Xcloud.id

Produk: BLT

  • Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba-tiba kumpul di kantor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Kedatangan mereka untuk membahas mengenai kebijakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sri Mulyani hadir didampingi Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Berdasarkan informasi yang beredar, rapat itu telah digelar sejak pagi tadi, dan rencananya akan digelar konferensi pers bersama para menteri pada pukul 11.00 WIB. 

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin, Menperin Agus Gumiwang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen BUM Kartika Wirjoatmojo atau Tiko dan lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan tenggat waktu dua pekan kepada jajaran menterinya untuk untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, ada beberapa opsi diantaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. “Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.

    “Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.

    Pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.

    Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.

    “Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.

    Sementara Liquefied Petroleum Gas (LPG), kata Bahlil tidak akan ada perubahan. “Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil.

    (mij/mij)

  • Pemerintah Kaji Ulang Skema Penyaluran, Kemungkinan Diganti…

    Pemerintah Kaji Ulang Skema Penyaluran, Kemungkinan Diganti…

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun. 

    Hal ini diungkapkan dirinya saat Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/12/2024). “Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil. 

    Padahal, pemerintah menyediakan subsidi tersebut untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerima subsidi.

     “Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya. 

    Bahlil mengatakan bahwa pihaknya menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran tersebut dari berbagai laporan PLN, Pertamina dan BPH Migas. 

    “Nah, kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucapnya. 

    Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah meminta membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran tersebut. 

    Tim yang diketuai oleh ia sendiri itu kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya memberikan subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

     “Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” kata Bahlil.

     Ia juga menyebutkan opsi lainnya adalah melalui kombinasi kebijakan, yakni sebagian tetap melalui skema subsidi seperti saat ini, sementara sebagian yang lain melalui BLT. 

    “Jadi, kita tunggu saja, dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan (formulasi solusinya),” pungkasnya

  • Bahlil Bantah Subsidi BBM cs Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah

    Bahlil Bantah Subsidi BBM cs Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

    “Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu,” kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya,” ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

    Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

    “Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah,” terangnya.

    Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

    “Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

    Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    (kil/kil)

  • Kebijakan Harga Minyak dan Gas Era Pemerintahan Prabowo, Menteri Bahlil Ungkap Dua Opsi Skema Subsidi

    Kebijakan Harga Minyak dan Gas Era Pemerintahan Prabowo, Menteri Bahlil Ungkap Dua Opsi Skema Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Skema baru subsidi akan membuat BBM dapat dipasarkan dalam harga keekonomian. 

    Dua opsi itu muncul sebagai rekomendasi tim pengkajian dengan Bahlil sebagai ketuanya.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah memiliki dua opsi skema penyaluran BBM yang sedang dikaji. Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, namun masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT. 

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    “Nah dalam rangka itu [kepastian skema subsidi], besok kami sudah mulai rapat perdana. Sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menuturkan kedua opsi itu masih dikaji dan akan diputuskan dalam dua pekan ke depan. “Jadi kami lagi tunggu aja dua Minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Jadi dua Minggu ini akan kami selesaikan,” katanya.

    Bahlil menyebut pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

    Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

    Dia mengatakan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya.

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prabowo disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

    Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

  • Gawat! Subsidi Energi 2024 Rp 100 Triliun Tak Tepat Sasaran – Page 3

    Gawat! Subsidi Energi 2024 Rp 100 Triliun Tak Tepat Sasaran – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih akan menggodok skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik. Termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Rencana ini terungkap usai Nota Keuangan APBN 2025 pada Agustus 2024 lalu. Bahlil mengaku sudah menyiapkan berbagai opsi, salah satunya adalah BLT BBM.

    “Kemungkinan, kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan,” ujar Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Dia menjelaskan subsidi energi mencakup BBM, listrik, dan lpg 3 kilogram (kg). Meski begitu, dia tak mau buru-buru mengubah skema subsidi untuk LPG, tapi lebih dahulu meracik formula subsidi BBM dan listrik.

    “Tapi kita akan mengecek kalau untuk LPG, karena itu terkait dengan UMKM ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga Dan saya pikir itu bertahap saja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM,” ucapnya.

    Terkait target pelaksanaannya sendiri, Bahlil tak berbicara banyak, pun belum memastikan dilakukan tahun ini. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan skema baru subsidi BBM itu dilakukan segera setelah semuanya siap.

    “Oh iya, Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” jelasnya.

    Terkait acuan data penerima, Bahlil mengaku akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data-data juga dikumpulkan dari Kementerian Sosial, Pertamina sebagai operator penyalur BBM, dan PLN selaku penyedia sambungan listrik.

    “Arahnya begitu, tapi kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang exercise pas,” tegasnya.

  • Terungkap! Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Tembus Rp 100 Triliun

    Terungkap! Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Tembus Rp 100 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

    Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

    “Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah,” kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

    Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

    “Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

    “Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” ujar dia.

    (kil/kil)

  • Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi, Ini Bocorannya – Page 3

    Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi, Ini Bocorannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Menjaga daya beli guna wujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

    Menjaga daya beli guna wujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Inflasi adalah suatu kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.  Definisi ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna memberikan pemahaman mengenai inflasi domestik serta sebagai panduan dalam pelaporan tingkat inflasi bulanan dan tahunan di Tanah Air.

    Data inflasi sangat krusial  karena menjadi indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menimbulkan persoalan. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli konsumen karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan yang mereka peroleh. Tingkat inflasi yang tinggi juga bisa mendorong bank sentral bereaksi dengan menaikkan suku bunga acuan dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah dapat berisiko menjadi deflasi atau penurunan harga umum secara berkelanjutan. Deflasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan perekonomian stagnan, karena konsumen mengantisipasi penurunan harga lebih lanjut dan cenderung menunda pembelian sehingga permintaan menurun. Pendapatan perusahaan juga berkurang akibat turunnya permintaan sehingga sulit menaikkan upah pekerjanya bahkan terpaksa harus memotong biaya operasional dengan pengurangan tenaga kerja.

    Inflasi yang moderat konon dianggap sehat untuk ekonomi. Inflasi moderat dinilai bisa mendorong konsumsi yang kemudian mengerek pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi yang moderat membantu dalam menjaga stabilitas harga sehingga memberikan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi pelaku usaha dan investor. Artinya, kepercayaan pasar bisa meningkat dan mendukung investasi jangka panjang.

    Untuk tahun 2024, Bank Indonesia (BI) menetapkan target inflasi dalam kisaran 2,5 persen ± 1 persen. Dengan kata lain, bank sentral ingin inflasi di Indonesia pada tahun ini berada di level 1,5 persen hingga 3,5 persen guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berakhirnya deflasi

    Menjelang akhir pekan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan inflasi untuk bulan Oktober 2024 yang mencapai 0,08 persen secara bulanan atau month to month (mtm). Inflasi Oktober ini menandai berakhirnya deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut di Indonesia dan dengan demikian secara tahunan atau year on year (yoy) inflasi mencapai 1,71 persen alias masih dalam target bank sentral.

    Pada periode Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi (mtm) berturut-turut yaitu 0,03 persen , 0,08 persen, 0,18 persen, 0,03 persen, dan 0,12 persen. Sejumlah ekonom sempat menyebut tren deflasi ini sebagai indikasi melemahnya daya beli masyarakat.

    Namun jika diamati, inflasi inti (mtm) tetap tumbuh pada periode tersebut yaitu 0,17 persen, 0,1 persen, 0,18 persen, 0,2 persen, dan 0,16 persen. Pada Oktober 2024, inflasi inti (mtm) juga masih tumbuh 0,22 persen dan secara tahunan tumbuh 2,21 persen.

    Inflasi inti merupakan ukuran inflasi yang menghitung perubahan harga barang dan jasa dengan mengesampingkan harga barang yang sangat fluktuatif, seperti makanan dan energi. Perhitungan inflasi inti ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai tekanan inflasi dalam perekonomian dan mencerminkan pola harga yang lebih mendasar dan membantu bank sentral dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

    Tatkala terjadi deflasi namun inflasi inti tetap tumbuh, ini menjadi suatu hal yang kompleks dan bisa memicu berbagai interpretasi. Inflasi inti yang masih terus tumbuh bisa mengindikasikan bahwa ekspektasi inflasi di kalangan konsumen dan pelaku usaha masih tetap positif. Walau terjadi deflasi, mereka masih percaya diri dengan permintaan pada masa mendatang.

    Inflasi inti yang tetap tumbuh saat deflasi juga menandakan ada komponen harga yang tetap naik meski ada tekanan inflasi di sektor lain, yang dapat dikarenakan permintaan yang kuat di sektor tertentu seperti jasa atau barang non fluktuatif.

    Dalam merespons fenomena ini, Bank Indonesia selaku otoritas moneter pun perlu lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan moneternya. Sebab, meskipun secara umum ada penurunan harga tetapi juga ada potensi risiko inflasi yang perlu diwaspadai.

    Pada pertengahan Oktober lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen. Bank sentral menyebut keputusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran 2,5 persen ± 1 persen pada 2024 dan 2025 dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi.

    Berakhirnya deflasi pada Oktober bisa dimaknai bahwa daya beli masyarakat mulai pulih dan konsumsi kembali meningkat yang kemudian diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan berakhirnya deflasi, bank sentral juga bisa kembali fokus pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa harus khawatir soal menurunnya harga secara terus-menerus.

    Menjaga daya beli masyarakat

    Tidak ada angka pasti terkait berapa tingkat inflasi yang dianggap ideal. Kebanyakan negara membidik tingkat inflasi di kisaran 2-3 persen per tahun, yang dianggap sebagai tingkat inflasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan.

    Namun, tingkat inflasi yang stabil akan menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat bisa membeli barang dan jasa yang sama dengan jumlah uang yang relatif tetap.

    Bank Indonesia dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Bank Indonesia tentunya menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga yang drastis.

    Sementara itu, pemerintah terus meningkatkan program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako atau yang dulunya disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), guna membantu masyarakat yang kurang mampu.

    Pemerintah juga terus berupaya menstabilkan harga pangan, khususnya untuk komoditas yang harganya fluktuatif, melalui berbagai cara misalnya operasi pasar, pengaturan impor, ataupun pengembangan pertanian. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.

    Meski masing-masing memiliki peran, kolaborasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal tentu menjadi penting karena saling melengkapi. Keduanya terus saling berkoordinasi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan yang sama.

    Kolaborasi yang baik dan berkesinambungan antara kedua otoritas ini diharapkan akan bisa menjaga daya beli masyarakat yang merupakan kunci guna mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
     

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

    Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Bakal Dilarang Isi BBM Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang mengkaji skema baru terkait dengan subsidi. Salah satu subsidi yang sedang dibahas yakni subsidi energi yakni untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya dengan beberapa lembaga terkait akan mengadakan rapat mengenai skema subsidi energi termasuk diantaranya subsidi BBM, listrik serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada pekan depan.

    Nantinya, rapat tersebut akan membahas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi. Maklum, saat ini subsidi untuk energi terlalu besar hingga mencapai angka Rp 435 triliun.

    Dengan begitu, perlu ada skema yang pas supaya subsidi tersebut tidak terlalu membengkak dan tepat sasaran. “Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat tim untuk menggodok. Dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran itu kan tidak pas, sementara subsidi ini kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya,” ungkap Menteri Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip (3/11).

    Salah satu isyarat Bahlil diantaranya untuk subsidi BBM untuk lebih tepat sasaran adalah, kendaraan khususnya mobil dengan pelat hitam dan mobil dengan kapasitas CC besar sejatinya tidak boleh membeli BBM bersubsidi.

    “Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang akan kita kelola baik lah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

    Purnomo pun tidak menampik fakta bahwa saat ini subsidi energi, termasuk untuk BBM, LPG, saat ini belum tepat sasaran. Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia. “Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

    Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.

    “Satu, kalau aku mau make subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu,” kata Purnomo.

    Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut. “Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting,” paparnya.

    Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs. “Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2,” tutupnya.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Libatkan BPS Sisir Penerima Subsidi BBM Cs

    Pemerintah Libatkan BPS Sisir Penerima Subsidi BBM Cs

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan data terkait formula pendistribusian subsidi energi. Meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

    Semula, Bahlil membeberkan setidaknya terdapat dua skema penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Salah satunya yakni dengan bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

    “BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Menurut Bahlil, pihaknya saat ini tengah melakukan pencarian data secara akurat dengan menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga tidak ada tumpang tindih terkait data.

    “Kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang pas,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami terkait kriteria yang tepat untuk penyaluran subsidi energi. Namun yang pasti salah satu skemanya adalah bantuan langsung tunai (BLT).

    “Kalau ESDM tuh tahu rumah tangga itu dapat listriknya itu seberapa KWH sih, nah ini yang akan ESDM itu ke apa namanya tentukan, kita sampaikan ke pak menteri, kita akan sampaikan kalau rumah tangga itu gimana kayak hari ini, tapi bawa siapa siapa yang akan dapet siapa yang tidak dapat itu kan wilayah-wilayah yang nanti di putuskanlah begitu, saya kami di sini di tim teknis opsi-opsi saja,” katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    (pgr/pgr)