Xcloud.id

Produk: CPO

  • Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi Nasional 4 September 2025

    Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi Nasional 4 September 2025

    Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Istri dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, Deilla Dovianti mengaku pernah menerima sejumlah pemberian dari pengacara Ariyanto dan Marcella Santoso.
    Hal ini terungkap saat Hakim Anggota Adek Nurhadi mencecar Deilla yang menjadi saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
    “Ada terima pemberian hadiah (dari Marcella dan Ariyanto) yang diterima saudara?” tanya hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    “(Ada hadiah) berupa tas dan sepatu,” jawab Deilla.
    Dalam persidangan, Deilla tidak menyebutkan berapa jumlah atau harga barang yang diterimanya dari pihak pengacara korporasi CPO ini.
    Tapi, ia menyebutkan, beberapa tas dan sepatu terbuat dari kulit ular.
    Hakim mencecar Deilla soal kedekatan suaminya, Wahyu dengan para pengacara ini.
    “Tadi beberapa chat (sebut) om botak, itu seolah-olah familiar sekali. Bahasa yang digunakan itu familiar. Saudara itu berarti dekat ya dengan Ariyanto dan Marcella?” cecar hakim.
    Kepada hakim, Deilla mengaku dirinya secara pribadi tidak dekat dengan dua pengacara yang kini sudah berstatus sebagai tersangka ini.
    Hakim kembali mempertanyakan maksud dan tujuan pemberian hadiah dari para pengacara.
    Pasalnya, suaminya Wahyu berstatus sebagai pejabat negara karena bekerja sebagai pegawai di pengadilan negeri.
    “Itu enggak termasuk gratifikasi?” tanya hakim.
    Deilla membantah pemberian hadiah oleh Marcella adalah gratifikasi.
    “Tidak, karena tidak ada sangkut paut dengan kerjaannya (Wahyu selaku pejabat PN),” jawab Deilla.
    Deilla yang mengaku bekerja sebagai wiraswasta ini mengeklaim, pemberian tas dan sepatu oleh Marcella adalah sebatas oleh-oleh.
    “Menurut keterangan suami saya, hal tersebut, tas sepatu adalah oleh-oleh dari mereka,” kata Deilla lagi.
    Kedekatan antara Wahyu Gunawan dan Ariyanto sempat disinggung dalam sidang lalu.
    Saat itu, Ariyanto yang dihadirkan dalam persidangan mengaku kalau ia dan Wahyu saling kenal melalui media sosial.
    Saat itu, Ariyanto yang sering membuat konten dan menjadi influencer juga menarik perhatian Wahyu.
    “Sebelum Covid, mungkin 2-3 tahun, saudara Wahyu sering sounding sama saya di medsos,” cerita Ariyanto saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    Sejak sebelum Covid-19 melanda dunia pada tahun 2019, Wahyu sudah pernah menghubungi Ariyanto dan memperkenalkan diri sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
    Awalnya berkomunikasi melalui medsos, Ariyanto dan Wahyu bertemu dalam satu acara motor. Keduanya diketahui sama-sama penyuka motor Harley Davidson.
    “Kemudian pada pagi Minggu, itu berapa tahun lalu, saya lupa, ya kita ketemu di perkumpulan motor, sebatas obrolan motor,” kata Ariyanto.
    Saat itu, kasus perkara CPO belum terjadi. Tapi, keduanya masih saling menjaga komunikasi.
    Kemudian, ketika ada perkara korporasi CPO, komunikasi antara Ariyanto dan Wahyu menjadi lebih intens.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Manufaktur Mulai Menggeliat Meski Daya Beli Masih Lesu

    Manufaktur Mulai Menggeliat Meski Daya Beli Masih Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan sinyal pemulihan di tengah tantangan pelemahan daya beli. Hal ini tercermin dalam laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 51,5 pada Agustus 2025 atau ekspansif.

    Berdasarkan laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 51,5 pada Agustus 2025 atau naik dari bulan sebelumnya 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50.

    Adapun, kinerja PMI manufaktur Indonesia sebelumnya telah terkontraksi sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7. 

    Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti mengatakan pada pertengahan triwulan ketiga 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan kembali pada kondisi operasional untuk pertama kali dalam lima bulan.

    “Perusahaan mencatat pertumbuhan baru pada output dan pesanan baru, dengan pesanan ekspor mencatat kenaikan tercepat dalam hampir dua tahun,” kata Bhatti dalam laporan terbarunya pada Senin (1/9/2025). 

    Ekspansi Agustus ini didorong oleh peningkatan baik pada produksi maupun volume pesanan baru. Menanggapi hal ini, perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian dan jumlah tenaga kerja pada pertengahan triwulan ketiga untuk menyesuaikan kebutuhan produksi tambahan. Industri juga menambah stok pembelian, tetapi inventaris barang jadi menurun karena digunakan untuk memenuhi pesanan.

    Ke depannya, bisnis di sektor manufaktur Indonesia masih dinilai masih prospektif bahwa volume produksi akan naik pada tahun mendatang. Tingkat optimisme tergolong kuat dan meningkat dibanding bulan Juli, meskipun masih di bawah rata-rata jangka panjang. 

    Tak hanya itu, sentimen positif didukung oleh harapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik, mendorong peluncuran produk baru. Harapan bahwa daya beli pelanggan akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan output.

    Pengusaha Masih Tahan Ekspansi

    Sementara itu, meski PMI manufaktur mulai menggeliat, tetapi pengusaha hulu tekstil masih menahan diri untuk ekspansi dan menunggu pemerintah melakukan pembenahan sektoral.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, meskipun kondisi PMI manufaktur Indonesia naik ke level ekspansi 51,5 pada Agustus 2025, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) masih kontraksi.

    “Di sektor TPT masih sama, utilisasi rata-rata masih di bawah 50%,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Apalagi, belakangan pihaknya mengeluhkan banjir impor produk tekstil yang membuat industri hulu sulit ekspansi usaha. Kondisi ini yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 250.000 orang pada 2023-2024. 

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menilai ekspansi produktivitas industri pengolahan atau manufaktur pada Agustus 2025 tak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil lapangan, meski terdapat sinyal positif perbaikan.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, kondisi ekspansi yang disebutkan dalam laporan tersebut harus disikapi dengan tetap waspada. Pasalnya, laporan PMI manufaktur bukan volume output riil, melainkan indikator arah pergerakan ekonomi.

    “Artinya, capaian ini lebih merupakan sinyal pemulihan awal daripada jaminan bahwa seluruh tantangan telah teratasi,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Dalam laporan S&P Global disebutkan bahwa kondisi industri kembali bergairah dikarenakan pesanan baru dan output produksi yang mulai meningkat. Hal ini mendorong ekspansi dari fase kontraksi empat bulan sebelumnya.

    Apindo melihat hal ini dengan optimistis, tetapi tetap berhati-hati. Apalagi, Shinta menilai industri padat karya dan subsektor berorientasi ekspor belum sepenuhnya pulih karena masih menghadapi tantangan beban usaha yang tinggi, ketidakpastian global, dan daya beli yang masih menurun.

    “Jadi, PMI ini valid sebagai early indicator bahwa momentum pemulihan mulai berjalan, tetapi tidak berarti semua masalah struktural hilang,” jelasnya.

    Di samping itu, dia juga menyebutkan terdapat tantangan seperti volatilitas rantai pasok, tekanan nilai tukar rupiah dan biaya operasional yang tinggi menjadi faktor yang mesti diatur kembali.

    Proyeksi Kinerja Manufaktur

    Lebih lanjut, Shinta mengatakan sentimen pelaku usaha saat ini mulai membaik karena ada harapan pemulihan daya beli domestik dan potensi peningkatan ekspor. Akan tetapi, dia juga mengingatkan penguatan kinerja manufaktur ini dapat terjadi jika diiringi dukungan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

    “Namun, kita tidak bisa mengabaikan faktor politik domestik dan global yang berpengaruh terhadap investor confidence serta arus modal,” ujarnya.

    Sementara itu, laporan riset dari Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) memproyeksikan sektor manufaktur Indonesia akan melanjutkan pemulihannya hingga sisa tahun 2025. Optimisme ini didukung oleh permintaan eksternal yang kuat, peningkatan konsumsi domestik, dan dukungan kebijakan.

    “Namun, kami tetap berhati-hati terhadap potensi risiko penurunan, termasuk penguatan USD [dolar AS] yang berkepanjangan, ketidakpastian permintaan global, dan gangguan rantai pasokan,” tulis SSI dalam laporan terbarunya. 

    Lebih lanjut, SSI juga melihat permintaan ekspor yang lebih kuat, terutama di sektor-sektor utama berorientasi ekspor, seperti nikel, minyak kelapa sawit (CPO), dan produk terkait kendaraan listrik, diperkirakan akan membantu menstabilkan neraca perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

    Permintaan domestik juga terus menguat didukung oleh pemulihan daya beli yang solid dan prospek positif belanja konsumen menjelang periode liburan akhir tahun.

    Dari sisi harga, inflasi biaya input relatif terkendali, mendekati level terendah dalam 5 tahun dan jauh di bawah rata-rata jangka panjang, berkat harga energi domestik yang stabil dan biaya logistik yang moderat. 

  • Ekspor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Melonjak 15,6 Persen

    Ekspor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Melonjak 15,6 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Juli 2025, ekspor pertanian, kehutanan dan perikanan naik signifikan sebesar 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/Y-on-Y.

    Kenaikan ini terjadi pada saat sektor industri non migas lainnya mengalami penurunan. Dengan kenaikan tersebut, sektor pertanian memperkuat surplus perdagangan Indonesia.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji, menjelaskan bahwa kenaikan ekspor pertanian terutama ditopang oleh produk minyak kelapa sawit dan kimia dasar organik berbasis pertanian.

    “Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor minyak kelapa sawit, kimia dasar organik yang berasal dari sumber hasil pertanian.” kata Pudji dalam paparan rilis BPS, Senin (1/9/2025).

    Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebagai penopang ekspor pertanian mencatat kenaikan 32,92 persen secara kumulatif sepanjang tujuh bulan pertama 2025.

    “Secara kumulatif, menurut sektor peningkatan nilai ekspor non migas terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian,” papar Pudji.

    Dengan tren ini, sektor pertanian diproyeksikan terus menjadi motor penggerak utama ekspor nonmigas, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Peningkatan nilai ekspor nonmigas secara tahunan utamanya didorong oleh sektor Industri Pengolahan. Nilai ekspor Industri Pengolahan naik 21,98 persen pada Juli 2025 (Y-on-Y) dengan andil peningkatan sebesar 16,42 persen.

  • Saat Tim SAR Bertaruh Nyawa Masuk Lubang Kapal Tongkang, Evakuasi 3 Awak Tewas Regional 31 Agustus 2025

    Saat Tim SAR Bertaruh Nyawa Masuk Lubang Kapal Tongkang, Evakuasi 3 Awak Tewas Regional 31 Agustus 2025

    Saat Tim SAR Bertaruh Nyawa Masuk Lubang Kapal Tongkang, Evakuasi 3 Awak Tewas
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Sebuah lubang berbentuk lingkaran sebesar drum menjadi saksi bisu tewasnya tiga awak kapal tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (30/8/2025).
    Lubang itu merupakan satu-satunya pintu masuk ke ruang palka, sekaligus lorong evakuasi saat jenazah korban diangkat satu per satu.
    Anggota tim SAR turun bergantian dengan tabung oksigen dan full body harness, agar bisa segera ditarik keluar bila terjadi kondisi darurat.
    Gas beracun diduga berasal dari sisa minyak crude palm oil (CPO) yang telah lama mengendap di ruang palka tanpa sirkulasi udara.
    Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, I Made Oka Astawa, menjelaskan proses evakuasi dilakukan penuh risiko.
    “Proses evakuasi dilakukan dengan membuat sistem lowring dan lifting untuk turun ke dalam palka serta pengangkatan korban ke atas,” kata Oka di Pangkalpinang, Sabtu malam.
    Sebelum evakuasi, Tim Inafis Polda Bangka Belitung lebih dulu melakukan olah TKP dan menurunkan gas detector untuk mengecek kadar gas beracun.
    Petugas evakuasi dibekali Self Contained Breathing Apparatus demi menghindari risiko keracunan.
    Proses evakuasi dimulai pukul 15.25 WIB dan berlangsung lebih dari empat jam karena ruang gerak yang terbatas. Satu per satu korban berhasil diangkat.
     
    Tiga awak yang tewas adalah Lukmanto (29), Iwan Santoso (30), dan Iswadi (49).
    Pada Sabtu malam, evakuasi dinyatakan selesai dan jenazah langsung dibawa ke RS Bakti Timah menggunakan Kapal Negara (KN) SAR Karna 246.
    Oka mengungkapkan, kecelakaan kerja pertama kali dilaporkan nakhoda tugboat yang menarik tongkang.
    Tiga awak kapal ditemukan tak sadarkan diri di ruang palka saat melakukan pembersihan sisa CPO.
    Tongkang diketahui berangkat dari Pelabuhan Wilmar, Banten, menuju Batam pada 26 Agustus 2025 malam.
    Dua hari kemudian, saat memasuki perairan Bangka Selatan, para awak mulai membersihkan palka.
    Korban pertama, Lukmanto, turun ke ruang palka dan ditemukan tak sadarkan diri. Iwan Santoso yang berniat menolong ikut terpapar gas dan jatuh pingsan. Selanjutnya Iswadi juga turun, namun bernasib sama.
    Dua awak lainnya yang berada di tugboat Bintang Mutiara XXX segera meminta bantuan darurat ke tim SAR.
    Kapal KN SAR Karna 246 akhirnya mencegat tongkang di perairan Tanjung Berikat, Bangka Tengah, untuk melakukan evakuasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Awak Kapal Tongkang di Bangka Selatan Ditemukan Tewas, Diduga Hirup Gas Beracun Regional 30 Agustus 2025

    3 Awak Kapal Tongkang di Bangka Selatan Ditemukan Tewas, Diduga Hirup Gas Beracun Regional 30 Agustus 2025

    3 Awak Kapal Tongkang di Bangka Selatan Ditemukan Tewas, Diduga Hirup Gas Beracun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
     Tiga awak kapal tongkang Tirta Samudera 3 ditemukan tewas saat berlayar di perairan Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (30/8/2025).
    Kepala Kantor SAR Pangkalpinang I Made Oka Astawa mengonfirmasi bahwa tiga awak meninggal dan kini dalam proses evakuasi.
    “Kejadian saat pengecekan terhadap salah satu palka (ruang kargo) pada tongkang yang berisi sisa minyak CPO,” kata Oka pada awak media, Sabtu malam.
    Oka menjelaskan, korban tewas berinisial LUK (29), LW (30), dan L (49).
    Ketiganya diduga menghirup gas beracun yang menyebabkan mereka tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia.
    “Kami meminta tongkang lego jangkar selama proses evakuasi yang berlangsung hampir empat jam,” ujar Oka.
    Tim evakuasi dilengkapi pelindung ganda dengan metode Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) karena masih adanya gas beracun sisa minyak CPO pada kapal tersebut.
    Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk pemeriksaan medis lebih lanjut.
    Tongkang Tirta Samudera 3 diketahui berlayar dengan cara ditarik oleh Tugboat Bintang Mutiara XXX dari Pelabuhan Wilmar tujuan Batam untuk proses docking.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Minyakita di Atas HET, Bagaimana Solusinya? – Page 3

    Harga Minyakita di Atas HET, Bagaimana Solusinya? – Page 3

    Di sisi lain, pengamat pertanian Khudori mengatakan, sejak ada heboh MinyaKita takarannya tidak sesuai, Februari-Maret lalu, harga MinyaKita hanya sempat turun sebentar. Ia menuturkan, hal itu pun belum pernah menyentuh HET Rp 15 700 per liter. Harga kembali naik.

    “Merujuk data SP2KP Kemendag, 28 Agustus 2025, harga MinyaKita secara nasional mencapai Rp 16.700 per liter, naik dari posisi 4 Agustus lalu yang mencapai Rp 16.600  per liter. Jika ditarik jauh ke belakang, pelampauan HET sebenarnya sudah terjadi sejak pertengahan 2023, hampir dua tahun. Ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tapi ada problem struktural yang jadi biang penyebab,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

    Khudori memaparkan salah satu penyebab kenaikan HET minyakita yakni ongkos produksi MinyaKita yang tidak masuk akal. Ia menjelaskan, produsen,merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp 13.500 per liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp 14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter.

    Ia mengatakan, dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni minyak sawit mentah (CPO), tak lebih dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari itu produsen MinyaKita potensial merugi.

    Sementara itu, harga CPO domestik berada di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Juli lalu sempat menyentuh harga Rp 13.000-an/kg. Pada Agustus  bergerak di sekitar Rp 14.370 – Rp 14.650/kg.

    “Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi. Jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader,” ujar dia.

     

  • Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

    Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memproyeksikan dukungan World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tidak signifikan mengungkit kinerja ekspor produk olahan kelapa sawit, termasuk crude palm oil (CPO). 

    Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, produksi CPO saat ini secara nasional diserap untuk kebutuhan pangan hingga mandatory biodiesel. Maka, dengan produksi lokal saat ini sulit untuk meningkatkan ekspor ke Eropa.

    Apalagi, Indonesia tengah berencana untuk menerapkan mandatory B50 atau campuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) 50% tahun depan. 

    “Jika B50 berjalan tahun depan, maka serapan CPO untuk energi sudah lebih besar dari food, dan dipastikan serapan domestik CPO sudah di atas 50% dari saat ini sekitar 45%,” kata Gulat kepada Bisnis, dikutip Kamis (28/8/2025). 

    Dari segi produksi, saat ini Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit 16,83 juta hektare dengan produksi kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. 

    Untuk CPO, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) memproyeksikan produksi CPO tumbuh stagnan 3% tahun ini. Total produksi minyak sawit relatif stagnan selama 5 tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton. 

    Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Perinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi palm kernel oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.

    “Jadi sangat miris ketika pasar semakin terbuka, serapan domestik semakin meningkat terkhusus karena implementasi B50 tahun depan yang akan menyerap 16 juta-18 juta ton CPO, tidak diiringi dengan produksi yang meningkat malah saya prediksi turun di 2025 ini,” ujar Gulat. 

    Proyeksi penurunan produksi ini CPO ini ditengarai sejumlah alasan. Pertama, tanaman sawit khususnya petani paling tidak sudah masuk masa replanting dan bibitnya tidak bagus (tidak hybrid) ada sekitar 3 juta hektare. 

    Sementara yang berhasil ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting baru berkisar 340.000 hektare sejak program ini diluncurkan pada 2017. 

    “Lambatnya PSR ini karena dukungan regulasi terkait pasar negatif,” imbuhnya. 

    Kedua, produksi terancam turun karena harga pupuk yang mahal dan langka sejak tahun lalu. Alhasil, efeknya disebut akan terasa pada 2025-2026. 

    Ketiga, kebun sawit yang disita ambil alih oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan diserahkan ke Agrinas. Jika tidak dirawat dengan baik sesuai GAP maka akan turut menyumbang anjloknya produksi CPO Indonesia 2025.

    Dalam hal ini, Apkasindo merekomendasikan sejumlah langkah untuk mendukung peningkatan produksi dan antisipasi peningkatan permintaan ekspor pascaakses pasar Uni Eropa terbuka. 

    Pertama, menurut Gulat, pemerintah mesti melakukan mandatory PSR untuk kebun sawit petani yang produktivitasnya di bawah 1 ton per hektare per bulan dan rendemennya di bawah 20%. 

    “Mandatory ini akan menjadi jalan tol petani untuk PSR [replanting] jangan lagi dijejali dengan persyaratan yang sangat rumit dengan segala keterbatasan petani sawit seperti selama ini sehingga serapan dana PSR yang didanai dari dana sawit BPDPKS capaiannya rerata per tahun hanya 30-40%,” tuturnya. 

    Kedua, percepat penyelesaian masalah klaim-klaim kawasan hutan di kebun sawit petani sehingga ada kepastian investasi petani sawit atas lahannya, termasuk wajib sertifikat bagi kebun sawit petani secara gratis.

    Ketiga, segera membentuk badan otoritas sawit Indonesia (BoSI) sehingga tidak semua kementerian/lembaga mencampuri tata kelola sawit. Saat ini, tercatat 37 kementerian/lembaga mengurusi sawit. Dengan BoSI maka semua akan satu pintu yang mengurus sawit dari sektor hulu, hilir, turunan sampai ke pemasaran

    “Ini penting karena sawit bukan hanya tanaman strategis Indonesia tapi sudah menjadi produk bernilai tawar global. Kita suka lupa bahwa sawit itu sangat teramat strategis karena sawit CPO bisa digunakan untuk food, energi dan oleochemical,” pungkasnya.

  • Ary Bakri Ungkap Wahyu Gunawan Pernah Minta Kerjaan Sebelum Kasus CPO Nasional 27 Agustus 2025

    Ary Bakri Ungkap Wahyu Gunawan Pernah Minta Kerjaan Sebelum Kasus CPO Nasional 27 Agustus 2025

    Ary Bakri Ungkap Wahyu Gunawan Pernah Minta Kerjaan Sebelum Kasus CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara Ariyanto Bakri mengungkapkan bahwa Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, pernah menyinggung tentang permintaan kerjaan sebelum kasus korupsi terkait perusahaan crude palm oil (CPO) bergulir.
    Hal ini terungkap saat Ary Bakri, sapaan Ariyanto Bakri, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis ontslag atau vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
    “Dan, beliau (Wahyu) sering katakan, ‘Kalau ada kerjaan kasih saya’. Dia bilang gitu,” ujar Ariyanto saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    Ary Bakri mengatakan bahwa dirinya pertama kali mengenal Wahyu melalui media sosial.
    Saat itu, Ary Bakri yang sering membuat konten dan menjadi influencer juga menarik perhatian Wahyu.
    “Sebelum Covid, mungkin 2-3 tahun, saudara Wahyu sering
    sounding
    sama saya di medsos,” cerita Ariyanto.
    Sejak sebelum Covid-19 melanda dunia pada tahun 2019, Wahyu sudah pernah menghubungi Ariyanto dan memperkenalkan diri sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
    Awalnya berkomunikasi melalui medsos, Ariyanto dan Wahyu bertemu dalam satu acara motor.
    Keduanya diketahui sama-sama penyuka motor Harley Davidson.
    “Kemudian pada pagi Minggu, itu berapa tahun lalu, saya lupa, ya kita ketemu di perkumpulan motor, sebatas obrolan motor,” kata Ariyanto.

    Saat itu, kasus perkara CPO belum terjadi. Namun, keduanya masih saling menjaga komunikasi.
    Kemudian, ketika ada perkara korporasi CPO, komunikasi antara Ary Bakri dan Wahyu menjadi lebih intens.
    Dalam kasus ini, Ary Bakri menjadi pihak yang mewakili tiga korporasi CPO.
    Melalui Ary Bakri, tiga korporasi ini menyuap para hakim agar mendapatkan vonis ontslag.
    Kelima terdakwa diduga menerima uang suap senilai Rp 40 miliar.
    Rinciannya, Eks Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, menerima Rp 15,7 miliar; satu orang menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar.
    Lalu, para hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Atas perbuatannya, para terdakwa diancam dengan Primair Pasal 12 huruf c subsider Pasal 12 huruf a, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

    Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Terbukanya kembali peluang ekspor biodiesel ke Uni Eropa tak membuat goyah komitmen produsen lokal untuk memasok program mandatory B40 hingga B50 mendatang. Padahal, Eropa juga menjadi tujuan pasar ekspor yang sangat menggoda.

    Akses ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa tanpa tarif tambahan ini seiring dengan putusan World Trade Organization (WTO) yang memenangkan Indonesia terkait sengketa countervailing duties atau pengenaan bea masuk imbalan oleh Eropa.

    Dalam 1 dekade terakhir, ekspor biodiesel ke Eropa mengalami pasang surut dengan volume signifikan. Catatan dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), rata-rata pangsa pasar biodiesel di Eropa yakni 40% dari total ekspor Indonesia.

    Secara volume, merujuk data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), ekspor biodiesel ke Eropa pada 2024 tercatat sebesar 27.407 kiloliter (kl) atau terendah dalam 1 dekade terakhir.

    Adapun, pada 2015, ekspor biodiesel ke Eropa mencapai 32.183 kl, naik menjadi 49.425 kl setahun berikutnya. Pada 2017, ekspor melesat hingga 179.301 kl dan rekor tertinggi tercatat pada 2018 yang mencapai 939.582 kl.

    Namun, sejak 2018, ekspor biodiesel ke Eropa terus mengalami penurunan karena dimulainya penyelidikan untuk penerapan bea masuk imbalan. Pada 2019, turun menjadi 596.189 kl dan merosot hingga 30.291 kl pada 2020.

    Pada 2021, ekspor biodiesel sempat kembali naik menjadi 37.320 kl dan naik ke level 82.728 kl pada 2020. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada 2023 yang hanya mencapai 40.484 kl.

    Wakil Ketua Aprobi Catra de Thouars mengatakan, dengan adanya putusan WTO yang memenangkan Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Eropa, maka potensi perluasan ekspor ke wilayah tersebut kembali terbuka lebar dengan harga yang lebih bersaing.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk memastikan program mandatory campuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) 40% atau biodiesel B40 berjalan optimal tahun ini.

    “Kami pastinya akan fokus dalam pemenuhan dalam negeri terlebih dulu dengan kapasitas kita saat ini di B40,” ujar Catra kepada Bisnis, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Indonesia disebut memiliki kapasitas produksi biodiesel yang terpasang sebesar 19,96 juta kl per tahun. Sebanyak 90%-95% digunakan untuk program mandatory B40 dan sisanya ekspor.

    Catra menuturkan, jika kebutuhan sudah mampu terpenuhi dengan optimal dan masih tersisa pasokan maka baru akan dieskpor. Namun, Aprobi juga perlu memastikan pabrik berjalan optimal agar produksi tetap terjaga.

    “Namun, kami sangat antusias dengan terbukanya pasar baru untuk Indonesia, di mana Uni Eropa juga merupakan pasar yang penting untuk industri sawit dalam upaya menopang devisa,” jelasnya.

    Di sisi lain, pihaknya menilai keputusan dari WTO untuk mendukung Indonesia di dalam tuduhan countervailing duties (cvd) biodiesel merupakan berita dan langkah positif agar Indonesia mendapatkan keadilan terkait perdagangan internasional.

    Pasalnya, dia melihat saat ini ada banyak tudingan dan tekanan dari pihak luar lewat black campaign atas berbagai produk sawit RI. Kendati demikian, putusan WTO bukan segalanya, langkah Eropa untuk menjegal produk sawit dan turunannya masih harus diwaspadai.

    “Perjuangan kita di industri sawit juga masih banyak dengan adanya EUDR dan sebagainya. Namun, dukungan dari WTO ini bisa menjadi momentum positif untuk industri sawit melakukan positive campaign dan menambah semangat, bahwa sedikit demi sedikit kita bisa memperjuangkan keadilan untuk industri kita,” tuturnya.

    Sementara itu, Catra menyebut, pihaknya masih dihadapkan tantangan serius dalam menopang program mandatory B40 dan rencana penerapan B50. Aprobi membutuhkan dukungan dari sisi pasokan bahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk dapat tersedia.

    “Dan paling penting kami butuh dukungan dari pemerintah dalam kepastian berusaha kami agar bisa menarik investasi pembangunan pabrik biodiesel dan juga pabrik yang beroperasi bisa bekerja dengan maksimal. Untuk penyaluran domestik seperti program B40 dan seterusnya maupun untuk ekspor,” pungkasnya.

    Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung juga sependapat bahwa biodiesel lokal mesti dioptimalkan untuk swasembada energi nasional. Namun, Tungkot menyarankan agar mandatory biodiesel dibuat lebih fleksibel. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa harga jual biodiesel ke pasar global lebih menarik di beberapa waktu tertentu.

    “Jadi, jika harga biodiesel dunia lebih menarik, diperbesar ekspor. Jika kurang menarik harga dunia, dipasarkan domestik,” imbuhnya. 

    Dia menilai, dari segi bisnis konsep tersebut bisa dibenarkan, kendati dari sisi pemerintahan akan ditentang karena harus berkomitmen untuk mengurangi konsumsi impor solar guna menekan emisi dan membangun ketahanan energi domestik. 

    CPO untuk Biodiesel RI dan Ekspor Harus Seimbang

    Putusan WTO dapat berdampak pada terbukanya kembali akses biodiesel Indonesia ke Eropa tanpa hambatan bea masuk tambahan. Tak hanya itu, secara luas ekspor produk sawit, termasuk CPO juga dapat makin bersaing di pasar internasional.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong keseimbangan antara kebutuhan CPO untuk swasembada energi nasional, tanpa membatasi pasokan untuk ekspor.

    Pasalnya, program biodiesel yang ada terbantu dengan adanya pungutan ekspor CPO yang kemudian digunakan untuk mendanai insentif selisih harga solar dan biodiesel.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, ekspor komoditas tersebut tidak bisa menurun karena sumber pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari hasil perdagangan ke luar negeri.

    Sebagai catatan, rata-rata ekspor CPO Indonesia mencapai 26 juta ton per tahun. Pasar terbesar yakni India 5 juta ton, disusul China 3,8 juta ton, Pakistan 2,8 juta ton, dan Eropa 2,3 juta ton.

    “Pasar domestik saat ini di B40 khususnya, tidak mengganggu ekspor dan masih terkendali dan dengan penggunaan pungutan ekspor CPO untuk insentif PSO B40,” tuturnya kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Ke depannya, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan B50 yang tengah diteliti lebih dalam oleh Ditjen EBTKE dan BPDP untuk memastikan keberlanjutan program ini. Kendati demikian, Eniya belum bisa memastikan terkait rencana implementasi tahun depan.

    “Arahan menteri ESDM adalah melanjutkan program biodiesel, tanpa mengganggu ekosistem yang terbentuk saat ini,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Eniya mengingatkan target produksi di hulu on-farm atau produksi pertanian yang perlu ditingkatkan sehingga dapat mengimbangi permintaan ekspor dan persiapan menuju B50.

    Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Bisnis/Arief Hermawan P

    Kesiapan Petani

    Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, dengan terbukanya akses pasar Eropa maka akan meningkatkan peluang pasar CPO global bagi Indonesia.

    “Peluang penguasaan pasar minyak nabati sawit yang selama ini 58%-60% minyak nabati sawit global berasal dari Indonesia, akan semakin meningkat,” jelasnya, saat dihubungi Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Namun, pihaknya mengkhawatirkan produksi CPO nantinya sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebab, produksi CPO tahun ini diproyeksi akan turun karena sejumlah alasan.

    Pertama, tanaman sawit khususnya petani paling tidak sudah masuk masa replanting dan bibitnya tidak bagus (tidak hybrid) ada sekitar 3 juta hektare. Sementara yang berhasil ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting baru berkisar 340.000 hektare sejak program ini diluncurkan pada 2017.

    “Lambatnya PSR ini karena dukungan regulasi terkait pasar negatif,” imbuhnya.

    Kedua, produksi terancam turun karena harga pupuk yang mahal dan langka sejak tahun lalu. Alhasil, efeknya disebut akan terasa pada 2025-2026.

    Ketiga, kebun sawit yang disita ambil alih oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan diserahkan ke Agrinas. Jika tidak dirawat dengan baik sesuai GAP maka akan turut menyumbang anjloknya produksi CPO Indonesia 2025.

    “Jadi sangat miris ketika pasar semakin terbuka, serapan domestik semakin meningkat terkhusus karena implementasi B50 tahun depan yang akan menyerap 16 juta -18 juta ton CPO, tidak diiringi dengan produksi yang meningkat malah saya prediksi turun di 2025 ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) juga memproyeksi produksi CPO tumbuh stagnan 3% tahun ini. Total produksi minyak sawit relatif stagnan selama 5 tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton.

    Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Perinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi palm kernel oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.