Xcloud.id

Produk: BLT

  • Kemensos dan BPS Konsolidasi Data Penerima Bansos Agar Makin Akurat

    Kemensos dan BPS Konsolidasi Data Penerima Bansos Agar Makin Akurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/11/2025), untuk membahas pemutakhiran dan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

    Gus Ipul mengatakan, pembaruan data dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

    “Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, akan kami cek ulang agar data makin akurat,” ujarnya.

    Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desil 1 sampai 4 mencapai 35,04 juta keluarga, terdiri atas 16,3 juta KPM penerima bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Seluruh data penerima tersebut telah diverifikasi dan validasi selesai dilakukan, sementara penyaluran bantuan berlangsung secara bertahap.

    “Untuk KPM bansos reguler dan penerima BLTS dari desil 1 sampai 4 sudah selesai diverifikasi dan divalidasi. Sebanyak 16,3 juta KPM sudah clear dan mulai disalurkan bertahap,” kata Gus Ipul.

    Selain penerima reguler, terdapat 18,7 juta calon penerima baru BLTS. Dari jumlah itu, 16,8 juta KPM telah diverifikasi dan menghasilkan 12,6 juta layak menerima bantuan serta 4,2 juta tidak layak (inclusion error). Sementara 1,9 juta KPM lainnya masih dalam proses verifikasi.

    Menanggapi hal itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inclusion error akan digantikan oleh kelompok exclusion error, yakni mereka yang seharusnya berhak tetapi belum terdata.

    “Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang tidak layak menerima bantuan. Inclusion error ini nantinya akan digantikan dengan data lain yang kami miliki agar bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Proses penggantian data akan diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di rumah tidak layak huni, keluarga berdaya listrik 450-900 watt, serta kepala keluarga yang menganggur atau bekerja serabutan. 

    “Kita akan verifikasi ulang agar penerima pengganti benar-benar layak menerima bansos,” imbuh Amalia.

    Ia menambahkan, koordinasi antara Kemensos dan BPS akan diperkuat hingga tingkat daerah melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan BPS Provinsi serta Kabupaten/Kota.

    Rencananya, pekan depan akan digelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakornis) untuk memastikan sinergi pemutakhiran data berjalan lebih efektif.

    “Kami sepakat minggu depan akan menyelenggarakan Rakornis antara BPS seluruh Indonesia dengan Kemensos dan Dinas Sosial. Dengan kolaborasi ini, DTSEN bisa terus dimutakhirkan dan Pak Mensos akan mendapatkan data yang lebih solid dan akurat,” ujar Amalia.

    Sementara itu, Gus Ipul mengingatkan kepada para penerima bansos agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.

    “Bansos jangan digunakan untuk berjudi, membeli rokok, atau membayar utang. Gunakan dengan bijak untuk kebutuhan dasar keluarga dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.

  • Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos

    Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos

    Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut ada 35.046.783 keluarga dari desil 1–4 yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
    Itu merupakan hasil ground check atau verifikasi langsung yang dilakukan Kemensos, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial di daerah selama 10 hari.
    “Dapat saya sampaikan hasil pemutakhiran bersama BPS dan juga Dinsos setelah kita diskusikan tadi. Jadi total keluarga dari desil 1 sampai 4 itu 35.046.783 KPM,” ujar
    Gus Ipul
    di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) malam.
    Gus Ipul menyampaikan, KPM
    bantuan sosial
    reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara desil 1 sampai 4 itu ada 16,3 juta KPM.
    Sementara KPM baru BLTS desil 1 sampai desil 4 itu 18,7 juta, dengan 16,8 juta telah diverifikasi.
    “Untuk yang KPM bantuan sosial reguler dan otomatis juga akan menerima BLTS dari desil 1 sampai 4 telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi. Ini sudah clear, ini sudah mulai juga disalurkan secara bertahap,” ucapnya.
    Gus Ipul menyebut, dari total KPM baru BLTS desil 1-4 tersebut, sebanyak 4,2 juta dinyatakan tidak layak dan 12,6 juta layak.
    “Sementara sisanya 1,9 juta sedang dalam proses verifikasi,” ujarnya.
    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa 4,2 juta yang tidak layak itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
    “Misalkan contoh, kalau dia di dalam data DTSEN dikatakan masuk desil 1-4, ternyata di lapangannya dia sudah mendapatkan pekerjaan yang memang layak, sehingga dalam kondisi kenyataannya dia sekarang posisinya sudah tidak layak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
    Kemudian, pengganti 4,2 juta yang tidak layak mendapatkan bantuan itu akan dialihkan kepada mereka yang masuk kriteria.
    Salah satunya adalah rumah tidak layak huni.
    “Tadi kan ada untuk kita mengambil menggantikan salah satu kriteria rumah tidak layak huni. Nah, rumah tidak layak huni itu ada kriteria ada empat. Satu, atap, lantai, dan dinding tempat tinggalnya tidak layak. Ada yang bocor atau atapnya asbes, lantainya masih tanah,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyebab BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair dan Cara Mengatasinya

    Penyebab BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair dan Cara Mengatasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Inilah beberapa alasan mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum juga cair ke rekening Anda.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial menyatakan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat (BLTS Kesra) triwulan IV senilai Rp900 ribu.

    Penyaluran bantuan ini dijadwalkan mulai Senin, 20 Oktober 2025, melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI), dan juga lewat PT Pos Indonesia.

    Total bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan yang akan diberikan sekaligus.

    Sasaran dari BLT Kesra ini adalah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Meski sudah mulai dicairkan sejak 20 Oktober lalu, tapi mungkin beberapa di antara Anda belum juga mendapat transferan BLT Kesra Rp900.000 dari pemerintah.

    Ada beberapa alasan mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum juga cair ke rekening Anda:

    1. Bertahap

    Disebutkan sebelumnya, penyaluran bantuan ini dijadwalkan mulai Senin, 20 Oktober 2025, melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI), dan juga lewat PT Pos Indonesia.

    Namun yang perlu diketahui, penyalurannya bertahap jadi kemungkinan Anda masih dalam antrean.

    Alasan Lain yang Lebih Penting Ada di Halaman 2…

  • Cara Mudah Cairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Cara Mudah Cairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra. Selain melalui bank BUMN atau Himbara, pencairan BLT Kesra Rp900.000 juga dapat dilakukan lewat kantor pos dari PT Pos Indonesia.

    Menariknya, pencairan BLT Kesra Rp900.000 kini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Berkat digitalisasi, penerima manfaat BLT Kesra langsung dapat mencairkan dana bantuan itu.

    Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan PT Pos Indonesia telah bertransformasi dari pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan, termasuk penyalur bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital.

    Haris menjelaskan dengan sistem yang terintegrasi, penerima BLT Kesra cukup mendatangi Kantor Pos dengan membawa surat undangan dengan barcode khusus yang dikirimkan ke alamat masing-masing dan identitas pribadi untuk menerima BLT.

    “Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Komdigi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

    “Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (02/11/2025).

    Pemerintah juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT.

    “Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.

    Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

    Jumlah penerima bantuan yang besar ini membuat PT Pos Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien serta mempercepat layanan kepada masyarakat.

    “Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Untuk memastikan terdata sebagai penerima manfaat BLT Kesra sebesar Rp900.000, Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Cara cek BLT Kesra itu dapat dilakukan lewat HP dengan cara:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

  • Kemensos Jelaskan Jadwal Pencairan BLT Kesra Rp900.000

    Kemensos Jelaskan Jadwal Pencairan BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) cair secara bertahap bagi penerima yang terverifikasi. Saat ini, Kemensos terus melakukan verifikasi data penerima BLT Kesra.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler seperti PKH dan BPNT dan BLT Kesra secara bertahap terus dilakukan. Pencairan bansos dan BLT Kesra atau BLT Sementera (BLTS) dilakukan melalui bank Himbara atau bank BUMN dan Pos Indonesia.

    “Sampai hari ini penyaluran bansos reguler maupun BLTS terus bertahap kita salurkan, terutama yang lewat Himbara. Kita juga sedang melakukan pemutakhiran data, khususnya kepada penerima manfaat yang baru,” katanya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Jumat (7/11/2025).

    Gus Ipul menjelaskan hasil pemutakhiran data melalui ground check (cek lapangan) yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 16.331.281 keluarga penerima manfaat (KPM) reguler dinyatakan layak menerima BLT Kesra dan Bansos pada triwulan IV/2025.

    Sementara itu, penerima baru mencapai 18.715.502 KPM yang masuk tahap finalisasi. Adapun sebanyak 16.519.380 telah diverifikasi, dengan 12.283.069 KPM dinyatakan layak dan 4.236.311 KPM tidak layak menerima bansos. Sisanya 2.196.122 KPM belum diverifikasi.

    “Setelah datanya selesai nanti itu akan kita jadikan pedoman penyaluran BLTS. Intinya adalah kita menginginkan agar penambahan jumlah penerima manfaat ini juga disertai dengan data yang akurat dan pada akhirnya adalah (bansos) tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak,” tambahnya.

    Mensos menargetkan proses finalisasi data rampung dalam pekan ini sehingga bisa segera diserahkan ke Himbara dan PT Pos Indonesia untuk dapat dimulai proses penyaluran.

    Mensos menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menambah jumlah penerima dan nilai bantuan sosial. Melalui skema BLT Kesra, setiap penerima mendapatkan tambahan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) atau total Rp900.000.

    “Misalnya penerima bantuan Sembako reguler menerima Rp200 ribu per bulan, kali 3 [bulan] berarti Rp600.000. Dengan adanya BLTS sesuai kebijakan Presiden ini ada tambahan Rp900.000. Dengan demikian penerima sembako reguler mendapatkan Rp1,5 juta. Sementara penerima baru yang jumlahnya Rp18 juta lebih itu menerima Rp900.000,” imbuhnya.

    Cara Cek Nama Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Untuk memastikan terdata sebagai penerima manfaat BLT Kesra sebesar Rp900.000, Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Cara cek BLT Kesra itu dapat dilakukan lewat HP dengan cara:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

  • Cara Mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS Tanpa Antre

    Cara Mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS Tanpa Antre

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahukah Anda, mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS pada bulan November ini Anda tidak perlu antre.

    Hal tersebut lantaran pemerintah telah memberlakukan skema yang berbeda dalam pencairannya di Kantor POS.

    Dilansir dari laman resmi Komdigi, jutaan keluarga kini bisa menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dengan cepat, aman, dan manusiawi berkat sistem digital yang diterapkan pemerintah.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

    “Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (02/11/2025).

    Pemerintah juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT.

    “Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.

    Ada 17 hingga 18 Juta Penerima Bisa Mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS

    Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

    Jumlah penerima bantuan yang besar ini membuat PT Pos Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien serta mempercepat layanan kepada masyarakat.

    “Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.

    Meutya juga berpesan kepada PT Pos Indonesia memberikan pelayanan yang cepat sekaligus penuh empati kepada para keluarga penerima manfaat.

    “Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” tuturnya.

    Cara Mengambil BLT Kesra Tanpa Antre (lanjut laman 2)…

  • 23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 23.064 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025.

    “Penerima bantuan ini terdiri dari sebanyak 4.458 buruh pabrik rokok, serta sebanyak 18.606 buruh tani tembakau yang dialokasikan melalui DBHCHT Tahun 2025,” kata Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, Kamis (6/11/2025).

    Realisasi bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masing-masing penerima manfaat dengan nominal sebesar Rp 600 ribu. “Sistem pencarian dilakukan per kecamatan, dan berlangsung selama sepekan kedepan,” ungkapnya.

    “Program BLT DBHCHT ini bertujuan untuk meningkatkan sektor kesejahteraan buruh tani, khususnya buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau guna mengurangi beban hidup mereka, sekaligus mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal,” jelasnya.

    Selain itu pihaknya berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan keluarga. “Realisasi pencairan bantuan ini kita menurunkan petugas ke lapangan, guna memastikan bantuan tersalurkan sesuai daftar penerima,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sektor kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian tembakau.

    “Tentu kami sangat berharap agar bantuan ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi penyemangat bagi para buruh tani untuk terus bekerja dengan semangat demi kemajuan Pamekasan yang berkeadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.

    Untuk diketahui pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menerima DBHCHT sebesar Rp 112 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Dari jumlah OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP dan Damkar, dan Bagian Perekonomian Pamekasan. [pin/ted]

  • Cara Lapor BLT Kesra Rp900 Ribu yang Belum Cair

    Cara Lapor BLT Kesra Rp900 Ribu yang Belum Cair

    Bisnis.com, JAKARTA – Jika BLT Kesra Anda belum cair meskipun semua data diri sudah lengkap dan sesuai, Anda bisa melaporkan masalah ini untuk ditindaklanjuti.

    Cara paling sederhana untuk melaporkan adalah dengan mengunjungi pendamping di sekitar wilayah Anda. Anda bisa menjelaskan masalah mengenai BLT Kesra yang belum dicairkan dan mencari tahu langkah apa yang harus diambil untuk melakukan laporan.

    Pendamping akan membantu memberikan penjelasan dan mendukung Anda dalam mengajukan laporan ke pusat jika terdapat kendala.

    Selain melalui pendamping, Anda juga bisa melaporkan masalah secara langsung melalui saluran resmi dari Kemensos.

    Kemensos mempunyai beberapa saluran yang dapat Anda hubungi sebagai berikut:

    Pusat layanan: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (untuk Telkomsel, Indosat, 3)
    Twitter/X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id
    Dengan menggunakan saluran-saluran tersebut, Anda bisa mengirimkan laporan berkaitan dengan BLT Kesra yang belum cair. Selanjutnya, Anda juga dapat menanyakan langkah-langkah yang perlu diambil agar proses pencairan dapat dilakukan.

    Panduan Lengkap Melaporkan Kendala Pencairan

    Jika Anda telah memastikan semua data benar namun bantuan tak kunjung datang, segera lakukan langkah-langkah pelaporan berikut melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.

    Langkah 1: Pastikan Kembali Status Anda di Situs Resmi

    Sebelum melapor, langkah pertama adalah memeriksa kembali status kepesertaan Anda. Ini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel atau komputer.

    Buka situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    Pilih wilayah domisili Anda secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
    Masukkan nama lengkap Anda sesuai yang tertera di KTP.
    Ketikkan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi.
    Klik tombol “Cari Data”.
    Sistem akan menampilkan status Anda, termasuk jenis bantuan yang diterima dan periode penyalurannya. Jika nama Anda muncul dengan status “PROSES BANK/PT POS” atau “SUDAH DISALURKAN” tetapi dana belum diterima, lanjutkan ke langkah berikutnya.

    Langkah 2: Manfaatkan Kanal Pengaduan Resmi Kemensos

    Kemensos menyediakan beberapa jalur pengaduan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk melaporkan berbagai kendala, termasuk pungutan liar atau bantuan yang tidak cair.

    Hotline Kemensos: Hubungi nomor WhatsApp di 0811-10-222-10.
    Layanan LAPOR!: Kirim aduan melalui SMS ke 1708 atau mention akun X (dulu Twitter) @lapor1708. Anda juga bisa mengakses situs lapor.go.id.
    Email Resmi: Kirimkan kronologi dan data diri Anda ke alamat email bansos@kemensos.go.id.
    Aplikasi Cek Bansos: Gunakan fitur “Tanggapan Masyarakat” yang tersedia di dalam aplikasi untuk membuat laporan.
    Langkah 3: Hubungi Dinas Sosial Setempat
    Jika laporan melalui kanal online belum membuahkan hasil, Anda bisa mendatangi langsung kantor Dinas Sosial (Dinsos) di kabupaten/kota Anda. Bawa dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mempermudah petugas melakukan verifikasi dan penelusuran data.

    Belum Terdaftar? Begini Cara Mengajukan Diri

    Bagi warga miskin atau rentan yang merasa layak namun belum terdaftar di DTKS, pendaftaran dapat diusulkan secara mandiri.

    Datangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
    Ajukan permohonan untuk didaftarkan ke dalam sistem DTKS.
    Petugas akan melakukan musyawarah desa/kelurahan untuk membahas kelayakan usulan tersebut.
    Jika disetujui, data Anda akan diverifikasi oleh dinas sosial sebelum diresmikan masuk ke dalam DTKS.
    Dengan memahami penyebab dan alur pengaduan yang benar, masyarakat dapat secara proaktif memperjuangkan haknya. Keterlambatan penyaluran BLT Kesra sering kali disebabkan oleh proses kehati-hatian pemerintah dalam memastikan dana sampai ke tangan yang tepat. Tetap pantau informasi dari sumber resmi dan hindari tautan palsu yang berisiko penipuan.

  • Daya Beli Lesu, Pengusaha Ritel Berharap Momentum Akhir Tahun

    Daya Beli Lesu, Pengusaha Ritel Berharap Momentum Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025 akan mendorong kinerja sektor ritel menjelang akhir tahun.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan kuartal IV biasanya menjadi momentum penting bagi pelaku ritel, seiring meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang diyakini menjadi penggerak utama lonjakan penjualan.

    Budihardjo menjelaskan, selain faktor musiman, penjualan ritel juga terdorong oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih longgar, termasuk likuiditas yang meningkat di pasar.

    “Di samping itu ditambah dengan kebijakan uang beredar yang digelontorkan oleh pemerintah ke market, sehingga ada bunga-bunga ringan, kartu kredit juga memberikan banyak program, dan itu juga menggerakkan ekonomi untuk sektor retail offline,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Dia menambahkan, perbaikan sentimen publik dan konsumen setelah gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu turut memperkuat optimisme pelaku ritel.

    Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai geliat pertumbuhan ekonomi 5,04% yoy pada kuartal III/2025 belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat.

    Bhima menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 yang mencapai 5,04% yoy itu lebih didorong oleh ekspor daripada konsumsi rumah tangga. 

    Alhasil, kondisi ini membuat banyak pelaku usaha ritel masih menahan ekspansi karena indikator konsumsi seperti penjualan kendaraan bermotor dan barang elektronik yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Masih belum terlalu confidence sih sebenarnya untuk pelaku usaha ritel. Jadi mereka masih mengatur strategi dulu untuk ekspansi,” ujar Bhima kepada Bisnis.

    Meski begitu, Celios melihat dampak stimulus seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemungkinan baru terasa di kuartal IV, bersamaan dengan puncak belanja Nataru di akhir tahun.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ekonomi pada kuartal III/2025 masih diwarnai ketegangan akibat ketimpangan ekonomi.

    Menurutnya, dinamika sosial dan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu itu mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

    Dalam hal sektor ritel, kata Faisal, meski pertumbuhannya masih terjaga dengan laju sekitar 5,5%, namun kenaikannya didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah atas dan ritel berskala besar.

    Dia menyebut pertumbuhan tersebut lebih banyak disumbang oleh kelompok ekonomi atas, sementara ritel menengah, kecil, dan mikro masih berjuang menghadapi lemahnya daya beli.

    “Dan ini terkonfirmasi juga dengan kalau kita cross-analysis dengan pertumbuhan konsumsinya, konsumsi rumah tangganya itu kan lebih rendah juga 4,89%, jadi artinya daya beli sebetulnya tidak cukup ada peningkatan,” ucap Faisal kepada Bisnis.

    Menurutnya, kenaikan ritel secara agregat banyak ditopang oleh konsumsi kalangan menengah atas, sementara kelompok menengah ke bawah belum menunjukkan pemulihan signifikan.

    Faisal menuturkan konsumsi kalangan menengah dan calon kelas menengah menyumbang lebih dari 80% terhadap total konsumsi nasional. Untuk itu, keberlanjutan pertumbuhan ritel akan sangat bergantung pada pemulihan daya beli kedua segmen tersebut.

    Meski demikian, Faisal menilai prospek jangka pendek sektor ritel masih positif karena ukuran pasar domestik yang besar. Namun, pemerataan pertumbuhan akan menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah dan pelaku usaha.

    “Prospek untuk industri ritel ini akan ditentukan juga mestinya oleh seberapa besar pemulihan daya beli dari kelas menengah ke bawah,” pungkasnya.

  • Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

    Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

    Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

    Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

    Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

    “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

    “Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik,” tegas Mensos.

    Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

    Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

    “Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

    Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

    Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

    Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

    “Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

    Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

    “Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.

    Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

    “Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

    “Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” katanya.

    Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

    “PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” katanya.

    Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

    “Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]