Xcloud.id

Produk: CPO

  • Kuota Impor Mau Dihapus Prabowo, Nasib Komoditas Pangan Gimana?

    Kuota Impor Mau Dihapus Prabowo, Nasib Komoditas Pangan Gimana?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bilang akan buka keran impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perkara ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengklarifikasi maksud dari pembukaan kuota impor itu.

    Arief mengelaborasi, maksud sesungguhnya dari Presiden Prabowo adalah untuk mempermudah impor.

    “Ya, kan, maksudnya dipermudah. Jadi, kalau memang sudah ada angkanya, tentunya berdasarkan neraca, ‘kan ada neracanya. Neraca itu maksudnya lebih melindungi para petani dan peternakan. Jadi, ada neraca komoditas. Ada angka-angka yang harus dihitung,” katanya saat ditemui seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Kini yang jadi tugas berikutnya, menurut Arief, adalah menentukan pihak mana saja yang mendapat keleluasaan impor itu. Arief bilang, kebijakan ini tidak terbatas hanya pada 1-2 perusahaan tertentu.

    “Tinggal ini masalahnya siapa yang mengimpor itu. Maksudnya, dibuka seluas-luasnya. Jangan terbatas pada 1-2 perusahaan saja, maksudnya Pak Presiden ‘kan itu. Nanti Pak Menko Pangan, karena neraca komoditas itu ada di Menko Pangan. Intinya, jangan dipersulit lah,” terang Arief.

    Arief bilang, sejauh ini sudah ada angka gambaran komoditasnya. Itulah yang akan menentukan komoditas apa saja yang akan dibuka lebih leluasa keran impornya.

    “Sudah ada angkanya berapa (neraca komoditas), itu yang dibuka. Itu hanya kombinasi antara BUMN, private sector, yang diminta untuk membantu pengadaan dari luar negeri. Tapi, nomor satu adalah ketersediaan dari produksi dalam negeri. Itu yang nomor satu. Ada pun kalau belum sufficient atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri,” jelasnya.

    Arief berkata kalau pengadaan luar negeri menjadi opsi alternatif terakhir. Ia menegaskan, Presiden Prabowo juga akan mempertimbangkan trade balance.

    “Trade balance itu maksudnya, kalau kita ekspor ke satu negara, kita juga perlu menyeimbangkan dari kebutuhan dari negara lain. Misalnya, kalau ke India, kita eksportir CPO (crude palm oil). Berarti kita trade balance-nya apa yang diambil dari sana? Nah, itu yang harus diseimbangkan,” terangnya lagi.

    “Ketersediaan dari produksi dalam negeri. Nomor satu itu, yang tidak ada atau kurang. Insufficient itu misalnya produksi dalam negeri daging itu kan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan. Insufficient itu maksudnya produksi dalam negerinya dinaikkan. Sehingga rekomendasi impor itu dari kementerian teknis. Maksudnya adalah menurunkan ketergantungan sama impor, menaikkan produksi dalam negeri,” katanya.

    Arief menekankan, penafsiran membuka keran impor ini bukan berarti diberlakukan bagi semua komoditas. Ia juga bilang untuk tetap mengutamakan produksi dalam negeri.

    “Jadi Undang-Undang Pangan itu pokoknya pemenuhan kebutuhan adalah nomor satu dari dalam negeri. Kalau ada kekurangan, baru insufficient. Sambil kita meningkatkan produksi dalam negeri. Jadi, sekali lagi, bukan impornya dibuka sebanyak-banyaknya masuk ke sini,” ia menutup.

    (eds/eds)

  • Airlangga nilai peresmian bank emas RI di momen yang tepat

    Airlangga nilai peresmian bank emas RI di momen yang tepat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Airlangga nilai peresmian bank emas RI di momen yang tepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 April 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, keputusan Pemerintah Indonesia dalam meresmikan bank emas atau bullion bank pada 26 Februari 2025 merupakan momen yang tepat.

    Hal itu dikarenakan situasi ketidakpastian perekonomian global saat ini mendorong para investor untuk beralih ke instrumen investasi emas.

    “Jadi Pak Presiden meluncurkan bullion bank tepat waktu, karena ini (emas) menjadi komoditas yang recession proof,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, dengan kondisi ekonomi saat ini, para investor cenderung mencari instrumen investasi yang aman alias safe haven.

    Dalam hal ini, terdapat dua instrumen yang menjadi favorit para investor, yakni mata uang dolar AS dan emas.

    “Safe haven itu ada dua. Dolar AS dan emas, dan kita punya emas,” terangnya.

    Pasca pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS, harga komoditas utama global mengalami penurunan. Menurut Airlangga, kekhawatiran penurunan permintaan (demand) global dan disrupsi rantai pasok global telah menekan harga komoditas.

    Adapun harga minyak mentah WTI mengalami penurunan -1,77 persen (dtd) di harga 60,89 dolar AS, minyak mentah Brent turun -1,82 persen menjadi 64,38 dolar AS, gas alam turun -1,97 persen tercatat di harga 3,76 dolar AS.

    “Jadi kita punya daya tahan yang kuat, kemudian (harga) kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun. Jadi seluruh komoditas turun, artinya demand ini akan menahan,” tuturnya.

    Meski demikian, Menko Airlangga tetap mewanti-wanti akan adanya risiko resesi.

    Sumber : Antara

  • Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua HKTI Dukung Pemerintah Lindungi Petani

    Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua HKTI Dukung Pemerintah Lindungi Petani

    Jakarta –

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi kebijakan ‘Tarif Trump’ yang dinilai bisa merugikan petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pangan. Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo.

    “Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu, (9/4/2025).

    Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor.

    “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

    DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.

    HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.

    Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.

    Terkait kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas, seperti Tarif Trump pada CPO, karet, dan kopi, DPN HKTI menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap impor kedelai, gandum, dan jagung dari AS. Alternatif lainnya adalah membuka pasar impor tersebut dengan syarat penghapusan tarif ekspor produk unggulan Indonesia.

    Delegasi DPN HKTI pada policy brief yang terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.

    Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel.

    “Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar,” ujar perwakilan HKTI.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jurus Jitu Sri Mulyani Ringankan Tarif Impor Trump Jadi 14 Persen

    Jurus Jitu Sri Mulyani Ringankan Tarif Impor Trump Jadi 14 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan serangkaian strategi untuk membantu pelaku usaha Indonesia yang terdampak tarif impor Trump sebesar 32%.

    Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah menargetkan pengurangan beban hingga 14% melalui reformasi administratif dan penyesuaian tarif.

    4 Jurus Jitu Sri Mulyani

    1. Reformasi Administrasi Bea Cukai (Efisiensi 2%)
    Langkah pertama adalah memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan pada sektor bea dan cukai. Penyederhanaan prosedur ini diperkirakan bisa mengurangi beban pengusaha hingga 2% dari total tarif.

    “Reform dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa kita turunkan 2%,” ujar Sri Mulyani.

    2. Penurunan PPh Impor dari 2,5% menjadi 0,5% (Efisiensi 2%)
    Pemerintah juga akan menyesuaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor. Tarif ini akan diturunkan signifikan dari 2,5% menjadi 0,5%. Penurunan ini diprediksi menurunkan beban pengusaha sebesar 2% tambahan.

    3. Penyesuaian Tarif Bea Masuk (Efisiensi 5%)
    Penyesuaian juga dilakukan terhadap tarif bea masuk. Barang-barang asal AS yang termasuk dalam kategori most favored nation akan dikenai bea masuk antara 0 hingga 5%, dari sebelumnya 5-10%. Strategi ini diyakini mampu memangkas beban tarif sebesar 5%.

    4. Penyesuaian Bea Keluar untuk CPO (Efisiensi 5%)
    Langkah terakhir menyasar komoditas ekspor utama Indonesia, yakni crude palm oil (CPO). Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif bea keluar CPO yang juga bisa mengurangi beban pengusaha hingga 5%.

    “Bea keluar untuk CPO kita juga akan kita sesuaikan. Ini setara dengan pengurangan beban 5%,” tambah Sri Mulyani.

    Total Pengurangan Beban: 14%

    Jika dijumlahkan, seluruh kebijakan ini memberikan potensi efisiensi hingga 14% terhadap beban tarif yang dikenakan Amerika Serikat. Jurus jitu Sri Mulyani ini menjadi angin segar bagi dunia usaha di tengah tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks.

  • Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

    Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

    “Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia,” katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, peningkatan layanan sistem Coretax sangat penting bagi dunia usaha karena hal tersebut berkaitan dengan arus kas dan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan.

    Selanjutnya, pemeriksaan pajak akan diperpendek waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Sementara itu, pemeriksaan wajib pajak yang bersifat kelompok dan transfer pricing, yang selama ini membutuhkan 2 tahun, kini dipangkas menjadi hanya 10 bulan.

    Kemudian, untuk restitusi pajak, wajib pajak orang pribadi di bawah Rp100 juta diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan. Selain itu, penelitian dan validasi pengembalian lebih bayar PPN otomatis dilakukan oleh Coretax.

    Dia mengatakan, perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan tersebut dapat mengurangi beban tarif hingga 2%.

    Dia melanjutkan, pada sisi penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor, Indonesia melakukan perbaikan proses perizinan berbasis data sesuai supply-demand. Indonesia juga akan melakukan pergeseran pengawasan dari border ke post-border.

    Selanjutnya, pemerintah juga telah menggunakan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE). Sri Mulyani menuturkan, semua transaksi logistik melalui digital technology akan menurunkan waktu dan biaya logistik.

    Dia menuturkan, saat ini sebanyak 53 pelabuhan dan 7 bandara sudah terkoneksi dengan NLE, sehingga seluruh transaksi telah dilakukan secara digital dan jauh lebih cepat.

    Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif PPh impor untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, seluler, laptop, dan lainnya. Dia mengatakan, penyesuaian itu akan menurunkan PPh impor dari 2,5% ke 0,5%.

    Kemudian, Indonesia juga akan menyesuaikan tarif bea masuk produk impor yang sebelumnya antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5%. Sri Mulyani menuturkan, penyesuaian bea ini untuk produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam kategori most favored nation (MFN).

    “Kemudian bea keluar untuk CPO, kita juga akan melakukan penyesuaian sehingga mengurangi beban tarif hingga 5%. Selain itu, trade remedies ini termasuk kebijakan Menteri Perdagangan yang mencakup anti-dumping, imbalan, dan safeguarding dapat dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari,” pungkasnya

  • 4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Pemerintah merespons dampak tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap pelaku usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan empat langkah yang telah disiapkan untuk meringankan beban pelaku usaha.

    Pertama, lewat perbaikan administrasi perpajakan di Bea Cukai maka ada pengurangan beban hingga 2%. Kebijakan itu akan meringankan beban tarif resiprokal yang sebelumnya ditetapkan AS ke Indonesia sebesar 32%.

    “Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

    Kedua, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor yang tadinya 2,5% menjadi hanya 0,5%. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 2%.

    Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk sebesar 5-10% menjadi hanya 0-5% untuk barang yang berasal dari AS dan masuk kategori most favored nation. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 5%.

    “Penyesuaian tarif biaya masuk produk impor yang antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5% ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” terang Sri Mulyani.

    Keempat, penyesuaian terhadap tarif bea keluar untuk komoditas minyak sawit atau crude palm oil. Menurut Bendahara Negara besaran yang akan disesuaikan adalah 5%.

    “Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5,” tutur Bendahara Negara itu.

    (ily/hns)

  • Hadapi Tarif AS, MPR Dorong Diplomasi Dagang dan Perkuat Pasar Ekspor

    Hadapi Tarif AS, MPR Dorong Diplomasi Dagang dan Perkuat Pasar Ekspor

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia masuk daftar negara yang dikenakan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini dipercaya akan mempengaruhi neraca ekspor Indonesia, mengingat AS merupakan pasar produk elektronik, textil dan produk textile, alas kaki dan CPO.

    Merespons hal ini, Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan Diplomasi Perdagangan atau Trade Diplomacy untuk mencegah dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus proaktif dalam Trade Diplomacy untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya menurunkan tarif. Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu 6 April 2025.

    “Gugurnya sejumlah pabik textil seperti Srtitex, produsen sepatu olah raga serta elektronik merupakan pil pahit yang harus kita cegah ke depannya,” ujarnya.

    Ekspor jangan kendor

    Oleh karena itu menjalin dialog perdagangan secara dini merupakan upaya untuk mendapatkan pengecualian tarif atas sejumlah produk ekspor andalan Indonesia.

    Eddy juga menegaskan pentingnya memperluas pasar ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    “Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai Anggota Tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging econom,” katanya.

    Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk terus menumbuhkan kegiatan ekspornya agar neraca perdagangan tetap stabil dan tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu.

    “Ke depan tentu kita tidak boleh bergantung pada satu negara tujuan ekspor dan harus memperluas pasarnya. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk menumbuhkan kegiatan ekspornya ke negara BRICS maupun negara Timur Tengah lainnya agar neraca ekspor kita tidak terpengaruh ke depannya,” katanya.

    Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme AS ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

    “Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Indonesia. 

    Menurut Kalla, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan sebesar yang banyak dikhawatirkan. Dalam penilaiannya, Indonesia tidak akan merasakan efek yang terlalu berat.

    “Jadi efeknya, itu kira-kira kurang lebihnya itu 10 persen, nah siapa yang bayar 10 persen itu, tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” ujar Kalla di Jakarta pada Sabtu (5/4/2025), dalam wawancara dengan Breaking News KompasTV.

    Kalla menjelaskan, komoditas ekspor Indonesia ke AS, seperti crude palm oil (SPO)/minyak kelapa sawit mentah, komponen elektronik, atau komponen mobil, ketika nantinya diolah kembali menjadi barang jadi di AS, harganya akan berkali lipat lebih mahal.

    Contohnya, CPO akan diolah menjadi minyak goreng atau sabun, komponen elektronik akan menjadi barang elektronik, dan komponen mobil akan menjadi kendaraan. 

    Meskipun tarif tinggi diterapkan, Kalla meyakini bahwa pasar Amerika tetap akan membutuhkan produk Indonesia, seperti sepatu, pakaian, dan bahan-bahan lainnya.

    Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, Amerika tidak akan mungkin berhenti membeli komoditas dari Indonesia. 

    “Akhirnya efeknya itu tidak besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, sabun, sawit, sepatu, sparepart,” ujarnya. 

    Kalla lebih jauh mengkritisi bahwa dampak kebijakan tarif impor dari Donald Trump ini.

    Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan tersebut justru akan berbalik kepada pihak Amerika sendiri, terutama dalam bentuk penurunan daya beli konsumen di negeri Paman Sam. 

    “Dia (komoditas Indonesia) masuk itu bukan kita (Indonesia) yang bayar, kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik, jangan lupa yang bayar Amerika,” ujarnya menekankan.

    Selain itu, Kalla menilai bahwa kebijakan tarif ini sebenarnya lebih kepada strategi politik daripada dampak ekonomi jangka panjang. 

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik AS, namun bukan tanpa kendala.

    Misalnya, Amerika akan menghadapi masalah dalam membangun pabrik-pabrik baru di dalam negeri, terutama terkait biaya tenaga kerja dan pembangunan fasilitas yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi yang dilakukan di negara-negara Asia.

    Kalla juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Ia berpendapat bahwa tarif tinggi yang diterapkan Trump lebih merupakan taktik tekanan dalam negosiasi dagang.

    Kebijakan tarif tinggi impor ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    “Jadi semua ini, sebenarnya isu pressure, isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika, supaya dia bisa berunding,” kata Jusuf Kalla. 

    Menurutnya, kebijakan ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    Dengan pandangan yang tegas ini, Jusuf Kalla menggambarkan kebijakan Trump bukanlah ancaman besar bagi Indonesia, melainkan lebih merupakan langkah strategis AS untuk meningkatkan daya saingnya dalam pasar global.

    “Ya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi, sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding,” ucapnya. 

     

    Kadin Siap Jalin Kerja Sama dengan AS

    Arsjad Rasjid(Indika Group), Hashim Djojohadikusumo(Arsari Group) dan Anindya Bakrie(Bakrie Group) saat menemani Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan negara ke China. (Instagram/Arsjad Rasjid)

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan langkah konkret untuk menanggapi kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui jalur diplomasi dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Kadin berencana memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pada awal Mei mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan kunjungan ke AS untuk menghadiri sejumlah konferensi bisnis dan ekonomi. 

    ”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Anindya juga menyatakan keyakinannya bahwa meskipun ada tantangan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika masih memiliki peluang untuk dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan kedekatan ekonomi yang sudah terjalin, kedua negara diperkirakan akan terus berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan.

     

    Aprisindo: Negosiasi dengan AS Masih Terbuka

    BADAI PHK BELUM BERHENTI – Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya. Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020. (dok.)

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menambahkan bahwa negosiasi dengan AS masih terbuka lebar.

    Ia menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor perdagangan alas kaki dan rantai pasokan global. 

    ”Hubungan kedua negara yang saling menguntungkan dalam perdagangan, termasuk alas kaki, saling menjaga kepentingan bersama, termasuk penguatan integrasi rantai pasokan dan investasi ke depan,” ujar Eddy. 

    Namun, Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencari alternatif lain untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif ini. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang sudah terhambat bertahun-tahun. Hal ini dinilai penting untuk membuka akses pasar alternatif, khususnya bagi produk alas kaki Indonesia yang terkena dampak tarif tinggi ke AS.

    Di tengah ketidakpastian, Eddy juga menyatakan bahwa Aprisindo tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menilai dampak kebijakan Trump terhadap anggotanya.

    ”Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Kemampuan anggota Aprisindo, dengan penerapan tarif baru ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijakan ini,” ujarnya.  

     

  • Hitung-Hitungan JK Setelah Trump Naikan Tarif Buat RI

    Hitung-Hitungan JK Setelah Trump Naikan Tarif Buat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden RI Ke – 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons santai terkait pemberlakuan tarif impor baru oleh Presiden AS Donald Trump. Menurutnya ini tidak “se-mengerikan” yang dipikirkan.

    Seperti diketahui, Trump menerapkan basis tarif impor sebesar 10% ke semua negara. Selain itu ada tarif resiprokal atau timbal balik yang dikenakan, seperti Indonesia sebesar 32%.

    JK mencontohkan, harga ekspor sepatu dari Indonesia ke Amerika Serikat senilai US$ 14 – US$ 20 per pasang, sedangkan harga jual sepatu di AS berkisar US$ 50 – US$ 70. Dari hitungannya dengan tarif impor baru hanya dikenakan sekitar US$ 6,40.

    “Kalau ini 32% (tarif resiprokal), berarti US$ 6,40, Jadi berapa di sini, cuma 10% efeknya,” kata JK,” kepada media dikediamannya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia tidak khawatir karena, menurut JK, tarif ini akan ditanggung oleh pengusaha dan konsumen di Amerika Serikat.

    “Siaya yang bayar 10%? tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” katanya.

    Menurut JK hasil produksi yang dilakukan di pabrik di Indonesia juga telah meningkatkan nilai produk itu. Ia mencontohkan seperti Indonesia yang melaukn impor buah sawit, namun diubah menjadi minyak atau Crude Palm Oil (CPO), sabun hingga minyak goreng yang membuat nilainya melonjak 3 – 4 kali lipat.

    “Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 36%, 32% tidak. Paling tinggi 10% semua, Komponen listrik itu komponen mobil setelah dibeli naiknya luar biasa,” katanya.

    Namun dia menegaskan bahwa kenaikan harga barang di Amerika Serikat tak akan bisa dihindari. Sehingga ia memprediksi kemungkinan pengusaha di AS akan melakukan efisiensi bisnis di banyak perusahaan.

    “Tentu mereka tidak mau dagangannya habis, maka mungkin mereka, pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau pegawainya, sehingga di bisa hemat 5% katanya. Pasti itu,” katanya.

    “Karena Amerika yang mahal apa? logistik, toko, pasti diefisienkan. Supaya jangan kehilangan konsumen. jadi ini bisa 5% dikurangi,” katanya.

    Terkait dengan permintaan barang, JK juga tidak khawatir. Menurutnya pasar ekspor untuk barang kebutuhan sehari-hari masih akan dibeli oleh pasar AS.

    “Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli spare parts,” kata JK.

    (emy/mij)

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. 

    Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.  Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

    Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya,  perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

    Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.

    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.