Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Kota Surabaya mendesak adanya tindakan tegas kepada para pengemudi mabuk. Hal ini menyusul tingginya kasus kecelakaan fatal di Kota Pahlawan dipicu para pengemudi yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) harus segera bertindak melalui pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah ini.
“Pemkot Surabaya harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus pengemudi mabuk melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis pada kepentingan masyarakat,” ujar Kahfi saat dihubungi, Jumat (3/1/2024).
Politisi Gerindra ini mendorong Pemkot Surabaya untuk memperkuat regulasi lokal dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan berkendara dalam kondisi mabuk. Regulasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan Undang-Undang Lalu Lintas untuk memaksimalkan efektivitas penegakan hukum.
Selain itu, peningkatan frekuensi razia lalu lintas dan pemasangan CCTV di lokasi strategis juga dinilai penting. “Kami ingin regulasi ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara tegas di lapangan,” tegas mantan Ketua Cabang HMI Surabaya ini.
Selain regulasi, lanjut Kahfi, kampanye kesadaran publik tentang bahaya berkendara dalam kondisi mabuk menjadi agenda yang tak kalah penting. Kahfi mengusulkan edukasi melalui berbagai platform, termasuk media lokal dan institusi pendidikan. Tidak hanya itu, Pemkot juga diharapkan dapat menyediakan transportasi alternatif yang aman dan terjangkau, terutama pada malam hari.
“Masyarakat perlu diberi pilihan transportasi yang memadai, seperti taksi, ojek online, atau shuttle khusus, sehingga mereka tidak tergantung pada kendaraan pribadi saat beraktivitas di malam hari,” tutur Kahfi.
Kahfi menambahkan kerja sama lintas instansi, mulai dari kepolisian hingga Dinas Perhubungan, menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan penindakan. Dia juga mengusulkan agar layanan rehabilitasi dan konsultasi bagi pengemudi yang memiliki masalah penyalahgunaan alkohol dapat disediakan sebagai upaya jangka panjang.
“Langkah ini tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga membantu para pelanggar untuk keluar dari kebiasaan buruk mereka,” jelasnya.
Kahfi juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberhasilan program yang diterapkan. Dia mengundang partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dan memberikan masukan yang konstruktif.
“Pemerintah daerah yang ideal adalah pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, proaktif dalam menciptakan solusi, dan tegas dalam menegakkan aturan,” tutup Kahfi. [asg/beq]

/data/photo/2025/01/02/677684010e11a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)





/data/photo/2024/06/22/6676a6ada1a7d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
