Xcloud.id

Produk: CPO

  • 1.802 Ton Produk Turunan CPO Langgar Ketentuan Ekspor, Gagal Dikirim ke China

    1.802 Ton Produk Turunan CPO Langgar Ketentuan Ekspor, Gagal Dikirim ke China

    Jakarta –

    Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang bukti diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan 1.802 ton senilai Rp 28,7 miliar yang rencananya akan diekspor ke China.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan barang diberitahukan sebagai fatty matter atau kategori yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Setelah dilakukan uji laboratorium, menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan kewajiban ekspor.

    “Kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir,” kata Djaka dalam konferensi pers di Buffer Area New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

    Djaka menyebut penegahan kini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan.

    “Dapat kami sampaikan tersangka awal PT MMS dan tentunya ada tiga perusahaan yang terafiliasi terkait kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya tentu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” ucap Djaka.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan penindakan ini berdasarkan hasil analisis adanya lonjakan luar biasa dari ekspor komoditas yang disebut sebagai fatty matter. Data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak termasuk PT MMS melaporkan komoditas serupa dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Rp 2,08 triliun.

    “Saat ini pada komoditas jenis fatty matter oleh pemerintah tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara,” kata Listyo dalam kesempatan yang sama.

    “Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain. Nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakkan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Di Balik Langkah Tegas Kejagung Sita Harta Musim Mas dan Permata Hijau Group

    Di Balik Langkah Tegas Kejagung Sita Harta Musim Mas dan Permata Hijau Group

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan langkah tegas terkait sisa pembayaran uang pengganti (UP) dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group sebanyak Rp4,4 triliun.

    Berdasarkan komitmen dari kedua korporasi itu, pelunasan kewajiban pembayaran UP dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), yang juga menyeret korporasi besar Wilmar Group. 

    Oleh sebab itu, sebagai jaminan untuk pembayaran uang triliunan itu, sejumlah aset dari Musim Mas dan Permata Hijau Group telah dilakukan penyitaan oleh korps Adhyaksa.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah menyita aset milik Musim Mas dan Permata Hijau Group secara sementara.

    Adapun, aset yang disita penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI itu terkait dengan Musim Mas dan Permata Hijau berupa perkebunan sawit hingga pabrik.

    Dalam hal ini, menurut Anang, nilai dari penyitaan dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group itu telah melebihi kewajiban pembayaran UP Rp4,4 triliun.

    Secara terperinci, sisa UP yang belum dibayarkan dari dua korporasi tersebut, yakni Musim Mas Group sebesar Rp3,7 triliun dan Permata Hijau Group Rp752 miliar.

    “Nilainya itu, aset yang disita berdasarkan appraisal itu sudah melebihi dari sisa uang pengganti yang dibayarkan,” ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (6/11/2025).

    Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group Bakal Dilelang 

    Adapun, Anang menyatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila Musim Mas dan Permata Hijau Group tidak bisa membayar kewajiban UP sesuai perjanjian.

    Langkah tegas itu berupa pelelangan aset yang telah disita sebelumnya. Pelelangan tersebut, kata Anang, dilakukan untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus korupsi CPO alias minyak goreng tersebut.

    “Namun apabila mereka tidak komit terhadap perjanjiannya, maka aset yang ada, akan kita lakukan sita dan kita lelang untuk menutupi daripada uang pengganti kerugian negara,” pungkas Anang.

    Dalam catatan Bisnis, secara total uang yang telah kembali negara mencapai Rp13,2 triliun pada Senin (20/10/2025). Uang tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti tiga korporasi yang terseret dalam perkara korupsi CPO ini.

    Perinciannya, Wilmar Group Rp11,8 triliun; Musim Mas Group Rp1,18 triliun; dan Permata Hijau Group Rp186 miliar.

    Uang belasan triliun hasil rasuah itu diserahkan ke negara oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo sempat mengungkap bahwa nilai uang yang diserahkan ke Kemenkeu bakal memiliki dampak besar bagi masyarakat. Contohnya, dana sebesar Rp13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. 

    Dengan begitu, uang hasil rampasan kasus rasuah ini bisa menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia unggul.

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini menyatakan bahwa uang Rp13,2 triliun ini bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan modern di berbagai daerah.

    “Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki danmerenovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka uang ini bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung bisa menampung sekitar 5.000 orang. Artinya, sekitar 5 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” tutur Prabowo di Kejagung, Senin (20/10/2025).

  • Kasus Korupsi CPO: Kejagung Beri Batas Waktu hingga 2026 untuk Pelunasan Uang Pengganti

    Kasus Korupsi CPO: Kejagung Beri Batas Waktu hingga 2026 untuk Pelunasan Uang Pengganti

    Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa Musim Mas Group dan Permata Hijau Group meminta penundaan pembayaran uang pengganti kerugian negara. Sebagai jaminan, Kejagung pun meminta agar kedua grup tersebut menyerahkan kebun sawit.

    “Karena situasinya, mungkin perekonomian, kami bisa menunda, tetapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kelapa sawit kepada kami. Jadi, kebun sawitnya, perusahaannya, adalah menjadi tanggungan kami untuk yang Rp 4,4 triliunnya,” katanya.

    Kendati demikian, pemimpin Korps Adhyaksa itu menegaskan bahwa Kejagung akan tetap meminta dua grup tersebut untuk membayar tepat waktu.

    “Kami tidak mau ini berkepanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak kami segera kembalikan (ke negara),” ucapnya.

  • 9 Panitera PN Jakut Menangis Baca Pledoi, Singgung 4 Anak Masih Kecil dan Minta Vonis Ringan Nasional

    9 Panitera PN Jakut Menangis Baca Pledoi, Singgung 4 Anak Masih Kecil dan Minta Vonis Ringan Nasional

    Panitera PN Jakut Menangis Baca Pledoi, Singgung 4 Anak Masih Kecil dan Minta Vonis Ringan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panitera Muda Nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadinya.
    Wahyu memohon agar majelis hakim dapat memberikan vonis ringan karena ia punya empat anak yang masih kecil.
    Diketahui, Wahyu dituntut 12 tahun penjara karena dinilai berperan aktif dalam
    kasus suap hakim
    pemberi vonis lepas atau ontslag kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    “Kiranya yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada saya agar saya dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, menata kembali kehidupan, dan membesarkan anak-anak saya dengan baik,” ujar Wahyu dengan suara bergetar dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
    Wahyu mengatakan, saat ini, ia merupakan ayah dari empat orang anak. Mereka berusia 12 tahun, 7 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun.
    Anak Wahyu yang paling kecil masih belajar untuk mengenali wajah ayahnya. Pasalnya, ketika Wahyu ditahan Kejaksaan Agung pada April 2025 lalu, anak bungsu Wahyu ini baru berusia 4 bulan.
    Wahyu mengatakan, anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan sosok ayah untuk mengawal proses tumbuh dan kembangnya.
    Ia mengaku, selama ini selalu berdoa agar anak-anaknya kelak bisa memahami kalau ayah mereka sedang berjuang untuk menebus dosanya.
    Sambil menangis, Wahyu memohon agar majelis hakim dapat memberikan vonis ringan agar ia bisa membesarkan anak-anaknya.
    “Kiranya yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada saya agar saya dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, menata kembali kehidupan, dan membesarkan anak-anak saya dengan baik,” kata Wahyu sambil terisak.
    Dalam pledoinya, Wahyu menyinggung kalau dirinya hanya perantara, bukan pengambil keputusan untuk penanganan perkara korupsi CPO.
    “Yang mulia, di dalam perkara ini, saya hanyalah sebagai perantara, bukan pengambil keputusan dan bukan pihak yang menikmati keuntungan besar,” kata Wahyu.
    Ia mengaku tidak berani menolak pihak-pihak yang memberikan arahan kepada, termasuk Ariyanto selaku pengacara korporasi CPO.
    Namun, ia mengaku bersalah dan sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.
    Wahyu mengaku khilaf telah melakukan tindak pidana yang mencederai citra penegakan hukum di Indonesia, terutama di lingkup pengadilan.
    “Saya sadar sepenuhnya bahwa perbuatan saya telah mencederai kehormatan lembaga peradilan, tempat saya mengabdi,” katanya.
    Wahyu mengaku menyesal telah menerima suap dan ia memohon maaf kepada Mahkamah Agung, warga pengadilan di seluruh Indonesia, masyarakat, serta keluarganya.
    Dalam kasus ini, Wahyu Gunawan dituntut 12 tahun penjara dengan dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.
    Wahyu merupakan jembatan antara pihak korporasi dengan pihak pengadilan.
    Ia diketahui lebih dahulu mengenal Ariyanto yang merupakan pengacara korporasi CPO. Pada saat yang sama, Wahyu juga mengenal dan cukup dekat dengan Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta.
    Karena peran aktifnya, Wahyu pun kecipratan uang suap senilai Rp 2,4 miliar.
    Tapi, jaksa menuntut agar uang suap itu dikembalikan dalam bentuk uang pengganti. Jika tidak, harta benda Wahyu akan disita untuk negara. Ia juga diancam pidana tambahan kurungan 6 tahun penjara.
    Adapun, Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
    Karena menerima uang suap, Arif juga dituntut untuk membayarkan uang pengganti sesuai jumlah suap yang diterimanya, senilai Rp 15,7 miliar subsider 5 tahun penjara.
    Lalu, majelis hakim penerima suap yang terdiri dari Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom masing-masing dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
    Para hakim juga dituntut untuk membayar uang pengganti sesuai total uang suap yang diterimanya.
    Djuyamto selaku ketua majelis hakim dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 9,5 miliar subsider 5 tahun penjara.
    Sementara, dua hakim anggotanya, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom, masing-masing dituntut untuk membayar uang pengganti Rp 6,2 miliar subsider 5 tahun penjara.
    Dalam kasus ini, para terdakwa diduga telah menerima suap dengan total uang mencapai Rp 40 miliar.
    Kelima terdakwa diyakini telah melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perhapi: Mandatory B50 Bakal Kerek Signifikan Beban Operasi Penambang

    Perhapi: Mandatory B50 Bakal Kerek Signifikan Beban Operasi Penambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai rencana penerapan bahan bakar biodiesel B50 akan meningkatkan beban biaya operasional sektor pertambangan secara signifikan. 

    Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan, selain harga yang lebih tinggi, penggunaan B50 juga berpotensi menimbulkan persoalan teknis pada peralatan tambang.

    Harga biodiesel B50 secara umum diperkirakan akan lebih mahal sekitar 10% dibandingkan B40 karena komponen FAME (fatty acid methyl ester), bahan baku biodiesel, memiliki harga lebih tinggi daripada solar murni. 

    Terlebih, konsumsi bahan bakar juga akan meningkat sekitar 3–5% dibandingkan B40 sehingga memperbesar ongkos operasional.

    “Concern utama dari para pengusaha tambang, terutama yang mengoperasikan peralatan besar adalah penggunaan B50 akan menambah biaya perawatan [maintenance] peralatan pertambangan cukup besar,” kata Sudirman kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025). 

    Menurut dia, dampak penggunaan biodiesel di sektor tambang perlu dievaluasi lebih dulu sebelum pemerintah melanjutkan ke tahap B50. 

    Sejumlah perusahaan tambang telah melaporkan kenaikan biaya signifikan sejak penerapan B40, termasuk hangusnya garansi pabrik untuk peralatan baru karena bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi mesin yang direkomendasikan produsen.

    Untuk itu, kebijakan B50 harus dikaji secara menyeluruh karena tidak memberikan manfaat langsung bagi industri tambang, melainkan hanya menambah beban biaya. 

    Menurut Sudirman, jika alasan utamanya adalah pengurangan emisi, maka perlu ada perhitungan yang jelas dan terukur terkait manfaat lingkungan yang dihasilkan.

    “Kalau dianggap lebih ramah lingkungan, maka kita harus bisa mengklaim berapa besar emisi yang bisa direduksi dengan penggunaan B50 dibandingkan solar murni,” terangnya.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti potensi dampak kebijakan ini terhadap rantai pasok industri sawit dalam negeri. Menurutnya, alokasi minyak sawit mentah (CPO) untuk kebutuhan biodiesel dapat mengurangi peluang ekspor bagi produsen maupun petani sawit. 

    “Produsen dan petani sawit pun menolak kebijakan B50 dengan alasan hilangnya potensi ekspor karena harus dialokasikan untuk kebutuhan biosolar di dalam negeri,” pungkasnya.

  • Kejar Target Pertumbuhan 5,2%, Ekonom Dorong Pemerintah Lebih Ekspansif

    Kejar Target Pertumbuhan 5,2%, Ekonom Dorong Pemerintah Lebih Ekspansif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Faisal Rachman mendorong pemerintah lebih ekspansif pada sisa akhir tahun, usai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 hanya capai 5,03%.

    Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% pada kuartal I/2025 dan 5,12% pada kuartal II/2025. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi capai 5,2% sepanjang tahun. Agar target tersebut bisa tercapai, ekonomi pada kuartal IV/2025 harus tumbuh minimal 5,77%.

    Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan capai target. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun masih bisa tetap berada di kisaran 5,0%—5,1% apabila pemerintah lebih ekspansif pada akhir tahun ini.

    “Penting mempertahankan kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi,” ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025) 

    Selain itu, prospek konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik seiring perbaikan pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap terkendali. Dia melihat stabilitas harga dan meningkatnya pendapatan riil masyarakat akan memperkuat daya beli, terutama di segmen menengah.

    Dari sisi investasi, Faisal melihat prospek yang lebih positif dibandingkan paruh awal 2025. Penurunan suku bunga kebijakan global dan domestik diproyeksikan akan menurunkan biaya pendanaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berekspansi.

    Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa kenaikan impor barang modal dapat meningkat kembali seiring pemulihan investasi.

    Lebih lanjut, dia menilai ekspor Indonesia masih akan menghadapi tantangan eksternal, terutama akibat perang dagang yang berlanjut dan perlambatan ekonomi China. Kendati demikian, tekanan terhadap ekspor diperkirakan mulai berkurang seiring pelonggaran sikap AS terhadap negosiasi dagang dan upaya diversifikasi pasar ekspor oleh pemerintah.

    Selain itu, upaya diversifikasi negara mitra dagang lewag perjanjian-perjanjian perdagangan baru dan pemulihan harga komoditas utama juga bisa membantu performa ekspor.

    Sementara pada tahun depan, risiko makroekonomi diperkirakan relatif sama dengan 2025: tekanan utama berasal dari faktor eksternal seperti geopolitik, perdagangan global, dan pemulihan ekonomi China yang lambat.

    Hanya saja, secara umum, kondisi global yang cenderung stagnan akan menekan inflasi dunia dan membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan, yang dapat mendorong arus modal masuk ke pasar berkembang termasuk Indonesia.

    Faisal pun melihat stabilitas politik dan makroekonomi akan menjadi kunci pada periode mendatang. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk memperluas kebijakan fiskal dan moneter, namun harus tetap berhati-hati.

    “Karena defisit transaksi berjalan berpotensi melebar di tengah friksi perdagangan dan defisit fiskal dapat meningkat akibat kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan,” ungkap Faisal.

    Perkembangan Kuartal III/2025

    Faisal turut merincikan perkembangan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, sepeti yang dirilis Badan Pusat Statistik pada hari ini, Rabu (5/11/2025).

    Dari sisi pengeluaran, pertama ada konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% secara tahunan (year on year/YoY), sedikit menurun dari 4,97% YoY pada kuartal sebelumnya.

    Menurutnya, normalisasi konsumsi terjadi setelah lonjakan musiman pada kuartal II akibat perayaan keagamaan dan musim libur. Secara kuartalan, perlambatan terutama terlihat pada komponen konsumsi yang terkait rekreasi dan mobilitas.

    Transportasi dan komunikasi tumbuh 6,41% YoY, melambat dari 6,48% YoY. Kemudian, restoran dan hotel tumbuh 6,32% YoY, turun dari 6,77% yoy.

    Peralatan rumah tangga juga melambat cukup signifikan menjadi 3,74% YoY dari 4,34% YoY, mencerminkan penurunan permintaan barang tahan lama.

    Sebaliknya, sebagian komponen menunjukkan perbaikan. Konsumsi pakaian meningkat menjadi 4,21% YoY dari 2,91% YoY, didorong oleh awal tahun ajaran baru dan meningkatnya aktivitas ritel daring.

    Dari sisi pembentukan modal tetap bruto atau investasi, pertumbuhan investasi melambat tajam menjadi 5,04% YoY dari 6,99% YoY pada kuartal II/2025.

    Investasi bangunan dan struktur tumbuh hanya 3,02% YoY, turun dari 4,89% YoY seiring penurunan konsumsi semen dan beralihnya fokus pemerintah dari pembangunan infrastruktur ke program peningkatan sumber daya manusia.

    Sementara itu, investasi mesin dan peralatan tetap menjadi segmen tercepat dengan pertumbuhan 17,00% YoY, menurun dari 24,58% YoY sejalan dengan penurunan impor barang modal.

    Kemudian Faisal menjelaskan komponen pengeluaran pemerintah menjadi sumber pertumbuhan baru pada periode ini. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49% YoY, berbalik dari kontraksi 0,33% YoY di kuartal sebelumnya.

    Menututnya, pemulihan ini mencerminkan pergeseran kebijakan fiskal ke arah ekspansif, setelah sebagian anggaran yang sebelumnya ditahan kembali dicairkan sejak pertengahan tahun. Hingga 22 September 2025, pemerintah telah merealisasikan pencairan Rp168,5 triliun dari total Rp256,1 triliun dana cadangan anggaran, mempercepat realisasi proyek dan belanja sosial.

    Sedangkan ekspor-impor juga mencatatkan surplus neraca perdagangan, meski keduanya sama-sama melambat. Ekspor tumbuh 9,91% YoY, turun dari 10,95% YoY; sedangkan impor turun tajam menjadi 1,18% YoY dari 11,65% YoY.

    Dia mencatat perlambatan ekspor mencerminkan normalisasi pasca percepatan pengiriman (front-loading) sebelum penerapan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat pada Agustus 2025. Sementara itu, impor melemah karena penurunan investasi dan berakhirnya musim haji serta libur sekolah, yang menekan impor jasa perjalanan.

    Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pendidikan tumbuh paling tinggi 10,59% YoY, diikuti jasa perusahaan sebesar 9,94% YoY, ditopang awal tahun ajaran baru dan meningkatnya aktivitas wisata domestik.

    Manufaktur yang masih menjadi penopang utama ekonomi dengan pertumbuhan 5,54% YoY, sedikit menurun dari 5,68% YoY. Industri logam dasar tumbuh kuat 18,62% YoY, sedangkan makanan dan minuman meningkat ke 6,49% YoY, didukung oleh permintaan global atas CPO, baja, dan mesin listrik.

    Sebaliknya, subsektor tekstil dan produk kayu tertekan akibat penerapan tarif timbal balik oleh AS, masing-masing hanya tumbuh 0,93% YoY dan -9,60% yoy.

    Pertanian melonjak menjadi 4,93% YoY dari 1,65% YoY. Sementara pertambangan terkontraksi 1,98% YoY karena menurunnya produksi batu bara.

  • Kejagung Sita Aset Musim Mas-Permata Hijau Imbas Belum Lunasi Uang Pengganti

    Kejagung Sita Aset Musim Mas-Permata Hijau Imbas Belum Lunasi Uang Pengganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sementara aset milik Musim Mas Group dan Permata Hijau Group

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan aset itu disita berkaitan dengan kewajiban pembayaran uang pengganti (UP) di kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.

    Menurut Anang, nilai aset yang telah disita pihaknya telah melebihi sisa UP yang belum dibayarkan Musim Mas dan Permata Hijau Group.

    “Kita memang kan dulu sudah melakukan beberapa penyitaan dan memang ada uang pengganti yang masih belum dilunasi, dari Rp17,7 triliun. Ada Rp4,4 triliun [belum dibayarkan] dan mereka sanggup akan membayar mencicil.” ujar Anang di Kejagung, Rabu (5/11/2025).

    Dia menambahkan, aset itu nantinya bakal dikembalikan kepada masing-masing korporasi jika kewajiban pembayaran UP sudah lunas.

    Hanya saja, Anang tidak mengungkap secara detail terkait dengan nilai aset yang telah disita dari Musim Mas dan Permata Hijau Group itu. Anang hanya mengungkap aset yang disita itu yakni perkebunan, pabrik hingga tanah.

    “Ya ada beberapa aset, ada perkebunan, ada pabrik, ada semua,” imbuhnya.

    Apabila Musim Mas dan Permata Hijau Group itu tidak melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti, kata Anang, maka aset yang telah disita berpotensi dilelang.

    “Nah, ketika sudah lunas aset-asetnya yang disita kita kembalikan ke korporasinya. Tapi nanti kalau misalnya tidak komitmen, aset-asetnya yang kita sita ya kita lelang lah untuk negara,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kerugian negara dari perkara ekspor CPO ini mencapai Rp17,7 triliun. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga grup korporasi yang diwajibkan untuk melunasi kerugian negara itu melalui pembayaran uang pengganti.

    Wilmar Group merupakan korporasi paling besar yang telah menyetor UP sebesar Rp11,8 triliun. Sementara sisanya, Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar. 

    Dengan demikian, total UP yang telah disetor ke negara mencapai Rp13,2 triliun. Sementara sisanya, Rp4,4 triliun maaih belum dibayar oleh Musim Mas dan Permata Hijau Group.

  • Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Marcella Dkk di Kasus Vonis Lepas Migor

    Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Marcella Dkk di Kasus Vonis Lepas Migor

    Jakarta –

    Jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan enam terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor). Jaksa meminta hakim melanjutkan sidang ke pembuktian.

    Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan atas eksepsi para terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/11/2025). Enam terdakwa itu ialah:

    1. Marcella Santoso selaku pengacara.
    2. Ariyanto Bakri selaku pengacara.
    3. Junaedi Saibih selaku pengacara.
    4. Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV.
    5. Adhiya Muzzaki selaku buzzer.
    6. M Syafei selaku perwakilan pihak korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

    Jaksa mengatakan eksepsi Marcella dkk masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pembuktian dan pemeriksaan saksi di persidangan. Jaksa mengatakan surat dakwaan sudah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP.

    “Bahwa materi eksepsi penasihat hukum Terdakwa ini pada dasarnya telah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan secara substansial dalam pemeriksaan pokok perkara,” ujar jaksa saat membacakan tanggapan eksepsi

    “(Memohon majelis hakim) menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan UU dan diterima untuk menjadi dasar pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar jaksa.

    Marcella didakwa memberikan suap Rp 40 miliar ke hakim bersama tiga terdakwa lain, yakni Ariyanto, Juanedi Saibih, serta M Syafei selaku perwakilan pihak korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Jaksa juga mendakwa Marcella, Ariyanto, dan M Syafei melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Selain itu, terdakwa Juanedi Saibih, M Adhiya Muzzaki dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV didakwa merintangi penyidikan tiga perkara. Jaksa mengatakan Junaedi dkk membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan tiga perkara tersebut.

    Tiga perkara itu yakni kasus korupsi tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan RI serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng. Jaksa mengatakan Junaedi dkk menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan dengan tujuan membentuk opini negatif seolah-olah penanganan perkara tersebut dilakukan dengan tidak benar.

    (mib/zap)

  • Dari Sawit hingga Kilang, Indonesia Bangun Energi Bernilai Tambah

    Dari Sawit hingga Kilang, Indonesia Bangun Energi Bernilai Tambah

    Jakarta –

    Di persimpangan antara energi dan industri, Indonesia sedang melangkah ke fase baru yang sangat menentukan: mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Program biofuel dan pengembangan petrokimia bukan sekadar proyek teknis, melainkan pilar untuk mewujudkan energi yang mandiri, ekonomi yang tumbuh, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

    Dengan memanfaatkan biodiesel, bioetanol, serta industri hilir petrokimia, pemerintah dan pelaku industri berupaya mendorong nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi Indonesia di peta global energi. Pengembangan produk olahan migas menjadi petrokimia memperlihatkan bahwa kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mulai mengolah dan menghasilkan produk bernilai tinggi.

    Begitu juga dengan biofuel, dari ladang sawit, tebu atau singkong, energi baru terbarukan ini bertemu dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Semua ini menunjuk ke satu arah: bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Pengembangan petrokimia menunjukkan peralihan industri migas dari ekspor bahan mentah ke produk olahan dengan nilai tinggi, dan memperkuat kemandirian ekonomi energi.

    Berangkat dari hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) Todotua Pasaribu mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadi jalur masuk Indonesia ke industri petrokimia.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ucap Todotua, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

    Todotua menyampaikan sebagian besar dari bahan petrokimia berasal dari minyak dan gas bumi. Adapun tren industri yang memiliki keterkaitan dengan petrokimia dan menuai perhatian dari Todotua adalah industri pupuk yang bahan baku utamanya dari amonia.

    “Amonia kan dari gas, dan turunan-turunan produk metanol dan lain-lain,” ucap Totodua.

    Oleh karena itu, Todotua menekankan bahwa investasi yang datang ke dalam negeri haruslah untuk proyek-proyek strategis, serta berkontribusi kepada program hilirisasi dengan produk yang berdaya saing kompetitif.

    “Inilah memang yang harus kami atur sama-sama, sehingga nanti dalam penetrasi ke industri hilirisasinya, produk-produk turunannya sudah bisa punya daya saing,” kata Todotua.

    Sebelumnya ia menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp 475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp 465 triliun. Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa mempengaruhi investasi.

    Tak hanya petrokimia, pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (B10) juga dinilai mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada 2026.

    “Kalau bensin ini 60 % konsumsi bensin kita itu masih impor. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, kebijakan ini akan diatur secara bertahap agar kebutuhan etanol di dalam negeri dapat terpenuhi. Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat kemandirian energi dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

    Bahlil sendiri bakal mempertimbangkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penerapan program B50 akan berdampak pada peningkatan kebutuhan CPO di dalam negeri.

    “Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO,” kata Bahlil.

    Dari sisi industri, PT Pertamina (Persero) juga tengah memperkuat bisnis petrokimia untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi negara. Pengembangan bisnis petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi.

    Contohnya, PT Trans‑Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun. Saat ini TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin.

    Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir petrokimia nasional.

    Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Selain itu, Pertamina juga berupaya untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia. Di samping itu, Pertamina juga mendorong pemanfaatan biofuel sebagai realisasi dari program transisi energi.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya telah mencatatkan capaian penting seperti produksi Sustainable Aviation Fuel berbasis minyak jelantah dan penerapan biodiesel B40, yang akan meningkat menjadi B50 tahun depan.

    “Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi juga semakin terlihat, dengan komitmen Pertamina sebagai pemimpin dalam transisi energi. Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, termasuk panas bumi,” ujar Simon.

    Simon mengatakan seluruh upaya subholding Pertamina dalam inisiatif net zero carbon (NZE) merupakan amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang maupun masa depan.

    “Kami menargetkan NZE sebagai komitmen strategis jangka panjang yang terintegrasi dan selaras dengan visi Indonesia Emas. Visi yang menempatkan keberlanjutan dan kemandirian energi serta pertumbuhan ekonomi rendah karbon sebagai kemajuan bangsa melalui peran seluruh subholding dan anak perusahaan Pertamina,” jelas Simon.

    Sementara itu, Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan pihaknya siap memberikan edukasi publik mengenai bioetanol dan perubahan kebijakan bahan bakar.

    “Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang BBM, kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM,” ujarnya.

    Menurutnya, Pertamina Patra Niaga juga akan berkolaborasi dengan pabrikan otomotif, akademisi, dan praktisi untuk memastikan kesiapan masyarakat terhadap bahan bakar campuran bioetanol.

    Kolaborasi antara pengembangan biofuel dan petrokimia menjadi bukti nyata transformasi energi Indonesia tidak lagi sebatas wacana. Kedua sektor ini kini menjadi pilar strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus menggerakkan ekonomi bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

    Upaya pemerintah dan industri melalui pengembangan biofuel serta petrokimia menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam merancang masa depan energinya sendiri. Bukan lagi sekadar memanfaatkan sumber daya alam secara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Dengan sinergi yang makin erat antara kebijakan nasional, BUMN seperti Pertamina, dan industri swasta, transformasi energi menuju kemandirian dan ekonomi hijau bukan sekadar impian, melainkan arah nyata yang sedang dijalankan.

    Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi”

    (hnu/ega)

  • Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga September 2025. Berdasarkan data terkini, total nilai ekspor nasional mencapai USD 209,80 miliar, atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor nonmigas, terutama pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi, kini menjadi tulang punggung utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.

    Sementara ekspor migas justru mengalami penurunan sebesar 14,09% dengan nilai hanya USD 10,03 miliar, sektor nonmigas tumbuh signifikan 9,57% dan mencatat nilai 199,77 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh dua sektor andalan: industri pengolahan dan pertanian.

    “Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 milyar dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai USD 10,03 miliar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai USD 199,77 miliar,” ujar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ketika memberikan pernyataan resmi Badan Pusat Statistik di Jakarta, (3/10/2025)

    Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kontribusi ekspor sebesar USD 0,63 miliar pada September 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan daya saing kuat produk-produk hasil bumi Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit dan turunannya, lemak dan minyak nabati, hingga komoditas perkebunan unggulan lainnya. Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak hingga 32,40%, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor nasional.

    Selain itu, hasil turunan pertanian juga menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan, yang mencatat kenaikan 20,25% secara tahunan dengan andil besar sebesar 15,13% terhadap total ekspor nonmigas. Produk-produk seperti kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, serta logam dasar bukan besi menjadi kontributor dominan di dalam kelompok ini.

    “Peningkatan nilai ekspor non migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta minyak kelapa sawit.” kata Pudji.

    Kinerja ekspor yang solid juga tercermin dari capaian pada bulan September 2025, di mana nilai ekspor nasional mencapai USD 24,68 miliar, naik 11,41% dibandingkan September 2024. Peningkatan ini disokong kuat oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,79%, dengan beberapa komoditas andalan seperti lemak dan minyak nabati (naik 18%), serta logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 168,57%.

    Dari sisi pasar, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, dengan total kontribusi mencapai 41,81% dari keseluruhan ekspor nonmigas. Ekspor ke Tiongkok mencatat nilai 46,47 miliar dolar AS, tumbuh 9,19% dibandingkan tahun lalu, dengan dominasi komoditas besi, baja, dan produk turunan pertanian.

    “tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan india. Nilai ekspor 3 negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non migas Indonesia pada Januari hingga September 2025.” Pungkas Pudji.

    Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci masa depan ekspor nasional. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan harus didorong ke arah pengolahan agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global.

    “Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Ke depan, yang harus kita dorong adalah hilirisasi pertanian. Produk kita harus masuk ke rantai nilai global, supaya petani mendapat keuntungan lebih besar dan negara memperoleh devisa yang lebih kuat,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

    Mentan Amran menambahkan, penguatan hilirisasi juga menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

    “Enam komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit, yang kita dorong. Nilai investasi mencapai 9,9 triliun rupiah, membuka lapangan kerja bagi 8,6 juta orang dengan total nilai investasi 371 triliun rupiah, Kalau hilirisasi jalan, maka nilai ekspor naik, industri tumbuh, dan lapangan kerja di pedesaan ikut terbuka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” imbuh Mentan Amran.