Xcloud.id

Produk: BLT

  • BLT DBHCHT Blitar Cair Lagi, Ribuan Buruh Terima Rp300 Ribu per Bulan

    BLT DBHCHT Blitar Cair Lagi, Ribuan Buruh Terima Rp300 Ribu per Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus menyalurkan dana segar sebagai bentuk perhatian kepada sektor tenaga kerja lokal. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar menggelontorkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara khusus menyasar buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.

    Bantuan ini menjadi financial lifeline yang sangat dinantikan ribuan pekerja di Blitar menjelang akhir tahun. Meski nominalnya tak banyak, namun BLT ini cukup bisa membantu ekonomi buruh.

    Kabid Perlindungan dan Jaringan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan bahwa penyaluran BLT tahun ini direncanakan dalam enam tahap, yang telah dimulai sejak bulan Juli 2025.

    “Sampai saat ini, sudah dilakukan empat kali penyaluran, dan diharapkan untuk tahap kelima dapat dilakukan pada pertengahan November ini,” kata Yuni Urinawati, ditulis Jumat (14/11/2025).

    Setiap penerima yang terdata akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan berturut-turut. Penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening penerima melalui Bank Jatim.

    Bantuan ini disalurkan untuk menambah daya beli dan meningkatkan kesejahteraan bagi para buruh yang menjadi tulang punggung industri tembakau dan cengkeh di wilayah tersebut.

    “Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat menambah kesejahteraan bagi para buruh, khususnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok,” jelasnya.

    Program BLT ini menunjukkan skala yang besar, dengan jumlah penerima yang terus bertambah dari bulan ke bulan. Data Dinsos menunjukkan tren peningkatan jumlah penerima pada tahun 2025 yakni pada bulan Juli sebanyak 4.705 penerima dengan total BLT yang disalurkan mencapai Rp1,41 Miliar.

    Sementara pada bulan Agustus total ada 4.810 penerima BLT. Nilai yang digelontorkan pun mencapai total Rp1,44 Miliar. Sedang pada bulan September total ada 4.898 penerima dengan total nilai BLT mencapai Rp1,47 Miliar.

    Yuni menambahkan, dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan, meskipun ia memprediksi akan terjadi penurunan pada tahun 2026 akibat adanya efisiensi anggaran.

    Penyaluran bantuan tahap keenam, yang merupakan tahap penutup program tahun ini, dijadwalkan pada awal Desember. Dinsos Kabupaten Blitar berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja. [owi/beq]

  • Asosiasi Pemda Klaim Siap Dukung Penggunaan APBDes untuk Kopdes Merah Putih

    Asosiasi Pemda Klaim Siap Dukung Penggunaan APBDes untuk Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan bakal mendukung instruksi pemerintah pusat terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya mengenai komitmen dukungan dari APBDes.

    Adapun, komitmen pemda mendukung Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di desa maupun kelurahan menjadi syarat penyaluran sisa anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran (TA) 2025.

    Pernyataan komitmen itu harus disampaikan khususnya oleh bupati dan wali kota ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersama dengan sejumlah dokumen lain paling lambat 22 Desember 2025.

    Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan, pemda justru sangat terbantu dengan adanya Kopdes Merah Putih. Dia menyampaikan hal tersebut tidak akan membebani pemda, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten.

    “Tentu tidak membebani pemda, bahkan pemda sangat terbantu. Pendirian Kopdes dapat membantu meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di daerah,” ujar Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Bursah mengklaim setiap pemda berkomitmen untuk mendukung Kopdes Merah Putih, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pendanaannya pun telah disiapkan oleh pemerintah melalui himpunan bank milik negara (himbara), dan penjaminannya oleh APBN melalui Dana Desa.

    Dia mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan dukungan ke Kopdes Merah Putih. Bahkan, pemkab yang dipimpin olehnya mendukung pembuatan akta kenotariatan Kopdes di Lahat sepenuhnya dari APBD kabupaten.

    “Seperti di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan support baik pendanaan maupun fasilitasi lainnya, seperti pembuatan akta notaris pendirian kurang lebih 377 Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Lahat yang full menggunakan APBD Kabupaten Lahat,” tuturnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pemda diminta untuk menyatakan komitmen dukungan APBD Desa atau APBDes kepada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih alias KDMP. Pernyataan komitmen itu menjadi syarat untuk penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran (TA) 2025.

    Berdasarkan Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu No.S-73/PK/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada Akhir TA 2025, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengingatkan para pemda terkait dengan syarat-syarat dokumen serta batas akhir penyampaiannya untuk penyaluran TKD akhir tahun ini.

    Khusus untuk Dana Desa, bupati/wali kota diminta menyampaikan dokumen yang menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap II. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemda paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

    Kemudian, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I (menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40%, serta merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa TA 2025 minimal tiga bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa TA 2025 melalui Aplikasi OM-SPAN.

    Selanjutnya, pemda diminta melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN, serta surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.

    Dua syarat terakhir berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya yakni akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    “Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan syarat penyaluran dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN),” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Askolani lalu menjelaskan dalam surat itu bahwa sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Sebagaimana diketahui, Dana Desa menjadi penjamin bagi penyaluran kredit himbara terhadap Kopdes Merah Putih. Hal itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Oktober 2025 lalu, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025.

    Pada Oktober 2025 lalu, Menkeu Purbaya telah menandatangani persetujuan agar Dana Desa yang dianggarkan melalui APBN menjadi jaminan untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Usai pertemuan dengan COO Danantara dan Menteri Koperasi, Kamis (23/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa pinjaman melalui himpunan bank milik negara (himbara) akan sudah bisa disalurkan ke setiap koperasi setelah adanya penjaminan Menkeu lewat Dana Desa.

    “Jadi tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok udah mulai jalan. Kalau mereka sudah siap koperasinya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025) malam.

  • BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahap I senilai Rp4,4 triliun kepada 4,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “BRI berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyalurkan BLTS Kesra dalam menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dikutip Senin, 10 November.

    Ia menjelaskan, penerima BLTS Kesra dapat mencairkan dana bantuannya dengan mudah melalui berbagai jaringan BRI, baik jaringan kantor maupun jaringan e-channel.

    Hingga akhir Triwulan III 2025, BRI memiliki jaringan layanan yang sangat luas, terdiri atas 7.405 kantor operasional, 10.650 mesin ATM, 9.007 mesin CRM, serta lebih dari 1,2 juta Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima.

    Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

    BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur atau setara 74,4 persen dari total alokasi Rp175 triliun pada periode Januari sampai dengan September 2025.

    Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

    Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

    “Penyaluran BLTS Kesra Tahap I, bersama dengan dukungan atas berbagai inisiatif strategis lainnya seperti KUR, Program Makan Bergizi Gratis, FLPP dan KDKMP menegaskan komitmen BRI sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi nasional,” pungkas Hery.

  • Kurs Dolar AS Loyo terhadap Rupiah Hari Ini 10 November 2025, Sentuh Level Segini

    Kurs Dolar AS Loyo terhadap Rupiah Hari Ini 10 November 2025, Sentuh Level Segini

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) naik tipis pada Senin, (10/11/2025). Hal itu didorong sentimen internal.

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat terbatas 16 poin atau 0,10% menjadi 16.674 dari sebelumnya 16.690. Demikian mengutip Antara Senin pekan ini.

    Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menuturkan, rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS seiring pasar menantikan data Indeks Kepercayaan Konsumen.

    “Ekspektasi bagus untuk Oktober. Ini mengindikasikan Indeks Kepercayaan Konsumen bagus, dan ini akan membuat daya beli masyarakat naik berdampak terhadap stimulus pemerintah kuartal keempat,” ujar Ibrahim saat dihubungi Liputan6.com, Senin pekan ini.

    Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga cukup bagus. Pertumbuhan ekonomi diprediksi lebih baik pada kuartal keempat 2025 seiring ada bantuan sosial (bansos).

    “Stimulus sudah dijalankan terutama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos. Kemudian pemerintah juga akan membeli alutsista yang terkait militer. Ini kemungkinan dongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen pada kuartal keempat,” kata dia.

    Selain ada rencana redenominasi, Ibrahim menyambut positif hal tersebut.  Ibrahim menilai, langkah redenominasi yang akan dilakukan pemerintah sebagai antisipasi rupiah diprediksi melemah ke depan.”Ada redomonasi ini sangat penting kemungkinan besar RUU Redenominasi akhir tahun ini akan segera dibuat pemerintah. Ini cukup menarik,” kata dia.

  • Pemerataan Ekonomi Makin Nyata, BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    Pemerataan Ekonomi Makin Nyata, BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbaru, BRI mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahap I senilai Rp4,4 triliun kepada 4,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kesiapan BRI dalam menyalurkan BLTS Kesra Tahap I sebelumnya sempat disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10). “BRI berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyalurkan BLTS Kesra dalam menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Hery.

    Penerima BLTS Kesra dapat mencairkan dana bantuannya dengan mudah melalui berbagai jaringan BRI, baik jaringan kantor maupun jaringan e-channel. Hingga akhir Triwulan III 2025, BRI memiliki jaringan layanan yang sangat luas, terdiri atas 7.405 kantor operasional, 10.650 mesin ATM, 9.007 mesin CRM, serta lebih dari 1,2 juta Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Kehadiran infrastruktur ini menjadikan BRI sebagai bank dengan jangkauan layanan terluas di Tanah Air, sekaligus memastikan program bantuan sosial seperti BLTS Kesra dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat sasaran, dan transparan.

    Komitmen BRI dalam menyalurkan BLTS Kesra merupakan wujud konsistensi perseroan dalam mendukung Asta Cita. Sebelumnya, BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima.

  • Link Resmi Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000, Klik di Sini

    Link Resmi Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000, Klik di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah link resmi yang bisa Anda gunakan untuk mengecek daftar nama penerima BLT Kesra Rp900.000 bulan November 2025.

    Sebagaimana diketahui, bulan ini BLT Kesra Rp900.000 seharusnya cair.

    BLT Kesra diberikan sebagai bantuan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Pemerintah mengatakan hingga saat ini, penyaluran BLT telah mencapai sekitar Rp20 triliun.

    BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyalurannya telah dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan ditargetkan pada pekan kedua November 2025.

    “Setiap KPM menerima total Rp900.000, jadi Rp300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir Rp20 triliun tersalurkan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Jika Anda ingin cek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BLT Kesra Rp900.000 atau tidak, cobalah langkah-langkah ini.

    Cek Daftar Nama Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Anda dapat melakukan pengecekan status penerima BLT Kesra melalui situs resmi Kemensos sebagai berikut:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/ 
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan

    Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000 ada di halaman 2…

  • Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
     
    Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.

     

     

    Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional
    Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.
     
    “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.
     
    Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.
     
    “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.

     

     

    Mendukung Program Pemerintah
    Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
     
    “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.
     
    Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.
     
    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
     
    “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.

     

    Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
     
    Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.
     
     

     

    Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional

    Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.
     
    “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.
     
    Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.
     
    “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.
     
     

     

    Mendukung Program Pemerintah

    Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
     
    “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.
     
    Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.
     
    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
     
    “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Ini Program Prabowo Bagi-bagi Duit hingga Akhir Tahun, Jangan Sampai Kelewatan

    Ini Program Prabowo Bagi-bagi Duit hingga Akhir Tahun, Jangan Sampai Kelewatan

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi diantaranya program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat hingga akhir tahun 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bantuan ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia pun mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan terakhir untuk tahun ini.

    “Nggak ada (stimulus tambahan), cukup yang kemarin sudah ada. Kemarin kan stimulusnya salah satunya kan sampai desil keempat,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip, Minggu (9/11/2025).

    Pertama, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan.

    Program ini merupakan pemberian uang tunai kepada mereka yang dianggap oleh pemerintah layak mendapatkan bantuan tersebut.

    Adapun besaran bantuan PKH per kategori adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil/nifas: Rp 750.000 per tahap (Rp 3.000.000/tahun)

    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap (Rp 3.000.000/tahun)

    Anak SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap (Rp 900.000/tahun)

    Anak SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap (Rp 1.500.000/tahun)

    Anak SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap (Rp 2.000.000/tahun)

    Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap (Rp 2.400.000/tahun)

    Lanjut usia: Rp 600.000 per tahap (Rp 2.400.000/tahun)

    Korban pelanggaran HAM berat: Rp 2.700.000 per tahap (Rp 10.800.000/tahun)

    Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagai informasi, pemerintah telah menambah anggaran stimulus sebesar Rp 30 triliun. Ditambah Rp 16,2 triliun untuk program selama kuartal IV-2025 sehingga menjadi Rp 46,2 triliun.

    Untuk penambahan program BLT akan diberikan kepada 35 juta penerima sebesar Rp 900 ribu untuk periode Oktober-Desember 2025. Ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru.

    Berikutnya, pemerintah juga memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Program ini mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor dengan peserta yang disiapkan hingga sebesar 80 ribu orang.

    Selain itu, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas ke sektor pariwisata. Sebelumnya kebijakan ini hanya berlaku untuk pekerja di sektor industri padat karya.

    Insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025. Sementara itu, fasilitas PPh 21 DTP untuk sektor industri seperti alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit tetap berlaku sepanjang tahun yakni Januari-Desember 2025.

    “Terkait dengan PPh gaji kan itu kelas menengah,” imbuh Airlangga.

    (acd/acd)

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, diberikan pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    Program ini akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak.

    Bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025

    Kamu bisa mengecek status penerima BLT Kesra untuk bulan November 2025 melalui dua cara bebeda, yaitu melalui website cek bansos Kemensos dan juga aplikasi cek bansos.

    Berikut cara cek status penerima BLT Kesra November 2025:

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui cekbansos.kemensos.go.id

    Buka laman Kemensos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
    Masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang tertera di KTP.
    Masukkan kode captcha yang ditampilkan dengan benar.
    Klik “Cari Data”.
    Jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos, tabel akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store, lalu instal di ponsel.
    Pilih menu “Buat Akun” untuk pengguna baru.
    Isi data diri lengkap, termasuk nama, NIK, alamat, email, dan password.
    Unggah foto KTP dan swafoto.
    Klik “Buat Akun Baru”, lalu lakukan verifikasi email bila diminta.
    Setelah berhasil login, buka menu Profil.
    Informasi jenis bantuan yang diterima akan otomatis ditampilkan.

  • AS Shutdown, Trump Usul Ada Bantuan Mirip BLT

    AS Shutdown, Trump Usul Ada Bantuan Mirip BLT

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak para senator dari Partai Republik agar mengalihkan dana federal yang digunakan untuk subsidi biaya asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) menjadi pembayaran langsung kepada masyarakat. Usulan ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia.

    “Saya merekomendasikan kepada Senat Republik agar Ratusan Miliar Dolar yang saat ini dikirim ke Perusahaan Asuransi yang menyedot uang untuk menyelamatkan layanan kesehatan buruk yang disediakan oleh ObamaCare, DIKIRIM LANGSUNG KE RAKYAT AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI LAYANAN KESEHATAN MEREKA SENDIRI YANG JAUH LEBIH BAIK dan memiliki sisa uang,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, dikutip dari CNBC, Minggu (9/11/2025).

    Perwakilan dari Gedung Putih belum memberikan komentar, termasuk bagaimana rencana BLT yang diusulkan Trump akan berjalan.

    Unggahan tersebut muncul satu hari setelah Senator Republik menolak kesepakatan pemimpin minoritas Demokrat Chuck Schumer untuk membuka kembali pemerintahan AS setelah tutup sejak 1 Oktober 2025. Penutupan ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.

    Para legislator masih berselisih mengenai cara untuk mengakhiri penutupan pemerintah. Partai Demokrat menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan mencakup subsidi perawatan kesehatan bagi 24 juta warga AS yang akan berakhir pada akhir tahun.

    Sementara itu, Partai Republik yang mendukung pemerintahan Trump bersikeras bahwa Kongres harus terlebih dahulu mengesahkan RUU pendanaan tanpa syarat dan mengizinkan pemerintahan dibuka kembali sebelum membahas isu-isu lain.

    Dua anggota parlemen dari Partai Republik, Senator AS James Lankford dari Oklahoma dan Lindsey Graham dari Carolina Selatan secara terbuka mendukung ide Trump. Menurutnya, subsidi ACA selama ini memompa uang ke perusahaan asuransi, bukan kepada rakyat untuk membantu.

    (acd/acd)