Xcloud.id

Produk: CPO

  • Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

    Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kasus crude palm oil (CPO) korporasi ke PN Jakarta Pusat.

    Direktur Penuntutan (Dirtut), Sutikno mengatakan kelima tersangka itu terdiri dari eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

    Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

    “Ini [lima orang tersangka] yang dilimpah hari ini,” ujar Sutikno saat dihubungi, Senin (11/8/2025).

    Setelah pelimpahan ini, tim jaksa penuntut umum (JPU) bakal segera membacakan surat dakwaan untuk nantinya pada sidang perdana di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO.

    Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas. Vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun.

    Dalam hal ini, penyidik pada jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung RI mengendus adanya dugaan suap atas vonis lepas tersebut, sehingga dilakukan pengusutan.

  • Hakim Djuyamto dkk Segera Disidang, Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan Nasional 11 Agustus 2025

    Hakim Djuyamto dkk Segera Disidang, Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan Nasional 11 Agustus 2025

    Hakim Djuyamto dkk Segera Disidang, Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lima orang hakim terdakwa kasus dugaan suap terkait penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng segera disidang.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpakan berkas perkara kelima hakim tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).
    Lima terdakwa itu adalah eks Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, dan hakim nonaktif PN Jakarta Pusat Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto.
    “Ali Muhtarom, Agam Syarief Baharudin, Wahyu Gunawan, Djuyamto, dan Muhammad Arif Nuryanta yang limpah hari ini,” kata Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejaksaan Agung, Sutikno, Senin.
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis akim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan ekspor CPO yang dilakukan para terdakwa bukan permufakatan jahat, melainkan hanya melaksanakan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.
    Setelah putusan lepas tersebut, Kejagung menemukan bukti adanya kongkalikong putusan lepas yang menyeret berbagai unsur penegak hukum, mulai dari hakim, panitera, hingga advokat.
    Mereka terdiri dari Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto serta panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan.
    Selain itu, Kejagung turut menetapkan tiga hakim aktif yaitu Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto, serta dua orang pengacara yakni Marcella Santoso dan Ariyanto sebagai tersangka.
    “Dan terkait dengan putusan ontslag tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS (Marcella Santoso) dan AR (Ariyanto) melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN (Muhammad Arif Nuryanta) sebanyak Rp 60 miliar,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejgung Abdul Qoha, 12 pril 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biodiesel B50 Dipastikan Jalan 2026 Meski Bahan Baku Masih jadi Isu

    Biodiesel B50 Dipastikan Jalan 2026 Meski Bahan Baku Masih jadi Isu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan implementasi bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 50% (B50) dimulai pada 2026.

    Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi isu sebelumnya yang menyatakan implementasi B50 belum tentu terlaksana tahun depan lantaran kendala bahan baku.

    Yuliot menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi implementasi B40 tahun ini. Dia menilai implementasi B40 terbilang berhasil.

    Oleh karena itu, dia optimistis implementasi B50 pun bisa dilaksanakan mulai awal 2026.

    “Untuk B50, kita evaluasi untuk implementasi B40 tahun ini, dan juga kita harapkan untuk implementasi tahun depan B50 segera bisa dilaksanakan,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

    Implementasi B50 merupakan program yang telah didorong Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan kedaulatan energi. Prabowo sebelumnya, optimistis implementasi B50 pada 2026 dapat meningkatkan cadangan energi Indonesia, yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri.

    Sementara itu, sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi belum bisa memastikan implementasi B50 bisa terlaksana pada 2026.

    Dia mengungkapkan, pihaknya masih menghitung kebutuhan dan volume Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk memproduksi B50. FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol.

    Eniya menyebut, pihaknya belum menentukan berapa porsi FAME dalam B50. Dia mengatakan, komposisi FAME itu masih menjadi perdebatan. Menurutnya, B50 itu bisa terdiri atas 40% FAME dan 10% hydrotreated vegetable oil (HVO) atau full 50% FAME.

    “Lalu apakah 2026 kita mulai dengan B50? Itu belum kita tentukan. Jadi kita harus lihat lagi B50 butuh [FAME]-nya berapa?” ucap Eniya dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025) lalu.

    Eniya menjabarkan, jika diasumsikan B50 akan terdiri atas 50% FAME, maka kebutuhan FAME itu mencapai sekitar 20 juta ton atau tambahan alokasi minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (CPO) ke biodiesel sekitar 2 juta ton. Angka itu naik sebesar 5 juta ton dari kebutuhan FAME untuk produksi B40 yang sebesar 15 juta ton.

    Di sisi lain, Eniya mengatakan, Indonesia membutuhkan lima pabrik biodiesel baru untuk mengimplementasikan B50 pada tahun depan. Dia mengatakan, tiga dari lima pabrik baru yang ditargetkan, saat ini sedang dibangun.

    “Kita perlu lima [pabrik baru] dengan kapasitas besar, yang kalau ukur-ukur kapasitasnya 1 juta kiloliter kita perlu 5 gitu,” ucap Eniya.

    Kendati demikian, Eniya tak memerinci tiga pabrik yang sedang dibangun itu. Namun, menurutnya, pabrik biodiesel baru itu diperlukan di daerah Timur Indonesia.

  • Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis guna meredam efek kebijakan tarif Trump yang berlaku mulai 7 Agustus 2025. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian dagang.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan percepatan penyelesaian perundingan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra dilakukan guna memperluas pasar ekspor.

    Budi mengatakan bahwa Indonesia ke depannya tidak hanya akan fokus menyasar pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, India hingga Jepang, tetapi juga menyasar pasar non-tradisional seperti Afrika hingga Amerika Latin.

    Menurutnya, perluasan pasar ekspor penting dilakukan mengingat saat ini Amerika Serikat juga telah menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke AS.

    Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekspor nasional mencapai 7,10% dengan nilai ekspor mencapai US$294,45 miliar.

    Adapun, nilai ekspor Indonesia mencapai US$23,44 miliar pada Juni 2025 atau naik 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$21,06 miliar.

    Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia mencapai US$135,41 miliar pada semester I/2025. Nilainya naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$125,73 miliar.

    Jika diperinci, nilai ekspor migas sebesar US$7,03 miliar atau turun 11,04% dari sebelumnya US$7,9 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas naik sebesar 8,96% dari US$117,83 miliar menjadi US$128,39 miliar.

    Perjanjian Dagang

    Demi tetap menjaga kinerja ekspor Indonesia, Mendag Budi mengatakan pada tahun ini setidaknya ada lima perjanjian dagang yang ditargetkan rampung.

    Kelima perjanjian dagang yang dimaksud yakni, Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA).

    Kemudian, Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA).

    “Jadi tahun ini banyak perjanjian dagang yang bisa kita selesaikan. Kita akan tandatangani, dengan harapan, pasar kita, ekspor kita semakin besar. Semakin meningkat ke negara-negara di dunia,” kata Budi di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Terkait dengan IP-CEPA, Budi mengatakan perjanjian dagang tersebut bakal ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Bahkan, Budi juga menyebut Presiden Peru Dina Boluarte akan menyambangi Indonesia pada 11 Agustus 2025.

    “Dengan Peru [melalui IP—CEPA] tanggal 11 [Agustus 2025] akan kita tandatangani. Jadi kita cepat ini. Jadi teman-teman sebenarnya masih di Peru. Sudah selesai [perjanjian IP—CEPA], karena Presiden Peru juga mau ke sini, tanggal 11, jadi kebetulan perjanjiannya sudah selesai,” ujarnya.

    Selain mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Peru, Mendag mengatakan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) juga bakal rampung pada 2025.

    Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

    Budi mengatakan kinerja ekspor Indonesia akan melambung dengan adanya perjanjian IEU—CEPA. Pasalnya, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    Apalagi, kata Budi, Uni Eropa merupakan pasar yang besar, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 400 juta jiwa.

    “EU itu kawasan kedua surplus kita terbesar semester I [2025]. Itu saja belum-belum pelaksanaan perjanjian perdagangan ya. Artinya kalau belum ada CEPA saja sudah surplus, mudah-mudahan nanti setelah ada CEPA menjadi semakin besar,” ujarnya.

    Pemerintah juga tengah mempercepat perjanjian Indonesia—Kanada CEPA. Rencananya, perjanjian ini bakal ditandatangani pada akhir 2025. Begitu pula dengan perjanjian Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (I—EAEU) yang ditargetkan rampung di tahun ini.

    Sementara itu, terkait dengan perjanjian dagang dengan Tunisia, Mendag mengungkap bahwa proses perundingan IT-PTA sebenarnya sudah selesai dilakukan. Perjanjian dagang ini tinggal menunggu penandatanganan kedua negara, untuk kemudian dapat segera diimplementasikan.

    Kemudian dengan Eurasia, Budi mengatakan bahwa telah disepakati poin-poin yang bakal dituangkan dalam IEAEU-FTA. Saat ini, kata dia, Eurasia tengah melakukan konsultasi dengan negara-negara anggotanya seperti Rusia, Turki, Jerman, Inggris, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakstan, dan Kirgistan.

    Mendag menjelaskan, EAEU merupakan mitra dagang penting Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebagai Hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik ke negara-negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor.

    Peluang Indonesia

    Rencana pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perundingan empat perjanjian dagang mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, perjanjian dagang menjadi peluang bagi eksportir Indonesia untuk semakin memperluas pasar ekspor, utamanya di tengah kebijakan perang tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Memang harapan kami bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi mungkin ini menjadi prioritas untuk perjanjian,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.

    Shinta menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan sejumlah perjanjian yang diharapkan rampung tahun ini. Dia mengatakan, Apindo telah membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mengutilisasi perjanjian dagang ini.

    Dalam hal ini, Apindo melakukan akselerasi perdagangan dan investasi sesuai dengan sektor-sektor yang ada serta membangun komunikasi dengan pelaku usaha di negara terkait.

    Misalnya, Shinta mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pelaku usaha di Uni Eropa. Meski perjanjian dagang dengan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi, Shinta menyebut bahwa Indonesia sudah dapat melihat peluang apa saja yang bisa dilakukan dengan pelaku usaha di negara tersebut, termasuk juga investasi yang dapat masuk ke Indonesia.

    “Ini kita juga sudah harus mempersiapkan tim kerjanya. Kalau [perjanjian dagang] ini sampai selesai, ini sudah bisa tinggal langsung jalan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan sederet perjanjian dagang yang tengah dipercepat akan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia, termasuk dengan adanya IEU—CEPA. 

    “Jadi ini sambil menyelam, minum air. Sambil menyiapkan tarif Trump, menyiapkan juga EU. Yang kebetulan Uni Eropa itu size-nya sama,” kata Anin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025). 

    Menurutnya, perdagangan Indonesia—Eropa bisa meningkat secara bertahap menjadi US$100 miliar selama 5–10 tahun ke depan. Pasalnya, Anin melihat Eropa merupakan pasar yang juga hampir mirip dengan Negara Paman Sam.

    “Kebetulan apa yang dibutuhkan mereka [Uni Eropa] itu mirip-mirip sama Amerika ya, seperti alas kaki, tekstil, garmen, elektronik,” ujarnya.

    Belum lagi, kata Anin, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diperkirakan memiliki karpet merah di pasar Eropa. Alhasil, kinerja ekspor CPO Indonesia ke Eropa akan meningkat.

    “[CPO] yang tadinya sulit masuk menjadi bisa masuk. Jadi artinya pertumbuhannya pasti pesat,” tuturnya.

    Selain itu, Anin menambahkan perjanjian dagang ini akan membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan bahan mentah, mulai dari gandum, kapas, hingga kedelai. 

    “Tapi yang kita ekspor adalah barang jadi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik. Jadi saya rasa sebenarnya semua itu tergantung dari konsumen, tapi yang pasti akan membuat bahan baku jadi lebih murah,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan langkah yang diambil pemerintah dalam merampungkan sederet perjanjian dagang merupakan strategi yang tepat di tengah tarif Trump. 

    “Ini merupakan strategi tepat. Kita mengambil peluang dari perasaan senasib sepenanggungan negara-negara di dunia, akibat kebijakan perdagangan Trump yang dirasa tidak fair,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Menurutnya, percepatan perjanjian dagang ini bisa menjadi alternatif dalam menghadapi tarif Trump. Namun, Wijayanto menilai, besaran tarif yang dikenai AS kepada Indonesia lebih rendah dan setara dibandingkan negara di kawasan Asean, seperti Vietnam, India, China, Thailand, dan Malaysia. 

    “Membuka pasar selain AS merupakan langkah jitu, mengingat kebijakan AS tidak bisa diprediksi dan dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.

    Namun, lanjut dia, perjanjian dagang hanya akan mendatangkan manfaat jika negara lain membeli produk Indonesia, sehingga peningkatan daya saing dan diversifikasi produk merupakan langkah yang perlu kita tempuh.

    “Jika tidak, perjanjian dagang justru hanya akan membuat pasar kita makin dibanjiri oleh produk dari luar,” pungkasnya.

  • Pantang Mundur, RI Rayu Barang-Barang Ini Kena Tarif 0% ke AS

    Pantang Mundur, RI Rayu Barang-Barang Ini Kena Tarif 0% ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mendapatkan perlakuan khusus dari Amerika Serikat (AS) terkait tarif ekspor, khususnya untuk komoditas yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam.

    Targetnya, sejumlah produk asal Indonesia bisa mendapatkan tarif nol persen hingga batas waktu negosiasi yang direncanakan berakhir 1 September 2025.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditanya mengenai kelanjutan pembahasan tarif ekspor dengan AS.

    “Kan masih ada berunding yang lain lagi, yang kita usahakan saja dapat 0%. Itu sampai 1 September, rencananya ya,” kata Budi saat ditemui di kantornya, Kamis (7/8/2025).

    Saat ditanya apakah negosiasi tersebut menyasar komoditas yang tidak diproduksi oleh AS, Mendag membenarkan. Ia menyebut pemerintah sedang memperjuangkan tarif nol persen untuk barang-barang tertentu yang tidak menjadi bagian dari rantai produksi domestik Amerika.

    “Iya diusahakan 0%,” ujarnya.

    Salah satu komoditas yang disebut-sebut sedang diupayakan masuk ke dalam daftar tersebut adalah tembaga. Namun, Budi enggan mengonfirmasi secara langsung dan meminta publik menunggu hasil akhir proses negosiasi.

    “Ya pokoknya yang nggak diproduksi. Nanti aja, itu kan lagi negosiasi. Jangan diomongin,” ucap dia.

    Budi juga sempat menyebut komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kakao, hingga kopi juga tengah diperjuangkan mendapat tarif ekspor nol persen.

    “Jadi kita kan kena 19%. Tapi kita mengupayakan komoditas yang tidak diproduksi oleh Amerika itu kita dapat 0%. Seperti kakao, kemudian sawit, dan beberapa lah, kopi juga ada,” kata Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Negosiasi ini merupakan bagian dari pembahasan Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan AS. Pemerintah Indonesia pun berharap hasil finalnya dapat disepakati dalam waktu dekat.

    “Nah itu yang belum selesai,” ucap dia.

    Saat ditanya apakah negosiasi lanjutan untuk komoditas unggulan tersebut masih berjalan, Budi membenarkan hal itu. Ia menyatakan prosesnya masih berlangsung, dengan harapan hasilnya bisa menguntungkan Indonesia.

    “Iya masih dibahas, ya mudah-mudahan bisa 0%. Jadi tidak mesti semua 19% kan kalau itu bisa 0%,” ujarnya.

    Budi menuturkan, target pemerintah adalah menyelesaikan kesepakatan dagang itu sebelum awal September. “Kan kalau nggak salah, kemarin paling lambat sebelum 1 September harus selesai kan Agreement on Reciprocal Trade,” jelasnya.

    Dengan AS yang tidak memproduksi beberapa komoditas utama Indonesia seperti sawit dan kakao, katanya, pemerintah melihat celah untuk menegosiasikan tarif bea masuk 0%.

    “Iya iya, produk-produk yang tidak diproduksi Amerika itu kita upayakan bisa 0%,” tegas Budi.

    Foto: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick-Off ASEAN Online Sale Day di Auditorium Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizki)
    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick-Off ASEAN Online Sale Day di Auditorium Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizki)

    Pede RI Tak Rugi Efek Tarif Trump

    Sementara itu, terkait penerapan tarif resiprokal baru dari Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump yang mulai berlaku hari ini, Kamis (7 Agustus 2025), Budi menegaskan, Indonesia justru dalam posisi yang lebih menguntungkan dibanding negara pesaing, sehingga tidak akan dirugikan oleh kebijakan tarif terbaru itu.

    “Kita kan dapat 19%, itu termasuk kecil ya. Karena negara ASEAN yang dapat 19% itu Malaysia, Thailand, Filipina. Sementara negara-negara lain seperti pesaing-pesaing utama kita, seperti China, Vietnam, India itu kan di atas 19%,” kata Budi saat ditemui di kantornya, Rabu (6/8/2025).

    Budi menjelaskan, penerapan tarif baru yang menggantikan skema Most Favoured Nation (MFN) memberi peluang besar bagi produk ekspor Indonesia untuk menembus pasar Amerika Serikat dengan lebih kompetitif.

    “Kalau pasar Amerika terus tetap bergairah, berarti kita semakin mudah masuk ke sana. Karena kita, kita bersaingnya, start-nya itu tidak mulai dari nol. Kita selangkah lebih maju dibanding negara yang lain,” ungkapnya.

    “Kalau dulu kita bersaing dengan negara lain, kita bersaing masuk ke Amerika itu kan sama ya, pakai MFN. Kalau MFN kan hampir sama tarifnya. Nah sekarang kan, resiprokal kan tarifnya. Kita lebih dapat yang rendah sehingga ya harapan kita semakin mudah. Sebenernya itu kesempatan yang besar masuk ke Amerika itu,” sambung dia.

    Kepercayaan diri itu tak lepas dari tren ekspor Indonesia yang terus membaik. Pada semester I-2025, nilai ekspor nasional tumbuh 7,7% menjadi US$135,41 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$125,73 miliar. Bahkan, Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia dengan nilai mencapai US$9,9 miliar.

    “Ekspor kita kan kemarin saya sampaikan Januari-Juni naik 7,7%. Kemudian tujuan utama ekspor kita itu pertama ke China, kedua ke Amerika. Surplus terbesar kita Januari-Juni itu ke Amerika, US$9,9 miliaran. Yang kedua ke India. Artinya produk kita bisa bersaing di Amerika,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa meski negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina juga mendapatkan tarif yang sama, Indonesia tetap punya daya saing.

    “Gak apa-apa, itu juga negara utama kita, kita bisa bersaing dengan mereka,” ujarnya.

    Ia bahkan optimistis kinerja ekspor Indonesia justru akan terdorong oleh kebijakan tarif baru ini, mengingat posisi Indonesia yang lebih strategis secara tarif dibanding banyak negara pesaing lainnya.

    “Seharusnya meningkat, karena kan sama saja kan tarif bea masuknya lebih kecil dibanding negara lain. Seharusnya lebih meningkat, ya artinya hitung-hitungannya lebih meningkat. Makanya kita bagaimana memanfaatkan utilisasi itu secara optimal ya. Kita mendorong bersama-sama pelaku usaha supaya memanfaatkan kesempatan ini,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur ekspor dengan kontribusi 83,81%, sementara pertanian meski porsinya kecil (2,64%) mencatat pertumbuhan paling tinggi yakni 49,77% sepanjang semester I-2025.

    Kawasan Amerika Serikat, Asia Tengah, hingga Afrika Barat juga menunjukkan pertumbuhan permintaan yang menjanjikan bagi produk-produk unggulan RI seperti kakao olahan, kopi, timah, dan produk kimia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI memastikan tarif impor terhadap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19% akan berlaku mulai besok, Kamis (7/8/2025). Hal itu sejalan dengan apa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sebagaimana diketahui, hasil negosiasi antara Indonesia dan AS menyepakati agar barang yang dikirim dari Indonesia ke AS dikenai tarif impor 19%, atau lebih rendah dari sebelumnya 32%. Sebaliknya, barang AS yang masuk ke Indonesia bertarif 0%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan pengusaha jelang penerapan efektif esok hari.

    “Seperti kemarin seperti waktu dikenakan 10%, itu langsung, sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan eksportir,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Namun demikian, Airlangga menyebut tarif impor 0% terhadap barang dari AS ke Indonesia masih dalam tahap pembahasan.

    “Itu masih dalam pembahasan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Menurut Airlangga, pembahasan antara kedua negara itu masih berlangsung juga terkait dengan permintaan Indonesia kepada AS atas pengecualian barang-barang tertentu dari tarif impor 19%. Salah satunya crude palm oil atau CPO.

    Airlangga mengatakan, nantinya tarif impor yang berlaku itu tanpa harus ada mekanisme FTA maupun pernyataan bersama (joint statement) lagi.

    Secara terpisah, Airlangga yang memimpin tim negosiator Indonesia terkait dengan tarif impor itu sebelumnya telah memastikan tarif impor 19% berlaku esok hari.

    “7 Agustus, 7 Agustus,” terangnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Manufaktur tumbuh 5,68 persen Jadi bukti penggerak utama ekonomi

    Manufaktur tumbuh 5,68 persen Jadi bukti penggerak utama ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Manufaktur tumbuh 5,68 persen Jadi bukti penggerak utama ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri pengolahan (manufaktur) mencatatkan kinerja impresif pada triwulan II tahun 2025, dengan pertumbuhan mencapai 5,68 persen (year-on-year) yang menjadi bukti sebagai tulang punggung dan motor utama ekonomi.

    Peningkatan tersebut melampaui capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    ‎”Jika kita bandingkan, pertumbuhan pada triwulan II 2025 ini jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 4,55 persen, bahkan jauh lebih tinggi dari triwulan II tahun lalu sebesar 3,95 persen,” kata dia di Jakarta, Selasa.

    ‎Kinerja positif sektor industri pengolahan ini didorong oleh peningkatan permintaan baik dari dalam negeri maupun pasar ekspor. Beberapa subsektor bahkan mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi.

    ‎Industri logam dasar misalnya, tumbuh sebesar 14,91 persen, didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri terutama untuk produk besi dan baja.

    ‎Selain itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 9,39 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik untuk produk kesehatan serta ekspor bahan dan barang kimia.

    ‎Selanjutnya, industri makanan dan minuman, sebagai salah satu andalan sektor manufaktur, turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,15 persen.

    ‎”Pertumbuhan ini ditopang oleh tingginya permintaan terhadap produk seperti CPO, minyak goreng, minuman, dan makanan olahan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

    ‎Melalui kinerja yang gemilang tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk semakin memperkuat daya saing dan produktivitas sektor industri melalui berbagai kebijakan strategis, dukungan investasi, serta penguatan struktur industri nasional agar dapat terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    ‎Menperin sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahan dan program Astacitanya yang mampu menempatkan sektor industri menjadi bagian paling penting dalam perekonomian nasional.

    ‎Apresiasi juga disampaikan pada para pelaku industri dan pekerja industri dalam negeri yang berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

    ‎”Kami optimismis bahwa sektor industri manufaktur masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi dan konsisten menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    ‎Pada semester I tahun 2025, industri pengolahan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen, mencerminkan tren yang stabil dan positif sepanjang paruh pertama tahun ini.

    Sumber : Antara

  • PTP Nonpetikemas Tanjung Priok dongkrak kinerja terminal nasional

    PTP Nonpetikemas Tanjung Priok dongkrak kinerja terminal nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mendongkrak kinerja terminal multipurpose nasional melalui layanan bongkar muat, mendukung kelancaran logistik di pelabuhan tersibuk dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    “Di tengah tingginya aktivitas bongkar muat, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok menjadi tulang punggung layanan terminal multipurpose serta memainkan peran vital dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional,” kata Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Budi Utoyo di temui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan hingga Semester-I 2025, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok telah melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan realisasi 110 persen atau sebesar 7.529.688 Ton/M³.

    “Capaian ini naik 114 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6.555.718 Ton/M³, dengan dominasi komoditas Curah Kering dan General Cargo,” ujar Utoyo,

    PTP Nonpetikemas menargetkan throughput nasional sebesar 53,5 juta ton/M³ pada tahun 2025.

    Sementara, Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani mengatakan untuk mendukung pencapaian tersebut pihaknya menjalankan sejumlah inisiatif strategis, seperti modernisasi terminal, penguatan sistem digital melalui Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M), serta kemitraan dengan cargo owner dan shipping line.

    Dia menuturkan pihaknya terus memperkuat posisi PTP Nonpetikemas sebagai operator multipurpose terminal yang adaptif dan kompetitif.

    “Cabang Tanjung Priok adalah salah satu pendorong utama kinerja nasional, dan kami berkomitmen menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan industri logistik yang terus berkembang,” kata Indra.

    Salah satu proyek prioritas yang dijalankan adalah peningkatan layanan curah cair di Regional 2 Tanjung Priok, termasuk dukungan logistik antar kapal melalui proyek ship-to-ship dan shorebase.

    Selain itu, program kerja sama juga diperluas untuk pengoperasian dermaga

    Tersus/TUKS dan layanan untuk LNG, kondensat, dan BBM.

    Secara nasional, realisasi kinerja operasional tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan kontribusi PTP terhadap SPMT Group mencapai 39 persen, dan total throughput mencapai 47.046.785 ton/M³.

    Khusus untuk layanan general cargo, Cabang Tanjung Priok mencatat throughput tertinggi di antara seluruh cabang.

    “Hingga Juni 2025, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok mencatatkan TSD sebesar 3.320,75 dan menempati peringkat pertama untuk segmen General Cargo di lingkungan SPMT Group,” tambah Indra.

    Lebih lanjut, jika dilihat dalam lingkup SPMT Group, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok menempati peringkat pertama dalam realisasi trafik untuk kemasan General Cargo dan Bag Cargo, dengan total perolehan sebesar 4.696.109 ton/m³. Angka itu tumbuh 14,86 persen dibandingkan tahun lalu.

    Sebagai operator multipurpose terminal, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok secara aktif menangani berbagai jenis komoditas seperti curah kering (pasir, semen, gula, sulfur, garam), curah cair (CPO, RBD Olien, PFAD), dan general cargo (gypsum, scrap iron, plywood, coil, mobil, alat berat, produk baja, dan lainnya).

    Ragam layanan ini mencerminkan posisi strategis Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul utama distribusi nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kinerja PTP Nonpetikemas Tanjung Priok Moncer Semester I/2025, Simak Detailnya

    Kinerja PTP Nonpetikemas Tanjung Priok Moncer Semester I/2025, Simak Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) melalui Cabang Tanjung Priok menorehkan kinerja positif pada semester I/2025.

    Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Budi Utoyo mengatakan bahwa di tengah tingginya aktivitas bongkar muat, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok menjadi tulang punggung layanan terminal multipurpose serta memainkan peran vital dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional.

    “Hingga Semester I 2025, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok telah melampaui target RKAP dengan realisasi 110% atau sebesar 7.529.688 Ton/M³. Capaian ini naik 114% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6.555.718 Ton/M³, dengan dominasi komoditas Curah Kering dan General Cargo,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (1/8/2025).

    PTP Nonpetikemas sendiri menargetkan throughput nasional sebesar 53,5 juta Ton/M³ pada 2025. Untuk mendukung pencapaian tersebut, perusahaan menjalankan sejumlah inisiatif strategis, seperti modernisasi terminal, penguatan sistem digital melalui Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M), serta kemitraan dengan cargo owner dan shipping line.

    “Kami terus memperkuat posisi PTP Nonpetikemas sebagai operator multipurpose terminal yang adaptif dan kompetitif. Cabang Tanjung Priok adalah salah satu pendorong utama kinerja nasional, dan kami berkomitmen menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan industri logistik yang terus berkembang,” jelas Indra Hidayat Sani, Direktur Utama PTP Nonpetikemas.

    Salah satu proyek prioritas yang dijalankan adalah peningkatan layanan curah cair di Regional 2 Tanjung Priok, termasuk dukungan logistik antar kapal melalui proyek ship-to-ship dan shorebase. Selain itu, program kerja sama juga diperluas untuk pengoperasian dermaga Tersus/TUKS dan layanan untuk LNG, kondensat, dan BBM.

    Secara nasional, realisasi kinerja operasional 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan kontribusi PTP terhadap SPMT Group mencapai 39%, dan total throughput mencapai 47.046.785 Ton/M³. Khusus untuk layanan general cargo, Cabang Tanjung Priok mencatat throughput tertinggi di antara seluruh cabang.

    “Lebih dari sekadar volume, produktivitas PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok juga menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga Juni 2025, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok mencatatkan TSD sebesar 3.320,75 dan menempati peringkat pertama untuk segmen General Cargo di lingkungan SPMT Group,” tambah Indra.

    Lebih lanjut, jika dilihat dalam lingkup SPMT Group, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok menempati peringkat pertama dalam realisasi trafik untuk kemasan General Cargo dan Bag Cargo, dengan total perolehan sebesar 4.696.109 ton/m³. Angka ini mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 14,86% dibandingkan tahun lalu.

    Sebagai operator multipurpose terminal, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok secara aktif menangani berbagai jenis komoditas seperti curah kering (pasir, semen, gula, sulfur, garam), curah cair (CPO, RBD Olien, PFAD), dan general cargo (gypsum, scrap iron, plywood, coil, mobil, alat berat, produk baja, dan lainnya). Ragam layanan ini mencerminkan posisi strategis Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul utama distribusi nasional.

    Untuk menunjang layanan operasional, PTP Nonpetikemas Tanjung Priok dilengkapi dengan infrastruktur modern: dermaga sepanjang 3.400 meter, gudang seluas 2 Hektar, Area Lapangan seluas 15 Hektar dan lapangan penumpukan 238.432 m². Fasilitas ini diperkuat dengan 11 unit Gantry Luffing Crane (GLC), 12 unit Overhead Crane, 8 unit Hopper, 8 unit Grab, 2 unit fender, serta 1 unit forklift dan 9 unit jembatan timbang.

    Tak hanya dari sisi fisik, kinerja pelayanan juga didukung oleh SDM tersertifikasi yang mengedepankan efisiensi, keselamatan, dan ketepatan waktu. Sebagai operator yang telah berpengalaman lebih dari satu dekade, PTP Nonpetikemas terus berkomitmen menghadirkan layanan yang andal, aman, dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi Pelabuhan.

  • Ekspor CPO RI Tembus US,43 Miliar di Semester I/2025

    Ekspor CPO RI Tembus US$11,43 Miliar di Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang merupakan komoditas unggulan Indonesia mencapai US$11,43 miliar pada semester I/2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor CPO dan turunannya (HS 1511) naik 24,81% dari US$9,16 miliar pada Januari—Juni 2024.

    “Total ketiga komoditas unggulan ini [besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya] memberikan share sekitar 28,97% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari hingga Juni 2025,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

    Data BPS menunjukkan, pangsa ekspor CPO dan turunannya mencapai 8,91% dari total ekspor nonmigas sepanjang enam bulan pertama 2025.

    Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor, BPS mencatat volume ekspor CPO dan turunannya meningkat 2,69% dari 10,72 juta ton pada semester I/2024 menjadi 11 juta ton pada semester I/2025.

    Sementara itu, rata-rata harga CPO dan turunannya di tingkat global adalah US$1.053,03 per ton pada Januari—Juni 2025, atau naik 22,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level US$861,65 per ton.

    Adapun, peningkatan nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan juga terjadi pada besi dan baja (HS 72) yang naik 9,79% dari US$12,56 miliar pada paruh pertama tahun lalu menjadi US$13,79 miliar pada periode yang sama 2025.

    Data BPS menunjukkan, pangsa terhadap nilai ekspor besi dan baja adalah 10,74% pada Januari—Juni 2025.

    Jika ditinjau dari volume ekspor, komoditas besi dan baja mengalami kenaikan 9,84% dari 10,29 juta ton pada Januari—Juni 2024 menjadi 11,3 juta ton pada Januari—Juni 2025.

    Kendati demikian, harga rata-rata besi dan baja turun 0,27% secara kumulatif. Pada Januari—Juni 2025, harga rata-rata komoditas ini berada di level US$1.217,84 per ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai US$1.221,19 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara (HS 2701) menjadi satu-satunya komoditas nonmigas unggulan Indonesia yang turun 21,09% secara kumulatif.

    Pada Januari—Juni 2025, BPS mencatat nilai ekspor batu bara mencapai US$11,97 miliar dari periode yang sama tahun lalu mampu mengantongi US$15,17 miliar. Sepanjang Januari—Juni 2025, share nilai ekspor batu bara adalah 9,32%.

    Lebih lanjut, penurunan nilai ekspor batu bara sejalan dengan volume ekspor yang juga merosot 6,33% secara kumulatif menjadi 184,19 juta ton pada Januari—Juni 2025. Padahal, volumenya pernah mencapai 196,65 juta ton pada periode yang sama 2024.

    Dari sisi harga, rata-ratanya di tingkat global mencapai US$64,99 per ton, atau turun 15,86% secara kumulatif dari US$77,24 per ton pada Januari—Juni 2024.