaman all

    Pabrik Produksi Biogas dari Limbah Sawit Segera Beroperasi di Boven Digoel Papua Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Peluang pemanfaatan teknologi biogas di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia saat ini menjadi negara produsen minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia.
    Sejumlah pabrik biogas sudah berdiri di daerah-daerah penghasil sawit seperti Langkat dan Pulau Belitung. 

    Terbaru pabrik biogas juga sedang dibangun di Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan yang akan mengubah POME (Palm Oil Mill Effluent) atau limbah cair kelapa sawit menjadi energi terbarukan. Biaya investasi awal yang digelontorkan TSE Group mencapai 3,6 juta dolar AS.

    “Kita bangun pabrik biogas yang investasi di awal tentu akan besar. Tapi dalam jangka panjang kita akan mengurangi penggunaan BBM di seluruh aktivitas kebun dan pabrik. Dengan pengembangan Biogas Power Plant yang dikoneksikan dengan BioCNG dalam jangka panjang pasti ada bermanfaat bagi perusahaan maupun lingkungan,” kata Luwy Leunufna, Direktur Tunas Sawa Erma (TSE) Group, Jumat, 7 Maret 2025.

    Dari dua tangki biogas berkapasitas 7.800 meter kubik ini mampu menghasilkan listrik 2 MW untuk kegiatan operasional Palm Kernel Crushing Plant dan lain sebagainya. Ketika Biogas Power Plant ini berjalan, estimasi pengurangan emisi yang dilakukan TSE Group mencapai 60,708 ton CO2 per tahun dibandingkan dengan tanpa fasilitas ini.

    Pembangunan biogas sekaligus sebagai bentuk realisasi perusahaan dalam upaya global mencapai Zero Emissions sampai dengan tahun 2050. Menurut Luwy, ini dijalankan atas dasar kesadaran dan keyakinan dari TSE Group bahwa Net Zero Emissions hanya bisa dicapai melalui kerja sama dan inovasi dari semua pihak yang terlibat dalam rantai nilai kelapa sawit.

    Luwy menambahkan, upaya ini sekaligus untuk mendukung Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Perjanjian Paris, di mana salah satu poin kesepakatannya menyatakan bahwa negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut menyetujui untuk melakukan pengurangan emisi karbon nasional secara sukarela (nationally determined contributions/NDC) dengan tujuan menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius.

    Biogas Power Plant, TSE Group mengubah POME (Palm Oil Mill Effluent) atau limbah cair kelapa sawit menjadi energi terbarukan. Biaya investasi awal yang digelontorkan TSE Group mencapai USD 3,600,000.

    “Melalui komitmen Net Zero Emissions kita ingin mencoba menyeimbangkan emisi yang sudah dirilis. Karena itu kita melakukan serangkaian aktivitas seperti pembangunan Biogas Power Plant- BioCNG, menggantikan penggunaan alat berat berbahan bakar minyak dengan EV, shifting secara perlahan dari B30 ke B40 dan B50 sesuai dengan peraturan pemerintah, pembangunan solar panel dan lain sebagainya.Intinya adalah bagaimana kita lakukan intervensi secara efektif untuk membuat emisi kita menjadi netral atau yang kita tahu sebagai net zero,” terang Luwy.

    Dalam waktu dekat, Biogas Power Plant TSE Group akan diresmikan. Ke depannya, TSE Group juga akan membangun biogas di lima lokasi di unit-unit perusahaan secara bertahap. Rencana ini tertuang dalam TSE Group Emition Reduction Roadmap yang memuat target perusahaan untuk mencapai Net Zero Emissions.(tribunnews/fin)

  • Produksi Sawit 2024 Lesu, Gapki Sebut 2 Hal Ini Jadi Biang Kerok

    Produksi Sawit 2024 Lesu, Gapki Sebut 2 Hal Ini Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) turun 3,8% secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 48,16 juta ton pada 2024. Pada tahun sebelumnya, produksi CPO di dalam negeri mencapai 50,06 juta ton.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Hadi Sugeng mengatakan, produksi sawit domestik lesu karena dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor.

    “Untuk produksi kita akhirnya harus menyerah minus 3,8% yoy. Ini banyak dipengaruhi oleh el nino tahun lalu yang berdampak terhadap produksi. Di samping itu, ada tanaman-tanaman menua yang ikut berkontribusi terhadap penurunan produksi,” kata Hadi, Kamis (6/3/2025).

    Adapun, penurunan produksi CPO ini juga diikuti oleh susutnya pasar ekspor. Gapki mencatat volume ekspor produk kelapa sawit RI tahun lalu susut 8,3% yoy dari 32,21 juta ton menjadi 29,53 juta ton.

    Penyusutan dialami nyaris oleh seluruh kategori produk. Meliputi, ekspor CPO yang turun 10,6% yoy ke level 2,91 juta ton. Disusul oleh olahan PO 10% yoy menjadi 20,45 juta ton. Lalu, crude palm kernel oil (CPKO) dan biodiesel dengan penurunan masing-masing 1,55% yoy dan 76,3% yoy.

    Produk kelapa sawit dalam negeri yang tercatat mengalami kenaikan volume ekspor, antara lain oleokomia sebesar 3,4% yoy dengan volume sebanyak 4,79 juta serta olahan PKO yang naik 1,6% yoy dengan volume 1,26 juta ton.

    Penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan China sebesar 2,38 juta ton, disusul India 1,13 juta ton, serta Bangladesh, Malaysia, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa dalam jumlah yang lebih kecil. Sebaliknya, ekspor ke Pakistan sebesar 486.000 ton dan kawasan Timur Tengah 164.000 ton. Sementara itu, ekspor ke Rusia dan beberapa negara lain naik dengan jumlah yang lebih kecil.

    Sepanjang 2024, nilai ekspor CPO mencapai US$27,76 miliar atau setara Rp440 triliun, turun 8,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$30,32 miliar atau setara dengan Rp463 triliun.

    Dari sisi konsumsi, kelapa sawit tercatat naik 2,8% yoy. Kenaikan konsumsi ini dikontribusi oleh biodiesel, yakni sebesar 7,5% yoy dengan volume mencapai 11,44 juta ton pada tahun lalu.

    Dengan mempertimbangkan kecenderungan produksi dan konsumsi dalam negeri, khususnya kebijakan penggunaan biodiesel, kecenderungan harga, serta supply dan demand minyak nabati dunia, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 53,6 juta ton pada 2025, naik 1,7% yoy.

    Sementara itu, konsumsi juga diperkirakan naik hingga 9,5% yoy mencapai 26,1 juta ton, termasuk untuk biodiesel B40 sebesar 13,6 juta ton.

    Dengan perkiraan tersebut, Gapki memprediksi ekspor tahun depan turun menjadi 27,5 juta ton. Lebih rendah dari ekspor tahun 2024 sebesar 29,5 juta ton.

  • Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard dalam kunjungan kerja ke Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

    Mengawali pertemuan, Menteri Lombard mengharapkan dialog ekonomi tingkat tinggi pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

    Menteri Lombard juga memuji peran Indonesia yang sangat penting sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.

    “Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis,” ujar Menteri Lombard.

    Airlangga mengharapkan percepatan penyelesaian  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

    “Penyelesaian I-EUCEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga.

    Penyelesaian perundingan I-EUCEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antar kawasan.

    Menteri Lombard  menyambut baik permintaan Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

    Menurut Menteri Lombard, CEPA ini mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

    Menko Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

    Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.
    Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan RRT di Maluku Utara.

    Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai Baterai EV berbasis Nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

    Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis guna mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

    Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai EUR11 Miliar, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Perancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

    Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT. PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

    Selain itu, Menteri Lombard juga menyebutkan kerjasama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

    Dalam pertemuan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

    “Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Airlangga mengajak Prancis mendukung komitmen Indonesia untuk comply terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

    Mengakhiri pembicaraan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    “Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” kata Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Duta Besar RI untuk Paris, Mohamad Oemar.

  • Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto tetap memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lanjutan pembangunan hingga pengembangannya telah ia tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

    Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 pembangunan IKN itu ia masukkan ke dalam Asta Cita program prioritas nasional ke-6. Bahkan, dalam program prioritas ke-6 oa telah mendesain rancangan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga ia masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    “Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Senin (3/3/2025).

    Dalam rancangan pembangunannya, pembangunan IKN dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    “Melalui perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan pembangunan sosial, superlab ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029.

    Dalam daftar kegiatan prioritas utama di dokumen RPJMN 2025-2029, disebutkan pula bahwa Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memanfaatkan sumber dana dari belanja K/L dan badan usaha, antara lain OIKN, Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kemenhub, Kementerian PPN/Bappenas, serta badan usaha.

    Untuk target kegiatan terselenggarannya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, sumber dananya juga dirancang melalui belanja K/L dan badan usaha, antara lain BSSN, OIKN, Kemenkeu, Kementerian Komdigi, Polri, serta badan usaha.

    Prabowo juga menetapkan pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, khususnya di Pulau Derawan dari Pulau Maratua.

    Adapula penyusunan rencana induk/masterplan penataan darl pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata.

    Pengembangan IKN juga dirancang dengan pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar IKN, melalui beberapa sektor, yaitu:

    1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kalimantan Tirnur.

    2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition MICE) dalam negeri.

    3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik.

    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara

    5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir, kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF) – Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian.

    6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (lndonesia Deepwater Development Project /IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan.

    7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output penyusunan data supply-demand dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki.

    8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan.

    9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

    11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output preservasi pada sejumlah jalan atau jembatan koridor logistik.

    12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output pengembangan pelabuhan

    13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

    14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5

    15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan.

    Rancangan pembangunan IKN juga didasarkan pada skema Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Kawasan Ibu KOta Nusantara, dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, berikut ini rinciannya:

    1. Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitamya, dengan output Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara.

    2. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    3. Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    4. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan.

    5. Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

    6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

    7. Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan output, diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke lbu Kota Nusantara

    8. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

    Di luar itu, target pembangunan IKN selama lima tahun ini yaitu pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan, kawasan lindung dan kehutanan, penanggulangan bencana, serta pertanian berkelanjutan.

    (arj/mij)

  • Terungkap! Modus Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Terungkap! Modus Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso buka-bukan tentang penyebab harga Minyakita tinggi di pasaran. Berdasarkan hasil temuan, ada sejumlah distributor nakal yang membuat aturan minimal order sehingga menyulitkan pengecer.

    Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sendiri berada di posisi Rp 15.700/liter. Sedangkan di pasaran, harganya cukup bervariasi, melebihi HET tersebut. Berdasarkan data Kemendag, rata-rata nasional harga Minyakita mencapai Rp 17.200/liter.

    Budi menjelaskan, sebetulnya Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga Minyakita sesuai tingkatan penjualannya. Misalnya, harga jual dari produsen ke Distributor 1 (D1) harganya Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000/liter, D2 ke pengecer Rp 14.500/liter, barulah dari pengecer ke konsumen Rp 15.700/liter.

    “Kenapa harga mahal? Sebenarnya yang utama karena distribusi. Kami sudah menemukan beberapa di lapangan, ini ketika D2 menjual ke pengecer, ada yang nakal dengan membuat aturan minimal harus membeli sekian,” kata Budi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Ia pun mencontohkan, misalnya D2 menjual Minyakita dengan minimal pembelian 50 sampai dengan100 dus. Kondisi ini membuat sejumlah pengecer tidak mampu membeli, sehingga hanya pengecer besar yang mampu menyerap.

    Alhasil, pengecer kecil tidak dapat melakukan aktivitas penjualan. Untuk mengantisipasi hal ini, akhirnya pengecer kecil membeli produk Minyakita tersebut dari para pengecer besar dengan harga lebih mahal.

    “Akhirnya pengecer besar ini menjual lagi ke pengecer kecil, tidak langsung konsumen karena pengecer ini tidak punya uang,” ujarnya.

    Budi mengatakan, kondisi ini akhirnya menciptakan perpanjangan rantai distributor, bahkan hingga D4, baru kemudian Minyakita dijual ke pengecer, sebelum akhirnya konsumen. Hal inilah yang menyebabkan harganya semakin naik.

    “Seharusnya sampai D2 langsung pengecer, akhirnya ada D2, D3, D4. Ini yang sedang kami awasi selama ini bersama satgas pangan juga pemda,” kata dia.

    Meski terjadi kenaikan harga, Budi memastikan bahwa supaya Minyakita terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan ini. Sebab, pemerintah menerapkan sistem Domestic Market Obligation (DMO) yang membuat produsen berkewajiban untuk menyalurkan suplai ke dalam negeri dulu baru boleh melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    “Minyakita benar Rp 17.200 itu harga nasional. Jadi di pasar mungkin Rp 20.000, Rp 19.000, ada juga beberapa yang Rp 15.700 karena kami memang sering ke pasar. Tapi kita ada kebijakan melalui Permendag, menggunakan sistem DMO. DMO ini sudah kita hitung sesuai kebutuhan Minyakita dalam negeri sehingga sebenarnya dari suplai tidak ada masalah,” ujarnya.

    (shc/kil)

  • Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Lesu di Maret 2025

    Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Lesu di Maret 2025

    JAKARTA – Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan pungutan ekspor (PE), periode Maret 2025 adalah sebesar USD 954,50/MT. Nilai ini turun sebesar USD 0,94 atau 0,10 persen dari HR CPO periode 1—28 Februari 2025 yang tercatat sebesar USD 955,44/MT.

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor220 Tahun 2025 tentang HR CPO yang Dikenakan BK dan Tarif Layanan Umum BPDP-KS periode Maret 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan, BK CPO periode Maret 2025merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, PE CPO periode Maret 2025 merujuk pada Lampiran I PMK Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen dari HR CPO periode Maret 2025, yaitu sebesar USD 71,5877/MT.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 124/MT dan PE CPO sebesar 7,5 persen dari HR CPO Maret 2025, yaitu sebesar USD 71,5877/MT untuk periode Maret 2025,” tutur Isy mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 1 Maret.

    Sumber harga untuk penetapan HR CPO dimaksud diperoleh dari rata-rata harga selama periode 25 Januari—24 Februari 2025 pada bursa CPO di Indonesia sebesar USD 845,38/MT, bursa CPO di Malaysia sebesarUSD 1.063,62/MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar USD 1.418,68/MT.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari USD 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dansumber harga terdekat dari median. Oleh karena itu, HR bersumber dari bursa CPO di Malaysia dan bursa CPO di Indonesia

    Sesuai dengan perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO turun menjadi sebesar USD 954,50/MT. Penurunan HR CPO tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya penurunan permintaan terutama dari India dan penurunan harga minyak nabati lainnya.

    Selain itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25 kg dikenakan BK USD 31/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Kepmendag Nomor221 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized(RBD) Palm Oleindalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

    Sementara itu, HR biji kakao periode Maret 2025 ditetapkan sebesar USD 10.394,87/MT, turun sebesar USD 486,06 atau 4,47 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Maret 2025 menjadi USD 9.910/MT, turun USD 485 atau 4,66 persen dari periode sebelumnya.

    Penurunan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yang tetap sebesar 15 persen sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK Nomor 38 Tahun 2024. Penurunan HR dan HPE biji kakao, antara lain, dipengaruhi peningkatan produksi seiring dengan membaiknya cuaca di negara produsen utama.

    Di sisi lain, HPE produk kulit periode Maret 2025 tidak berubah dari bulan sebelumnya. Sedangkan, HPE produk kayu meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu veneerdari hutan alam, kayu dalam serpihan bentuk keping atau pecahan (wood in chips or particle),serpih kayu (chipwood), kayu olahan dengan luas penampang 1.000—4.000 mm2dari jenis rimba campuran, sortimen lainnya dari jenis jati dan hutan tanaman dari jenis pinus dan gemelina, akasia, sengon serta balsa, dan eukaliptus.

    Sedangkan kayu veneer dari hutan tanaman, wooden sheet for packing box, kayu olahan dengan luas penampang 1.000—4.000 mm2dari jenis meranti, merbau, sortimen lainnya dari jenis eboni dan karet turun.Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Kepmendag Nomor 219 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan BK.

  • Video: Tarif Impor CPO India Naik, Gimana Nasib 40% Ekspor Sawit RI?

    Video: Tarif Impor CPO India Naik, Gimana Nasib 40% Ekspor Sawit RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta menyoroti dampak kenaikan tarif impor CPO India menjadi 27,5%.

    Kebijakan India yang dimaksudkan untuk memperkuat daya tahan petani lokal akan menekan ekspor CPO Indonesia ke India yang mencapai 40% dari total ekspor sawit RI. Sehingga ekspor CPO RI harus mencari pasar lain termasuk meningkatkan serapan ke China hingga Afrika.

    Di sisi lain, pemerintah RI dapat menekan penerapan tarif impor CPO yang tinggi melalui negosiasi perjanjian Dagang RI-India.

    Seperti apa upaya RI menghadapi dampak kenaikan tarif impor CPO India? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 27/02/2025)

  • Apa Itu Liga Korupsi Indonesia? 11 Klasemen Teratas Jadi Sorotan

    Apa Itu Liga Korupsi Indonesia? 11 Klasemen Teratas Jadi Sorotan

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepak bola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air.

    Dengan cap Fakta Bola Garuda di sebelah kiri atas, didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Sejauh ini, kasus korupsi dalam negeri yang paling merugikan negara ialah PT Timah Tbk. yang menjerat salah satunya suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka.

    Di urutan dua, ada new entry alias kasus baru di dalam Liga Korupsi, yaitu, Pertamina. Oplosan kandungan bensin yang merugikan konsumen sekaligus negara itu saat ini tengah menjadi samsak kemarahan masyarakat.

    oke klasemen sementara pertamina menggeser pt timah di urutan pertama klasemen dan berpeluang masuk champions league musim depan pic.twitter.com/CxGB3uUOYU— abcdefuck (@re_search30) February 27, 2025

    Selengkapnya, berikut Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia, protes rakyat dalam bentuk meme sepak bola:

    PT TIMAH – 300 T PERTAMINA – 193 T BL BLBI – 138 T DUTA PALMA – 78 T PT TPPI – 37 T PT ASABRI – 22 T PT JIWASRAYA – 17 T KEMENSOS – 17 T SAWIT CPO – 12 T GARUDA INDONESIA – 9 T BTS KOMINFO – 8 T

    Adapun, rupa-rupa komentar unik dan menggelitik dari warganet juga mewarnai kemunculan Liga Korupsi Indonesia ini, berikut di antaranya:

    @Riodi***: “Ayo dong pertamina susul PT timah biar langsung scudeto.” @arvi***: “Siap2 Danantara penghuni posisi pertama.” @Zepr***: “Masih nunggu beton waskita fc dan antam fc bangkit dari liga 2.” @koko***: “tolong di update klasemennya. pertamina harusnya naik satu, timah turun satu.” @purno**: “kominfo jangan sampe kena degradasi. ayo lanjutkan performa korup nya.” @java***: “ini jadi motivasi bagi para koruptor berbakat di indonesia untuk bisa melampauinya.” Dugaan Korupsi dalam Pengadaan BBM

    Kasus yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung ini menyoroti dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga. Modus yang digunakan adalah dengan membeli RON 90 tetapi mengklaimnya sebagai RON 92, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

    Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan terus melakukan pendalaman terhadap praktik tersebut untuk memastikan transparansi dalam pengadaan BBM di Indonesia.

    Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa permasalahan utama yang diungkap bukanlah tentang pencampuran atau oplosan BBM yang merugikan konsumen, tetapi terkait mekanisme pengadaan bahan baku BBM yang bermasalah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News