Xcloud.id

Produk: BLT

  • BLTS Kesra Cair untuk 476 KPM di Kecamatan Pitu Ngawi, Penyaluran Berjalan Tertib

    BLTS Kesra Cair untuk 476 KPM di Kecamatan Pitu Ngawi, Penyaluran Berjalan Tertib

    Ngawi (beritajatim.com) – Sebanyak 476 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tiga desa di Kecamatan Pitu—Desa Ngancar, Cantel, dan Papungan—menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS-Kesra) pada Jumat, (2828 November 2025.

    Proses pencairan dipusatkan di Kantor Desa Papungan dan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.

    Bantuan senilai Rp 900.000 per KPM ini merupakan langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Penyaluran berjalan lancar dengan dukungan berbagai unsur, mulai dari petugas Kantor Pos Kabupaten Ngawi sebagai juru bayar resmi, perwakilan Kecamatan Pitu, hingga SDM Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kelancaran kegiatan juga tidak lepas dari koordinasi perangkat desa dan pendamping lapangan. Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Pitu, Noor Soemadijo, turut hadir dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.

    Salah satu penerima manfaat, Mbah Semi dari RT/RW 02/02, mengungkapkan rasa syukurnya setelah menerima bantuan tersebut.

    “Alhamdulillah, saya berterimakasih kepada pemerintah yang memperhatikan nasib kami sebagai masyarakat miskin,” ujar Mbah Semi usai mengambil bantuan.

    Sementara itu, Kasi Kesos Pitu, Noor Soemadijo, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Ini adalah wujud keseriusan pemerintah pusat untuk membantu warga yang kurang beruntung agar lebih baik kesejahteraannya,” tegasnya.

    Proses pencairan BLTS-Kesra di Kantor Desa Papungan ditutup tepat pukul 11.15 WIB. Pemerintah berharap bantuan ini dapat menjadi penopang sementara bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi.

    Program BLTS-Kesra juga diharapkan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa, khususnya bagi warga yang masih berada dalam kategori rentan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan. (ted)

  • Kades di Kukar Galau Dana Desa Gagal Cair Imbas Peraturan Menkeu: Kayak PUBG, Turun Bebas Regional 28 November 2025

    Kades di Kukar Galau Dana Desa Gagal Cair Imbas Peraturan Menkeu: Kayak PUBG, Turun Bebas Regional 28 November 2025

    Kades di Kukar Galau Dana Desa Gagal Cair Imbas Peraturan Menkeu: Kayak PUBG, Turun Bebas
    Tim Redaksi

    KUKAR, KOMPAS.com
    – Kepala Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar), Arifadin Nur, khawatir Dana Desa tahap II 2025 gagal cair imbas peraturan Menteri Keuangan (Menkeu).
    Ia mengibaratkan, kondisi ini seperti permainan daring
    PUBG
    : turun bebas, tetapi tetap harus menghadapi tuntutan pembangunan.
    “Ini kayak main PUBG. Turun bebas, tapi begitu sampai tanah langsung disuruh perang. Anggaran juga begitu: turun bebas, dipotong, tapi kami tetap dituntut masyarakat untuk bangun sana-sini,” ungkapnya.
    Penghentian pencairan
    Dana Desa
    Tahap II untuk komponen non-earmark ini merupakan dampak dari
    Peraturan Menteri Keuangan
    (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang mengatur bahwa penyaluran dana non-earmark dihentikan sejak 17 September 2025.
    “Sampai saat ini dana desa tahap dua belum cair. Kemungkinan besar memang tidak bisa dicairkan terkait PMK 81. Banyak kegiatan desa nanti mangkrak atau tidak bisa dilaksanakan,” ujar Arifadin, Jumat (28/11/2025).
    Tahun ini, Dana Desa
    Muara Muntai Ilir
    sebesar Rp 723 juta. Namun, pagu tahun depan diperkirakan turun sekitar Rp 120 juta, menjadi sekitar Rp 600 juta.
    Sementara, secara keseluruhan, desa ini mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 1,4 miliar dari seluruh sumber pendanaan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang turun Rp 1,2 miliar.
    “Untuk penyelenggaraan pemerintahan saja sudah mepet. Pembangunan kayaknya tidak bisa. Banyak kegiatan masyarakat yang tidak ter-cover tahun depan,” paparnya.
    Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dialami Muara Muntai Ilir, tetapi hampir seluruh desa di Indonesia mengalami kebuntuan serupa.
    Arifadin menjelaskan, program
    ketahanan pangan
    menjadi sektor yang paling terdampak. Desa telah mengalokasikan sekitar 40 persen dari total Dana Desa untuk program tersebut.
    Dari total Dana Desa Rp 723 juta, sekitar Rp 150 juta dialokasikan untuk ketahanan pangan.
    “Fokus kami sebenarnya ketahanan pangan. Rencananya untuk program ayam petelur. Tapi kalau dananya tidak cair, ya tidak bisa disalurkan,” ungkapnya.
    Selain itu, kegiatan pembangunan fisik juga diprediksi mandek karena tidak adanya anggaran yang bisa ditarik.
    Sementara itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkirakan masih aman karena memiliki pos terpisah.
    “BLT sepertinya masih aman. Tetapi program pembangunan lainnya kemungkinan besar terhambat,” ucapnya.
    Ia menyebut, struktur dana desa sudah diatur ketat: BLT maksimal 15 persen, ketahanan pangan 20 persen, dan mulai 2026 ada tambahan alokasi 40 persen untuk Koperasi Merah Putih.
    Arifadin menilai, sebagian masyarakat sering bertanya mengapa pembangunan tak berjalan, padahal mereka tidak mengetahui bahwa anggaran desa sedang dipangkas besar-besaran.
    “Kalau salah penyampaian, desa bisa diserang. Masyarakat nanya: kenapa usulan tidak ter-cover? Padahal anggaran dipotong,” ujarnya.
    Pihak desa kini menunggu petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Desa Rentan Terpencil (BKKDRT)
    Kukar
    untuk mengetahui apakah skema itu dapat membantu membiayai sebagian program.
    Arifadin berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali aturan di
    PMK 81/2025
    agar desa tetap bisa menyalurkan program prioritas.
    “Harapannya sama seperti desa-desa lain. Kalau bisa, aturan ke depan memungkinkan pencairan. Kami sudah koordinasi dengan Abdesi dan siapkan audiensi ke Pemda,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 45 Desa di Pacitan Ngaplo, Dana Desa Tahap II Gagal Cair

    45 Desa di Pacitan Ngaplo, Dana Desa Tahap II Gagal Cair

    Pacitan (beritajatim.com) – Sebanyak 45 desa di Kabupaten Pacitan terancam tidak bisa membiayai sejumlah program penting karena Dana Desa (DD) tahap II tidak kunjung terserap hingga akhir November 2025.

    Berbagai kegiatan desa mulai dari BLT Desa, Ketahanan Pangan, Penanganan Cuaca Ekstrem,Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Potensi Desa, Desa Teknologi Informasi, hingga Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sudah dibiayai menggunakan DD tahap pertama sebanyak 60 persen.

    Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan, Sigit Dani Yulianto, menjelaskan bahwa desa yang gagal mencairkan DD tahap II otomatis tidak dapat membiayai kegiatan non-earmark. “Bagi 45 desa yang tidak bisa salur, kegiatan non-earmark tidak bisa dibiayai,” tegasnya Jumat (28/11/2025)

    Dani mengatakan penyebab utama keterlambatan pencairan karena banyak desa belum memenuhi syarat realisasi anggaran minimal 60 persen. Padahal pemerintah sudah membuka penyaluran tahap II sejak Mei hingga September.

    “Memasuki September, menu penyaluran tahap II pada aplikasi Omspan sudah diblokir, sehingga desa tidak bisa mengusulkan pencairan lagi,” jelasnya.

    Selain itu, terbitnya PMK 81 makin mempertegas bahwa DD tahap II yang belum tersalur ke rekening desa tidak dapat disalurkan lagi, sehingga desa-desa yang terlambat memenuhi persyaratan otomatis kehilangan kesempatan pencairan.

    Dari 12 kecamatan di Pacitan, hanya dua yang berhasil mencairkan DD tahap II secara penuh, yakni seluruh desa di Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar. Sementara itu sisanya tersebar di Kecamatan Pacitan (9 desa), Tulakan (8 desa), Ngadirojo (5 desa), Kebonagung (4 desa), Pringkuku (5 desa), Nawangan (4 desa), Donorojo (1 desa), Punung (1 desa), dan Arjosari (2 desa).

    Pada Pasal 29B menegaskan bahwa DD tahap II yang tertunda terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya. Untuk dana yang ditentukan penggunaannya, penyaluran bisa dilakukan kembali sepanjang desa melengkapi syarat hingga batas waktu yang ditetapkan.

    Namun untuk Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, aturan secara tegas menyatakan bahwa dana tersebut tidak disalurkan kembali. Anggaran yang tidak tersalurkan ini kemudian dapat dialihkan untuk mendukung prioritas pemerintah atau menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dibawa kembali pada tahun anggaran berikutnya. (tri/kun)

  • 130 Ribu Lebih KPM di Tuban Telah Terima Bansos Rp900 Ribu, Begini Pesan Kadinsos

    130 Ribu Lebih KPM di Tuban Telah Terima Bansos Rp900 Ribu, Begini Pesan Kadinsos

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban sampaikan lebih dari 130 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 900 ribu dari Pemerintah Pusat alokasi 2025.

    Berdasarkan data dari Dinsos P3A Kamis 27 November 2025 total ada 130.884 KPM, dengan rincian 81.436 tersalurkan melalui Bank BNI, 49.396 melalui PT. Pos Indonesia, 44 melalui Bank BRI dan 8 melalui Bank Mandiri.

    Kepala Dinsos P3A serta PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo menjelaskan bahwa program BLTS Kesra ini menyeluruh se-Indonesia termasuk di Kabupaten Tuban. Namun, penerima manfaatnya melalui beberapa verifikasi.

    “Untuk di Kabupaten Tuban data penerima berdasarkan ground check yang kemudian dilakukan verifikasi antara yang layak dan tidak layak,” ujar Sugeng Purnomo. Jumat (28/11/2025).

    Lanjut, dari data yang tidak layak tersebut, prosesnya tim mengganti berdasarkan data ground check yang kedua. Namun, dari Pemerintah Pusat sendiri ada keterbatasan kuota.

    “Memang pusat sudah ada batasan pemenuhan kuota dan pemerataan,” imbuhnya.

    Meski begitu, pihaknya berpesan kepada penerima manfaat yang sudah menerima BLTS Kesra tahun 2025 sebesar Rp 900 ribu alokasi Oktober-Desember 2025 untuk benar-benar dipergunakan sesuai kebutuhan.

    “Harapannya digunakan untuk kebutuhan yang memang benar-benar diperlukan,” kata Sugeng sapaannya.

    Selain itu, ia berharap agar bantuan tersebut digunakan untuk modal usaha. Sebab, ke depan arah Bansos ini arahnya untuk pemberdayaan dan KPM jangan hanya menggantungkan dari Bansos.

    “Catatan paling penting, jangan sekali-kali digunakan untuk judi online,” tegas Sugeng.

    Apabila uang tersebut tidak diperuntukkan semestinya. Maka tidak ada kata lain, KPM akan menerima konsekuensinya yakni langsung dicoret atau dihapus datanya sebagai KPM. [dya]

  • Dimulai 21 November Kemarin, Pos Indonesia Salurkan BLTS kepada 5,5 Juta KPM di Indonesia

    Dimulai 21 November Kemarin, Pos Indonesia Salurkan BLTS kepada 5,5 Juta KPM di Indonesia

    Surabaya (beritajatim.com) – PT Pos Indonesia (Persero) kembali menunjukkan kapasitas dan keandalannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial periode 2025.

    Hingga 27 November 2025 pukul 10.20 WIB, Pos Indonesia telah berhasil menyalurkan 5,5 juta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

    “Sejak 21 November 2025, BLTS yang telah berhasil kami salurkan telah mencapai 5,5 juta KPM dari berbagai daerah di Indonesia. Kami optimistis, proses penyaluran akan selesai sesuai rencana pemerintah pada 11 Desember 2025,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia, Haris.

    Penyaluran ini merupakan bagian dari program BLTS Kesra periode Oktober, November, dan Desember, dengan total sasaran sekitar 18,1 juta KPM yang disalurkan melalui Pos Indonesia.

    Saat ini, Kementerian Sosial telah mengirimkan 11,6 juta data KPM kepada Pos Indonesia untuk diproses dan terus melakukan konsolidasi data untuk data tambahan berikutnya.

    Menurut Haris, keberhasilan Pos Indonesia menyalurkan BLTS 2025 tidak lepas dari kekuatan jaringan yang dimiliki Pos Indonesia. Jaringan tersebut mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu.

    “Dengan ribuan keberadaan Kantor Pos yang tersebar hingga tingkat kecamatan, serta didukung SDM yang terlatih di daerah terpencil, kami mampu mempercepat proses penyaluran bantuan secara tepat dan cepat. Kami memastikan seluruh bantuan diterima langsung oleh KPM. Kecepatan, keamanan, dan akurasi adalah prioritas kami,” tambahnya.

    Pos Indonesia, lanjut Haris, telah berpengalaman menangani berbagai penugasan pemerintah seperti distribusi bantuan sosial tunai dan dalam bentuk barang atau sembako. Selama beberapa tahun, Pos Indonesia mampu membuktikan kehandalan jaringan dan SDM dengan menjangkau hingga pelosok Indonesia.

    Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pos Indonesia menerapkan tiga skema pencairan, yaitu pembayaran di Kantor Pos, pembayaran di lokasi komunitas seperti balai desa atau gedung kecamatan, dan layanan antar ke rumah KPM, khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang sedang sakit.

    Bagi yang melakukan pencairan secara mandiri, proses pengambilan BLTS Kesra melalui Pos Indonesia dilakukan dengan mekanisme yang mudah, aman, dan memastikan bantuan diterima langsung oleh KPM. KPM hanya perlu datang ke lokasi pencairan dengan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK) asli, dan Surat Pemberitahuan sebagai dokumen identitas wajib.

    Setelah itu, KPM dapat mengambil bantuan di lokasi tertentu sesuai dengan yang tertera pada Surat Pemberitahuan.
    Setibanya di lokasi, petugas atau juru bayar Pos Indonesia akan melakukan verifikasi data. Proses ini diawali dengan pemindaian (scan) QR code yang terdapat pada Surat Pemberitahuan untuk memastikan kecocokan data penerima.

    Selanjutnya, verifikasi wajah dilakukan menggunakan aplikasi untuk memastikan bahwa orang yang datang adalah penerima sah sesuai data Kementerian Sosial.

    “Setelah wajah dan identitas dinyatakan sesuai, petugas akan mengambil foto KTP sekaligus foto penerima BLT sebagai bagian dari bukti penyaluran. Tahap terakhir adalah penandatanganan oleh penerima sebagai bukti serah terima bantuan, dan petugas akan menyerahkan uang BLT secara langsung,” imbuh dia.

    Pos Indonesia juga menerapkan sistem antrean agar proses pencairan lebih tertib. Pos Indonesia memastikan proses penyaluran BLTS lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. [tok/aje]

  • Penyaluran BLTS Rp900 Ribu di Kantor Desa Dumplengan Ngawi Lancar

    Penyaluran BLTS Rp900 Ribu di Kantor Desa Dumplengan Ngawi Lancar

    Ngawi (beritajatim.com) – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS Kesra) kembali berlanjut pada Kamis, 27 November.

    Setelah sebelumnya dilakukan di Desa Kalang dan Pitu, giliran Kantor Desa Dumplengan Ngawi menjadi titik pencairan bagi ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desa Selopuro dan Dumplengan.

    Kantor Desa Dumplengan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai strategis dan memiliki area yang cukup luas untuk menampung ratusan warga.

    Sejak pukul 08.00 WIB, suasana kantor desa tampak ramai oleh persiapan petugas. Pegawai Kantor Pos dan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah lebih dulu hadir untuk menata berkas administrasi penyaluran.

    Tepat pukul 08.30 WIB, loket pencairan resmi dibuka sehingga proses distribusi bantuan mulai berjalan. Warga tampak antre dengan tertib untuk mendapatkan hak mereka.

    463 KPM Terima Bantuan Rp900 Ribu

    Total 463 KPM dari dua desa menerima bantuan BLTS Kesra sebesar Rp900.000. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos), Noor Soemadijo, memaparkan rincian data penerima saat berkomunikasi dengan warga.

    “Untuk Penerima Manfaat di dua desa ada 463 KPM, dengan rincian 263 KPM dari Desa Selopuro dan 203 dari Desa Dumplengan. Jadi, pada hari ini, 463 KPM akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesra (BLTS-Kesra) dari Pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Sosial,” ujarnya.

    Kelancaran proses penyaluran tidak lepas dari kesiapan petugas penyalur serta ketertiban para warga yang hadir sejak pagi.

    Harapan Pemerintah untuk Keluarga Penerima

    Kegiatan pencairan yang berlangsung hingga pukul 12.00 WIB itu ditutup oleh Kasi Kesos dengan menyampaikan pesan kepada warga penerima.

    “Harapan kita semua, semoga bantuan ini bermanfaat bagi penerima manfaat dan menambah kesejahteraan bagi keluarga,” tutup Noor Soemadijo.

    Penyaluran di satu titik terpusat ini dinilai berhasil dan mencerminkan sinergi baik antara pemerintah desa, Kantor Pos, serta pendamping program PKH dalam memastikan bantuan sosial sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. (ted)

  • Ekonom Bicara Dampak Stimulus ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV/2025

    Ekonom Bicara Dampak Stimulus ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Efektivitas stimulus pemerintah pada akhir 2025 dinilai akan terbatas, sehingga peluang bagi pertumbuhan ekonomi kuartal IV untuk mencapai target batas atas pemerintah pada level 5,6% cenderung kecil.

    Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan keberhasilan stimulus bergantung pada dua faktor utama, yakni besaran nilai bantuan dan cakupan penerima, serta ketepatan momentum penyaluran. 

    Berkaca dari pengalaman pada 2020, dia menyebut langkah pemerintah menggelontorkan stimulus berupa diskon tarif transportasi dan bantuan tunai mampu mendongkrak pertumbuhan pada kuartal II/2020 menjadi sekitar 5,2%.

    Namun, dia mempertanyakan apakah kondisi serupa akan terjadi pada periode yang sama tahun ini. “Diskon tarif transportasi dan bantuan langsung tunai (BLT) pada akhir tahun memang bisa mengangkat konsumsi masyarakat. Namun, merujuk pada pola kuartal II tahun ini, kebijakan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga menembus level di atas 5%,” jelas Yusuf saat dihubungi pada Rabu (26/11/2025).

    Yusuf juga melihat adanya kemungkinan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan menengah akan menunda belanja. Hal tersebut terutama karena mereka lebih memprioritaskan pengeluaran untuk periode libur lebaran pada kuartal I/2026 mendatang.

    Faktor lain yang berpotensi menahan efektivitas stimulus adalah jumlah hari libur nasional yang lebih sedikit pada kuartal IV/2025 dibanding kuartal II/2025. Kondisi ini, menurut Yusuf, dapat mengerem peningkatan mobilitas dan konsumsi meskipun pemerintah memberikan potongan tarif transportasi selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dengan mempertimbangkan keseluruhan faktor tersebut, Yusuf menilai stimulus pemerintah tetap akan menjaga pertumbuhan ekonomi pada zona positif. Namun probabilitas mencapai target pertumbuhan 5,4%–5,6% dipandang tidak besar.

    “Dengan cakupan stimulus yang tersedia dan dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi kuartal IV masih berpotensi berada pada kisaran 5,2%,” ujarnya.

  • BLTS Kesra Disalurkan, Dinsos Kota Kediri Fokus Lakukan Pengawasan

    BLTS Kesra Disalurkan, Dinsos Kota Kediri Fokus Lakukan Pengawasan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial kembali melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra Pemerintah Tahun 2025 Tahap I melalui PT Pos Indonesia pada Hari Sabtu (22/11) hingga Rabu (26/11). Program tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menstimulus ekonomi nasional serta menjaga daya beli masyarakat pada akhir tahun.

    Ditemui secara terpisah pada Senin (24/11), Imam Muttaqin, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menjelaskan bantuan ini diberikan satu kali di akhir tahun yakni pada Bulan Oktober, November, Desember dengan besaran Rp.300.000,- pada tiap bulannya, total Rp.900.000,-.

    “Program ini cuma sekali, kami tidak mengetahui kebijakan ke depan seperti apa. Apakah sifatnya berkelanjutan atau tidak, kecuali ada perubahan kebijakan,” ungkap Imam. Ia juga mengatakan sasaran penerima BLTS ialah masyarakat yang tercatat pada DTSEN desil 1 sampai 4, baik yang memperoleh bantuan rutin maupun tidak rutin, seperti contoh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    “Yang menerima PKH dan BPNT sudah disalurkan melalui kartu ATM Bank Mandiri dan Himbara, kalau yang tercatat sama sekali belum pernah menerima bantuan akan disalurkan lewat PT Pos seperti sekarang ini,” terangnya.

    Pada program ini tercatat sebanyak 34.882 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Kediri. Agar proses pendistribusian berjalan secara tertib dan lancar dilakukan pembagian ke dalam lima tahap. Pada tahap I pemerintah menyasar 4.351 KPM, yang akan disusul dengan tahap berikutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    Imam mengimbau kepada masyarakat yang belum menerima agar bersabar menunggu pembagian di tahap-tahap berikutnya. “Bantuan ini bersifat tidak rutin, sehingga mohon untuk dimanfaatkan secara bijak terutama untuk memenuhi kebutuhan di akhir tahun 2025. Bagi yang belum cair dimohon untuk bersabar,” tandasnya.

    Pada momentum yang sama, Slamet, KPM asal Kelurahan Ngadirejo merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan. Menurut pengakuan pria yang datang sejak pukul 7.30 itu, hari ini merupakan kali pertamanya mendapatkan bantuan sosial. “Alhamdulillah senang sekali dapat bantuan biasanya tidak dapat apa-apa baru pertama dapat bantuan,” ucapnya. Dengan uang sebanyak Rp.900.000,- itu akan Ia gunakan untuk modal berjualan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. [nm/but]

  • BLT Kesra Rp900.000 Cair November-Desember 2025, Cek Daftar Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 Cair November-Desember 2025, Cek Daftar Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kemensos telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Sosial atau BLT Kesra Rp900.000 bagi 27,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan penyaluran BLT sementara atau BLT Kesra telah disalurkan kepada total 27,3 juta KPM per Jumat (21/11/2025)

    “Progres penyaluran BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) total 27.335.477 KPM sudah disalurkan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu.

    Gus Ipul menjelaskan penyaluran BLT Kesra itu dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Rinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan kepada 4.022.294 KPM; BNI 5.147.530 KPM; BRI; 5.390.733 KPM; dan BSI 489.698 KPM.

    Kemudian PT Pos Indonesia telah menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.

    Cek Daftar Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Anda dapat melakukan pengecekan status penerima BLT Kesra melalui situs resmi Kemensos sebagai berikut:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

    Syarat Menjadi Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Bagi masyarakat yang ingin mendapat BLT Kesra, wajib terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

    Sayangnya tak semua masyarakat bisa mendaftarkan diri karena harus lulus validasi dari Kementerian Sosial.

    Berikut ini syarat mendaftar sebagai penerima bansos:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos
    Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
    Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

    Kemudian cara mendaftarkan diri menjadi penerima bansos yakni:

    Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel anda
    Buat akun baru dengan mengisi data sesuai dengan KTP dan KK
    Unggah dokumen yang dibutuhkan, seperti foto foto KTP dan swafoto memegang KTP
    Setelah itu, login ke aplikasi Cek Bansos dengan akun yang sudah terverifikasi
    Pilih menu “Daftar Usulan”, lalu isi data diri lengkap
    Pilih jenis bantuan yang sesuai, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Tunggu proses verifikasi oleh petugas Dinas Sosial. Apabila berhasil maka anda akan otomatis terdaftar sebagai penerima manfaat.

  • Ribuan Warga Tulungagung Terima BLT Kesra

    Ribuan Warga Tulungagung Terima BLT Kesra

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ribuan masyarakat di Kabupaten Tulungagung menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dari pemerintah pusat. Penyaluran bantuan ini dilakukan di kantor pos setempat. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat bantuan sebesar Rp900 ribu untuk tiga bulan. Setiap KPM akan mendapatkan undangan untuk mengambil bantuan ini. Penerima harus mengambil sendiri dan tidak bisa diwakilkan kecuali dalam terdaftar dalam satu KK yang sama.

    Kepala Kantor Pos Tulungagung, Ricky Hermawan mengatakan proses pencairan dana BLT Kesra ini sudah dilakukan sejak hari Sabtu (22/11/2025) lalu. Untuk wilayah Kabupaten Tulungagung total terdapat 46.0008 KPM yang menerimanya. Pihak kantor pos sendiri mendapatkan data penerima dari Kementerian Sosial.

    “Kita hanya bertugas menyalurkan saja, nama penerima kita menerima dari Kementerian Sosial,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

    Setiap KPM mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan. Untuk tahap ini mereka langsung mendapat bantuan untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember. Sehingga tiap KPM menerima Rp900 ribu. Pihak kantor pos sendiri membagi jadwal pencairan setiap desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan dan antrian panjang. Terdapat empat loket pembayaran yang dibuka untuk melayani warga.

    “Pencairan BLT Kesra ini tidak hanya di kantor pos pusat, tapi di kantor pos kecamatan juga bisa, selain itu kami juga akan mendatangi balai desa untuk mempermudah warga,” tuturnya.

    Pihak kantor pos menyiapkan dana hingga Rp41 Milliar untuk pencairan BLT Kesra ini. Sesuai peraturan penerima harus mengambil sendiri dana bantuan tersebut. Namun jika berhalangan bisa diwakilkan ke keluarga lain selama masih terdaftar dalam satu KK yang sama. Selain itu petugas juga bisa menyalurkan bantuan ke rumah penerima jika tidak ada wakil yang dapat mengambilnya.

    “Ini ada yang ditahan di Lapas masuk sebagai penerima bantuan, kita sedang berkoordinasi dengan pihak Lapas untuk pencairannya,” pungkasnya. [nm/aje]