Xcloud.id

Produk: CPO

  • Kemenkop hadiri Palmstep Inception di Kabupaten Kotawaringin Barat

    Kemenkop hadiri Palmstep Inception di Kabupaten Kotawaringin Barat

    Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerja sama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa

    Palangka Raya (ANTARA) – Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Panel Barus, mewakili Menteri Koperasi Republik Indonesia, menghadiri acara Palmstep Inception di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

    Panel Barus melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Selasa malam, menegaskan peran koperasi sebagai aktor utama dalam membangun industri sawit yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan petani.

    “Petani tidak boleh terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai. Koperasi adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas akses pasar mereka,” ujarnya.

    Acara itu menandai peluncuran program EU SWITCH: PALMSTEP, yang akan dilaksanakan oleh Agriterra dan Fortasbi selama periode 2025–2030. Program PALMSTEP berfokus pada peningkatan keberlanjutan dan keterlacakan rantai nilai sawit rakyat.

    Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh PALMSTEP adalah memfasilitasi koperasi-koperasi petani mendirikan pabrik crude palm oil (CPO) milik koperasi.

    “Jika sudah ada pabrik CPO milik koperasi, para petani anggota koperasi mendapatkan kepastian pembeli dan harga,” tegasnya.

    Panel Barus juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai jaringan distribusi dan produksi desa berbasis data yang akan diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

    Dengan terbangunnya sistem koperasi desa yang kuat dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan global.

    “Melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih dan program seperti PALMSTEP, produk-produk desa seperti sawit dapat mengakses pasar dengan harga bagus di Eropa,” ungkapnya.

    Kerja sama antar koperasi yang difasilitasi Uni Eropa dalam program PALMSTEP merupakan bentuk kerja sama internasional masa depan.

    “Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerja sama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Apapun produk pangan yang dibutuhkan Eropa, nantinya dapat disediakan oleh jaringan Kopdes Merah Putih,” tegasnya.

    Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa hingga akhir 2024 terdapat 2.500 koperasi perkebunan aktif dengan hampir 900.000 anggota dan volume usaha Rp7,94 triliun. Panel Barus menekankan bahwa penguatan koperasi sekunder, terutama berbasis komoditas seperti kelapa sawit akan mempercepat transformasi industri dari hulu ke hilir.

    Kementerian Koperasi mengapresiasi berdirinya Koperasi Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ). Harapannya, KSMJ sebagai koperasi sekunder menjadi model konsolidasi kelembagaan petani sawit. Melalui Palmstep, KSMJ didorong untuk menerapkan standar keberlanjutan, memperkuat tata kelola, dan membuka akses pasar nasional serta internasional.

    Dalam kesempatan ini, Panel Barus dan Dubes Uni Eropa Denis Chaibi mengunjungi lokasi bakal Pabrik KSMJ didampingi Wakil Bupati Kota Waringin Barat Suyanto.

    Kementerian Koperasi berharap kerja sama dengan Uni Eropa dapat diperluas ke lebih banyak koperasi di Indonesia, termasuk sektor komoditas lainnya. Ini akan mendorong momentum lebih besar dalam transformasi ekonomi desa berbasis koperasi.

    Pewarta: Rendhik Andika
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panel Barus: Koperasi Sawit Jadi Kunci Perkuat Posisi Tawar Petani dan Buka Pasar Global – Halaman all

    Panel Barus: Koperasi Sawit Jadi Kunci Perkuat Posisi Tawar Petani dan Buka Pasar Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peran koperasi dalam industri sawit nasional kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperluas akses ke pasar global.

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Panel Barus, menyatakan koperasi menjadi kunci penting dalam mendorong industri sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan petani.

    Pernyataan itu disampaikan Panel saat menghadiri peluncuran program EU SWITCH: PALMSTEP di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (6/5/2025).

    Program yang digagas Uni Eropa melalui Agriterra dan Fortasbi ini akan berjalan selama 2025–2030, dengan fokus utama pada penguatan keberlanjutan dan keterlacakan rantai nilai sawit rakyat.

    “Petani tidak boleh terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai. Koperasi adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas akses pasar mereka,” ujar Panel Barus, sebagaimana keterangan tertulis.

    Ia menyebut bahwa PALMSTEP akan mendorong lahirnya koperasi petani sawit yang memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri. Langkah ini dinilai akan memberikan kepastian harga dan pembeli bagi petani anggota koperasi, sekaligus memangkas dominasi tengkulak.

    “Jika sudah ada pabrik CPO milik koperasi, para petani anggota koperasi mendapatkan kepastian pembeli dan harga,” tegasnya.

    Panel juga menyinggung arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai jejaring distribusi dan produksi desa yang terintegrasi. Program ini akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

    “Dengan adanya jaringan Koperasi Desa Merah Putih dan program seperti PALMSTEP, produk-produk desa seperti sawit dapat mengakses pasar dengan harga bagus di Eropa,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, model kerja sama koperasi yang difasilitasi Uni Eropa dalam program PALMSTEP mencerminkan masa depan perdagangan internasional berbasis kemitraan antar koperasi.

    “Saya berharap hasil dari PALMSTEP akan dilanjutkan kerjasama perdagangan antar koperasi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Apapun produk pangan yang dibutuhkan Eropa, nantinya dapat disediakan oleh jaringan Kopdes Merah Putih,” kata Panel.

    Hingga akhir 2024, data Kementerian Koperasi mencatat terdapat sekitar 2.500 koperasi perkebunan aktif dengan total anggota hampir 900.000 orang dan nilai usaha mencapai Rp7,94 triliun. Panel menekankan pentingnya penguatan koperasi sekunder berbasis komoditas, termasuk kelapa sawit, untuk mempercepat transformasi industri nasional dari hulu ke hilir.

    Kementerian Koperasi juga mengapresiasi pendirian Koperasi Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ), yang diharapkan menjadi model kelembagaan koperasi petani sawit. KSMJ didorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan membuka akses ke pasar domestik maupun ekspor.

    Dalam kunjungannya, Panel bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto turut meninjau lokasi bakal berdirinya pabrik CPO milik KSMJ. Kementerian berharap kerja sama internasional ini bisa diperluas tidak hanya untuk komoditas sawit, tetapi juga ke sektor lain yang menjadi unggulan desa.

  • Kejagung Tetapkan Ariyanto Bakri Cs Tersangka TPPU Korupsi Perkara CPO

    Kejagung Tetapkan Ariyanto Bakri Cs Tersangka TPPU Korupsi Perkara CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka TPPU pada tindak pidana awal (TPA) kasus dugaan suap vonis lepas crude palm oil (CPO) korporasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan tiga tersangka TPPU itu yakni advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY).

    “Juga ditetapkan tersangka dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang, yaitu saudara MS, yang ditetapkan sejak tanggal 23 April 2025. Sedangkan untuk AR dan MSY sejak 17 April 2025,” ujarnya di Kejagung, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga ada keterkaitan antara aset yang dimiliki Marcella Cs dengan tindak pidana yang tengah diusut korps Adhyaksa.

    Dengan demikian, penetapan tersangka ini diharapkan dapat membuat terang peristiwa dugaan suap vonis lepas CPO korporasi.

    “Sehingga, penyidik berketetapan, menetapkan yang tiga ini sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kejagung sebelumnya telah menyita sejumlah mobil mewah milik Ariyanto seperti Ferrari, Nissan GTR, hingga Mercedes-Benz G-Class.

    Selain itu puluhan sepeda motor, dua kapal yacht dan juga 130 helm dari Ariyanto. Sementara itu, terhadap Marcella telah disita mobil Range Rover dan Lexus.

  • PTPN III Catat Laba Bersih Rp 705 M di Kuartal I-2025

    PTPN III Catat Laba Bersih Rp 705 M di Kuartal I-2025

    Jakarta –

    Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus menunjukkan kinerja positif dan penguatan portofolio bisnis sebagai hasil dari transformasi menyeluruh yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal I-2025 perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 705 miliar.

    Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani mengatakan capaian itu melonjak 1.032% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau 289% dibandingkan RKAP.

    Abdul Ghani mengatakan capaian laba bersih meroket tajam, didukung oleh kinerja yang solid dan positif dari ketiga Sub Holding, dimana laba bersih dari PTPN | (Supporting Co), PTPN IV (Palm Co) dan PT Sinergi Gula Nusantara (Sugar Co) mencatatkan laba bersih yang positif.

    Selain itu PTPN Group mencatatkan peningkatan nilai penjualan CPO sebesar 114% dari RKAP atau sebesar Rp 8,2 Trilyun yang antara lain disebabkan oleh peningkatan harga jual CPO sebesar 120% dari RKAP atau sebesar Rp 14.500/kg.

    Sementara itu penjualan gula tercatat Rp 1,09 Trilyun atau 137% dari RKAP, yang disebabkan oleh peningkatan volume penjualan Gula sebesar 69 ribu ton atau 295% dari RKAP, dan peningkatan harga jual Gula yaitu Rp15.559/kg atau 107% dari RKAP.

    “Pengelolaan biaya operasional yang lebih efisien juga turut berkontribusi terhadap perolehan Laba dan EBITDA yang lebih baik pada semua komoditi utama,” ujar Ghani, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    Berbagai capaian positif itu tidak lepas dari implementasi transformasi menyeluruh di tubuh Holding Perkebunan Nusantara, termasuk restrukturisasi organisasi, penerapan teknologi digital, dan komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain utama dalam industri perkebunan nasional bahkan global.

    Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa transformasi yang dilakukan sejak 2020 telah menghasilkan dampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan struktur bisnis perusahaan.

    “PTPN Group saat ini tidak hanya berhasil keluar dari tekanan beban historis, tetapi juga berhasil membangun struktur portofolio bisnis yang lebih fokus dan bernilai tambah tinggi. Transformasi yang kami lakukan terbukti mampu mendongkrak efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas,” ujarnya.

    Dalam rentang tahun 2021-2024, PTPN Group melakukan langkah strategis dan transformasi, dimana perusahaan merestrukturisasi 13 anak perusahaan menjadi 3 entitas, yakni PTPN I (Supporting Co), PTPN IV (Palm Co), dan PT Sinergi Gula Nusantara (Sugar Co).

    Selain itu perusahaan juga melakukan Transformasi EBITDA melalui efisiensi operasional dan biaya, peningkatan akuntabilitas dan fungsi pengendalian. Perusahaan juga aktif mengembangkan inisiatif strategis untuk mendukung ketahanan pangan, transisi energi hijau, serta hilirisasi berbasis industri agro yang berkelanjutan.

    Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga berhasil mendapatkan peringkat akhir “idA”/Stable” (Single A; Stable Outlook) oleh Lembaga Pemeringkat PT Pefindo untuk periode 24 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, meningkat dibandingkan periode sebelumnya dimana Perusahaan mendapatkan predikat “Sehat” dengan peringkat “idA-“/stable.

    Hal ini mencerminkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Capaian ini juga didukung oleh kinerja keuangan yang baik, struktur modal yang sehat, dan prospek industri yang positif.

    Ghani menambahkan bahwa transformasi juga mencakup integrasi proses digital, tata kelola perusahaan yang lebih baik, serta peningkatan kapabilitas SDM. Hal ini membawa dampak langsung terhadap daya saing dan kinerja jangka panjang perusahaan.

    “Dengan portofolio yang lebih ramping, fokus, dan bernilai, PTPN siap menjadi pemain utama di industri perkebunan dan agroindustri global yang modern dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.

    PTPN Group berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategis sebagai korporasi agribisnis nasional. Perusahaan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung agenda nasional meliputi, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadlian, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui transformasi berkelanjutan.

    Tonton juga “Dikritik Rapat di Hotel Mewah saat Pemerintah Gandrung Efisiensi, Ini Jawaban DPR” di sini:

    (ada/rrd)

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejagung Periksa Biro Hukum Kemendag soal Kasus Suap Vonis CPO

    Kejagung Periksa Biro Hukum Kemendag soal Kasus Suap Vonis CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Biro Hukum Kemendag berinisial FA dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan FA berkapasitas sebagai saksi saat diperiksa dalam kasus vonis lepas perkara minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) korporasi.

    “Saksi yang diperiksa berinisial FA selaku Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

    Namun, Harli tidak memperinci lebih jauh mengenai pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Muhammad Arif Nuryanta (MAN) Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” katanya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng.

    Namun, Djuyamto kemudian dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Syafei sejatinya telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para hakim tersebut memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa grup korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Sawit Watch: Ketergantungan Tinggi pada Sawit Bahayakan Ekonomi

    Sawit Watch: Ketergantungan Tinggi pada Sawit Bahayakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Struktur sektor perkebunan dan industri pengolahan yang hanya bertumpu pada segelintir komoditas seperti sawit dinilai dapat membahayakan perekonomian. Sawit Watch mengimbau agar pemerintah membuka ruang untuk diversifikasi.

    Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menilai pemerintah semestinya memberikan batasan terhadap pengembangan kelapa sawit. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas global dengan harga fluktuatif dia sebut berdampak signfikan pada perekonomian secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang merupakan salah komoditas unggulan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$2,19 miliar pada Maret 2025. Nilai ekspor itu turun 3,55% secara bulanan (Month-to-Month/MtM) dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka US$2,27 miliar.

    Meski turun secara bulanan, nilai ekspor pada Maret 2025 tercatat lebih tinggi daripada Maret 2025 yang kala itu hanya bernilai US$1,56 miliar. Artinya, ada kenaikan hingga 40,85%.

    “Seharusnya negara membatasi [ekspansi sawit]. Karena kalau tidak, akan menarik lebih banyak aktivitas ekonomi. Namun saat perekonomian kolaps, seluruh negeri ikut kolaps. Jangan sampai kita hanya bergantung ke satu komoditas, itu tidak baik secara ekonomi menurut saya,” kata Achmad dalam Forum Editor: Potret Konflik Sawit dan Pentingnya Penerapan Prinsip Keberlanjutan di Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Makin menggeliatnya ekonomi yang bertumpu pada sawit turut tecermin dari ekspansi yang kini merambah wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Papua, bahkan wilayah Nusa Tenggara yang terkenal dengan iklim keringnya.

    Riset yang dilakukan Sawit Watch menunjukkan bahwa kehadiran sawit di daerah-daerah baru ini diikuti dengan konversi lahan komoditas yang sempat menjadi andalan masyarakat setempat, seperti kakao dan karet.

    “Ekspansi [sawit] terjadi juga di Jawa, sehingga memicu konversi dari komoditas yang ada, konversi dari kakao karet menjadi sawit. Bahkan di Jawa Timur yang kita anggap sebagai lumbung pangan nasional, ini juga sawit juga bisa dikembangkan,” tuturnya.

    Dia pun meminta adanya kebijakan pemerintah yang tegas terkait pengembangan kelapa sawit ke depan. Adapun laporan teranyar Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas tutupan sawit mencapai 17,3 juta hektare (ha) pada 2024. Luas tutupan ini naik dibandingkan dengan 16,38 juta ha yang tertuang dalam Kepmen Nomor 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.

  • 8 Ring di Jantung, Minum Obat Pengencer Darah

    8 Ring di Jantung, Minum Obat Pengencer Darah

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Direktur JakTV Tian Bahtiar memiliki riwayat penyakit jantung jadi tahanan kota dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak Kamis, 24 April 2025.

    Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara itu dibebankan wajib lapor usai jadi tahanan kota.

    “Yang bersangkutan dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu pekan,” ucap Kapuspenkum Harli Siregar di Gedung Kejagung Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

    Riwayat Penyakit Direktur JakTV Nonaktif

    Dokter melakukan observasi, hasilnya diketahui Tian Bahtiar harus mengonsumsi obat pengencer darah.

    “Yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Selain itu, ada kolesterol dan masalah pada pernapasan,” lanjut Kapuspenkum.

    Menurutnya, istri tersangka menjadi jaminan atas pengalihan penahanan yang bersangkutan.

    “Kalau tidak salah, sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata,” lanjut Harli Siregar.

    Harli mengungkapkan, Tian juga dipasangi alat khusus sehingga pergerakannya selalu terpantau.

    “Mudah-mudahan kami harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” lanjutnya.

    Update Kasus

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 2 tersangka lain yakni Marcella Santoso (MS) selaku advokat dan Junaedi Saibih (JS) selaku dosen serta advokat.

    Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar, para tersangka melakukan pemufakatan jahat.

    Mereka mencegah, merintangi atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tak langsung.

    Perintangan dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022.

    Tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong serta perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

    Menurutnya kasus terungkap berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejagung dengan imbalan Rp478.500.000,00.

    “Tersangka TB kemudian memublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga kejaksaan dinilai negatif,” ujar Qohar.

    Selain berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi, kegiatan seminar, podcast dan talkshow yang menyudutkan kejaksaan. Berita demonstrasi dipublikasikan Tian dalam bentuk pemberitaan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI Dapat Tawaran Impor Daging-Susu Sapi dari Jepang

    RI Dapat Tawaran Impor Daging-Susu Sapi dari Jepang

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia mendapatkan tawaran untuk impor daging dan susu sapi dari Jepang. Hal ini terungkap usai Menteri Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Jepang Taku Eto menyambangi kantor Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Arief mengatakan dalam pertemuan memang dibahas terkait kerja sama ekspor dan impor. Adapun dua komoditas yang ditawarkan oleh Jepang adalah daging sapi dan susu.

    “Beliau (Mentan Jepang) menyampaikan bagaimana potensi kalau mereka ekspor daging (ke Indonesia), kemudian susu,” kata Arief usai pertemuan di Kantor Bapanas, Jakarta Selasa (29/4/2025).

    Arief pun menyampaikan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, dapat dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian. Sementara selama ini, Indonesia memang banyak impor daging sapi dan sapi hidup dari Australia hingga New Zealand.

    “Kita sih selama ini, saya cerita ya, yang banyak adalah impor dari, saya cerita ya, impor dari Australia, New Zealand, kemudian dari Brasil untuk daging sapi,” terangnya.

    Di tempat berbeda, hasil pertemuan antara Amran dengan Mentan Jepang salah satunya penawaran impor susu untuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Amran pun meminta agar Jepang meningkatkan impor crude palm oil (CPO) dari Indonesia.

    “Kita yang kami tawarkan tadi CPO. Susu, susu diminta untuk masuk ke Indonesia, kan kita butuh, masih butuh banyak susu. Aku katakan ‘oke tapi aku tingkatkan ekspor CPO ke Jepang’,” kata Amran usai pertemuan di Kantor Kementan, Jakarta.

    Saat ditanya apakah ada rencana Indonesia ekspor beras ke Jepang, Amran mengatakan sementara kedua negara kerja sama terkait teknologi. Saat ini Indonesia dalam posisi menjaga stok beras. Namun, jika ada arahan resmi untuk ekspor, bukan tidak mungkin hal itu dilakukan.

    “Kita kerjasama dulu. Kami loyal tanpa batas pada bapak presiden kalau beliau mengatakan ekspor, aku pasti lakukan ekspor tapi kita menjaga stok dalam negeri,” tuturnya.

    (kil/kil)

  • Petinggi Berau Coal hingga Adaro Minerals Diperiksa Kejagung

    Petinggi Berau Coal hingga Adaro Minerals Diperiksa Kejagung

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa petinggi perusahaan swasta sebagai saksi dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    Terkini, penyidik memeriksa Direktur Keuangan PT. Adaro Minerals Indonesia, Heri Gunawan. Pengambilan keterangan itu dilakukan usai rangkaian pemeriksaan terhadap Advisor to CPO PT Berau Coal berinisial GI dan AW selaku Assistant Manager Procurement Department PT Pamapersada Nusantara Group, pada pekan lalu.

    “Pemeriksaan terhadap HG pada Senin, 28 April,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangannya, Selasa, 29 April.

    Selain Heri Gunawan, penyidik memeriksa belasan saksi lainnya. Mereka yakni CMS selaku Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Kementerian ESDM, EED selaku Koordinator Harga Bahan Bakar pada Dirjen Migas Kementerian ESDM, STH selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, HA selaku Manager Non Mining PT Pertamina Patra Niaga, dan EAA selaku Manager Mining PT PPN.

    “Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa 11 orang saksi,” ucapnya.

    Belasan saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023 untuk tersangka YF dan lainnya.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Harli.

    Dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka. Mereka yakni,l Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF) yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; dan Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

    Kemudian, Maya Kusmaya (MK) yang merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.