Xcloud.id

Produk: CPO

  • RI rampungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

    RI rampungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

    Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev telah merampungkan secara substantif Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA).

    Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin usai pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6).

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” ucap Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Indonesia-Rusia telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada bulan Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono. Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Pada sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Mendag Slepnev juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian hari ini yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Mendag Slepnev.

    Adapun perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4 persen, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya.

    Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara, sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eurasia Akhirnya Rampung, Ini Manfaatnya

    Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eurasia Akhirnya Rampung, Ini Manfaatnya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi mengumumkan penyelesaian secara substantif Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Pengumuman disampaikan di sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    Airlangga mengatakan hal itu menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Rusia. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    “Kedua pihak telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).

    Tim Perunding Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis antara lain gandum, fosfat, batu bara dan bahan baku pupuk kimia, serta besi setengah jadi.

    “Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU,” ucap Airlangga.

    Airlangga mengapresiasi tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA. “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Mendag Slepnev juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Slepnev.

    Perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4%, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya. Pada periode Januari-Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai US$ 1,57 miliar, meningkat 84,63% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan dan pertanian. Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai US$ 273,7 juta pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara. Sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    (aid/ara)

  • Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eurasia Akhirnya Rampung, Ini Manfaatnya

    Rampungkan I-EAEU FTA, RI Perkuat Diplomasi Ekonomi dengan Rusia

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi mengumumkan penyelesaian secara substantif Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Penyelesaian ini dilakukan di sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    Kesepakatan tersebut telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin usai pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Federasi Rusia, pada 19 Juni 2025.

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” ucap Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).

    Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Kedua pihak pun telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao. Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Pada sambutannya, Airlangga mengapresiasi tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Slepnev juga berterima kasih atas pencapaian yang baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Slepnev.

    Perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4%, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya.

    Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai USD 1,57 miliar. Jumlah ini meningkat tajam sebesar 84,63% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian. Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai USD 273,7 juta pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara. Sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Sebagai informasi, turut mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Duta Besar Federasi Rusia di Jakarta Sergei Tolchenov.

    (akd/akd)

  • Daftar Rincian Harga Sawit Berdasarkan Umur Tanaman, Pengusaha Wajib Patuh

    Daftar Rincian Harga Sawit Berdasarkan Umur Tanaman, Pengusaha Wajib Patuh

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penguatan. Hal ini diputuskan dalam Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Periode Juni 2025 yang digelar pada 11 Juni 2025 melalui platform Zoom Meeting.

    Rapat yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Gafar, SP., MM, ini dihadiri oleh perwakilan perusahaan kelapa sawit, pekebun/petani, Apkasindo, Apkasindo Perjuangan, dan instansi terkait.

    Keputusan rapat menetapkan harga TBS baru yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan kelapa sawit (PKS) di Sulsel. Penetapan harga ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 205/II/Tahun 2024, dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KB.410/01/2025.

    Hasil analisis harga rata-rata penjualan Crude Palm Oil (CPO) dan besaran Indeks K menghasilkan angka sebagai berikut:

    Harga rata-rata penjualan CPO: Rp 12.791,93

    Besaran Indeks K yang disepakati: 88,29%

    Semua PKS diwajibkan mengirimkan data perhitungan Indeks K, harga penjualan CPO, dan inti sawit secara lengkap untuk verifikasi. Harga TBS yang telah ditetapkan berlaku untuk pembayaran periode 11 hingga 30 Juni 2025.

    Berikut rincian harga TBS berdasarkan umur tanaman:
    No Umur Tanaman Indeks K (%) R-CPO (%) Harga TBS (Rp)

    3 Tahun 88,29 17,44 2.432,06

    4 Tahun 88,29 19,17 2.621,96

    5 Tahun 88,29 19,83 2.693,76

    6 Tahun 88,29 20,60 2.777,98

    7 Tahun 88,29 21,30 2.856,13

    8 Tahun 88,29 21,67 2.896,09

    9 Tahun 88,29 22,10 2.943,74

    10-20 Tahun 88,29 21,79 2.907,81

    22 Tahun 88,29 21,79 2.928,83

    23 Tahun 88,29 21,20 2.872,25

    25 Tahun 88,29 19,82 Data Tidak Lengkap

    Plt. Kepala Dinas, Abdul Gafar, SP., MM, menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh PKS terhadap harga TBS yang telah ditetapkan untuk memastikan kesejahteraan para pekebun kelapa sawit di Sulawesi Selatan.

  • Mentan RI dan Rusia bahas investasi gula hingga ekspor CPO

    Mentan RI dan Rusia bahas investasi gula hingga ekspor CPO

    Hubungan kita meningkat terus. Saya melihat banyak kemajuan di berbagai sektor. Ekonomi membaik, kerja sama semakin luas dan produktif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman bersama Mentan Federasi Rusia Oksana Nikolaevna Lut membahas investasi gula hingga ekspor Crude Palm Oil (CPO) dalam pertemuan bilateral di St. Petersburg, Rusia.

    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian RI diterima di Jakarta, Kamis, disebutkan, dalam agenda pembicaraan, kedua menteri membahas sejumlah hal strategis.

    Pertama peningkatan investasi di sektor gula melalui kemitraan Indonesia-Rusia, kedua, peningkatan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke pasar Rusia, dan ketiga rencana pembangunan industri pupuk bersama sebagai bagian dari kerja sama ketahanan pangan.

    Keempat, pembukaan akses untuk impor daging dari Rusia ke Indonesia, serta kelima penguatan kerja sama teknis dan riset pertanian berbasis teknologi.

    Pertemuan tersebut turut disaksikan langsung Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu memperkuat pesan bahwa kerja sama di sektor pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

    Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan kenegaraan yang digelar di Istana Konstantin, St. Petersburg, Kamis (19/6), menyatakan komitmen Rusia untuk memperluas kerja sama strategis dengan Indonesia di berbagai bidang, termasuk pertanian, eksplorasi luar angkasa, energi, dan pertahanan.

    “Kami banyak mengembangkan kerja sama di bidang pertanian, penjelajahan luar angkasa, energi, serta militer dan teknis. Ada banyak peluang dan kami memiliki kapasitas untuk berkembang bersama,” ujar Presiden Putin.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia terus menunjukkan tren positif dan penuh potensi, terutama di bidang ekonomi.

    “Hubungan kita meningkat terus. Saya melihat banyak kemajuan di berbagai sektor. Ekonomi membaik, kerja sama semakin luas dan produktif,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Federasi Rusia Oksana Nikolaevna Lut secara resmi mengundang Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk melakukan kunjungan khusus ke Rusia pada bulan Oktober 2025.

    Undangan itu disampaikan langsung dalam pertemuan bilateral antara kedua Presiden yang didampingi masing-masing menteri pendamping di Istana Presiden Putin.

    Undangan resmi kepada Menteri Pertanian RI menjadi simbol keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis di sektor pangan, serta membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha pertanian kedua negara untuk saling terhubung dan berkembang.

    Kunjungan Mentan Amran ke Rusia pada Oktober 2025 mendatang diharapkan menjadi momentum untuk menindaklanjuti komitmen kerja sama konkret yang telah dibahas, sekaligus membuka jalan bagi terbangunnya industri pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Minyak Sawit Diramal Stabil hingga Juli 2025, Ini Faktor Pendorongnya – Page 3

    Harga Minyak Sawit Diramal Stabil hingga Juli 2025, Ini Faktor Pendorongnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council/MPOC) memperkirakan harga minyak sawit mentah (CPO) akan tetap stabil dalam kisaran RM3.900 hingga RM4.200 per ton atau setara Rp15 juta hingga Rp 16,17 juta (1RM = Rp 3.850) sepanjang Juni hingga Juli 2025.

    Dikutip dari The Edge Market, Kamis (19/6/2025), perkiraan ini muncul di tengah melonjaknya stok minyak sawit pada Mei yang mencapai 1,77 juta ton angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir untuk bulan tersebut. Meski demikian, MPOC optimistis harga CPO tetap bertahan karena sejumlah faktor pendukung.

    “Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh kondisi cuaca yang mendukung untuk panen,” kata MPOC.

    Selain itu, permintaan dari dua negara utama, yakni China dan India, turut menopang pasar. Keduanya tercatat menyumbang sekitar 28 persen dari total ekspor minyak sawit Malaysia pada Mei lalu.

    “Pemulihan ini terutama disumbang oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan India, yang secara kolektif menyumbang 28% dari total ekspor minyak sawit Malaysia pada Mei,” ujar MPOC.

    Tak hanya itu, kebijakan India yang memangkas bea masuk minyak mentah juga menjadi angin segar bagi ekspor CPO Malaysia. Dengan selisih bea masuk antara minyak mentah dan olahan mencapai 19,25 persen, CPO dinilai menjadi lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

     

  • Diminta Kejagung Serahkan Uang Kasus CPO, Musim Mas Bakal Ikuti Wilmar?

    Diminta Kejagung Serahkan Uang Kasus CPO, Musim Mas Bakal Ikuti Wilmar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Musim Mas Group merespons pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan penyerahan uang dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) korporasi.

    Sebelumnya, Wilmar Group telah menyerahkan Rp11,8 triliun terkait dengan kasus rasuah tersebut. Uang triliunan tersebut kemudian disita atas penetapan pengadilan.

    Kemudian, Direktur Penuntutan (Dirtut) Sutikno mengharapkan bahwa dua terdakwa korporasi lainnya yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group agar mengambil langkah yang serupa dengan Wilmar.

    Adapun, Corporate Communication Musim Mas, Reza Rinaldi menyatakan bahwa perusahaan selama ini telah mendukung kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Saat ini, perusahaan terus berkoordinasi dengan pihak otoritas terkait, termasuk Kantor Kejaksaan Agung untuk mendukung kelancaran proses hukum yang sedang berlangsung,” ujar Reza saat dihubungi, Kamis (19/6/2025).

    Berkaitan dengan penyerahan itu, Reza meminta agar semua pihak bisa menunggu dan menghargai setiap penanganan hukum yang ada.

    Pada intinya, Musim Mas menyatakan bahwa perusahaan bakal mengikuti dan taat kepada proses hukum terkait perkara CPO tersebut.

    “Kami berkomitmen untuk tetap menjalin komunikasi yang konstruktif dengan semua pemangku kepentingan dan taat akan proses hukum yang berlaku,” pungkas Reza.

    Selain Musim Mas dan Wilmar, Permata Hijau Group juga merupakan terdakwa dalam perkara CPO ini. Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya telah menuntut uang pengganti kepada Permata Hijau Group mencapai Rp937,56 miliar. 

    Sementara itu, untuk Musim Mas Group Rp4,9 miliar. Keduanya juga dihukum agar dibebankan juga denda Rp1 miliar.

  • Infografis Penampakan Uang Sitaan Rp 11,8 T Kasus CPO Minyak Goreng hingga Responsnya – Page 3

    Infografis Penampakan Uang Sitaan Rp 11,8 T Kasus CPO Minyak Goreng hingga Responsnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jutaan lembar uang merah dihamparkan bertumpuk-tumpuk di pelataran Gedung Bundar, Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa siang 17 Juni 2025.

    Uang tunai triliunan rupiah tersebut merupakan hasil penyitaan dari kasus korupsi pemberian Fasilitas Crued Palm Oil (CPO) dan turunannya dari lima terdakwa korporasi Wilmar Grup 2022.

    “Ini total semuanya nilainya Rp2 triliun. Uang ini merupakan bagian dari uang yang tadi kita sebutkan, Rp11.880.351.802.619,” kata Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno saat konferensi pers di Kantor Kejagung, Selasa 17 Juni 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar juga angkat bicara terkait uang sitaan. Penyitaan sebesar Rp11.880.351.802.619 menurut Harli diyakini menjadi penyitaan terbesar dalam sejarah.

    “Untuk kesekian kali kita melakukan rilis press conference terkait dengan penyitaan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan barangkali ini merupakan presscon terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya, ini yang paling besar,” tutur Harli, dikutip Rabu (18/6/2025).

    Terkait uang sitaan oleh Kejaksaan Agung tersebut, Manajemen Wilmar International Limited pun juga angkat bicara. Mereka menyatakan kalau uang tersebut bukan hasil sitaan lantaran masih dalam proses penyidikan.

    Lantas, siapa saja terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Crued Palm Oil (CPO) dan berapa masing-masing besaran uang penyitaannya? Benarkah menjadi uang sitaan terbesar sepanjang sejarah? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Top 3 News: Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Top 3 News: Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polemik 4 pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut) akhirnya tuntas. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam rapat yang digelar pemerintah pusat, terungkap bahwa proses pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumut ini dimulai pada tahun 2022 di era Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers ihwal polemik 4 pulau Aceh. Ia mengatakan pengkajian 4 pulau ini terjadi pada tahun 2022.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, yang berasal dari Wilmar Group.

    Hal itu pun diyakini menjadi penyitaan terbesar dalam sejarah seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Rabu 18 Juni 2025.

    Harli menyebut, penyitaan Rp11,8 triliun itu menjadi upaya Jampidsus Kejagung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Blitar, Jawa Timur.

    Titik pertamanya, ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu 18 Juni 2025.

    Tampak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir mendampingi Wapres Gibran. Dikutip dari siaran pers Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), ziarah tersebut merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap jasa para pendiri bangsa.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 18 Juni 2025:

    Polemik dua provinsi yang bertetangga. Meski tak berpenduduk ternyata peralihan empat pulau di Aceh ke wilayah Sumatra Utara oleh Kemendagri masih menimbulkan perdebatan.

  • Saling Klaim Kejagung Vs Wilmar Soal Status Uang Rp11,8 Triliun pada Kasus Korupsi CPO

    Saling Klaim Kejagung Vs Wilmar Soal Status Uang Rp11,8 Triliun pada Kasus Korupsi CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Wilmar Group saling klaim terkait dengan status uang senilai Rp11,8 triliun ats perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) alias minyak goreng korporasi.

    Sitaan fantastis oleh penyidik korps Adhyaksa ini kemudian menuai sorotan lantaran penyitaan tersebut berlangsung ketika perkara belum berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

    Dalam hal ini, Wilmar Group selaku salah satu terdakwa kasus ekspor CPO yang menyerahkan uang ke penyidik Kejagung. Tak cuma-cuma, Wilmar menyatakan bahwa uang tersebut merupakan dana jaminan.

    Oleh karena itu, uang tersebut bisa dikembalikan apabila hakim agung di tingkat kasasi menguatkan vonis pengadilan pertama PN Tipikor Jakarta Pusat.

    Artinya, menguatkan vonis lepas alias ontslag. Vonis itu pada intinya telah menggugurkan kewajiban tiga terdakwa korporasi untuk membayar denda maupun uang pengganti senilai Rp17,7 triliun.

    “Dana jaminan akan dikembalikan kepada pihak Wilmar tergugat apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tulis Wilmar International Limited dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (18/6/2025).

    Sebaliknya, apabila hakim pada Mahkamah Agung (MA) menyatakan Wilmar Group bersalah, maka korporasi sudah bersedia menyerahkan uang belasan triliun itu disita sebagian atau sepenuhnya ke pengacara negara.

    Di samping itu, Wilmar Group menyatakan tidak ada alasan lain terkait penyerahan uang Rp11,8 triliun ke Kejagung. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk itikad baik perusahaan untuk penegakan hukum yang ada.

    “Pihak Wilmar [selaku] tergugat tetap menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan telah dilakukan dengan itikad baik dan tanpa niat koruptif apa pun,” pungkasnya.

    Kejagung Bantah Ada Dana Jaminan

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menekankan bahwa dalam proses penanganan tindak pidana korupsi tidak memiliki istilah dana jaminan. Oleh karena itu, uang Rp11,8 triliun tersebut berstatus sitaan.

    “Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara tidak ada istilah dana jaminan, yang ada uang yang disita,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (18/6/2025).

    Dia menambahkan, uang yang disita itu merupakan barang bukti untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat adanya uang perkara rasuah tersebut.

    Sebagai tindak lanjut, Harli menyatakan bahwa uang belasan triliun itu nantinya akan dimasukkan dalam barang bukti pada memori kasasi. Nantinya, hal itu diharapkan dapat dipertimbangkan oleh hakim agung pada pengadilan tingkat kasasi.

    “Karena perkaranya masih sedang berjalan maka uang pengembalian tersebut disita untuk bisa dipertimbangkan dalam putusan pengadilan,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Harli tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan nasib uang Rp11,8 triliun itu ketika MA memutuskan untuk memperkuat putusan ontslag atau bebas pada pengadilan sebelumnya. Meskipun begitu, Kejagung menyatakan sikap optimistis atas pengajuan kasasi tersebut.

    “Kita harus optimis Mas karena kita juga menyitanya sdh mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan JPU sesuai rilis telah memasukkan tambahan memori kasasi terkait penyitaan uang tersebut,” pungkas Harli.

    Dua Korporasi Diminta Serahkan Uang

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung RI, Sutikno meminta agar Musim Mas Group dan Permata Hijau Group melakukan langkah yang serupa dengan Wilmar group.

    Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya telah menuntut uang pengganti kepada Permata Hijau Group mencapai Rp937,56 miliar. Sementara itu, Musim Mas Group Rp4,9 miliar. Keduanya juga dibebani juga denda Rp1 miliar.

    “Untuk Permata Hijau dan Musim Mas Grup, kita berharap kedepan mereka juga membayar seperti yang dilakukan oleh Wilmar. Nanti akan kita rilis juga seperti kalau ada pengembalian yang dilakukan oleh kedua grup tersebut,” ujar Sutikno di Kejagung, Selasa (18/6/2025).